15 November 2026

Bali

MoneyTalk.id,Bali — Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan krisis geopolitik yang tengah melanda berbagai kawasan dunia, termasuk eskalasi konflik Iran-Israel yang memicu ketidakpastian ekonomi dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sejauh ini belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata Bali. Konflik Iran-Israel yang kembali memanas dalam beberapa waktu terakhir telah mendorong kenaikan harga energi dunia, memicu volatilitas pasar keuangan global, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi internasional. Di Indonesia, tekanan tersebut turut berkontribusi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat bergerak hingga mencapai Rp 18.000 per dolar AS.

Namun, Bali tetap menunjukkan daya tahan yang kuat sebagai destinasi wisata internasional unggulan Indonesia. Arus kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat dan aktivitas ekonomi pariwisata bergerak stabil di tengah berbagai tekanan eksternal yang sedang mengguncang perekonomian dunia.

“Situasi geopolitik dunia memang menimbulkan kekhawatiran terhadap berbagai sektor ekonomi. Namun hingga saat ini Bali menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Wisatawan mancanegara tetap datang dalam jumlah besar karena daya tarik Bali sudah menjadi bagian dari destinasi wisata dunia yang sulit tergantikan,” ujar Bamsoet di Bali, Senin (15/6/26).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, industri pariwisata Bali selama bertahun-tahun telah teruji menghadapi berbagai tantangan dunia. Mulai dari krisis keuangan internasional, pandemi Covid-19, konflik geopolitik, hingga gejolak ekonomi dunia. Pengalaman tersebut membuat para pelaku industri wisata di Bali lebih adaptif dalam menyusun strategi pemasaran, diversifikasi pasar wisatawan, serta meningkatkan kualitas layanan agar tetap kompetitif di tingkat internasional.

“Kita bisa melihat bagaimana pelaku usaha pariwisata Bali bergerak cepat membaca perubahan pasar. Ketika satu pasar mengalami perlambatan, mereka mampu mengalihkan fokus ke pasar lain yang sedang tumbuh. Fleksibilitas inilah yang membuat industri pariwisata Bali tetap tangguh dalam menghadapi berbagai krisis,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, di sisi lain pelemahan rupiah juga memberikan dampak positif terhadap penerimaan devisa pariwisata. Setiap dolar yang dibelanjakan wisatawan asing di Bali menghasilkan nilai tukar yang lebih tinggi dalam rupiah. Kondisi tersebut memberikan manfaat bagi pelaku usaha perhotelan, restoran, transportasi wisata, pelaku UMKM, industri kreatif, hingga para pekerja yang menggantungkan pendapatannya pada sektor pariwisata.

“Selama inflasi dalam negeri tetap terjaga dan stabilitas keamanan nasional dapat dipertahankan, pelemahan rupiah justru dapat menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia di pasar internasional. Yang terpenting adalah menjaga kualitas layanan dan kenyamanan wisatawan,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus memanfaatkan momentum tingginya kunjungan wisatawan asing dengan memperkuat promosi internasional, meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata, memperluas konektivitas penerbangan, serta memastikan keberlanjutan lingkungan dan budaya Bali tetap terjaga. Langkah tersebut penting agar pertumbuhan pariwisata tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Krisis geopolitik dunia akan selalu datang dan pergi. Namun selama Indonesia mampu menjaga stabilitas nasional, keamanan destinasi wisata, kualitas pelayanan, serta daya tarik budaya yang khas, Bali akan tetap menjadi daya tarik wisata dunia. Bahkan di tengah ketidakpastian global, Bali justru memiliki peluang untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi pariwisata terbaik di dunia,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan Bali menjadi “New Singapura” menimbulkan diskusi hangat. Hal ini diungkapkan setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, di Istana Kepresidenan Jakarta. Konsep ini mencakup pengembangan infrastruktur, manajemen pariwisata, dan teknologi modern, dengan harapan Bali dapat menyaingi posisi strategis Singapura di kawasan ASEAN. Namun, banyak pakar menekankan pentingnya dialog dengan masyarakat Bali dan tokoh lokal agar rencana tersebut berhasil dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan antara Prabowo dan Wong, berbagai isu strategis seperti politik, pertahanan, ekonomi hijau, dan investasi dibahas. Menurut pakar hubungan internasional Tengku Areza, ini menunjukkan pentingnya hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dan Singapura. Singapura sebagai investor terbesar di Indonesia dan mitra dalam perdagangan internasional, memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Indonesia, termasuk Bali. Areza menekankan bahwa kerja sama ini tidak hanya strategis dari segi diplomatik, tetapi juga harus dipandang sebagai langkah menuju penguatan ekonomi regional.

Prabowo terinspirasi dari kesuksesan Singapura yang dikelola dengan efisiensi tinggi dan mampu mengubah statusnya dari negara dunia ketiga menjadi negara maju. Singapura dikenal dengan tata kelola yang baik, infrastruktur modern, dan stabilitas sosial yang kuat. Namun, untuk mengadopsi model ini, Areza mengingatkan perlunya studi kelayakan dan pendekatan yang menyeluruh.

Pakar manajemen menyoroti, mengubah Bali menjadi “New Singapura” tidak bisa dilakukan dengan pendekatan top-down semata. Dialog dengan masyarakat lokal, pemerintah provinsi, dan tokoh adat harus dilakukan untuk memastikan bahwa rencana ini didukung secara sosial dan budaya. Bali dengan kekayaan budaya dan adatnya, memiliki keunikan yang perlu dipertahankan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata.

Areza menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama adalah penyiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mumpuni. Bandara Ngurah Rai, sebagai salah satu titik utama masuk ke Bali, perlu ditingkatkan untuk menyamai standar Bandara Changi di Singapura. Tidak hanya itu, infrastruktur pendukung lainnya seperti transportasi, telekomunikasi, dan manajemen pariwisata juga harus diperbarui.

Selain infrastruktur, Areza menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan di sektor pariwisata sangat diperlukan. Menurutnya, jika sumber daya manusia tidak dipersiapkan dengan baik, pembangunan ini hanya akan menjadi beban tanpa hasil yang optimal.

Penting untuk memastikan bahwa pembangunan ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Bali harus tetap environmentally friendly, di mana proyek-proyek besar tidak boleh merusak lingkungan alam yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Pengelolaan limbah dan penggunaan energi terbarukan harus menjadi bagian integral dari rencana ini. Bali, dengan sumber daya alamnya seperti gunung, sungai, dan hutan, harus diintegrasikan dengan model pembangunan yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.

Kunci kesuksesan transformasi Bali menjadi “New Singapura” terletak pada keterlibatan masyarakat lokal. Tokoh-tokoh adat, agama, dan masyarakat harus diikutsertakan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Areza menegaskan bahwa tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat Bali, proyek ini hanya akan menjadi proyek yang dipaksakan dari atas, yang bisa berakhir dengan ketidakpuasan sosial.

Rencana Prabowo untuk menjadikan Bali sebagai “New Singapura” menunjukkan ambisi besar dalam memperkuat posisi Indonesia di ASEAN. Namun, seperti yang ditekankan oleh Areza, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan matang. Pemerintah harus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh lokal, memastikan infrastruktur dan sumber daya manusia dipersiapkan dengan baik, serta mengutamakan keberlanjutan lingkungan.

Dengan langkah-langkah yang terencana dan partisipasi semua pihak, Bali memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh dan menjadi pusat pariwisata, budaya, dan ekonomi baru yang unggul di kawasan ini.(c@kra)

BALI, MoneyTalk –  Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi terobosan para pelaku usaha pariwisata Bali dalam menghidupkan kembali pariwisata Bali, pasca pandemi Covid-19.

Sebagaimana dilakukan managemen PARQ Space Hotel yang berada di kawasan yang dikenal sebagai kampung Rusia, Ubud, Bali.

PARQ Space Hotel bukanlah kampung Rusia. Parq Ubub adalah sebuah tempat yang terbuka untuk siapa saja, termasuk masyarakat lokal.

PARQ Space Hotel tidak hanya menyediakan penginapan dan jasa kuliner melalui restoran, namun juga menyiapkan coworking space bagi para turis yang ingin bekerja secara jarak jauh (remote jobs) dari Bali maupun pekerja work from anywhere (WFA) dari Bali. Kedua pelaku remote jobs maupun WFA ini dikenal dengan istilah digital nomads (nomaden digital).

“Sejak September 2022 lalu, Indonesia telah menetapkan bahwa visa tujuan sosial budaya (B211) bisa digunakan bagi warga negara asing/turis digital nomads yang ingin melakukan remote jobs maupun WFA dari Indonesia. Dengan jangka waktu 60 hari dan bisa diperpanjang sampai 180 hari. Khusus untuk Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak akhir 2022 lalu juga sudah mendorong agar Bali, terutama di wilayah Ubud dan Canggu berpotensi untuk menjadi tujuan digital nomads dari Rusia, Inggris dan Jerman,” ujar Bamsoet usai bertemu Owner PARQ Space Hotel I Gusti Ngurah Eka Sidimantra, co-founder and CEO Andre Frey dan General Manager (GM) I Made Dwi Suryapermadi saat mengunjungi PARQ Space Hotel Ubud, Jumat (21/4/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkirakan, setidaknya ada 3,6 juta turis remote jobs yang berpotensi bisa didatangkan ke Bali. Mengingat budaya kerjajarak jauh menjadi semakin populer sejak pandemi Covid-19.

“Kemenparekraf mencatat, pada periode Januari – Agustus 2022 saja tercatat sudah ada 3.017 wisatawan yang menggunakan visa digital nomads. Terobosan yang dilakukan Parq Ubud dengan menghadirkan coworking space, patut diapresiasi dan diikuti pelaku usaha wisata lainnya. Sehingga semakin membuat Bali menjadi rumah yang nyaman. Bukan hanya bagi turis domestik dan internasional yang ingin menikmati keindahan alam, seni, dan budaya Bali saja. Melainkan juga bagi para pelaku digital nomad,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain menjadi destinasi wisata alam dan budaya berkelas dunia, Bali juga telah dikenal sebagai wisata yang menyiapkan konsep MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions tourism).

“Pemandangan alam yang indah, seni dan budaya yang menakjubkan, biaya hidup terjangkau, serta akses internet yang cepat, membuat Bali menjadi destinasi unggulan bagi para digital nomads. Mereka bisa berwisata di Bali, sambil tetap memantau pekerjaan mereka dari jarak jauh,” pungkas Bamsoet. (MT)

JAKARTA, MoneyTalk – Tim Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Bali dengan agenda pembahasan pemulihan perekonomian sekaligus menginventarisir permasalahan yang masih berlangsung.

Diketahui, pandemi Covid-19 lalu memberikan dampak besar pada lemahnya perekonomian Bali. Pemerintah pun telah melakukan berbagai stimulus untuk melakukan pemulihan perekonomian, termasuk melalui kinerja fiskal hingga melibatkan lembaga keuangan.

“Pemerintah mempunyai program-program tentang pemulihan ekonomi. Salah satu program itu akan diberikan melalui penguatan di sektor jasa keuangan. Kita ingin lihat bagaimana implementasi dari program pemerintah, dari Program Bank Indonesia, dari OJK kemudian LPS terkait dengan pemulihan ekonomi di Bali,” kata anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit.

“Nah kalau kita lihat tren dari sisi pertumbuhan sudah mulai pulih tapi dari sisi sektor jasa keuangan kita lihat tadi dari laporan OJK dan perbankan disini memang mereka pelaku usaha ini masih membutuhkan restrukturisasi dan relaksasi kredit,” ujar Dolfie.

Terkait dengan restrukturisasi kredit, Dolfie menjelaskan bahwa OJK telah memutuskan untuk memperpanjang restrukturisasi dan relaksasi kredit di seluruh Indonesia hingga 2024 dari yang seharusnya berakhir pada 2023 ini.

Menanggapi hal tersebut, Politisi PDI-Perjuangan ini meminta OJK untuk membuat rancangan mitigasi risiko apabila afirmasi tersebut benar-benar dihentikan.

Meski masih masih membutuhkan relaksasi dan restrukturisasi, sektor jasa keuangan yang ada di Bali masih berada dalam kendali manajemen mitigasi risiko.

Hal tersebut disampaikannya berdasarkan laporan dari Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati serta stakeholder sektor jasa keuangan yang hadir dalam kesempatan tersebut.

“Kalau di Bali sendiri, dari laporan yang disampaikan Pak Wagub, dari sektor jasa keuangan semua dalam kendali manajemen mitigasi risiko. Artinya risikonya terkendali, semua dalam keadaan pemulihan,” katanya.

“Kemudian wisatawan juga bertambah mulai banyak yang masuk dan sebagainya, bahwa dalam perkembangannya perlu poles-polesan ini program pemerintah daerah untuk memperkuat wisata di Bali,” tuturnya.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mendapatkan perhatian dalam rapat ini, tak hanya besarannya namun juga penjaminannya.

Legislator dapil Jawa Tengah itu kemudian meminta pemerintah untuk menyusun strategi mengingat kebutuhan penjaminan yang ikut meningkat seiring dengan peningkatan penyaluran KUR biasanya diselesaikan dengan Penambahan Modal pada lembaga Penjamin.

“Di sisi sektor jasa keuangan juga kita memberikan atensi terkait dengan KUR dan penjaminan. Nilai KUR yang semakin besar, komitmen penyaluran yang semakin besar juga membutuhkan penjaminan yang semakin besar dan akhirnya disuntik melalui PMN. Ini juga perlu ada strategi dari pemerintah terkait dengan sustainability dari program KUR itu sendiri,” ujar Dolfie saat memimpin rapat.

Pada acara tersebut, disinggung pula mengenai sinergitas dan koordinasi pemerintah daerah dan pusat dari sisi fiskal terkait isu-isu pembangunan daerah.

Dicontohkan perlu adanya dukungan dalam pembangunan Tempat Pengolahan Sampah untuk mengurai permasalahan sampah yang ada di Bali. Permasalahan lain yang sempat disampaikan adalah mengenai pembangunan instalasi air bersih dan fasilitas kesehatan.

“Yang konkrit adalah urusan sampah. Ini harus jadi perhatian pemerintah pusat khususnya Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam mengoptimalisasikan program-program pengelolaan sampah sampai pada skala pembiayaannya. Kalau itu diserahkan kepada pemerintah daerah pasti berat, begitu juga sebaliknya diserahkan seluruhnya ke pemerintah pusat juga berat. Ini haris ada optimalisasinya seperti apa ke depan?,” kata anggota Badan Anggaran DPR RI itu.

Hal lain yang juga menjadi sorotan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Bali Februari 2023 yang dirilis oleh Bank Indonesia, Perekonomian Bali pada tahun 2023 diprediksi tumbuh pada kisaran 4,50 persen– 5,30 persen (yoy), berpotensi meningkat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh 4,84 persen.

Namun dilaporkan juga bahwa angka pengangguran di wilayah tersebut turut mengalami kenaikan. Untuk itu kembali ditegaskan perlu adanya sinergitas untuk melakukan penguatan pembangunan di daerah demi meningkatkan kualitas perekonomian.

Rapat kerja yang dilaksanakan tersebut melibatkan beberapa beberapa mitra Komisi XI DPR RI antara lain Bank Indonesia, Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Himpunan Bank Milik Negara, Jamkrindo dan Askrindo. Hadir pula Pemerintah Provinsi Bali yang diwakili oleh Wakil Gubernur serta perwakilan Pemerintah Kota Denpasar untuk memberikan gambaran mengenai kondisi Bali terkini.