19 November 2026

Balqis Humaira

MoneyTalk.id,Jakarta – Tren perkembangan industri hiburan dan media digital di tanah air tidak lagi sekadar menghadirkan konten viral, melainkan telah menjadi hub perputaran modal raksasa. Hal tersebut mengemuka dalam sebuah unggahan opini yang dipublikasikan oleh akun Facebook Balqis Humaira pada Jumat (16/10/2026), yang menyoroti secara tajam dinamika ekspansi PT RANS Entertainment Indonesia Tbk serta teka-teki aliran investasi dari sektor industri ekstraktif Kalimantan.

Langkah RANS Entertainment yang melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juli 2026 menempatkan Raffi Ahmad sebagai pemegang 62,93 persen saham pengendali atas bisnis bernilai triliunan rupiah. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 saja, data Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham mencatat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina telah menancapkan bendera di sedikitnya 35 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.

Namun, anomali menarik muncul saat momentum IPO RANS tersebut. Raffi Ahmad secara terbuka melontarkan pengakuan di hadapan media bahwa pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, merupakan sosok “mentor” bisnisnya dan mengeklaim bahwa sang pengusaha mengantongi porsi kepemilikan saham di atas 1 persen di RANS Entertainment. Pengakuan ini melengkapi pameran kolaborasi proyek ketahanan pangan berskala nasional yang diumumkan keduanya pada Juli 2025.

Meski demikian, sebagaimana diulas dalam postingan Balqis Humaira, fakta mengejutkan terungkap ketika dokumen resmi prospektus RANS Entertainment pasca-IPO dan daftar pemegang saham resmi di atas 1 persen yang dipublikasikan ke OJK dan BEI dibuka. Nama Andi Syamsuddin Arsyad maupun entitas bisnisnya, Jhonlin Group, sama sekali tidak muncul di atas kertas. Dokumen bursa hanya mencatat nama Raffi Farid Ahmad (62,93%), PT Indonesia Entertainment Grup milik Emtek (7,23%), Dony Oskaria (2,74%), Soultan Ariq Rachman (2,74%), Sutanto Hartono (1,14%), dan Kaesang Pangarep (0,91%).

Adanya jurang pemisah yang tajam antara pernyataan lisan di panggung media dengan dokumen legal bursa ini memicu pertanyaan mengenai kemungkinan skema kepemilikan terselubung (nominee) atau penggunaan kendaraan investasi khusus (Special Purpose Vehicle). Hal ini menguat mengingat laju akuisisi RANS berlangsung sangat agresif, salah satunya melalui pencaplokan 61,85 persen saham PT Satu Visi Putra Tbk (VISI) senilai nyaris Rp179 miliar pada pertengahan 2026 via PT Harmoni Semesta Investama.

Di saat yang sama, imperium bisnis Haji Isam terus mengepakkan sayap di sektor ekstraktif, termasuk aksi korporasi PT Jhonlin Baratama yang menggelontorkan dana fantastis Rp26,09 triliun untuk mencaplok 30,25 persen saham tambang batu bara PT Bayan Resources Tbk (BYAN) pada Oktober 2026.

Sorotan analisis publik mengindikasikan bahwa alokasi modal dari bisnis komoditas sawit dan batu bara ke sektor media digital, hiburan, dan retail—seperti jaringan RANS Nusantara Hebat dan klub olahraga—merupakan bentuk strategi corporate sanitization. Strategi ini dipakai guna memoles citra modal ekstraktif yang kerap berhadapan dengan isu lingkungan dan konflik lahan, agar terlihat lebih ramah, modern, serta dekat dengan generasi muda.

Kendati pembuktian hubungan hukum secara fisik seperti dokumen kontrak kerja sama (MoU) atau daftar pemegang saham di bawah 1 persen di KSEI masih memerlukan keterbukaan informasi lebih lanjut, keterikatan narasi antara modal tambang Kalimantan dan hiburan perkotaan ini memberikan perspektif kritis bagi publik. Industri media hiburan tidak lagi bisa dipandang sebagai ruang hampa, melainkan bagian dari jaringan ekonomi-politik yang saling terhubung dari pedalaman Borneo hingga pusat Jakarta.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis lingkungan dan penulis Balqis Humaira kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan kehutanan era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada 2014. Dalam unggahan panjang di media sosialnya, Balqis menilai sejumlah keputusan yang diambil saat itu meninggalkan jejak kerusakan ekologis yang besar, terutama di Sumatera.

Balqis menyoroti dua surat keputusan penting yang dikeluarkan Kemenhut pada tahun 2014, yakni SK 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014. Menurutnya, kedua keputusan tersebut berdampak langsung pada pelepasan dan perubahan fungsi kawasan hutan dalam skala masif.

Dalam pernyataannya, ia menyebut lebih dari dua juta hektare kawasan hutan berubah status, mencakup 1,6 juta hektare kawasan yang dilepas menjadi bukan kawasan hutan serta lebih dari 717 ribu hektare yang diubah fungsinya.

“Dua juta hektare itu apa? Itu rumah gajah, tanah adat, paru-paru Sumatra. Bukan tanah kosong,” tulis Balqis, Senin (1/12/2025).

Ia juga menyoroti bahwa perubahan peta dan status kawasan tersebut beririsan dengan kepentingan korporasi besar, termasuk kelompok usaha pulp, paper, dan perkebunan sawit. Balqis menyebutkan bahwa dari perubahan itu, sekitar 340 ribu hektare menguntungkan perusahaan HTI, serta 135 ribu hektare menguntungkan puluhan perusahaan sawit yang sebelumnya beroperasi di kawasan hutan.

Menurutnya, kebijakan yang diterbitkan justru memberikan “pemutihan” terhadap operasi korporasi yang sebelumnya dinilai ilegal.

“Perusahaan bisa merambah dulu, bikin hutan kopong dulu, baru kemudian dilegalkan pakai stempel negara,” kritik Balqis dalam unggahan tersebut.

Ia juga menyinggung kembali momen ketika aktor Hollywood Harrison Ford bertemu Menteri Kehutanan saat itu dan mempertanyakan soal kondisi Taman Nasional Tesso Nilo yang mengalami kerusakan parah akibat pembalakan dan perambahan. Peristiwa itu menjadi sorotan internasional mengenai lemahnya penegakan hukum kehutanan Indonesia.

Balqis menyatakan bahwa kritiknya bukan serangan personal, melainkan evaluasi terhadap kebijakan yang berdampak panjang pada lingkungan hidup dan masyarakat.

“Gue gak punya panggung di Senayan. Gue cuma punya mulut dan data. Yang harus tersinggung itu bukan pejabatnya, tetapi hutan, gajah, sungai, dan warga yang terdampak,” tulisnya.

Unggahan Balqis ini kembali memicu diskusi publik mengenai transparansi dan integritas kebijakan kehutanan, terutama terkait sejarah perizinan dan perubahan tata ruang yang diputuskan jelang pergantian jabatan pada 2014. Hingga kini, unggahan tersebut tengah ramai dibagikan dan mendapat respons luas dari netizen serta pegiat lingkungan.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis lingkungan dan penulis muda Balqis Humaira kembali membuat gaduh jagat maya setelah mengunggah kritik keras yang ditujukan langsung kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Dalam unggahan bernada marah itu, Balqis menuding kebijakan kehutanan era Zulkifli Hasan sebagai salah satu biang kerok kerusakan hutan di Sumatera, terutama kawasan penting Taman Nasional Tesso Nilo.

Balqis membuka kritiknya tanpa basa-basi, menyebut nama Zulkifli Hasan secara langsung sambil menyoroti apa yang ia sebut sebagai “jejak tinta perusak ekosistem” dari izin-izin kehutanan di masa lalu. Ia menyinggung praktik pencitraan pejabat yang dinilainya kontras dengan dampak kebijakan yang merusak.

“Gue udah bosen liat pejabat senyum manis di depan kamera… tapi di balik senyum itu ada tanda tangan yang bikin hutan Sumatera jungkir balik kayak digilas truk tambang,” tulis Balqis dengan nada geram, Ahad (30/11/2025).

Balqis menggarisbawahi Taman Nasional Tesso Nilo sebagai contoh kerusakan paling mencolok. Ia menyebut kawasan yang dulunya mencapai 83 ribu hektare itu kini tinggal serpihan karena pembukaan sawit ilegal dan perambahan yang tak terkendali kondisi yang menurutnya tak lepas dari izin-izin pelepasan kawasan di era Zulkifli Hasan saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

“Gue nggak bilang lo yang nebang pohonnya sendiri. Tapi setiap izin itu adalah lampu hijau. Setiap tanda tangan itu mengubah ekosistem.”

Unggahan Balqis juga menyinggung laporan-laporan lembaga lingkungan yang mencatat agresivitas pelepasan kawasan hutan pada masa tersebut. Ia menilai dampak kebijakan itu kini dirasakan langsung oleh masyarakat Sumatera yang kerap terdampak banjir, longsor, hingga konflik satwa liar.

“Ini Bukan Bencana Alam, Ini Bencana Kebijakan”

Balqis secara terang menolak narasi bahwa banjir di Sumatera adalah fenomena alam semata. Ia menegaskan kerusakan hutanlah yang memicu air bah dan bencana hidrometeorologi yang kini terjadi semakin sering.

“Air deras turun tanpa rem karena nggak ada lagi akar pohon yang nahan… Ini bukan marahnya bumi, ini imbas tanda tangan pejabat. Termasuk tanda tangan lo, Zul,” tulisnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat kerap menjadi korban, sementara pejabat justru sibuk melakukan pencitraan dan menyalahkan faktor-faktor alam.

Tak hanya menuding pejabat, Balqis juga mengkritik publik yang menurutnya semakin teralihkan oleh gosip selebriti dan drama politik, sehingga lupa memantau kebijakan penting yang berdampak langsung pada lingkungan dan keselamatan warga.

“Aib seleb nggak bikin kampung lo kebanjiran. Tapi deforestasi bikin,” tegasnya.

Menutup kritiknya, Balqis memberikan pertanyaan moral yang ditujukan bagi Zulkifli Hasan terkait konsekuensi kebijakan masa lalu.

“Berapa banyak nyawa lagi yang harus rusak sebelum pejabat mengakui bahwa kebijakan salah arah itu punya konsekuensi?”

Hingga berita ini diturunkan, pihak Zulkifli Hasan belum memberikan tanggapan terkait kritik tajam dari Balqis Humaira tersebut.