MoneyTalk, Jakarta – Aktivis lingkungan dan penulis Balqis Humaira kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan kehutanan era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada 2014. Dalam unggahan panjang di media sosialnya, Balqis menilai sejumlah keputusan yang diambil saat itu meninggalkan jejak kerusakan ekologis yang besar, terutama di Sumatera.
Balqis menyoroti dua surat keputusan penting yang dikeluarkan Kemenhut pada tahun 2014, yakni SK 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014. Menurutnya, kedua keputusan tersebut berdampak langsung pada pelepasan dan perubahan fungsi kawasan hutan dalam skala masif.
Dalam pernyataannya, ia menyebut lebih dari dua juta hektare kawasan hutan berubah status, mencakup 1,6 juta hektare kawasan yang dilepas menjadi bukan kawasan hutan serta lebih dari 717 ribu hektare yang diubah fungsinya.
“Dua juta hektare itu apa? Itu rumah gajah, tanah adat, paru-paru Sumatra. Bukan tanah kosong,” tulis Balqis, Senin (1/12/2025).
Ia juga menyoroti bahwa perubahan peta dan status kawasan tersebut beririsan dengan kepentingan korporasi besar, termasuk kelompok usaha pulp, paper, dan perkebunan sawit. Balqis menyebutkan bahwa dari perubahan itu, sekitar 340 ribu hektare menguntungkan perusahaan HTI, serta 135 ribu hektare menguntungkan puluhan perusahaan sawit yang sebelumnya beroperasi di kawasan hutan.
Menurutnya, kebijakan yang diterbitkan justru memberikan “pemutihan” terhadap operasi korporasi yang sebelumnya dinilai ilegal.
“Perusahaan bisa merambah dulu, bikin hutan kopong dulu, baru kemudian dilegalkan pakai stempel negara,” kritik Balqis dalam unggahan tersebut.
Ia juga menyinggung kembali momen ketika aktor Hollywood Harrison Ford bertemu Menteri Kehutanan saat itu dan mempertanyakan soal kondisi Taman Nasional Tesso Nilo yang mengalami kerusakan parah akibat pembalakan dan perambahan. Peristiwa itu menjadi sorotan internasional mengenai lemahnya penegakan hukum kehutanan Indonesia.
Balqis menyatakan bahwa kritiknya bukan serangan personal, melainkan evaluasi terhadap kebijakan yang berdampak panjang pada lingkungan hidup dan masyarakat.
“Gue gak punya panggung di Senayan. Gue cuma punya mulut dan data. Yang harus tersinggung itu bukan pejabatnya, tetapi hutan, gajah, sungai, dan warga yang terdampak,” tulisnya.
Unggahan Balqis ini kembali memicu diskusi publik mengenai transparansi dan integritas kebijakan kehutanan, terutama terkait sejarah perizinan dan perubahan tata ruang yang diputuskan jelang pergantian jabatan pada 2014. Hingga kini, unggahan tersebut tengah ramai dibagikan dan mendapat respons luas dari netizen serta pegiat lingkungan.
