19 November 2026

Taman Nasional Tesso Nilo

MoneyTalk, Jakarta – Riau, 9 Agustus 2014. Provinsi berulang tahun ke-57. Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan era SBY, datang sendiri ke Pekanbaru membawa “kado istimewa”: SK pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Peta Nasib” Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Bukan Gubernur Riau yang jemput ke Jakarta. Menteri yang antar langsung.

Aneh? Tentu saja aneh. Karena itu bukan kado ulang tahun. Itu seperti “kado pelepasan 1,6 juta hektare hutan” untuk oligarki sawit dan pulp.

Dua bulan kemudian, September 2014, KPK OTT Gubernur Riau Annas Maamun. Suap Rp 3 miliar dari pengusaha sawit (Gulakma Group & Duta Palma) agar revisi RTRW lolos. Hasil revisi? Hutan lindung di Riau berubah status jadi APL (Area Penggunaan Lain) dalam sekejap. Dan SK yang jadi alat utama SK No. 673 & 878/Menhut-II/2014 yang ditandatangani sendiri oleh Zulkifli Hasan.

Angka 1,64 juta hektare hutan yang dilepas era Menhut Zulkifli Hasan (2009–2014) “persis sama” dengan angka yang jadi barang bukti kasus suap Annas Maamun. Kebetulankah? No way!

Taman Nasional Tesso Nilo, yang dulu seluas 150 ribu hektar dan jadi rumah terakhir gajah Sumatera, kini tinggal 38 ribu hektare. Sisanya? Jadi kebun sawit dan HTI pulp. Harrison Ford datang 2013, marah besar di depan kamera:

“You are fighting a losing battle!”

Zulkifli Hasan ketawa dan menjawab: “Kita baru berdemokrasi.”

Tapi demokrasi tidak menebang hutan. Manusia dengan stempel lah yang melakukannya.

Zulkifli Hasan dipanggil KPK sebagai saksi 2020. Dia datang, tapi tak ditahan. Annas Maamun dipenjara 7 tahun. Gulakma dipenjara. Pengusaha sawit lain dipenjara. Zulkifli Hasan? Kini menjadi Menteri Perdagangan era Prabowo. Masih memanggul karung yang sama, cuma karungnya lebih besar.

1,64 juta hektare hutan itu setara dengan “22 kali luas negara Singapura. 25 kali Jakarta.3 kali pulau Bali. 100 kali luas kota Bandung”

Hutan itu bukan milik Zulkifli Hasan. Bukan milik Annas Maamun. Bukan milik Sukanto Tanoto atau Eka Tjipta Widjaja. Itu milik kita. Milik anak-anak yang sekarang tenggelam di Sumbar, Sumut dan Aceh karena hutan sudah tak ada lagi yang menahan air.

Jadi siapa yang harus “memanggul” tanggung jawab? Bukan cuma oligarki yang punya kebun. Tapi juga “kuli panggul berjas” yang dulu menandatangani SK, yang kini masih duduk di kursi menteri, yang masih tersenyum di layar televisi.

Mereka bukan pemimpin. Mereka kuli terhormat yang dibayar mahal untuk mengangkat karung duit dari hutan ke kantong tuannya. Menteri kita bisa apa. Apa bisa?

Ingat Riau! Indonesia jangan lupa. Never forget, never forgive!

Penulis: Agung Marsudi,Founder Duri Institute

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis lingkungan dan penulis Balqis Humaira kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan kehutanan era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada 2014. Dalam unggahan panjang di media sosialnya, Balqis menilai sejumlah keputusan yang diambil saat itu meninggalkan jejak kerusakan ekologis yang besar, terutama di Sumatera.

Balqis menyoroti dua surat keputusan penting yang dikeluarkan Kemenhut pada tahun 2014, yakni SK 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014. Menurutnya, kedua keputusan tersebut berdampak langsung pada pelepasan dan perubahan fungsi kawasan hutan dalam skala masif.

Dalam pernyataannya, ia menyebut lebih dari dua juta hektare kawasan hutan berubah status, mencakup 1,6 juta hektare kawasan yang dilepas menjadi bukan kawasan hutan serta lebih dari 717 ribu hektare yang diubah fungsinya.

“Dua juta hektare itu apa? Itu rumah gajah, tanah adat, paru-paru Sumatra. Bukan tanah kosong,” tulis Balqis, Senin (1/12/2025).

Ia juga menyoroti bahwa perubahan peta dan status kawasan tersebut beririsan dengan kepentingan korporasi besar, termasuk kelompok usaha pulp, paper, dan perkebunan sawit. Balqis menyebutkan bahwa dari perubahan itu, sekitar 340 ribu hektare menguntungkan perusahaan HTI, serta 135 ribu hektare menguntungkan puluhan perusahaan sawit yang sebelumnya beroperasi di kawasan hutan.

Menurutnya, kebijakan yang diterbitkan justru memberikan “pemutihan” terhadap operasi korporasi yang sebelumnya dinilai ilegal.

“Perusahaan bisa merambah dulu, bikin hutan kopong dulu, baru kemudian dilegalkan pakai stempel negara,” kritik Balqis dalam unggahan tersebut.

Ia juga menyinggung kembali momen ketika aktor Hollywood Harrison Ford bertemu Menteri Kehutanan saat itu dan mempertanyakan soal kondisi Taman Nasional Tesso Nilo yang mengalami kerusakan parah akibat pembalakan dan perambahan. Peristiwa itu menjadi sorotan internasional mengenai lemahnya penegakan hukum kehutanan Indonesia.

Balqis menyatakan bahwa kritiknya bukan serangan personal, melainkan evaluasi terhadap kebijakan yang berdampak panjang pada lingkungan hidup dan masyarakat.

“Gue gak punya panggung di Senayan. Gue cuma punya mulut dan data. Yang harus tersinggung itu bukan pejabatnya, tetapi hutan, gajah, sungai, dan warga yang terdampak,” tulisnya.

Unggahan Balqis ini kembali memicu diskusi publik mengenai transparansi dan integritas kebijakan kehutanan, terutama terkait sejarah perizinan dan perubahan tata ruang yang diputuskan jelang pergantian jabatan pada 2014. Hingga kini, unggahan tersebut tengah ramai dibagikan dan mendapat respons luas dari netizen serta pegiat lingkungan.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis lingkungan dan penulis muda Balqis Humaira kembali membuat gaduh jagat maya setelah mengunggah kritik keras yang ditujukan langsung kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Dalam unggahan bernada marah itu, Balqis menuding kebijakan kehutanan era Zulkifli Hasan sebagai salah satu biang kerok kerusakan hutan di Sumatera, terutama kawasan penting Taman Nasional Tesso Nilo.

Balqis membuka kritiknya tanpa basa-basi, menyebut nama Zulkifli Hasan secara langsung sambil menyoroti apa yang ia sebut sebagai “jejak tinta perusak ekosistem” dari izin-izin kehutanan di masa lalu. Ia menyinggung praktik pencitraan pejabat yang dinilainya kontras dengan dampak kebijakan yang merusak.

“Gue udah bosen liat pejabat senyum manis di depan kamera… tapi di balik senyum itu ada tanda tangan yang bikin hutan Sumatera jungkir balik kayak digilas truk tambang,” tulis Balqis dengan nada geram, Ahad (30/11/2025).

Balqis menggarisbawahi Taman Nasional Tesso Nilo sebagai contoh kerusakan paling mencolok. Ia menyebut kawasan yang dulunya mencapai 83 ribu hektare itu kini tinggal serpihan karena pembukaan sawit ilegal dan perambahan yang tak terkendali kondisi yang menurutnya tak lepas dari izin-izin pelepasan kawasan di era Zulkifli Hasan saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

“Gue nggak bilang lo yang nebang pohonnya sendiri. Tapi setiap izin itu adalah lampu hijau. Setiap tanda tangan itu mengubah ekosistem.”

Unggahan Balqis juga menyinggung laporan-laporan lembaga lingkungan yang mencatat agresivitas pelepasan kawasan hutan pada masa tersebut. Ia menilai dampak kebijakan itu kini dirasakan langsung oleh masyarakat Sumatera yang kerap terdampak banjir, longsor, hingga konflik satwa liar.

“Ini Bukan Bencana Alam, Ini Bencana Kebijakan”

Balqis secara terang menolak narasi bahwa banjir di Sumatera adalah fenomena alam semata. Ia menegaskan kerusakan hutanlah yang memicu air bah dan bencana hidrometeorologi yang kini terjadi semakin sering.

“Air deras turun tanpa rem karena nggak ada lagi akar pohon yang nahan… Ini bukan marahnya bumi, ini imbas tanda tangan pejabat. Termasuk tanda tangan lo, Zul,” tulisnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat kerap menjadi korban, sementara pejabat justru sibuk melakukan pencitraan dan menyalahkan faktor-faktor alam.

Tak hanya menuding pejabat, Balqis juga mengkritik publik yang menurutnya semakin teralihkan oleh gosip selebriti dan drama politik, sehingga lupa memantau kebijakan penting yang berdampak langsung pada lingkungan dan keselamatan warga.

“Aib seleb nggak bikin kampung lo kebanjiran. Tapi deforestasi bikin,” tegasnya.

Menutup kritiknya, Balqis memberikan pertanyaan moral yang ditujukan bagi Zulkifli Hasan terkait konsekuensi kebijakan masa lalu.

“Berapa banyak nyawa lagi yang harus rusak sebelum pejabat mengakui bahwa kebijakan salah arah itu punya konsekuensi?”

Hingga berita ini diturunkan, pihak Zulkifli Hasan belum memberikan tanggapan terkait kritik tajam dari Balqis Humaira tersebut.