Bank DKI Archives -

Dana Bank DKI Senilai Rp447 Miliar Terancam Nyangkut di Perusahaan Dalam Status PKPU Bank-DKI-3848319500

Dana Bank DKI Senilai Rp447 Miliar Terancam Nyangkut di Perusahaan Dalam Status PKPU

Hedi Batubara 12 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Tekanan likuiditas kini membayangi Bank DKI seiring dengan ditetapkannya status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap PT Rukun Mitra Sejati (RMS). Bank milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut tercatat sebagai salah satu kreditur terbesar dengan nilai tagihan mencapai Rp447,57 miliar.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/Pdt.Sus PKPU/2025/PN Niaga Sby tertanggal 27 Oktober 2025, PT RMS resmi berada dalam status PKPU selama 45 hari. Langkah hukum ini diambil setelah perusahaan distribusi Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) tersebut gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada sejumlah kreditur.

Krisis Utang Rp4,2 Triliun
Laporan dari Tim Pengurus mengungkapkan bahwa total tagihan sementara terhadap PT RMS mencapai angka fantastis, yakni Rp4,2 triliun. Selain Bank DKI, daftar kreditur mencakup belasan lembaga keuangan besar dan perusahaan multinasional, di antaranya:

Sektor Perbankan: Bank of India Indonesia (Rp415 M), Bank Hibank Indonesia (Rp260 M), Bank KB Bukopin Syariah (Rp110 M), serta sejumlah BPD seperti Bank BJB dan BTN.
Sektor Asuransi & Fintech: PT Asuransi Tri Pakarta (Rp278,33 M) dan KoinWorks (Rp156 M). Mitra Bisnis: PT Unicharm Trading Indonesia (Rp219,5 M).
Mekanisme Penyelamatan dan Risiko Pailit

Pengadilan telah menunjuk tiga kurator—Herlin Susanto, Aida Mardatillah, dan Putra Prakasa Hase—untuk melakukan verifikasi piutang dan mengawal rencana perdamaian. Di bawah pengawasan Hakim Betsji Siske Manoe, PT RMS memiliki waktu terbatas untuk mengajukan proposal restrukturisasi utang yang kredibel.

Jika dalam masa PKPU Sementara ini tidak tercapai kesepakatan damai atau proposal ditolak oleh mayoritas kreditur, status perusahaan dapat ditingkatkan menjadi PKPU Tetap atau bahkan berujung pada Pernyataan Pailit (Liquidation).

Keterlibatan Bank DKI dalam pusaran utang PT RMS memicu pertanyaan mengenai manajemen risiko kredit di internal bank daerah tersebut. Sebagai lembaga jasa keuangan yang mengelola dana publik dan APBD, potensi kerugian sebesar Rp447 miliar ini menjadi sorotan tajam bagi para pemangku kepentingan di Jakarta.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Bank DKI maupun tim Humas belum memberikan pernyataan resmi mengenai langkah mitigasi yang akan diambil untuk menyelamatkan dana tersebut.

Mengenal PT Rukun Mitra Sejati
PT RMS merupakan pemain utama dalam rantai pasok produk kebutuhan sehari-hari di Indonesia. Perusahaan ini mengelola distribusi merek-merek global ternama seperti Nestlé, Unilever, Unicharm, dan Perfetti Van Melle. Tersendatnya aliran modal pada perusahaan distributor berskala besar ini disinyalir dapat memberikan efek domino pada stabilitas distribusi barang konsumsi di pasar.

Diduga Motif Ekonomi, Oknum Kasatpel Lingkungan Hidup kecamatan Jagakarsa Nekat Gelapkan Retribusi hingga Miliaran Rupiah Screenshot_20260420-180006

Diduga Motif Ekonomi, Oknum Kasatpel Lingkungan Hidup kecamatan Jagakarsa Nekat Gelapkan Retribusi hingga Miliaran Rupiah

Hedi Batubara 11 November 2025

MoneyTal,Jakarta – ‎Diduga motif ekonomi, oknum Kasatpel Lingkungan Hidup kecamatan Jagakarsa, nekad melakukan pengelapan dana retribusi kebersihan kurang lebih hingga mencapai miliaran rupiah.

‎Berdasarkan penelusuran dilapangan, modus pengelapan ekonomi yang diduga dilakukan oknum Kasatpel Lingkungan Hidup kecamatan Jagakarsa berinisial HMD tidak sendiri. Karena modus yang disetorkan bank DKI tidak sepenuhnya disetorkan.

‎Bahkan ada beberapa pengurus RW tidak diberi surat Keterangan Tanda Retribusi (SKRD) oleh pihak Lingkungan Hidup kecamatan Jagakarsa sebagai bukti retribusi kebersihan. Bahkan diduga nilai yang tidak disetorkan ke Dispenda DKI bisa mencapai kurang lebih Rp 40 juta per bulan.

‎Hal itu dilakukan semenjak hampir dua tahun oknum Kasatpel Lingkungan Hidup kecamatan Jagakarsa bertugas. Disinyalir ada beberapa titik retribusi yang diduga tidak dimasukkan ke dalam Wajib Retribusi (WR) ada beberapa diduga ada kurang lebih dari 20 titik, termasuk TPU Kampung Kandang.

‎Jumlah segitu belum lagi ‘setoran’ dari diduga berasal dari pengurus Dipo sampah di jalan Joe yang berinisial HMN kurang lebih Rp.8 juta dan dari pengurus RW 02 sebesar Rp 5juta yang tidak dimasukkan ke dalam daftar WR. Padahal dari pihak warga sudah bersikap patuh kepada aturan untuk membayar retribusi kepada Pemda DKI namun oleh oknum di’belokan’ demi kepentingan pribadi.

‎Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, oknum Kasatpel Lingkungan Hidup kecamatan Jagakarsa HMD mengaku, hal itu dilakukan untuk memenuhi biaya operasional pihaknya.” Ya jujur aja kita tidak dapat biaya operasional dari. Jadi Kita harus pintar-pintar mencari biaya operasional,” ungkap HMD.

‎Sementara itu saat masalah ini di konfirmasi kepada Kasudin Lingkungan Hidup Jaksel yang baru Dedy Setiono,hingga kini yang bersangkutan enggan memberi tanggapan.

‎Ditempat terpisah, aktivis penggiat anti korupsi, Anton mendesak, agar pemprov DKI dalam hal ini Gubernur DKI Pramono Anung turun tangan untuk menyelidiki kasus dugaan penggelapan retribusi kebersihan di kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.

‎” Ini cukup besar dugaan penggelapan dananya kurang lebih mencapai miliaran rupiah. Karena itu tim gubernur harus turun tangan,”ujarnya

GEMAH Desak Kejati DKI Usut Dugaan Kredit Bermasalah Rp.2 Triliun di Bank Jakarta 1752380519677

GEMAH Desak Kejati DKI Usut Dugaan Kredit Bermasalah Rp.2 Triliun di Bank Jakarta

Hedi Batubara 15 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Gerakan Mahasiswa Hukum (GEMAH) melalui Ketua Umumnya, Badrun Atnangar, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penyimpangan dalam proses restrukturisasi kredit oleh manajemen Bank Jakarta, yang sebelumnya dikenal sebagai Bank DKI.

Badrun menyebutkan bahwa pihaknya menerima laporan dari sumber internal Bank Jakarta mengenai adanya indikasi kredit bermasalah yang nilainya fantastis.

“GEMAH mendapatkan data dari karyawan internal Bank Jakarta bahwa terdapat dana restrukturisasi kredit dalam perhatian khusus senilai sekitar Rp2 triliun. Selain itu, tercatat pula kredit kurang lancar sebesar Rp21,3 miliar, kredit dalam proses sebesar Rp36,8 miliar, dan kredit macet mencapai Rp418 miliar,” ungkap Badrun dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/7/2025).

Ia meminta Kejati DKI untuk memprioritaskan penyelidikan kasus ini karena berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Menurutnya, perubahan nama Bank DKI menjadi Bank Jakarta jangan sampai menjadi cara untuk menutupi masalah lama yang belum selesai.

“Restrukturisasi ini sangat mencurigakan. Jangan sampai pergantian nama justru menjadi tameng untuk menghilangkan jejak kredit bermasalah. Kejati harus memanggil dan memeriksa jajaran komisaris serta direksi Bank Jakarta untuk dimintai keterangan,” tegasnya.

GEMAH menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini dan akan membuka ruang komunikasi dengan para penegak hukum demi memastikan transparansi di lembaga keuangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

“Bank ini milik rakyat Jakarta. Jangan sampai kepercayaan publik dihancurkan oleh praktik-praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan keuangan,” tutup Badrun.

Bank DKI, Jangan Hanya Ganti Nama. Lebih Baik Ganti jajaran Dewan Komisaris dan Direksinya ! Direktur Eksekutif CBA Uchok sky Khadafi

Bank DKI, Jangan Hanya Ganti Nama. Lebih Baik Ganti jajaran Dewan Komisaris dan Direksinya !

Hedi Batubara 15 April 2025

MoneyTalk, Jakarta – CBA (Center For Budget Analisis) meminta Kepada Gubernur DKI Pramono Anung, Jangan puas hanya membuat laporan terkait gangguan sistem IT kepada Bareskrim Polri, atau mencopot Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono.

Yang harus dilakukan oleh Gubernur DKI adalah harus mencopot semua jajaran Direksi dan dewan Komisaris Bank DKI agar Mas Pram bisa membenahi dan memperbaiki sistem perbankan di Bank Milik Pemda DKI tersebut, kata Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi.

Kalau Bank DKI tidak dibenahi maka akan banyak kredit Macet di Bank tersebut. Coba lihat datanya Bank DKI, dimana satu perusahaan saja seperti PT.WSBP punya kredit Macet sekitar Rp.684.000.000.000 di Bank DKI, lanjut Uchok Sky.

Dan Sebaiknya Kredit Macet sekitar Rp.684.000.000.000 di Bank DKI juga penting diambil oleh Bareskrim Polri lantaran tidak ada kehati hatian oleh jajaran Direksi dan dewan Komisaris dalam memberikan kredit kepada PT.WSBP, ujar Uchok Sky

Dan Anehnya, dan mau lagi Bank DKI adalah mengenai agunan PT.WSBP yang diserahkan kepada Bank DKI berupa Piutang usaha atau piutang Proyek pekerjaan yang diikat secara fidusia, jelas Uchok Sky.

Maka untuk itu, CBA meminta kepada Mas Pram sebagai Gubernur DKI untuk segera melakukan pergantian semua jajaran dewan komisaris dan direksi agar Bank DKI ini bisa bekerja profesional di mata publik.

Dan Kalau Bank DKI Jakarta hanya ganti nama, dan tidak mengganti semua jajaran dewan komisaris dan direksi tidak akan menyembuhkan penyakit di Bank DKI, dan Publik akan semakin tidak percaya kepada kinerja Bank DKI, pungkas Uchok Sky.

Kasus Bank DKI Harus dibawa Ke Bareskrim Polri Uchok Sky Khadafi

Kasus Bank DKI Harus dibawa Ke Bareskrim Polri

Hedi Batubara 11 April 2025

MoneyTalk, Jakarta – Langkah tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memecat Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono dari jabatannya.dan akan melaporkan masalah gangguan gangguan layanan Bank DKI ke Bareskrim Polri dinilai oleh Uchok Sky Khadafi sebagai langkah yang cerdas dan Berani.

Dan Kalau Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Minggu depan tidak melaporkan ke Bareskrim Polri, maka CBA siap akan melaporkan ke Bareskrim Polri bersama kasus kasus kredit di Bank DKI Jakarta yang diduga sangat merugikan keuangan Bank Milik Pemda DKI tersebut, ujar Uchok Sky.

Selain melaporkan masalah ini ke Bareskrim, CBA juga meminta kepada Mas Pram agar para jajaran dewan komisaris dan Direksi Bank DKI yang lain juga dipecat lantaran Remunerasi atau pendapatan di jajaran Komisaris dan Direksi Bank DKI itu tinggi dan mahal.

Untuk satu tahun, perkiraan total Remunerasi atau pendapatan dan Fasilitas lain dari Bank DKI sebesar Rp.6.807.000.000 buat 3 dewan komisaris, dan sebesar Rp.29.710.000.000 buat 6 orang Direksi, ujar Uchok Sky.

Kalau disimulasikan rata rata, untuk setiap satu orang dewan komisaris akan menerima gaji atau pendapatan dari Bank DKI sekitar Rp.2.2 miliar. Sedangkan setiap jajaran direksi akan mendapat sekitar Rp.4.9 miliar, lanjut Uchok Sky.

Tingginya Remunerasi dan Fasilitas lain untuk jajaran dewan komisaris dan Direksi dari Bank DKI tidak sepadan dengan Kinerjanya dan mereka sudah merusak citra baik Bank DKI di mata publik kata Uchok Sky

Ini para nasabah yang bakal kecewa kepada Bank DKI. Dimana dalam Kinerja JakOne pada tahun 2023, terealisasi user sebanyak 2.23 juta user, dan pada tahun 2022 sebanyak 1.99 juta user. Dari 2022 ke 2023 mengalami pertumbuhan user sebesar 12.11 persen

Realisasi jumlah transaksi pada tahun 2023 sebanyak 29.41 juta transaksi, dan pada tahun 2022 jumlah transaksi sebanyak 22.06 transaksi, dan pertumbuhan sebesar 33.29 persen, pungkas Uchok Sky

Kredit Bank DKI Rp.1 Triliun Tanpa Jaminan, Ada Yang Mau ? Uchok Sky Khadafi

Kredit Bank DKI Rp.1 Triliun Tanpa Jaminan, Ada Yang Mau ?

Hedi Batubara 9 April 2025

MoneyTalk, Jakarta – Benar benar sudah keterlaluan Bank DKI ini membuat malu Gubernur Pramono Anung. Saat lebaran para nasabah tidak bisa bertransaksi dengan lancar karena terganggu layanan dari perbankan Bank DKI.

Dulu juga jajaran Direksi Bank DKI sangat berani mengambil resiko tentang kucuran kredit Bank DKI. Di mana pada tanggal 18 Desember 2020, AP I (PT Angkasa Pura I) memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank DKI dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp1.000.000.000.000

Menurut Direktur Eksekutif CBA (Center For Budget Analisis, Uchok Sky Khadafi anggaran kredit 1 Trilliun buat AP I bukan anggara kecil, tapi besar dan bisa menggoyang keuangan Bank DKI ketika terjadi kredit Macet.

Apalagi Kredit yang diberikan Bank DKI kepada PT.AP I tanpa ada jaminan apapun bisa bisa Bank DKI tergerus kekayaan sendiri. Bisa bisa Bank DKI menangis lantaran modalnya susut, dan PT.AP I bisa tersenyum ketika terjadi kredit Macet.

Maka untuk itu, kami dari CBA meminta aparat hukum seperti Kejati DKI Jakarta untuk melakukan penyelidikan atas kredit tanpa jaminan dari Bank DKI kepada PT.AP I tersebut. Karena ini memperlihatkan betapa beraninya jajaran Direksi Bank DKI biarpun mengorbankan Bank DKI sendiri, kata Uchok Sky.

Coba kalau pedagang kecil atau UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang minta fasilitas kredit ke Bank DKI tanpa jaminan, barangkali susah atau tidak dikasih, pungkas Uchok Sky

Dan Perlu diketahui bahwa Jangka waktu perjanjian kredit antara Bank DKI dengan PT.AP I adalah 36 bulan terhitung sejak 18 Desember 2020 sampai 17 Desember 2023 dengan masa grace period dan masa penarikan kredit masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian kredit.

Hanya Bikin Malu Gubernur Pram, CBA: Jajaran Direktur dan Komisaris Bank DKI Mundur Aja Direktur Eksekutif CBA Uchok sky Khadafi

Hanya Bikin Malu Gubernur Pram, CBA: Jajaran Direktur dan Komisaris Bank DKI Mundur Aja

Hedi Batubara 6 April 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pelayanan perbankan Bank DKI terganggu, dan ini benar-benar bikin sulit nasabah. Apalagi terjadi saat menjelang Lebaran ketika nasabah benar-benar membutuhkan duit alias layanan perbankan.

Atas kejadian ini, direksi Bank DKI di bawah kepemimpinan Agus Haryoto Widodo, serta jajaran komisaris harus bertanggung jawab.

“Payah nih Bank DKI, seminggu tidak berfungsi, dan hal ini sangat merugikan nasabah dan merusak citra Bank DKI di mata publik. Direksi bank KI harus bertanggung jawab,” Kata Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Minggu (6/4/2025).

Dan lanjut Uchok Sky, bank DKI ini aneh Bin Janggal. Dimana tahun ini memperoleh penghargaan sebagai Top Digital Corporate Brand Award 2025 kategori Perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam ajang ‘7th Top Digital Corporate Brand Award 2025’.

“Jadi kualitas IT Bank DKI yang benar seperti apa? Kalau memang mumpuni, kenapa bisa terjadi gangguan hingga berlama-lama. Sehingga merugikan nasabah. Saya kira, kejadian Bank DKI ini bikin malu Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta,” ungkapnya

Maka untuk itu, sebaiknya, jajaran direktur dan komisaris untuk segera mengundurkan diri untuk menutupi malu Gubernur Pramono,” tegas Ucok Sky

“Dan dengan mengundur diri mereka itu sebagai tanggungjawab moral, karena citra Bank DKI rusak, nasabah rugi, dan ini seperti sebagai facel lebaran buat Gubernur DKI dari Jajaran pimpinan Bank DKI,” jelasnya.

Terkait terganggu layanan perbankan Bank DKI, banyak warga internet (warganet) banyak yang curhat. Para nasabah Bank DKI itu mengaku tak bisa bertransaksi dengan lancar.

Hal ini terjadi sejak malam takbiran atau 30 Maret 2025, banyak nasabah Bank DKI mengeluhkan ngadatnya layanan perbankan dari bank DKI, lewat media sosial (medsos) X.

Bank DKI

Dana Bank DKI Senilai Rp447 Miliar Terancam Nyangkut di Perusahaan Dalam Status PKPU

Diduga Motif Ekonomi, Oknum Kasatpel Lingkungan Hidup kecamatan Jagakarsa Nekat Gelapkan Retribusi hingga Miliaran Rupiah

GEMAH Desak Kejati DKI Usut Dugaan Kredit Bermasalah Rp.2 Triliun di Bank Jakarta

Bank DKI, Jangan Hanya Ganti Nama. Lebih Baik Ganti jajaran Dewan Komisaris dan Direksinya !

Kasus Bank DKI Harus dibawa Ke Bareskrim Polri

Kredit Bank DKI Rp.1 Triliun Tanpa Jaminan, Ada Yang Mau ?

Hanya Bikin Malu Gubernur Pram, CBA: Jajaran Direktur dan Komisaris Bank DKI Mundur Aja

Baca Juga Berita Ini

Sebut Sekjen dan Waketum Tak Urus Partai, DPC PPP Jakbar Pasang Badan untuk Mardiono

Muslim Arbi: Oligarki Diduga Siapkan Dana Berlimpah untuk KDM-Gibran di Pilpres 2029

Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Kasus Eks Wamen Imipas, FORMASI Desak KPK Periksa Menteri “RAMA”