21 November 2026

Budi Gunadi

MoneyTalk, Jakarta – Jagat kesehatan nasional kembali diguncang kontroversi. Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggunaan gelar Insinyur (Ir.) secara tidak sah.

Laporan pidana itu diajukan pada Senin, 11 Mei 2026 oleh lima dokter spesialis Indonesia yang bertindak sebagai pelapor pribadi. Mereka didampingi advokat senior Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis.

Kasus ini langsung menyita perhatian publik karena menyangkut integritas akademik seorang pejabat tinggi negara yang selama ini menjadi wajah kebijakan kesehatan nasional.

Dalam siaran pers resmi yang diterima media, para pelapor mempertanyakan legalitas penggunaan gelar “Ir.” oleh Budi Gunadi Sadikin yang diketahui memiliki latar pendidikan Fisika Nuklir di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Para pelapor terdiri dari sejumlah dokter dan profesor, yakni:

Prof. Dr. dr. Budi Iman Santosa

Prof. Dr. dr. Zainal Muttaqin

dr. Nurdadi Saleh

Dr. dr. Erri Supriadi

dr. Baharrudin

Mereka menilai penggunaan atribut akademik tidak bisa dianggap remeh, terlebih jika dilakukan oleh pejabat publik yang mengendalikan kebijakan strategis negara.

Dalam dokumen laporan disebutkan bahwa berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, gelar “Ir.” hanya sah digunakan oleh mereka yang memenuhi persyaratan profesi insinyur dan berasal dari rumpun teknik atau rekayasa.

Sementara itu, Budi Gunadi Sadikin disebut berasal dari rumpun FMIPA dengan bidang Fisika Nuklir.

Dokumen yang berjudul “Pesta Kebohongan” bahkan menyebut bahwa di ITB, FMIPA masuk kategori sains, sehingga gelar yang berlaku pada masa kelulusan tahun 1988 adalah Doktorandus (Drs.), bukan Insinyur (Ir.).

Dalam dokumen itu juga disebutkan bahwa:

“Seorang lulusan FMIPA Fisika seperti Budi Gunadi Sadikin tidak otomatis memenuhi syarat memperoleh gelar Ir.”

Selain itu, penggunaan gelar “Ir.” disebut pernah muncul di sejumlah platform digital ITB, termasuk halaman Senat Akademik dan dokumen pemilihan Ketua Majelis Wali Amanat ITB periode 2024–2029.

Kuasa hukum para pelapor, Otto Cornelis Kaligis, menegaskan perkara ini bukan sekadar persoalan administratif atau teknis penulisan nama.

Menurutnya, gelar akademik merupakan representasi kompetensi dan legitimasi moral seorang pejabat publik.

“Ketika seorang Menteri menggunakan gelar yang tidak diperoleh secara sah, maka setiap kebijakan yang ditandatanganinya menjadi pertanyaan: atas dasar legitimasi apa keputusan itu diambil?” ujar OC Kaligis dalam pernyataan tertulisnya.

Ia juga menilai pembiaran terhadap dugaan penggunaan gelar tidak sah dapat menciptakan preseden buruk dalam pemerintahan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Kasus ini ternyata bukan muncul tiba-tiba. Dalam dokumen siaran pers dijelaskan, sebelumnya telah ada surat resmi dari OC Kaligis kepada Presiden RI pada 12 Juni 2025 yang berisi keprihatinan ratusan guru besar medis terhadap kebijakan Menkes.

Kemudian pada 26 Agustus 2025, surat resmi kembali dilayangkan kepada Menkes BGS untuk meminta klarifikasi terkait legalitas penggunaan gelar “Ir.”. Namun hingga Mei 2026 disebut belum ada jawaban resmi.

Ketiadaan klarifikasi itulah yang akhirnya mendorong para dokter mengambil langkah hukum ke Polda Metro Jaya.

Kasus ini berpotensi menjadi polemik besar karena menyentuh isu sensitif: integritas pejabat publik di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap elite kekuasaan.

Dalam dokumen “Pesta Kebohongan”, bahkan muncul kritik keras yang menyebut: “Kebohongan identitas adalah cikal bakal kekacauan sistemik.”

Pernyataan itu menandakan bahwa polemik ini tak lagi dipandang sekadar soal titel akademik, melainkan sudah berkembang menjadi pertarungan narasi soal moralitas kekuasaan, transparansi, dan legitimasi kepemimpinan publik.

Kini publik menunggu dua hal penting: apakah Polda Metro Jaya akan menindaklanjuti laporan tersebut secara serius, dan apakah Menteri Kesehatan akan memberikan klarifikasi terbuka mengenai penggunaan gelar “Ir.” yang selama ini melekat pada namanya.

MoneyTalk, Jakarta – Trust Indonesia menyebut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Asikin dan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi sebagai dua figur Menteri yang layak untuk diganti atau direshuffle. Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli beralasan kedua sosok tersebut paling banyak dibicarakan publik dengan sentimen negatif selama kurang lebih dua minggu terakhir. Menurutnya, tren negatif ini akhirnya menjadi faktor yang menguatkan upaya reshuffle terhadap keduanya harus segera dilakukan.

“Ya, Budi Gunadi dan Budi Arie ini memang layak direshuffle. Selain karena faktor blunder dan pemberitaan negatif yang dilakukan keduanya, dua figur tersebut juga dinilai berkinerja buruk (dalam survei Trust Indonesia) dan bukan bagian dari endorse partai. Jadi sebenarnya, tidak alasan untuk tidak mengganti Menteri Budi Gunadi dan Menteri Budi Arie ini,” ucap Fadhli dalam keterangan kepada awak media, Senin (19/5) pagi.

Fadhli menjelaskan survei Trust Indonesia pada akhir Maret lalu memang menunjukkan kinerja buruk kedua Menteri tersebut. Dalam penilaian para pakar atau key opinion leader (KOL), kepuasan atas kinerja keduanya tidak lebih dari angka 1,0 persen.

“Oleh para pakar (dalam survei Trust Indonesia), nilai kinerja mereka juga dianggap buruk. Misalnya nilai kepuasan terhadap kinerja Menteri Budi Gunadi sekitar 0,6 persen, sementara nilai kepuasan atas Menteri Budi Arie sebesar 0,3 persen. Ini buruk sekali jika dibandingkan dengan kepuasan terhadap kinerja Menteri Agama yang mendapat nilai 19,9 persen,” ungkapnya.

Namun demikian, dalam pandangan Fadhli, reshuffle Budi Gunadi dan Budi Arie erat kaitannya juga dengan keinginan untuk mulai meminimalisir pengaruh Jokowi dalam kabinet Prabowo. Pasalnya, menurut dia, Budi Gunadi dan Budi Arie bukanlah figur yang didorong oleh para pendukung Prabowo karena jelas merupakan rekomendasi dan endorse dari Jokowi.

“Me-reshuffle keduanya berarti memberi ruang bagi bertambahnya loyalis Prabowo di dalam kabinet, sekaligus mulai meminimalisir pengaruh Jokowi. Apalagi, semua orang tahu, selain orangnya Jokowi, kedua orang ini juga tidak mewakili unsur partai politik mana pun. Sekali lagi, tak ada alasan untuk tidak me-reshuffle Menteri Budi Gunadi dan Menteri Budi Arie,” tuturnya.

Seperti diketahui, sepanjang dua minggu terakhir, mendadak kedua Menteri Budi tersebut ramai diberitakan negatif media. Menkes Budi Gunadi ramai diserang akibat pernyataannya ngawur dan sembrono terkait ukuran lingkar pinggang dan penghasilan Rp 5 juta. Sementara itu, Menteri Budi Arie ramai disebut menerima setoran judi online di dalam dakwaan terdakwa kasus judi online.