19 November 2026

Bupati

MoneyTalk,Jakarta – Ketika MoneyTalk bertanya kepada Direktur CBA (Center For Budget Analisis), Uchok Sky Khadafi anggaran apa yang menarik di Kabupaten Mandailing Natal (Natal) pada tahun 2024.

Uchok Sky orang Batangtoru ini menjawab bahwa Pada tahun 2024, di bagian Umum sekda (sekretariat daerah) Kabupaten Mandailing Natal ada proyek Rehab dan Pengecatan di Lingkungan Rumah Dinas Bupati sebesar Rp.150.000.000

Tetapi lanjutnya, anggaran daerah bukan hanya dipakai untuk rehab dan pengecatan Rumah dinas bupati saja, juga dipakai untuk rehab dan mengecatan rumah dinas wakil Bupati dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000

Dan hal ini benar benar aneh dan lucu, di Madina doyan ngecat, dan di Tapsel doyan makan minum. Dan anggaran daerah alias anggaran daerah hanya dipakai yang begitu begitu saja, hanya dinikmati para bupati dan wakil saja. Lantas buat rakyat Mandailing dikasih apa, tanya Uchok Sky.

Sebelumnya Dalam tulisannya pada Senin, 19 Agustus, Febri Yohansyah sebagai Koordinator Nasional GSBK (Gerakan Santri Biru Kuning) menyatakan kekhawatirannya terhadap pengelolaan anggaran Kabupaten Tapsel yang mengalami kenaikan tidak wajar, khususnya dalam pos anggaran makan dan minum Bupati yang terus meningkat setiap tahun.

Febri membandingkan anggaran tahun sebelumnya dengan APBD Tapsel tahun anggaran 2024. Ia menemukan bahwa anggaran makan dan minum Bupati yang ada di Sekretariat Daerah Tapsel tercatat sebesar Rp953.228.400. Sedangkan pada tahun 2023, anggaran makan dan minum hanya sebesar Rp618.565.500.

Kecurigaan Febri semakin kuat setelah mengetahui kenaikan anggaran yang fantastis dan tidak rasional, yakni sebesar Rp334.662.900 dari tahun 2023 ke 2024. Kenaikan ini dianggap luar biasa dan menunjukkan kurangnya kepekaan serta kepedulian terhadap kondisi rakyat di Tapsel yang masih banyak yang hidup dalam kemiskinan.

Febri juga menyoroti adanya dugaan pemborosan terkait anggaran makan di lingkungan Bupati Tapsel. Anggaran makan dan minum sebesar Rp953.228.400 untuk 11.812 porsi, dengan harga setiap porsi mencapai Rp80.700. Ia menilai harga tersebut mencerminkan menu makanan dan minuman yang sangat mewah.

Selain itu, Febri membandingkan jatah anggaran makan antara Bupati dan Wakil Bupati, yang menurutnya seharusnya ditetapkan sama. “Coba kita bandingkan harga seporsi makan dan minuman antara Bupati dan Wakil Bupati. Tentu lebih mahal harga seporsi menu makanan dan minuman Bupati,” ungkap Febri.

Dalam anggaran tersebut, harga seporsi makanan dan minuman untuk Wakil Bupati hanya sebesar Rp70.000. Dengan demikian, terdapat perbedaan harga satu porsi antara Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp10.700.

Kenaikan anggaran makan dan minum untuk Wakil Bupati dari tahun 2023 ke 2024 hanya sebesar Rp2.800.000. Kenaikan ini tidak sebanding dengan kenaikan anggaran Bupati yang mencapai Rp334.662.900, angka yang dinilai sangat luar biasa.

“Bupati Tapsel memang luar biasa,” imbuh Febri dengan penuh keheranan.

Dan pada tahun 2023, anggaran makan dan minum Wakil Bupati sebesar Rp536.550.000, sementara pada tahun 2024 hanya sebesar Rp539.350.000

PURWAKARTA, MoneyTalk – Penyegelan bangunan yang dipakai warga GKPS Purwakarta untuk beribadah oleh Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika adalah tindakan diskriminatif dan tidak mencerminkan toleransi antar umat beragama.

Tidak adanya IMB yang disebut sebagai alasan penyegelan bangunan gereja adalah alasan yang dibuat- buat oleh Bupati, mengingat beberapa gereja di Purwakarta sudah puluhan tahun mengajukan izin pendirian rumah ibadah namun izin tersebut tidak juga diperoleh. Gereja-gereja seperti Huria Kristen Indoensia (HKI) Purwakarta dan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Purwakarta dan Gereja Kristen Perjanjian Baru juga mengalami nasib yang sama.

PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 pasal 13 dan 14 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencari solusi pendirian rumah ibadah, sementara jemaat terus mengupayakan dukungan KTP 90 dan 60. Jauh sebelum diterbitkannya PBM 9 dan 8 tahun 2006, pengajuan izin tak kunjung membuahkan hasil.

Tindakan intolerasi dengan alasan IMB dan berpedoman pada PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 sangat tidak tepat. Keberadaan rumah ibadah adalah kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pengayom masyarakat seharusnya dapat menjalankan fungsinya dalam membina kerukunan antar umat beragama di Purwakarta, salah satunya dengan memfasilitasi pendirian rumah ibadah.

Berdasarkan kondisi ini, kami menyatakan protes keras dan meminta Presiden Republik Indoensia, melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan teguran keras kepada Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, mendesak bupati Purwakarta untuk mengeluarkan izin sementara serta segera mencari solusi bagi umat GKPS dan gereja lainnya di Purwakarta agar dapat melaksanakan peribadahan mereka dengan aman dan nyaman.

Kami menolak semua bentuk diskriminasi dan tindakan intoleransi yang dilakukan oleh siapapun di negara Pancasila ini, apalagi dengan motif kepentingan tertentu yang merusak sendi persatuan dan kesatuan
bangsa.[MT]

Demikian siaran pers ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama sebagai sesama anak
bangsa.

Pdt. Henrek Lokra
Sekretaris Eksekutif
Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI