22 November 2026

CBA (Center for Budget Analysis)

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif CBA (Center for Budget Analysis), Uchok Sky Khadafi, menyoroti perubahan kepemilikan saham di PT Karya Wijaya yang sebelumnya mencatat nama Sherly Tjoanda sebagai pemegang saham mayoritas.

Menurut Uchok, hilangnya nama Sherly Tjoanda dari daftar pemegang saham PT Karya Wijaya pada April 2026 bukan semata-mata terkait adanya sanksi administrasi senilai Rp500 miliar yang dikaitkan dengan persoalan kawasan hutan di Pulau Gebe. Ia menilai langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghindari potensi benturan kepentingan (conflict of interest) selama menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara.

“Di sini Sherly Tjoanda menghindari terjadinya conflict of interest atau benturan kepentingan sebagai Gubernur Maluku Utara, dan juga menjaga diri dari berbagai tuduhan pelanggaran aturan maupun kaidah antikorupsi,” kata Uchok dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Meski demikian, Uchok mempertanyakan waktu pelepasan saham tersebut. Menurutnya, apabila tujuan pengalihan saham adalah untuk mematuhi ketentuan yang berlaku bagi kepala daerah, langkah tersebut seharusnya dilakukan segera setelah Sherly dilantik sebagai gubernur.

Uchok menyebut Sherly dilantik oleh Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Namun, berdasarkan informasi yang ia peroleh, nama Sherly masih tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PT Karya Wijaya hingga lebih dari satu tahun setelah pelantikan.

“Seharusnya sejak dilantik, nama dan sahamnya sudah dilepas dari perusahaan. Tetapi faktanya, nama beliau masih tercatat cukup lama sebelum akhirnya terjadi perubahan pada April 2026,” ujarnya.

Dalam perubahan tersebut, kata Uchok, kepemilikan saham yang sebelumnya tercatat atas nama Sherly Tjoanda dialihkan kepada badan usaha. Perubahan itu kemudian memunculkan pertanyaan di ruang publik mengenai alasan dan waktu pelaksanaannya.

“Muncul pertanyaan, jika memang tujuannya menghindari konflik kepentingan, mengapa baru dilakukan setelah lebih dari setahun? Apakah kesadaran untuk mematuhi aturan datang belakangan atau ada faktor lain yang melatarbelakanginya?” kata Uchok.

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa publik berhak menilai apakah langkah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur kepala daerah terkait kepemilikan usaha dan potensi benturan kepentingan selama menjabat.

Uchok juga mengaitkan persoalan ini dengan aturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ketentuan yang mengatur kedudukan kepala daerah. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan tersebut penting untuk menjaga integritas jabatan publik serta menghindari munculnya keraguan di tengah masyarakat.

“Publik tentu mengharapkan setiap kepala daerah mematuhi seluruh aturan yang berlaku sejak awal masa jabatan, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan atau persepsi negatif di kemudian hari,” pungkasnya.

Kasus ini menambah perhatian publik terhadap aspek transparansi dan tata kelola yang baik di lingkungan pejabat publik, khususnya terkait kepemilikan saham, aktivitas bisnis, serta potensi benturan kepentingan selama menjalankan amanah sebagai kepala daerah.

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan kongkalikong dalam tender proyek senilai Rp121 miliar di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi sorotan publik. Proses penetapan pemenang dinilai menyimpan sejumlah kejanggalan yang memicu desakan agar aparat penegak hukum turun tangan.

Direktur Eksekutif CBA (Center for Budget Analysis), Uchok Sky Khadafi, membenarkan adanya dua proyek besar yang telah selesai proses lelangnya di Kemenag.

Menurut CBA, dua proyek tersebut adalah Pembangunan Gedung Ushuluddin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nilai sekitar Rp70 miliar, serta Pembangunan Gedung Auditorium di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan anggaran Rp57,9 miliar.

“Dua proyek ini dimenangkan oleh PT Mega Bintang Abadi, dengan nilai hasil negosiasi dari Rp127 miliar menjadi sekitar Rp121 miliar,” ujar Uchok Sky kepada wartawan, Kamis (16/4/2026).

CBA menilai proses evaluasi dan penetapan pemenang dalam dua proyek konstruksi tersebut terkesan janggal. Salah satu yang disorot adalah proyek pembangunan auditorium di Tulungagung.

Dalam proyek tersebut, tercatat diikuti oleh 118 perusahaan. Namun, hanya dua perusahaan yang memasukkan penawaran harga. Bahkan, panitia disebut telah mengetahui bahwa salah satu peserta, PT Tiara Multi Teknik, gugur dalam tahap persyaratan.

“Seharusnya lelang ini batal, karena tidak memenuhi prinsip persaingan sehat,” tegas Uchok.

Atas dasar itu, CBA mendesak Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan terhadap Kementerian Agama terkait dua proyek tersebut.

Selain itu, CBA juga menyinggung rekam jejak pemenang tender, PT Mega Bintang Abadi, yang sebelumnya mengerjakan proyek Rekonstruksi Jalan Janala–Lebak Wangi di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, senilai Rp34 miliar.

Proyek tersebut sempat menjadi sorotan publik setelah muncul video dari warga yang memperlihatkan kondisi jalan sudah mengalami keretakan, meskipun belum lama selesai dikerjakan.

“Dari video yang beredar, terlihat retakan bahkan sampai membelah badan jalan. Warga menduga material yang digunakan berkualitas rendah,” kata Uchok.

CBA berharap Kejaksaan Agung dapat mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan kelalaian Direktur Utama Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi, Ali Imam Faryadi, yang tertidur saat rapat pembahasan penyertaan modal bersama DPRD Kota Bekasi, menuai kritik keras.

Perilaku ini dianggap meremehkan wakil rakyat dan menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap fungsi DPRD.

‎Menurut Direktur Eksekutif CBA (Center for Budget Analysis), Uchok Sky Khadafi, anggota DPRD seharusnya menegur Ali Imam agar tidak tidur atau bergaya santai di ruang rapat.

‎”Ruang Rapat DPRD Kota Bekasi bukan tempat karaoke atau dugem. Jangan ada perilaku tidur-tiduran saat rapat pembahasan penyertaan modal Rp90 miliar sedang berlangsung,” tegas Uchok Sky.

‎Yang menimbulkan kejanggalan, lanjut Uchok Sky, adalah sikap anggota dewan yang tampak takut dan tunduk pada Dirut Tirta Patriot.

‎Hal ini terlihat dari anggota DPRD Misbahudin yang justru membela Ali Imam Faryadi secara berlebihan, tanpa rasa malu.

‎Padahal, seharusnya DPRD menjalankan fungsi pengawasan, bukan membela atau langsung menyetujui permintaan penyertaan modal dari perusahaan.

‎Uchok Sky menekankan, DPRD perlu bersikap kritis terhadap permintaan modal Rp90 miliar tersebut.

‎”Minta cash flow perusahaan, mintalah hasil audit laporan keuangan Tirta Patriot. Dengan begitu bisa diketahui potensi kebocoran dana Rp90 miliar berada di mana,” pungkasnya.