MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik Anton Permana menilai dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tidak dapat dilepaskan dari kultur politik yang terbentuk selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Anton, salah satu persoalan mendasar dalam pemerintahan adalah bagaimana mengelola konflik internal agar tidak berkembang menjadi ancaman terhadap kekuasaan.
Ia mengibaratkan pengelolaan konflik tersebut dengan pengalaman ketika dirinya pernah bekerja sebagai HRD di sebuah perusahaan di Batam.
“Saya pernah jadi seorang HRD, sosial departemen di sebuah perusahaan waktu saya masih kerja di Batam. Kita diajarkan, jangan bikin karyawan kamu kompak,” kata Anton di channel YouTube Refly Harun, Jumat (18/9/2026).
Menurut dia, para karyawan justru didorong untuk berkompetisi sehingga tidak membentuk kekuatan kolektif yang dapat mengancam posisi pimpinan.
“Mereka bikin mereka berkompetisi terhadap kamu sebagai tuannya. Karena kalau mereka kompak, mereka bisa melakukan kudeta terhadap kita kapan saja. Ini pengalaman saya di perusahaan yang kecil,” ujarnya.
Anto mengatakan prinsip tersebut, menurut pandangannya, dapat menjadi gambaran bagaimana konflik dikelola dalam organisasi yang lebih besar, termasuk pemerintahan.
“Itu diajarkan, apalagi dalam mengelola sebuah negara,” katanya.
Anto melihat terdapat benturan antara idealisme dan pragmatisme dalam politik Indonesia.
Ia menilai perubahan sikap atau pendekatan politik dapat terjadi ketika gagasan ideal yang disampaikan pada awal pemerintahan berhadapan dengan realitas kekuasaan.
“Ketika dia menunjuk Prabowo ketika itu kan baru-baru, idealisme begitu, menggebu-gebu, sangat ultra patriotik,” ujar Anton.
Namun, menurut dia, setelah menjalankan pemerintahan, berbagai tekanan politik dan persoalan negara membuat realitas yang dihadapi tidak selalu sesuai dengan ekspektasi awal.
“Tapi setelah berjalan tentu Prabowo melihat, ini kok begini. Tekanan terhadap tidak seindahnya, tidak semudah itu,” katanya.
Anton menilai konflik dalam pemerintahan merupakan sesuatu yang tidak mungkin sepenuhnya dihilangkan. Persoalannya adalah bagaimana konflik tersebut dikelola agar tidak berubah menjadi ancaman politik.
“Dalam politik pemerintahan itu konflik itu akan selalu ada. Jadi bagaimana konflik itu tidak menjadi ancaman, ya manajemennya dibikin,” ujarnya.
Anto juga menyoroti terbentuknya kelompok-kelompok kepentingan di lingkungan pemerintahan. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan kultur politik yang menurutnya telah terbentuk selama satu dekade pemerintahan Jokowi.
“Kita tentu enggak bisa melihat apa yang terjadi hari ini. Pasti ada faktor-faktor yang sebelumnya terjadi,” katanya.
Menurut Anton, persoalan tersebut berkaitan dengan warisan kultur politik yang terbentuk selama 10 tahun pemerintahan Jokowi.
“Nah, ini yang merusak 10 tahun selama pemerintahan Jokowi, ada sebuah kultur yang terbentuk,” ujar Anton.
Ia kemudian membagi kelompok dalam pemerintahan ke dalam tiga kategori, yakni kelompok ideologis, oportunis, dan pragmatis.
“Kalau kita kelompokkan kelompok di pemerintahan itu hanya tiga saja. Kelompok ideologis, oportunis dan pragmatis,” katanya.
Anton menilai keberadaan berbagai kelompok dengan kepentingan dan orientasi berbeda membuat soliditas pemerintahan menjadi persoalan tersendiri.
Lebih jauh, Anton juga mempertanyakan praktik hubungan antara presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan para pembantunya.
Menurut dia, dalam sistem ketatanegaraan, posisi dan kewenangan masing-masing lembaga maupun pejabat harus tetap mengacu pada konstitusi.
“Sekarang saja kita enggak jelas presiden, kepala negara, kepala pemerintahan. Campur aduk saja saya lihat,” katanya.
Anton kemudian menyinggung posisi Panglima TNI dan Kapolri serta hubungan keduanya dengan presiden dalam struktur pemerintahan.
Ia menilai persoalan loyalitas dan soliditas pembantu presiden juga menjadi bagian dari dinamika politik yang perlu diperhatikan.
“Kalau secara konstitusi, lebih paham Kapolri, Panglima TNI itu seharusnya di rapat kabinet, tidak bisa di luar,” ujarnya.
Anto juga menyebut adanya persepsi di antara sebagian pejabat bahwa masa jabatan pemerintahan Prabowo hanya berlangsung sekitar dua tahun dalam fase awal tertentu, yang menurutnya dapat memengaruhi cara sebagian orang membaca posisi dan loyalitas politik.
“Di kepala mereka itu, Prabowo itu cuma dua tahun,” kata Anton.
Pernyataan tersebut, menurut Anto, menunjukkan bahwa persoalan soliditas dalam pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan perbedaan kepentingan, tetapi juga bagaimana para elite membaca arah kekuasaan dan masa depan politik.
Bagi Anton, dinamika tersebut menjadi bagian dari persoalan yang harus dikelola oleh pemerintahan Prabowo agar konflik antar kelompok tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu jalannya pemerintahan.
