7 November 2026

Darmawan Prasodjo

Waduh!Dirut PLN Darmawan Prasodjo Dicopot Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo

Waduh!Dirut PLN Darmawan Prasodjo Dicopot

Hedi Batubara 14 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Kursi Direktur Utama PT PLN (Persero) berganti. Darmawan Prasodjo dicopot dari jabatannya dan digantikan Suroso Isnandar, yang sebelumnya menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN.

Pergantian pucuk pimpinan perusahaan listrik pelat merah itu ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (14/10/2026).

Keputusan tersebut menandai berakhirnya kepemimpinan Darmawan di perusahaan setrum negara. Posisi strategis yang mengendalikan operasional dan arah bisnis PLN kini berada di tangan Suroso, yang untuk sementara juga masih merangkap jabatan sebelumnya.

Komisaris Independen PLN, Andi Arief, membenarkan pergantian tersebut. Ia menyampaikan bahwa RUPSLB dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan dihadiri jajaran direksi serta komisaris PLN. Wakil Kepala BUMN, Tedi Bharata, turut hadir dalam rapat tersebut.

“Iya, pergantian dirut. Pak Darmawan digantikan oleh Pak Suroso,” ujar Andi Arief.

Andi menjelaskan, Suroso untuk sementara menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus merangkap posisi lamanya sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan hingga ditetapkan pengganti definitif.

Pergantian ini menempatkan Suroso pada posisi penting untuk melanjutkan pengelolaan perusahaan, termasuk agenda transformasi yang sebelumnya dijalankan Darmawan.

Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pergantian pucuk pimpinan tersebut.

Andi menyampaikan apresiasi atas pengabdian Darmawan selama memimpin PLN. Menurut dia, Darmawan telah melakukan berbagai transformasi di tubuh perusahaan.

“Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang sangat berarti dari Darmawan Prasodjo, banyak melakukan transformasi. Saya yakin Pak Suroso, dirut baru, akan melakukan transformasi lanjutan,” katanya.

Di tengah pergantian pucuk pimpinan itu, susunan direksi dan komisaris PLN lainnya dipastikan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, keputusan RUPSLB kali ini hanya menyasar posisi Direktur Utama.

“Tidak ada (pergantian direksi maupun komisaris lainnya),” terang Andi.

Pergantian ini menjadi babak baru kepemimpinan PLN. Tantangan berikutnya berada di tangan Suroso: memastikan agenda transformasi perusahaan berlanjut, menjaga keandalan pasokan listrik, serta mengawal berbagai proyek strategis dan pengembangan energi baru terbarukan.

Meski pergantian telah dikonfirmasi, alasan resmi di balik pencopotan Darmawan belum dijelaskan dalam keterangan yang disampaikan Andi Arief.

Menteri ESDM, BIN dan Kejagung Harus Serius Selidiki Stok Batubara PLN, “Awas, Dirut PLN Itu Licik!” Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo

Menteri ESDM, BIN dan Kejagung Harus Serius Selidiki Stok Batubara PLN, “Awas, Dirut PLN Itu Licik!”

Hedi Batubara 26 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Langkah Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menggandengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menelusuri kejanggaran stok batubara PLN hingga memicu pemadaman bergilir di Jawa dan Kalimantan, mendapat apresiasi dari elemen masyarakat.

Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira  yang sejak awal menyoroti kasus ini, turut memberi masukan kepada tim yang dilibatkan dalam masalah serius tersebut.

“Ini cukup menarik, karena artinya sudah mulai tercium kebohongan. Apalagi dikatakan PLN minta batubara kalori 5.000 atau medium rank coal (MRC). Padahal di Jawa yang banyak berdiri PLTU low-rank coal (LRC). PLTU yang  bagian program 10.000 MW kan low rank semua,” beber Yudhistira saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

“Nah, masukan seperti ini yang harus diberikan ke BIN dan Kejagung, karena data PLN yang diterima pemerintah dan publik  tidak jelas,” imbuhnya.

Yudhistira juga menyampaikan, faktor lain yang menghambat pasokan batubara ke PLN adalah skema pembayaran yang rumit sehingga membuat pemilik tambang batubara enggan menyuplai.

“Pasokan batubara terhambat, faktor lainnya karena sistem pembayaran yang dialihkan ke sub-holding, ini yang membuat prosesnya panjang,” ucapnya.

Namun dibalik fakta itu, Yudhis mengingatkan Menteri ESDM dan lembaga negara yang terlibat dalam penyelidikan kasus ini, untuk lebih jeli.

“Awas Dirut PLN Darmawan Prasodjo itu licik dan licin. Jangan sampai terbuai dengan narasi yang dibangunnya plus mimik wajah yang sedih, jadi lemah. Busuk di PLN selama dipimpin Darmo ini harus segera diamputasi agar tidak menyebar secara luas,” tandasnya.

Buktinya, kata Yudhis, ketika terjadi Blackout Sumatera beberapa waktu lalu, dengan mudahnya Dirut PLN menyalahkan alam.

“Mentang-mentang alam gak mungkin bicara. Sekarang, giliran padam bergilir menyalahkan batubara, yang artinya, selalu menyalahkan pihak lain. Padahal semua bisa diantisipasi bila reserve margin dan keandalan sistem dibangun,” bebernya.

Parahnya lagi, sambung dia, selama 5 tahun ini, sistem kelistrikan yang harusnya menjadi _back bone_ sistem kelistrikan, justru tidak ada yang jalan.

“Yang jalan justru project-peoject yang tidak produktif dan diduga ada hengki pengki seperti project AMI dan sewa pembangkit berbasis BBM,” ungkap Yudhistira.

“Satu lagi, ini harus segera dituntaskan. Karena kasus pemadaman listrik ini juga ancaman bagi pemerintahan Prabowo, terindikasi ada semacam sabotase. Karena itu saya selalu menekankan, copot seluruh Direksi PLN, khususnya Darmawan Prasodjo dan kroninya,” tegas Yudhis.

Seperti diketahui, terkait pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa, Darmawan Prasodjo sebelumnya mengatakan, ada sejumlah PLTU di Jawa yang terhambat pengoperasiannya karena stok batubara yang menipis. Di antaranya:

– *Jawa Bagian Barat*, antara lain PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1-8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.

– *Jawa Bagian Tmur*, di antaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-awar.

Semua PLTU itu disebutkannya membutuhkan pasokan batubara dengan kalori 5.000 atau medium rank coal (MRC). Pernyataan itu langsung disanggah Kornas Re-LUN Teuku Yudhistira. Menurut Yudhis, apa yang disampaikan Darmo adalah pembohongan publik yang sangat keterlaluan.

“Jelas pernyataan tukang bohong dan dia berani menyatakannya di media. Dia (Darmo-red) bilang _medium rank coal_ yang gak ada, padahal PLTU yang disebutkan namanya oleh dia, sebagian besar cukup pakai _low rank coal_ karena bagian dari proyek 10.000 MW yang memang di-desain pakai low rank coal,” kecamnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Presiden Prabowo Subianto Desak Darmawan Prasodjo Dicopot Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo

Presiden Prabowo Subianto Desak Darmawan Prasodjo Dicopot

Hedi Batubara 1 Juni 2026

Gelombang desakan agar Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menguat menyusul pemadaman listrik massal yang melumpuhkan sebagian wilayah Sumatra pada 22 Mei 2026.

Padepokan Hukum Indonesia (PHI) menilai blackout yang berulang di berbagai daerah bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa, melainkan cerminan kegagalan serius dalam tata kelola dan kepemimpinan perusahaan listrik negara tersebut.

Ketua PHI, Musyanto atau Mus Gaber, menyatakan Presiden Prabowo harus segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi total jajaran Direksi dan Komisaris PLN. Menurutnya, pemadaman listrik yang berulang dari Bali, Sulawesi, Aceh, Jakarta hingga Sumatra menunjukkan adanya persoalan mendasar yang tidak pernah terselesaikan.

“Kalau listrik terus mati di berbagai daerah dengan skala besar, publik berhak mempertanyakan kemampuan manajemen PLN. Ini bukan lagi insiden sesaat, tetapi indikasi kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Mus Gaber, Senin (1/6/2026).

PHI bahkan secara resmi telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo yang berisi tuntutan agar pemerintah segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) guna mengevaluasi kinerja Direksi dan Komisaris PLN.

Menurut PHI, blackout Sumatra menjadi puncak kekhawatiran publik terhadap ketahanan sistem kelistrikan nasional.

Pasalnya, pemadaman massal tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada operasional industri, layanan kesehatan, transportasi, pelayanan publik hingga aktivitas ekonomi yang bergantung pada pasokan listrik.

“Kalau gangguan terus berulang tanpa ada pembenahan mendasar, maka evaluasi terhadap pucuk pimpinan PLN menjadi sebuah keniscayaan. Negara tidak boleh membiarkan kegagalan yang sama terjadi berulang-ulang,” tegasnya.

Selain meminta pencopotan Direksi yang dianggap gagal menjaga keandalan sistem, PHI juga mendesak pembentukan Tim Audit Independen Nasional yang melibatkan auditor negara, akademisi, pakar ketenagalistrikan serta aparat penegak hukum.

Tim tersebut diminta mengusut penyebab berulangnya blackout, termasuk menelusuri dugaan lemahnya pengawasan internal dan kemungkinan adanya penempatan pejabat strategis yang tidak berbasis kompetensi.

PHI menilai gangguan listrik berskala besar yang terus berulang berpotensi merusak kepercayaan investor terhadap infrastruktur nasional.

Di tengah ambisi pemerintah menarik investasi besar-besaran dan mempercepat hilirisasi industri, keandalan pasokan listrik menjadi faktor yang tidak bisa ditawar.

“Ketahanan energi adalah urat nadi pembangunan. Jika listrik masih mudah lumpuh, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan masyarakat, tetapi juga kredibilitas negara di mata dunia usaha,” ujar Mus Gaber.

Karena itu, PHI meminta Presiden Prabowo tidak berhenti pada evaluasi administratif semata, melainkan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas berulangnya krisis kelistrikan tersebut, termasuk opsi mencopot Direktur Utama PLN jika terbukti gagal menjamin keandalan pasokan listrik nasional.

Utang Rp804 Triliun dan Blackout Berulang, CBA Minta Prabowo Copot Dirut PLN Darmawan Prasodjo ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

Utang Rp804 Triliun dan Blackout Berulang, CBA Minta Prabowo Copot Dirut PLN Darmawan Prasodjo

Hedi Batubara 25 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Sorotan terhadap kinerja PT PLN (Persero) kembali mencuat setelah angka utang perusahaan listrik negara tersebut disebut terus mengalami kenaikan signifikan. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kondisi keuangan PLN yang membengkak disertai gangguan pemadaman listrik di sejumlah daerah menjadi alasan kuat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.

Menurut Uchok Sky, berdasarkan laporan keuangan PLN tahun 2024, total utang perusahaan mencapai Rp736,4 triliun. Komposisi terbesar berasal dari utang obligasi dan sukuk ijarah sebesar Rp334,9 triliun, serta utang bank mencapai Rp202,9 triliun.

“Angka ini sudah sangat besar dan menjadi alarm serius bagi kondisi keuangan PLN,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

Ia menjelaskan, pada 2025 jumlah utang PLN kembali mengalami kenaikan sekitar Rp67,7 triliun sehingga totalnya mencapai Rp804,2 triliun. Dalam periode tersebut, utang obligasi dan sukuk ijarah tercatat sebesar Rp325,1 triliun, sementara utang bank melonjak menjadi Rp284 triliun.

“Utang bank justru meningkat tajam. Ini menunjukkan ketergantungan pembiayaan yang semakin besar, sementara di sisi lain masyarakat masih menghadapi persoalan blackout dan gangguan listrik di berbagai wilayah,” ujarnya.

Uchok Sky menilai kondisi tersebut mencerminkan buruknya kinerja manajemen PLN di bawah kepemimpinan Darmawan Prasodjo. Ia menyebut indikator keberhasilan sebuah perusahaan BUMN tidak hanya diukur dari ekspansi dan pendanaan, tetapi juga stabilitas layanan kepada masyarakat.

“Kalau utang terus naik tetapi pelayanan listrik masih sering bermasalah, tentu publik mempertanyakan efektivitas kepemimpinan di PLN,” katanya.

Ia pun meminta Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi PLN, termasuk mempertimbangkan pencopotan Darmawan Prasodjo dari jabatan Direktur Utama.

“Sudah saatnya ada langkah tegas. Jangan sampai PLN hanya hebat dalam menumpuk utang, tetapi gagal menjaga layanan dasar agar listrik tetap andal dan tidak sering padam,” tegas Uchok Sky.

Belakangan, pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah Sumatera kembali menjadi perhatian publik. Gangguan tersebut memicu kritik terhadap keandalan sistem kelistrikan nasional dan tata kelola PLN sebagai perusahaan penyedia listrik negara.

Independen Sumatera Desak Pemecatan Dirut PLN Usai Blackout Massal di Sumatera Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo

Independen Sumatera Desak Pemecatan Dirut PLN Usai Blackout Massal di Sumatera

Hedi Batubara 25 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Akun media sosial Independen Sumatera atau Indepensumatera melontarkan kecaman keras terhadap manajemen PT PLN pasca pemadaman listrik massal yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera pada 22 Mei 2026.

Dalam unggahan di platform X pada Senin (26/5/2026), akun tersebut menyampaikan petisi terbuka yang menuntut pencopotan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyusul blackout yang disebut menyebabkan lumpuhnya berbagai aktivitas masyarakat di Pulau Sumatera.

“Pemecatan segera dan tidak hormat terhadap Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PT PLN,” demikian salah satu isi tuntutan dalam unggahan tersebut.

Independen Sumatera juga menyinggung kemungkinan tuntutan “merdeka” apabila blackout serupa kembali terjadi untuk ketiga kalinya.

Dalam narasinya, Independen Sumatera menggambarkan kondisi blackout pada malam Jumat, 22 Mei 2026, yang disebut berdampak luas mulai dari Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Jambi hingga Lampung.

Mereka menyebut rumah sakit harus mengandalkan genset, lalu lintas mengalami kekacauan, jaringan komunikasi terganggu, distribusi air bersih terhenti, hingga pelaku usaha mengalami kerugian besar.

Menurut Independen Sumatera, peristiwa itu dinilai bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan kegagalan sistemik dalam tata kelola kelistrikan.

Independen Sumatera juga menilai Sumatera yang kaya sumber energi seperti batubara, gas, hidro, dan panas bumi justru masih rentan mengalami pemadaman massal.

Selain mendesak pencopotan Dirut PLN, mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, di antaranya audit independen terhadap sistem transmisi PLN di Sumatera, pemberian ganti rugi kepada korban blackout apabila ditemukan unsur kelalaian, serta reformasi total sistem kelistrikan Sumatera.

Mereka juga meminta Prabowo Subianto mengambil langkah tegas melalui mekanisme RUPS untuk mengganti pimpinan PLN dengan figur yang dinilai lebih kompeten.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT PLN (Persero) maupun Darmawan Prasodjo terkait unggahan dan tuntutan yang disampaikan akun Independen Sumatera tersebut.

Independen Sumatra Soroti Rekam Jejak Dirut PLN, Desak Kejagung Investigasi Dugaan Korupsi di Tubuh PLN Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo

Independen Sumatra Soroti Rekam Jejak Dirut PLN, Desak Kejagung Investigasi Dugaan Korupsi di Tubuh PLN

Hedi Batubara 24 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Akun platform media sosial X Independen Sumatra melontarkan kritik tajam terhadap Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, melalui unggahan pada Sabtu (24/5/2026). Dalam unggahan tersebut, akun itu menyinggung keterlibatan nama Darmawan dalam polemik kasus “Papa Minta Saham” yang sempat menghebohkan publik pada 2015 lalu.

Independen Sumatra menyebut Darmawan Prasodjo pernah terseret dalam pusaran kasus tersebut, namun dinilai lolos dari jeratan hukum karena kedekatannya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

“Direktur utama PLN saat ini Darmawan Prasodjo pernah tersandung kasus papa minta saham dan beliau lolos dari kasus ini karena kedekatan hubungan dengan Jokowi,” tulis Independen Sumatra.

Unggahan itu juga mempertanyakan kemungkinan adanya keterkaitan dugaan korupsi di tubuh PLN dengan kepemimpinan Darmawan Prasodjo. Karena itu, Independen Sumatra mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap perusahaan listrik negara tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan kasus korupsi di tubuh PLN ada hubungannya dengan beliau, semoga kejagung berani turun langsung investigasi menyeluruh di tubuh PLN,” lanjut unggahan tersebut.

Independen Sumatra turut menyertakan kutipan pemberitaan lama media Detiknews tertanggal 14 Desember 2015 berjudul “Disebut Dalam Rekaman ‘Papa Minta Saham’, Darmo akan Dipanggil Kejagung”.

Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa nama “Darmo” muncul dalam rekaman kasus dugaan pemufakatan jahat yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Reza Chalid, serta mantan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.

“Darmo” dalam rekaman itu disebut merujuk kepada Darmawan Prasodjo yang saat itu menjabat Deputi I Kantor Staf Kepresidenan.

Kala itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah menyatakan pihaknya berencana meminta keterangan Darmawan terkait penyelidikan kasus tersebut.

“Kita sedang koordinasi. Kita melihat seberapa peran dia,” ujar Arminsyah sebagaimana dikutip dalam pemberitaan tersebut.

Kasus “Papa Minta Saham” sendiri sempat menjadi perhatian nasional karena menyangkut dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham dari Freeport Indonesia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Darmawan Prasodjo maupun manajemen PLN terkait unggahan dan tudingan yang disampaikan akun Independen Sumatra tersebut.

CBA Desak Prabowo Copot Dirut PLN Usai Blackout Sumatera Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi

CBA Desak Prabowo Copot Dirut PLN Usai Blackout Sumatera

Hedi Batubara 24 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pemadaman listrik massal yang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat hingga Riau pada Jumat (22/05/2026), menuai kritik keras dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia menilai kejadian tersebut bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa, melainkan cerminan lemahnya tata kelola dan kegagalan kepemimpinan di tubuh PT PLN (Persero).

Menurut Uchok Sky, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran komisaris tidak cukup hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas blackout yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera.

“Darmawan Prasodjo seolah menganggap semua cukup selesai hanya dengan sepucuk surat permohonan maaf. Seolah kata ‘maaf’ itu punya kekuatan ajaib yang bisa menyalakan ribuan lampu kembali, atau memulihkan kerugian yang sudah terjadi,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).

Ia menegaskan, jika Darmawan benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab, maka seharusnya berani mengambil sikap dengan mundur dari jabatannya sebagai Dirut PLN.

“Pemadaman bergilir alias blackout ini bukan kejadian satu dua kali, tapi sudah menjadi langganan yang meresahkan. Dampaknya sangat luas terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan publik, pendidikan hingga iklim investasi di Sumatera,” tegasnya.

Uchok Sky memaparkan, dampak blackout bukan hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga sektor-sektor vital seperti rumah sakit, UMKM hingga industri besar.

“Rumah sakit bisa terganggu pelayanan kritisnya, pelaku UMKM rugi karena dagangan rusak dan produksi berhenti, industri kehilangan miliaran rupiah, sekolah gagal menjalankan kegiatan belajar mengajar, dan investor makin ragu melihat kualitas layanan listrik di negeri ini,” katanya.

Ia juga menyindir keras jajaran pimpinan PLN yang dinilai hanya berlindung di balik permintaan maaf tanpa langkah nyata untuk memperbaiki sistem kelistrikan nasional.

“Semua pihak dirugikan, kecuali mungkin mereka yang duduk nyaman di kursi jabatan sambil terus meminta pengertian publik dan pura-pura minta maaf agar tidak dicopot dari kursi Dirut PLN,” sindirnya.

Karena itu, CBA mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kepemimpinan PLN, termasuk mencopot Darmawan Prasodjo dari jabatannya.

“PLN membutuhkan penyegaran kepemimpinan baru. Presiden Prabowo harus segera mencopot Darmawan Prasodjo dari kursi Dirut PLN,” tegas Uchok Sky.

Bahkan, Uchok Sky mengingatkan bahwa jika Presiden Prabowo tetap mempertahankan Darmawan di tengah berulangnya blackout, maka hal tersebut dinilai sebagai bentuk pembiaran terhadap buruknya tata kelola kelistrikan nasional.

“Jika Presiden Prabowo tidak mencopot Darmawan Prasodjo dalam waktu dekat, itu sama saja membiarkan kegelapan dalam tanggung jawab kepemimpinan PLN. Artinya, jiwa kepemimpinan Prabowo juga ikut padam bersamaan dengan aliran listrik PLN,” pungkasnya.

CBA Minta Presiden Prabowo Copot Dirut PLN Darmawan Prasodjo Akibat Listrik Aceh Padam Berkepanjangan Uchok Sky Khadafi

CBA Minta Presiden Prabowo Copot Dirut PLN Darmawan Prasodjo Akibat Listrik Aceh Padam Berkepanjangan

Hedi Batubara 14 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Permintaan itu disampaikan menyusul buruknya pelayanan kelistrikan di Aceh pascabencana alam yang hingga kini belum tertangani dengan baik.

Uchok Sky menegaskan, memasuki hari ke-16 sejak bencana melanda Aceh, kondisi kelistrikan di Banda Aceh justru semakin memprihatinkan. Alih-alih membaik, sebagian besar wilayah Kota Banda Aceh dilaporkan mengalami pemadaman listrik total selama beberapa hari terakhir.

“Listrik itu sangat berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Tapi faktanya, perusahaan listrik yang dipimpin Darmawan Prasodjo sudah empat malam berturut-turut tidak menyalakan listrik di Banda Aceh. Ini jelas menunjukkan kegagalan melayani rakyat dan menjamin hak-hak dasar masyarakat,” kata Uchok Sky, Minggu (14/12/2025).

Ia menilai kinerja Darmawan Prasodjo sangat lamban dan tidak menunjukkan sense of crisis di tengah kondisi darurat yang dihadapi warga Aceh. Menurut Uchok, pemadaman listrik berkepanjangan berdampak serius pada kehidupan masyarakat, terutama akses air bersih.

“Kinerja Darmawan Prasodjo ini seperti keong, selalu lambat dan seolah berjalan sesuka hati. Padahal warga Aceh sangat membutuhkan listrik untuk mengoperasikan mesin pompa air. Tanpa listrik, kebutuhan air bersih pun terganggu,” ujarnya.

Yang lebih disesalkan, lanjut Uchok Sky, hingga saat ini Dirut PLN belum memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai kepastian kapan listrik di Aceh akan kembali normal.

“Anehnya, sampai sekarang Dirut PLN diam seribu bahasa. Tidak ada penjelasan ke masyarakat Aceh kapan listrik bisa kembali menyala. Ini sikap yang tidak pantas ditunjukkan oleh pimpinan BUMN strategis,” tegasnya.

Uchok juga menyinggung aksi protes yang dilakukan sejumlah pemuda Aceh akibat pemadaman listrik berkepanjangan. Aksi tersebut digelar di Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh pada Jumat malam (12/12/2025), sebagai bentuk kekecewaan rakyat terhadap kinerja PLN.

“Walaupun sudah ada aksi protes dari pemuda Aceh, Dirut PLN tetap tidak memberikan komentar atas tuntutan rakyat. Ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap penderitaan masyarakat di daerah bencana,” tutup Uchok Sky.

Hobi Plesiran, Darmawan Prasodjo, Dirut PLN, kembali terdeteksi plesiran ke luar negeri saat PLN siaga.  PLN dari Alat Pembangunan Bangsa Menjadi Alat Komersial Oknum Pejabat?

Hobi Plesiran, Darmawan Prasodjo, Dirut PLN, kembali terdeteksi plesiran ke luar negeri saat PLN siaga. 

Hedi Batubara 29 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Gaya hidup mewah tampaknya menjadi bagian tak terpisahkan dari sosok Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Kegiatan plesir yang dilakukannya, baik di dalam maupun luar negeri, sering kali menjadi sorotan publik, terutama di saat-saat penting bagi perusahaan.

‎Ironisnya, kebiasaan ini muncul di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong efisiensi di seluruh sektor. Terbaru, Darmo, sapaan akrabnya, terdeteksi melakukan perjalanan ke luar negeri saat PLN tengah disibukkan dengan siaga kelistrikan, termasuk pada hari raya Idul Adha 1446 H yang jatuh pada Jumat (6/6/2025). Di saat seluruh pegawai PLN berfokus pada tugas, Darmo justru memilih berlibur ke Labuan Bajo, NTT.

‎Tak hanya itu, pada 26 Juni 2025, Darmo kembali terbang ke luar negeri. Investigasi menunjukkan bahwa ia berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Dubai dengan pesawat Emirates EKO357. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmennya terhadap tanggung jawab di PLN.

‎Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira, mengungkapkan keprihatinannya. “Terlalu banyak sandiwara di dalam BUMN ini yang berujung pada pemborosan uang negara,” ujarnya. Yudhistira juga mengkritik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menegur jajaran PLN dalam rapat dengan Komisi XII DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

‎”Ngawur. Cuma gimmick itu (Menteri ESDM). Karena Darmo kan lagi cuti plesiran ke Dubai sesuai dengan manifest yang kami peroleh. Tapi kok seolah-olah dibuat hadir dalam rapat itu. Anehkan, settingan ketahuan banget,” cibir Yudhistira saat dihubungi melalui telepon, Selasa (29/7/2024).

‎Yudhistira menegaskan bahwa seharusnya Bahlil marah dalam rapat penting itu, mengingat Darmo lebih memilih berlibur daripada menghadiri agenda yang krusial. “Darmo ini seolah-olah pejabat sakti mandraguna. Di saat Presiden menyerukan efisiensi, dia tetap saja berulang kali plesiran ke luar negeri,” tambahnya.

‎Menurut catatan Yudhistira Darmo sudah beberapa kali terdeteksi bepergian ke luar negeri di saat-saat penting, termasuk ke Australia saat siaga Idul Fitri dan kini ke Dubai saat rapat penting membahas RAPBN ESDM 2026.

‎”Ya kalau memang betul, copot dong Darmo. Minimal sebagai menteri ESDM yang membawahi PLN untuk sektor energi, dia (Bahlil) bisa merekomendasikan ke Menteri BUMN, ke Danantara atau bahkan langsung ke Presiden untuk mengganti Darmo yang tidak peduli dengan semangat Presiden Prabowo terkait efisiensi. Tapi apa berani?” pungkas Yudhistira.

‎Dalam rapat kerja terkait RAPBN ESDM 2026, Bahlil mengungkapkan kekecewaannya karena tidak mendapatkan data terbaru mengenai target desa yang teraliri listrik oleh PLN. “Kami menyampaikan bahwa kemarin kami sudah rapat dengan Bapak Presiden, kami sedang memetakan prioritas sambung listrik ke masyarakat yang belum dapat sambung listrik,” ujarnya.

‎Dengan berbagai sorotan dan kritik yang mengemuka, perjalanan Darmo ke luar negeri di saat PLN siaga menimbulkan banyak pertanyaan tentang komitmen dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di perusahaan vital ini.

CBA Desak Kejagung Usut Dirut PLN Darmawan Prasodjo: Jalan-Jalan ke Luar Negeri, Laba Turun, Utang Naik Rp711 Triliun Uchok Sky Khadafi

CBA Desak Kejagung Usut Dirut PLN Darmawan Prasodjo: Jalan-Jalan ke Luar Negeri, Laba Turun, Utang Naik Rp711 Triliun

Hedi Batubara 24 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera melakukan penyelidikan terhadap Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo. Desakan ini muncul lantaran adanya dugaan perjalanan dinas fiktif ke luar negeri yang dilakukan Darmawan, yang dibiayai oleh keuangan PLN di tengah kondisi perusahaan yang mengalami penurunan laba dan lonjakan utang signifikan.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi mengungkapkan bahwa Darmawan Prasodjo beserta keluarganya diketahui melakukan perjalanan ke Melbourne, Australia, pada masa siaga Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu. Perjalanan itu dilakukan bersama lima orang lainnya, termasuk sang istri Diny Sandra Dewi serta empat anaknya yang masih berusia belasan tahun.

“Ini bukan perjalanan kedinasan biasa. Diduga ada modus perjalanan dinas fiktif di balik jalan-jalan keluarga Darmawan ke luar negeri. Biayanya ditanggung oleh PLN, sementara kondisi keuangan perusahaan justru sedang tidak baik-baik saja,” tegas Uchok dalam keterangannya, Kamis (24/7).

Menurut Uchok, sikap Darmawan yang tetap asyik melancong ke luar negeri menunjukkan ketidakpedulian terhadap kondisi PLN yang saat ini tengah terpuruk. CBA mencatat bahwa laba PLN terus menurun dan utang semakin menumpuk.

“Laba PLN pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp22 triliun, tapi tahun 2024 turun drastis menjadi Rp17,7 triliun. Penurunannya mencapai Rp4,3 triliun,” ungkap Uchok.

Sementara itu, total utang PLN juga melonjak tajam. Pada tahun 2023, utang PLN mencapai Rp655 triliun. Namun pada 2024, utang itu membengkak menjadi Rp711,2 triliun naik sebesar Rp56,2 triliun hanya dalam setahun.

“Kalau kita rinci, utang jangka pendek PLN pada 2023 sebesar Rp143,1 triliun. Tahun 2024 menjadi Rp172 triliun, naik Rp28,8 triliun. Sedangkan utang jangka panjang naik dari Rp511,8 triliun menjadi Rp539,1 triliun atau naik Rp27,3 triliun,” jelas Uchok.

Melihat kondisi ini, CBA menilai perlu langkah hukum dan audit menyeluruh atas kebijakan dan gaya hidup pimpinan PLN. Uchok menyebut, ini penting agar tidak terjadi pembiaran terhadap penggunaan anggaran negara yang tidak akuntabel.

“CBA akan terus mendesak agar Kejagung memanggil dan memeriksa Darmawan Prasodjo. Harus ada transparansi dan pertanggungjawaban. PLN adalah BUMN strategis, dan rakyat berhak tahu bagaimana uangnya dikelola,” pungkas Uchok.

Baca Juga Berita Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI

BNI Ingatkan Masyarakat Waspada Modus Penipuan Lewat Telepon yang Memanfaatkan Rasa Panik

Hedi Batubara 6 November 2026
Bobby Rasyidin

KPK Sita Rp2 Miliar, FORMASI Desak Dirut KAI Bobby Rasyidin Diproses Hukum

Hedi Batubara 6 November 2026
Pegasus Sadap Prabowo, Pakar Cyber Security: Kemungkinan Terbesar Mengarah ke Solo

Pegasus Sadap Prabowo, Pakar Cyber Security: Kemungkinan Terbesar Mengarah ke Solo

Hedi Batubara 6 November 2026
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin

CBA: Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI Terlalu Kecil, Ada Aset Rp633,3 Miliar yang Hilang!

Hedi Batubara 6 November 2026