MoneyTalk.id, Jakarta – “Yang merasa Indonesia suram, silahkan kalau mau cari ke negara lain.”
Presiden Prabowo menghardik rakyat yang “kurang kooperatif” dalam pidato memperingati Hari Koperasi Nasional. Kemudian, ketika menghadiri Harlah PKB, Ia menghardik cangkir kopi: “Ini cangkir isinya teh, bukan kopi. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Brengsek.”
Dalam pidato di depan kader PKB itu, Prabowo menyebut Muhaimin, Dasco, dan Bahlil adalah “tiga kancil” politik. Bukan sebagai hardikan, meskipun dalam cerita rakyat, Kancil dikenal sebagai hewan yang suka mengakali. Ia justru menghardik wartawan, aktivis LSM, atau pengamat yang kritis pada pemerintahannya sebagai londo ireng. “Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM harus kita tanya, yang gaji lu siapa? Yang bayar listrikmu, dan handphonemu siapa?” Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan pidato, ia melontarkan berbagai kosa kata hardikan: ndasmu, antek asing, bajingan, omon-omon, nyenye-nyenye.
Pidato Presiden Prabowo kini semakin ditunggu, publik ingin tahu, keceplosan bicara apa lagi. Presiden mustinya paham, pidato bukan sekadar rangkaian kata, tapi cerminan pemikiran, kebijakan, dan tindakan. Ketika presiden asal bicara, secara impulsif dan spontan, muncul pertanyaaan, apakah ini cuma gaya retorika, atau ada problem kognitif? Kata makian jelas kurang patut dipidatokan, tapi lebih aneh lagi mengomentari pidatonya sendiri. Akting bertanya, apa boleh mengucapkan “bajingan”? Demi mendapat tepuk tangan dan tawa audiens?
Tentu, bahkan dalam pidato resmi, ada ruang untuk bercanda, berimprovisasi, atau membuat lelucon. Masalahnya ketika candaan menjadi esensi, maka urgensi isi pidato menjadi basi. Lenyap dalam gemuruh tawa hadirin — yang terpaksa harus ketawa demi menghormati. Pidato formal presiden yang menyelipkan umpatan, atau kelucuan ala stand-up-comedy, hanya menjadi hiburan.
Gaya bicara spontan tanpa teks, ala Prabowo dalam dunia psiko-literasi dikenal sebagai stream of consciousness (SoC). Aliran pikiran bawah sadar, perasaan yang harus dikeluarkan, tanpa disaring. Pikiran acak, melompat, ekspresi lepas yang tidak teratur, dan inkoheren. Kalau saja ini diekspresikan sebagai karya sastra–ala Ulysses (mahakarya James Joyce)–tentu tidak soal. Tapi menjadi persoalan sebagai pidato spontan.
Saat berpidato, bergaya SoC, presiden tidak hanya berbicara di hadapan ratusan orang di ruangan. Ia berbicara kepada dunia, juga pada algoritma. Setiap ucapan sensasional akan terus diputar ulang. Di era media sosial, setiap kalimat aneh dan inkoheren yang terucap dari mulut presiden, menjadi soundbytes.Menjadi sensasi klip satu menit yang direkam, dipenggal, sebagai meme untuk diviralkan. Konteks pidato dilupakan, selain potongan kata atau kalimat sensasional. Inilah pentingnya kompetensi retorika, yang bukan sekadar kemampuan berpidato. Aristoteles, dua ribu limaratus tahun lalu membagi retorika menjadi tiga unsur: ethos (kredibilitas), logos(logika), dan pathos (emosi). Siapa yang berbicara, apa yang dikatakan, dan bagaimana pesan dirasakan oleh audiens.
Pidato bergaya SoC tidak khas cuma Prabowo di Indonesia, beberapa politikus populis di berbagai negara menunjukkan pola serupa. Presiden Donald Trump di Amerika, Duterte di Philipina, Charlos Menem di Argentina, dikenal memiliki pola komunikasi yang mirip. Sering meloncat dari satu topik ke topik lain, mengulang frasa, menggunakan hiperbola, serta menyampaikan klaim yang tidak didukung data atau argumentasi yang runtut.
Politikus populis menghindari bahasa formal yang runut dan rapi demi ingin mengesankan sebagai “orang biasa”. Dalam komunikasi politik, strategi ini untuk membangun kesan “dekat dengan rakyat.” Pierre Ostiguy, dalam “Populism: A Socio-Cultural Approach”, The Oxford Handbook of Populism (2017) mengintroduksi istilah “Flaunting the Low”. Menjelaskan bagaimana politikus populis berpidato untuk jual lagak dan pamer _(flaunt)_, gaya bicara “rendah”. Memakai bahasa jalanan, umpatan, gaya preman, sebagai cara membangun ikatan emosi dengan massa.
Menjadi cilaka jika gaya bicara jalanan itu bukan soal inkompetensi–gagal berperilaku pantas– tapi sebagai kesengajaan atau strategi politis. Melontarkan “bajingan, endasmu, londo ireng, omon-omon, nyenye-nyenye” sebagai flaunting the low, seolah merakyat. Bukan untuk membangun ikatan emosi, tapi untuk mengalihkan dari persoalan substantif. Bukan soal estetika politik, tapi soal menghindari akuntabilitas.
Pidato presiden bukan urusan personal, tapi representasi negara. Kalimat yang keluar dari mulut presiden akan dikutip media internasional, dianalisis investor, dicermati diplomat, bahkan menjadi referensi sejarah. Disiplin berbicara teratur, menahan diri untuk tidak menghardik, bukan cuma soal etiket pergaulan. Melainkan bagian dari tata kelola manajemen pemerintahan dalam mengelola negara. Di era ketika setiap pidato menjadi arsip permanen internet—sebagai rekam jejak—bicara spontanitas adalah liability. Impulsivitas adalah banalitas.
Publik juga akan bertanya: Jika saat pidato presiden tidak mampu menata kata-kata, bagaimana pula ia bisa menata negara?
Penulis :
