23 November 2026

Deodatus Sunda

MoneyTalk,Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta melontarkan kritik keras terhadap kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang disebut telah menembus Rp16.000 per liter. Organisasi mahasiswa tersebut menilai lonjakan harga energi menjadi bukti kegagalan pemerintah mengendalikan kebutuhan pokok masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Sekretaris DPD GMNI DKI Jakarta, Gus Fakhier, menyatakan kenaikan harga BBM tidak bisa dilepaskan dari memburuknya situasi geopolitik dunia akibat konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, dampak global tersebut semakin memperberat kondisi ekonomi nasional yang dinilai sedang menghadapi tekanan serius.

“Di saat APBN kita kolaps dan dunia dihantam sentimen perang Timur Tengah, pemerintah harus realistis. Berhentikan proyek-proyek tersebut agar anggarannya bisa dialokasikan langsung untuk mengembalikan dan memulihkan perekonomian rakyat yang sedang sekarat,” kata Gus Fakhier bersama Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda SE, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Desak Hentikan Program Populis

Melihat kondisi yang disebut semakin darurat, DPD GMNI DKI Jakarta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai membebani keuangan negara.

Tiga program yang diminta untuk dihentikan sementara antara lain:

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);

2. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP);

3. Program pembangunan 3 juta rumah rakyat.

Menurut GMNI, penghentian program-program tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk memulihkan daya beli masyarakat dan menstabilkan kondisi ekonomi nasional.

Soroti Dugaan Maraknya KKN

Selain menyoroti persoalan ekonomi, GMNI DKI Jakarta juga mengkritik kondisi politik dan penegakan hukum yang dinilai masih diwarnai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain menyoroti persoalan ekonomi, GMNI DKI Jakarta juga mengkritik kondisi politik dan penegakan hukum yang dinilai masih diwarnai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Mereka menilai kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat semakin berat karena terjadi bersamaan dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap para penyelenggara negara.

“Situasi ini membuat rakyat semakin susah. Apabila rakyat marah, jangan salahkan rakyat. Karena pemerintah dan DPR sama sekali tidak mendengar keluh kesah rakyat yang semakin hari semakin sengsara,” tegasnya.

Kembali ke Amanat Konstitusi

DPD GMNI DKI Jakarta menegaskan pemerintah harus kembali berpegang pada amanat konstitusi, terutama dalam situasi yang mereka sebut sebagai kondisi darurat ekonomi.

Menurut organisasi tersebut, pemerintah semestinya lebih fokus pada upaya melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi ketimbang menjalankan program-program yang dianggap tidak mendesak.

“Sudah saatnya pemerintah menghentikan ambisi politik jangka pendek dan fokus pada tugas utamanya sesuai amanat konstitusi, yaitu hadir secara nyata untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” demikian pernyataan DPD GMNI DKI Jakarta.

MoneyTalk, Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta resmi menyerahkan laporan pengaduan masyarakat beserta dokumen dan bukti awal terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin.

Laporan yang ditujukan kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda Se.

Dalam laporannya, GMNI DKI Jakarta meminta Kejaksaan Agung mengusut dugaan penyimpangan yang melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana program, serta mendalami peran Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Untuk memperkuat laporannya, GMNI menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti awal yang bersumber dari informasi publik dan pemberitaan media massa. Bukti tersebut antara lain berupa rekaman video investigasi mengenai rencana pengadaan sekitar 105 ribu unit mobil pikap, dokumen publikasi terkait dugaan korupsi proyek KDMP, analisis tata kelola pengadaan, serta pemberitaan mengenai dugaan mark-up anggaran dan potensi kebocoran keuangan negara.

Menurut GMNI, terdapat sejumlah indikasi yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum. Salah satunya adalah dugaan selisih antara pagu anggaran sebesar Rp3 miliar per unit kegiatan dengan realisasi fisik yang diperkirakan hanya sekitar Rp1,6 miliar per unit.

Berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam laporan tersebut, selisih sebesar Rp1,4 miliar per unit berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar apabila dikalikan dengan target nasional program yang mencapai 80 ribu koperasi.

Selain itu, GMNI juga menyoroti rencana pengadaan 105 ribu unit kendaraan pikap yang nilainya disebut mencapai Rp24,66 triliun. Pengadaan tersebut diduga dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola dan persaingan usaha.

Deodatus menegaskan bahwa langkah pelaporan tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kami meminta Kejaksaan Agung melalui Jampidsus segera melakukan telaah dan penyelidikan berdasarkan bukti-bukti awal yang kami serahkan. Langkah ini penting untuk menyelamatkan keuangan negara dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan program nasional,” ujar Deodatus.

GMNI juga meminta Kejaksaan Agung memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat (SP2HP) paling lambat 10 hari kerja setelah laporan diterima, sesuai ketentuan pelayanan publik yang berlaku di lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai bentuk pengawasan bersama, laporan tersebut turut ditembuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil), Ombudsman RI, serta Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.