MoneyTalk.id, Jakarta – Setiap kali terjadi demonstrasi besar, terutama jika melibatkan ribuan orang dan berpotensi menimbulkan kerusuhan, selalu muncul pertanyaan: mengapa media tidak memberitakannya lebih besar? Jawaban yang paling mudah biasanya adalah: media takut kepada penguasa.
Mungkin benar. Tetapi mungkin juga tidak sesederhana itu. Ada faktor lain yang jarang dibicarakan: media juga punya kepentingan bisnis.
Ini penting, sebab kita sering membayangkan media hanya sebagai institusi yang bertugas mengawasi kekuasaan. Padahal, di balik sebuah portal berita, stasiun televisi, surat kabar, atau majalah, ada perusahaan yang harus membayar wartawan, fotografer, editor, kamerawan, biaya server, listrik, kantor, perjalanan liputan, dan seabrek pengeluaran lainnya.
Dengan kata lain, media bukan hanya institusi demokrasi. Ia juga sebuah bisnis. Dan bisnis, seperti kita tahu, punya kepentingan terhadap stabilitas.
Media Butuh Berita, Tetapi Tidak Butuh Kekacauan
Ada sesuatu yang agak paradoks dalam hubungan media dengan demonstrasi. Demonstrasi adalah berita. Bahkan sering kali berita besar. Semakin besar jumlah massa, semakin tinggi pejabat yang menjadi sasaran tuntutan, semakin panas bentrokan yang terjadi, biasanya semakin besar pula perhatian publik.
Media tentu membutuhkan perhatian publik. Tetapi ada batasnya. Ketika demonstrasi berubah menjadi kerusuhan, pembakaran, penjarahan atau bentrokan berkepanjangan, situasinya menjadi berbeda. Kekacauan politik bisa berubah menjadi kekacauan ekonomi.
Toko tutup. Pusat perdagangan sepi. Transportasi terganggu. Orang menunda bepergian. Konsumen menahan belanja. Perusahaan mulai menghitung risiko. Dan pada akhirnya, media juga ikut terkena dampaknya. Pengiklan yang semula berani membelanjakan uang bisa mengurangi anggaran. Perusahaan mulai berhati-hati. Aktivitas ekonomi melambat.
Jadi, agak naif kalau kita menganggap perusahaan media sama sekali tidak memiliki kepentingan terhadap stabilitas ekonomi. Mereka punya.
Sama seperti hotel, restoran, mal, perusahaan transportasi, bank, dan berbagai bisnis lainnya. Media membutuhkan masyarakat yang tetap bergerak.
Karena itu, tidak semua berita yang tidak dibesarkan berarti ada tekanan penguasa. Ini bagian yang penting. Kita kadang terlalu cepat menyimpulkan bahwa jika sebuah media tidak menjadikan demonstrasi sebagai berita utama, berarti media tersebut telah ditekan pemerintah. Padahal bisa saja ada alasan lain.
Redaksi mungkin menilai demonstrasi itu tidak sebesar yang diberitakan di media sosial. Bisa juga wartawan di lapangan belum mendapatkan informasi yang cukup terverifikasi. Atau redaksi khawatir bahwa gambar dan video kerusuhan yang berulang-ulang justru akan memperbesar kepanikan.
Bisa juga, terus terang saja, ada pertimbangan bisnis. Berita demonstrasi yang terlalu sensasional memang bisa mendatangkan traffic. Tetapi pemberitaan yang terlalu provokatif juga dapat membawa konsekuensi lain.
Media harus hidup di antara dua kepentingan: menarik perhatian pembaca dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Di situlah pekerjaan redaktur sebenarnya tidak sederhana.
Media Memiliki Tanggung Jawab Publik
Namun, argumen bisnis juga tidak boleh menjadi alasan untuk membebaskan media dari kritik. Sebab ada sisi lain yang sama pentingnya. Media memiliki tanggung jawab publik.
Jika terjadi demonstrasi besar yang menyangkut kebijakan pemerintah, dugaan korupsi, pelanggaran hak warga negara, atau persoalan lain yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka media tidak boleh berpikir semata-mata berdasarkan pertanyaan: “Apakah ini menguntungkan bisnis kita?”
Ada sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu kepentingan publik. Inilah yang membedakan media dengan perusahaan biasa. Perusahaan sepatu tidak punya kewajiban memberitakan demonstrasi. Perusahaan restoran juga tidak. Tetapi media punya.
Sebab pers bukan sekadar menjual informasi. Pers menjalankan fungsi sosial: memberi tahu masyarakat apa yang sedang terjadi dan memungkinkan publik menilai tindakan orang-orang yang memegang kekuasaan.
Karena itu, media harus tetap memberitakan demonstrasi ketika demonstrasi tersebut memang penting bagi masyarakat. Bukan untuk membesarkannya. Bukan pula untuk mengecilkannya. Tetapi untuk menggambarkannya sebagaimana adanya.
Tekanan Terhadap Media
Di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik. Kita sering membayangkan tekanan terhadap media dalam bentuk yang sangat sederhana.
Seorang pejabat menelepon pemimpin redaksi. “Jangan naikkan berita ini.” Atau seorang aparat datang ke kantor media dan meminta berita diturunkan. Tekanan semacam itu memang bisa terjadi.
Tetapi dunia media modern mengenal tekanan yang jauh lebih halus. Tidak perlu ada larangan. Tidak perlu ada ancaman. Kadang cukup dengan menciptakan ketergantungan.
Misalnya ketergantungan kepada iklan pemerintah, perusahaan besar, pemilik modal, platform digital, atau bahkan traffic. Ketika sebuah media terlalu bergantung kepada sumber tertentu, secara sadar atau tidak sadar, ruang geraknya bisa menyempit.
Tidak ada yang perlu berkata, “Jangan memberitakan ini.” Redaksi bisa belajar sendiri apa yang “aman” dan apa yang “berisiko”. Di sinilah istilah self-censorship menjadi relevan.
Orang tidak selalu dibungkam. Kadang orang belajar membungkam dirinya sendiri. Dan bentuk seperti ini justru lebih sulit terlihat dari luar.
Persoalan Media di Indonesia
Kita juga harus melihat persoalan ini dalam konteks ekonomi media Indonesia yang memang sedang tertekan.
Dewan Pers dalam catatan akhirnya pada 2025 menyebut keberlanjutan ekonomi media sebagai salah satu tantangan penting bagi pers Indonesia. Penurunan belanja iklan, perubahan algoritma platform digital, disrupsi teknologi dan perkembangan AI ikut menekan industri media. Lebih dari 800 pekerja media dilaporkan mengalami PHK sejak 2024 hingga Juli 2025.
Pada Juli 2026, Dewan Pers kembali mengingatkan persoalan yang sama. Sekitar 80 persen belanja iklan digital Indonesia disebut mengalir ke Google, Meta, dan TikTok.
Bayangkan implikasinya. Puluhan ribu perusahaan pers harus berebut sisa pasar iklan digital, sementara sebagian besar uang iklan justru mengalir kepada perusahaan teknologi global.
Dalam situasi seperti itu, perusahaan media tentu semakin berhati-hati. Maka independensi pers tidak bisa hanya dibicarakan dari sisi keberanian wartawan. Kita juga harus bicara tentang kesehatan bisnis media. Wartawan yang sangat berani tetapi bekerja di perusahaan yang setiap bulan terancam bangkrut juga menghadapi persoalan yang nyata.
Media sebenarnya berada dalam posisi yang agak tragis. Ia membutuhkan konflik sebagai berita, tetapi membutuhkan stabilitas sebagai lingkungan bisnis.
Ia membutuhkan pembaca yang tertarik pada berita, tetapi tidak ingin berita yang dibuatnya ikut menghancurkan ekosistem ekonomi tempat pembaca itu hidup.
Ia harus mengkritik pemerintah, tetapi pada saat yang sama bisa saja memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan yang dekat dengan pemerintah.
Ia harus mengejar traffic, tetapi tidak boleh membiarkan algoritma menentukan seluruh agenda jurnalistiknya.
Dan ia harus tetap hidup secara ekonomi tanpa kehilangan alasan mengapa masyarakat membutuhkan keberadaannya. Ini bukan persoalan hitam-putih.
Justru karena itulah kita perlu berhati-hati ketika mengatakan, “Media tidak memberitakan demonstrasi karena takut pemerintah.” Bisa jadi memang ada tekanan. Tetapi bisa juga ada pertimbangan lain. Dan bisa jadi semuanya bercampur.
Bahaya Bertemunya Kepentingan Bisnis dan Politik
Yang paling berbahaya sebenarnya bukan ketika media memiliki kepentingan bisnis. Itu sesuatu yang hampir tidak mungkin dihindari. Yang berbahaya adalah ketika kepentingan bisnis bertemu dengan kepentingan politik.
Bayangkan sebuah perusahaan media yang sedang kesulitan keuangan. Pada saat yang sama, pemerintah merupakan salah satu sumber iklan terbesar. Pemerintah juga mempunyai kekuasaan regulasi. Pemilik media mungkin memiliki kepentingan bisnis lain. Dalam situasi semacam itu, keputusan redaksi bisa menjadi sangat rumit.
Berita apa yang dinaikkan? Berita apa yang ditunda? Seberapa keras judulnya? Siapa yang diwawancarai? Apakah demonstrasi menjadi headline? Apakah gambar bentrokan ditampilkan besar-besaran?
Semua keputusan itu tampak seperti keputusan jurnalistik. Tetapi di belakangnya bisa terdapat banyak pertimbangan. Itulah sebabnya independensi media tidak cukup hanya diukur dari ada atau tidaknya sensor pemerintah.
Kita juga perlu melihat struktur kepemilikan, sumber pendapatan, hubungan bisnis, dan ketergantungan media terhadap pihak tertentu.
Ada satu hal yang juga perlu ditegaskan. Media yang profesional tidak harus menjadi pengeras suara demonstrasi. Tugas media bukan membuat demonstrasi menjadi lebih besar daripada kenyataannya. Tetapi media juga tidak boleh membuat demonstrasi menjadi lebih kecil daripada kenyataannya.
Kalau massa 10.000 orang, jangan ditulis 50.000. Kalau massa 50.000 orang, jangan pula ditulis 5.000. Kalau demonstrasi berlangsung damai, jangan digambarkan seolah-olah kota sedang terbakar. Kalau memang terjadi kerusuhan, jangan pula disembunyikan demi menjaga citra pemerintah atau menjaga iklan.
Sederhana sebenarnya prinsipnya: Beritakan apa yang terjadi. Verifikasi. Beri konteks. Jangan mengompori. Jangan pula menutup-nutupi. Di situlah profesionalisme pers diuji.
Pers Independen Butuh Perusahaan yang Sehat
Mungkin kita perlu melihat persoalan ini dari arah yang berbeda. Selama ini, ketika membicarakan kebebasan pers, kita sering berbicara tentang keberanian wartawan. Tentu itu penting. Tetapi ada pertanyaan yang tidak kalah penting: Apakah perusahaan medianya cukup sehat untuk membiarkan wartawannya berani?
Media yang sehat secara finansial memiliki ruang yang lebih besar untuk mengatakan “tidak” kepada penguasa, pengiklan, pemilik modal, dan siapa pun yang mencoba memengaruhi pemberitaan. Sebaliknya, media yang berada di ambang kebangkrutan akan lebih mudah tergoda untuk melakukan kompromi.
Karena itu, ekonomi media sebenarnya bukan sekadar persoalan bisnis. Ia adalah persoalan demokrasi. Jika perusahaan media mati, wartawan kehilangan pekerjaan. Jika newsroom mengecil, liputan investigasi berkurang.
Jika liputan lapangan berkurang, ruang publik semakin bergantung pada media sosial, influencer, buzzer, dan algoritma platform. Dan ketika itu terjadi, masyarakat bisa kehilangan salah satu alat penting untuk mengawasi kekuasaan.
Jadi, siapa sebenarnya yang ditakuti media? Mungkin jawabannya bukan hanya penguasa. Ada yang takut kepada pemilik modal. Ada yang takut kehilangan pengiklan. Ada yang takut kehilangan traffic. Ada yang takut kepada algoritma. Dan ada pula yang takut kepada kenyataan sederhana bahwa perusahaan mereka bisa bangkrut.
Maka pertanyaan yang lebih menarik bukanlah: “Mengapa media tidak membesar-besarkan demonstrasi?”
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: “Seberapa bebas sebuah media jika keberlangsungan ekonominya bergantung kepada pihak-pihak yang juga menjadi objek pemberitaannya?”
Ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Tetapi justru pertanyaan semacam itulah yang perlu terus kita ajukan. Sebab ancaman terhadap kebebasan pers tidak selalu datang dengan wajah seorang pejabat yang menelepon redaksi.
Kadang-kadang ia datang dalam bentuk yang jauh lebih sederhana. Sebuah laporan keuangan. Angka pendapatan iklan. Kontrak yang tidak diperpanjang. Traffic yang turun. Atau rapat redaksi yang diakhiri dengan kalimat: “Sudahlah, jangan terlalu keras. Kita juga harus memikirkan bisnis.”
Di situlah kebebasan pers menghadapi ujian yang sesungguhnya. Bukan hanya berani melawan kekuasaan, tetapi juga berani menolak ketika kepentingan bisnis mulai menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diketahui publik.
Penulis : Satrio Arismunandar, Mantan jurnalis Harian KOMPAS dan Divisi News TRANS TV.
