22 Oktober 2026

Dian Siswarini

MoneyTalk.id,Jakarta – Pergantian pucuk pimpinan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dari Dian Siswarini kepada Nanang Hendarno dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 30 September 2026, menyisakan sejumlah pekerjaan rumah strategis bagi manajemen baru. Salah satu yang mendapat sorotan tajam adalah urgensi menjaga kesinambungan kinerja positif perusahaan di tengah agenda transformasi besar.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kondisi kinerja keuangan perusahaan pada semester I 2026 harus menjadi catatan penting bagi Nanang Hendarno agar transisi kepemimpinan tidak mengganggu stabilitas operasional TelkomGroup.

Berdasarkan laporan resmi Telkom, pendapatan, EBITDA, dan laba bersih normalisasi pada semester pertama 2026 tercatat mengalami pertumbuhan. Pendapatan Telkom hingga Juni 2026 mencapai sekitar Rp75,8 triliun, meningkat kurang lebih Rp2,8 triliun dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang berada di kisaran Rp73 triliun.

“Pendapatan Telkom masih menunjukkan kenaikan. Ini harus menjadi catatan bagi Dirut baru agar perubahan kepemimpinan tidak mengganggu kinerja perusahaan,” ujar Uchok kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).

Selain itu, kontribusi Telkomsel terhadap TelkomGroup turut menunjukkan tren positif. Telkomsel membukukan pendapatan Rp55,6 triliun pada semester I 2026, tumbuh 3,3 persen secara tahunan (year-on-year). Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh lini bisnis Digital Business Data yang melesat 11 persen secara tahunan.

Kendati kinerja operasional menunjukkan hasil yang baik, CBA secara khusus menyoroti pos anggaran perjalanan dinas yang dinilai memerlukan evaluasi menyeluruh dari direksi baru.

Berdasarkan data CBA, anggaran perjalanan dinas Telkom pada 2026 mencapai sekitar Rp178 miliar. Sementara pada tahun sebelumnya, anggaran tercatat sebesar Rp343 miliar dengan realisasi sekitar Rp151 miliar.

“Anggaran perjalanan dinas harus ditekan secara ketat. Porsinya sangat besar, terutama untuk perjalanan dinas luar negeri,” tegas Uchok.

Ia menilai, kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan pada masa kepemimpinan sebelumnya dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi penguatan nilai perusahaan, terbukti dengan tekanan yang sempat dialami oleh harga saham Telkom. Menurutnya, fluktuasi harga saham lebih dipengaruhi oleh faktor kondisi global yang kurang kondusif serta pelemahan nilai tukar rupiah, bukan persoalan kurangnya penjajakan investor di luar negeri.

“Gara-gara tekanan global ini, sudah tentu investor asing melepas sahamnya sehingga terjadi tekanan pasar yang kencang pada saham Telkom. Jadi, tidak perlu kegiatan luar negeri yang berlebihan,” imbuhnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, CBA mendesak manajemen baru TelkomGroup untuk menggandeng lembaga pengawasan negara, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna mengaudit pos anggaran perjalanan dinas luar negeri tersebut. Langkah ini dinilai krusial agar transparansi terjaga dan publik mengetahui urgensi di balik setiap lawatan kedinasan.

“Audit perjalanan dinas luar negeri penting dilakukan agar sejalan dengan momentum pengangkatan Dirut PT Telkom yang baru, Nanang Hendarno, di mana saat ini harga saham TelkomGroup mulai pulih, merangkak naik, dan kembali dilirik oleh investor,” tutup Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Center For Budget Analysis (CBA) mendesak Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas untuk segera mengevaluasi posisi Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Pasca pengangkatan Dian Siswarini dalam RUPST 27 Mei 2025, performa finansial raksasa telekomunikasi tersebut justru menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan di sepanjang tahun 2025.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai PT Telkom di bawah kepemimpinan Dian Siswarini gagal menjaga stabilitas manajemen keuangan perusahaan.

Berdasarkan data yang dihimpun CBA, pendapatan PT Telkom mengalami kontraksi cukup dalam. Pada tahun 2025, pendapatan perusahaan tercatat hanya sebesar Rp109,6 triliun, turun signifikan dibandingkan capaian tahun 2024 yang mencapai Rp112,2 triliun.

“Ada penurunan pendapatan sebesar Rp2,6 triliun hanya dalam waktu satu tahun. Ini sinyal merah bagi kesehatan perusahaan,” ujar Uchok Sky Khadafi dalam keterangan tertulisnya pada senin (11/05/26).

Kondisi ini berbanding lurus dengan perolehan laba bersih. Laba perusahaan yang pada tahun 2024 mampu menyentuh angka Rp23 triliun, merosot menjadi Rp20,9 triliun pada tahun 2025, atau berkurang sebesar Rp2,1 triliun.

Likuiditas Perusahaan Tergerus

Selain laba dan pendapatan, Uchok menyoroti terkurasnya cadangan kas dan deposito perusahaan yang diibaratkan seperti “air yang mengalir deras menuju musim kering.”

Kas Bank: Mengalami penyusutan sebesar Rp721 miliar, dari Rp23,3 triliun (2024) menjadi Rp22,6 triliun (2025).

Deposito Bank: Merosot tajam hingga Rp2,3 triliun, dari angka Rp33,9 triliun (2024) ke posisi Rp31,5 triliun (2025).

Desakan Perubahan Kepemimpinan

Melihat fundamen perusahaan yang mulai goyah, CBA meminta pemerintah segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa untuk mengganti jajaran direksi, khususnya Direktur Utama.

“Penurunan kinerja ini memperlihatkan bahwa Dian Siswarini tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam mendulang pendapatan di tengah tantangan pasar. Jika tetap dipertahankan, kinerja keuangan dikhawatirkan akan terus merosot hingga ke titik kerugian,” tegas Uchok.

Uchok menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa akumulasi kehilangan dana dari sektor pendapatan, laba, hingga instrumen deposito adalah bukti nyata ketidakamanaahan dalam mengelola aset negara.

“Pemerintah jangan tinggal diam melihat tiang fundamen Telkom keropos. Segera cari pengganti yang lebih mumpuni sebelum terlambat,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Tekanan publik terhadap PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk kembali memuncak setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait investasi jumbo Telkomsel ke PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) senilai Rp6,4 triliun pada periode 2020–2021.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan bersifat tertutup. Meski begitu, sinyal bahwa kasus ini terus bergerak semakin kuat.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, bahkan mendesak Kejagung untuk segera menetapkan tersangka. Ia menilai struktur dan proses investasi tersebut penuh kejanggalan serta berpotensi kuat menguntungkan pihak internal tertentu di Telkom, bukan murni demi kepentingan bisnis Telkomsel.

“Ada indikasi investasi Telkomsel ke GOTO ini lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu di internal Telkom. Bukan murni untuk kepentingan bisnis,” ujar Uchok kepada wartawan, Senin (24/11/2025).

Ia juga menyoroti adanya dugaan tekanan politik atau pengaruh non-komersial dalam pengambilan keputusan investasi tersebut.

“Ada dugaan keputusan investasi ini didorong pihak-pihak berkuasa saat itu. Dan sekarang oknum tersebut sudah tidak berkuasa lagi,” lanjut Uchok.

Karena itu, CBA meminta Direktur Utama Telkom Dian Siswarini untuk tidak tinggal diam. Uchok menekankan bahwa sebagai pemimpin, Dian harus mengambil langkah tegas sebelum Kejagung mengambil langkah paksa.

“Lebih baik Dian Siswarini turun sendiri menyelesaikan kasus investasi Telkomsel ke GOTO, sebelum dipanggil Kejagung,” tegas Uchok.

Ia bahkan memperingatkan bahwa kantor Telkom bisa menjadi sasaran penggeledahan jika persoalan ini tidak segera ditangani dengan serius.

“Jangan sampai kantor Telkom digeledah karena keterlambatan menangani persoalan ini,” tutup Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Penetapan Nicko Widjaja, CEO BRI Ventures, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pengelolaan dana investasi PT Metra Digital Investama (MDI) Venture dan PT Tani Group Indonesia dinilai belum cukup.

Pada Rabu (3/9/2025), Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan resmi menetapkan Nicko Widjaja sebagai tersangka. Ia diduga memutuskan investasi secara melawan hukum dari perusahaan modal ventura BUMN kepada Tanihub sebesar 5 juta dolar AS.

Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menilai jumlah tersangka yang ditetapkan Kejari Jakarta Selatan masih terlalu sedikit dan belum memuaskan publik.

“Penyidikan masih berputar-putar pada internal PT MDI Venture, PT Tani Group Indonesia, dan BRI Ventures. Padahal publik menunggu langkah yang lebih berani,” tegas Jajang, Ahad (7/9/2025).

Jajang juga menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap figur lain yang memiliki peran dalam ekosistem investasi digital nasional. Salah satunya adalah Pamitra Wineka, co-founder sekaligus mantan CEO Tanihub, yang kini menjabat sebagai komisaris independen MIND ID.

Desakan serupa datang dari Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Mus Gaber. Ia meminta Kejari Jakarta Selatan tidak hanya fokus pada anak perusahaan PT Telkom Indonesia, melainkan juga memanggil direktur utama perusahaan induknya.

“Panggil dong Dirut Telkom Dian Siswarini dan Ririek Adriansyah ke Kejari Jakarta Selatan,” ujar Mus Gaber.

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan dana investasi digital ini disebut berpotensi menyeret banyak nama besar, termasuk jajaran pejabat BUMN yang berperan dalam aliran dana dan keputusan investasi. Publik kini menunggu apakah Kejari Jakarta Selatan akan memperluas penyidikan hingga menyentuh level pucuk pimpinan BUMN.

MoneyTalk, Jakarta – Jakarta – Belum genap sebulan menjabat sebagai Direktur Utama PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), Dian Siswarini langsung menuai sorotan publik. Pasalnya, santer beredar kabar bahwa anak usaha Telkom di bidang jasa pengelolaan administrasi kesehatan, PT Administrasi Medika (AdMedika), bakal dijual dengan harga fantastis: US$100 juta atau sekitar Rp1,62 triliun.

Rencana penjualan ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, menyatakan keberatan keras terhadap wacana tersebut.

“Telkom itu bukan XL Axiata yang bisa seenaknya jual aset. Telkom dan anak-anak usahanya adalah kesayangan bangsa ini. Jadi jangan dijual-jual dong, apalagi baru menjabat langsung bicara soal melego aset,” tegas Febri dalam keterangannya, Rabu (5/6).

Febri menilai bahwa sebagai Dirut baru, Dian Siswarini seharusnya fokus menjaga dan merawat aset-aset strategis Telkom, bukan justru terburu-buru menjualnya. Ia juga menyentil sisi politis pengangkatan Dian, yang disebut-sebut memiliki afiliasi politik yang berbeda dari rezim saat ini.

“Harusnya Dian berterima kasih. Suaminya, Adji Rukmantara, diketahui mendukung pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar (AMIN) saat Pilpres 2024, tapi Dian bisa duduk sebagai Dirut Telkom. Itu luar biasa, jarang terjadi. Maka jagalah kepercayaan itu dengan tidak gegabah menjual aset negara,” ujarnya.

Febri juga mempertanyakan motif para pengambil keputusan di balik penunjukan Dian. “Yang memilih Dian jadi Dirut Telkom, apakah orang bodoh atau orang pintar, biarlah publik yang menilai. Tapi sampai hari ini belum ada yang berani gugat posisinya,” sindirnya.

GSBK secara tegas meminta agar Telkom membatalkan rencana penjualan AdMedika. “Berapapun harga yang ditawarkan, walau setinggi langit, AdMedika tetap harus dipertahankan sebagai sumber penerimaan negara. Jangan sampai Telkom berubah jadi perusahaan dagang aset,” pungkas Febri.

MoneyTalk, Jakarta – Ketika publik menduga pertarungan posisi Direktur Utama (Dirut) PT Telkom Indonesia 2025 akan dimenangkan oleh orang dalam, ternyata RUPS justru menunjuk orang luar! Nama itu: Dian Siswarini sosok profesional senior di dunia telekomunikasi.

Sontak media sosial ramai. Siapa Dian Siswarini? Apa rekam jejaknya? Dan yang lebih mengejutkan: siapa suaminya?

Dian lahir 5 Mei 1968. Ia lulusan Teknik Elektro ITB, berkarier panjang di industri telekomunikasi, termasuk sebagai Direktur Utama XL Axiata. Namanya dikenal bersih dari intrik politik, fokus pada profesionalisme dan inovasi digital.

Namun sorotan publik makin tajam ketika diketahui siapa pendamping hidupnya. Suami Dian, Adji Rukmantara, Ternyata Pentolan Alumni ITB Pendukung AMIN!

Penelusuran redaksi menemukan fakta menarik: suami Dian, Adji Rukmantara, adalah ketua Alumni ITB Pejuang Perubahan (AITB-PP),kelompok yang secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024.

Dalam deklarasi 20 Januari 2024 di markas Timnas AMIN, Jakarta, Adji memimpin ratusan alumni ITB lintas angkatan menyerahkan langsung naskah dukungan kepada Captain Timnas AMIN, Marsdya Syaugi.

Adji menegaskan:

“Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kami ingin pemimpin yang membawa perubahan, adil, dan berkeadilan sosial.”

Pertanyaan Besar: Akankah Politik Keluarga Masuk ke Telkom?

Pengangkatan Dian Siswarini memunculkan satu pertanyaan tajam di kalangan netizen dan elite politik:

Akankah jejak politik sang suami memengaruhi arah kebijakan Telkom, BUMN strategis yang berada di bawah pengawasan Presiden Prabowo?

Hingga kini, Dian belum mengeluarkan pernyataan resmi soal posisi politik keluarga. Banyak yang menilai, sebagai profesional, Dian diprediksi akan tetap menjaga jarak dari politik praktis. Namun, dinamika di tingkat elite, termasuk catatan politik sang suami, jelas tak akan luput dari perhatian kubu penguasa termasuk para kader Gerindra.

Kini, sorotan tertuju pada langkah konkret Dian: apakah ia mampu membawa Telkom tetap unggul di era digital, mengawal transformasi teknologi, dan menjaga BUMN ini bebas dari kepentingan politik?

Atau… mungkinkah jejak politik keluarga justru menjadi “catatan khusus” yang sewaktu-waktu bisa dimainkan di meja kekuasaan?

Waktu akan menjawab. Untuk saat ini, satu hal pasti: publik menunggu, elite politik mengamati, dan Telkom Indonesia berada di persimpangan penting.