22 November 2026

Dimar Sasongko

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan pegiat media sosial Dimar Sasongko menyoroti pernyataan sejumlah politisi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak alergi terhadap kritik. Sorotan tersebut disampaikan melalui unggahannya di platform X pada 15 Juni 2026.

Dalam unggahan itu, Dimar mengaitkan pernyataan tersebut dengan aksi mahasiswa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada 12 Juni 2026.

Menurut Dimar, aksi mahasiswa tersebut mendapat pengawalan ketat aparat gabungan TNI dan Polri. Ia menyebut terjadi saling dorong antara massa dan aparat, serta adanya pembatasan pergerakan peserta aksi sejak siang hingga malam hari.

“Bahkan sempat dihalang saat mau salat Jumat,” tulis Dimar dalam unggahannya.

Dimar juga menyoroti terbitnya Surat Kementerian Pertahanan Nomor B/752/VI/2026/BACADNAS tertanggal 11 Juni 2026 yang memerintahkan sekitar 500 aparatur sipil negara (ASN) dari 42 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad) untuk mengikuti Apel Siaga di lingkungan Kementerian Pertahanan pada 12 Juni 2026.

Menurutnya, waktu pelaksanaan apel yang bertepatan dengan aksi mahasiswa memunculkan pertanyaan publik, meskipun pihak Kementerian Pertahanan telah menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan demonstrasi yang berlangsung pada hari yang sama.

“Surat tanggal 11 Juni, apel 12 Juni, demo 12 Juni, itu bukan kebetulan yang mudah dijelaskan,” tulisnya.

Dalam unggahannya, Dimar juga mengutip pandangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menilai pelaksanaan apel siaga Komcad di tengah situasi demonstrasi damai merupakan langkah yang patut dipertanyakan.

Menurut kelompok masyarakat sipil tersebut, ketentuan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN), khususnya Pasal 63, mengatur bahwa mobilisasi Komponen Cadangan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat militer atau perang dengan persetujuan DPR.

“Indonesia sedang dalam kondisi darurat apa, tepatnya?” tulis Dimar mempertanyakan.

Selain menyinggung isu pengamanan aksi mahasiswa, Dimar juga mengangkat persoalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyoroti status hukum Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua wakilnya yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026.

Dalam unggahannya, Dimar menyebut dugaan kasus tersebut berkaitan dengan praktik mark-up pengadaan dan jual-beli izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada yayasan yang tidak memenuhi kualifikasi.

Ia juga mengingatkan bahwa Transparency International Indonesia sebelumnya telah menyampaikan peringatan mengenai potensi risiko korupsi sistemik dalam pelaksanaan program MBG sejak Juni 2025.

Di bagian akhir unggahannya, Dimar menyinggung frekuensi kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis sepanjang tahun 2026 yang menurutnya telah berlangsung tiga kali, yakni pada Januari, April, dan Mei.

Menurut Dimar, kondisi tersebut kontras dengan berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diminta untuk bersabar menunggu perbaikan kondisi ekonomi.

“Sabar menunggu apa? Presiden yang terbuka terhadap kritik, atau surat Kemhan yang terbuka tepat sehari sebelum demo?” tulis Dimar.

Unggahan tersebut memicu beragam tanggapan dari warganet dan menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai ruang kritik, kebebasan berekspresi, serta respons pemerintah terhadap aksi-aksi penyampaian pendapat di muka umum.

MoneyTalk.id – Perdebatan antara Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) sekaligus mantan aktivis 1998, Budiman Sudjatmiko, dengan mahasiswa dalam sebuah forum di Semarang terus menjadi perbincangan publik.

Sorotan terbaru datang dari Dimar Sasongko yang mengunggah kritik tajam melalui platform media sosial pada Senin (15/6/2026). Dalam unggahannya, Dimar membandingkan posisi Budiman saat menjadi aktivis pergerakan mahasiswa pada era Orde Baru dengan perannya saat ini sebagai pejabat negara.

“Budiman Sudjatmiko, 1998: ditangkap, divonis 13 tahun penjara karena melawan Orde Baru. Ikon gerakan mahasiswa,” tulis Dimar.

Menurut Dimar, pada forum yang berlangsung 12 Juni 2026 di Semarang, Budiman hadir sebagai pejabat negara untuk menjelaskan berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, seorang mahasiswa yang mengaku pernah ditahan selama tiga bulan pasca aksi May Day menyampaikan kritik langsung kepada Budiman.

Mahasiswa tersebut menuduh Budiman bersikap munafik dan mempertanyakan sejumlah persoalan agraria serta konflik sosial yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian memadai, di antaranya kasus petani Pundenrejo dan Dago Elos.

Dalam unggahan tersebut, Dimar menilai pertanyaan-pertanyaan substantif yang disampaikan mahasiswa tidak memperoleh jawaban langsung dari Budiman. Mahasiswa itu kemudian memilih meninggalkan forum atau walk out.

Setelah mahasiswa tersebut keluar dari ruangan, Budiman disebut memberikan tanggapan kepada peserta yang masih berada di forum.

“Inilah yang disebut victim mentality. Apa kontribusinya bagi membangun peradaban?” demikian pernyataan yang dikutip dalam unggahan Dimar.

Pernyataan itu kemudian menjadi bagian yang paling banyak mendapat perhatian publik di media sosial. Dimar menilai situasi tersebut menghadirkan ironi sejarah mengingat Budiman sendiri pernah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan pada era Orde Baru.

“Tahun 1998, lu juga cuma mahasiswa yang ditangkap negara. Waktu itu, pejabat Orba juga pasti bilang hal yang sama tentang lu,” tulisnya.

Dimar kemudian menutup kritiknya dengan pertanyaan reflektif yang banyak dibagikan ulang oleh warganet.

“Dulu sistem yang harus dijinakkan aktivis. Sekarang, siapa yang sudah dijinakkan siapa?” katanya.

Peristiwa debat antara Budiman Sudjatmiko dan mahasiswa tersebut sebelumnya viral setelah rekaman video forum beredar luas di berbagai platform media sosial. Sejumlah pihak menilai insiden itu mencerminkan semakin menguatnya kritik kalangan mahasiswa terhadap pemerintah, sementara pihak lain melihatnya sebagai bagian dari dinamika dialog dalam ruang demokrasi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Budiman Sudjatmiko terkait kritik yang disampaikan Dimar Sasongko melalui media sosial tersebut.