17 November 2026

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Formasi), Jalih Pitoeng, menyampaikan kekhawatiran serius terhadap potensi meningkatnya kemarahan publik apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segera memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, yang namanya mencuat dalam persidangan kasus dugaan suap impor yang melibatkan Bos Blueray Cargo, John Field.

Menurut Jalih, saat ini masyarakat tengah menghadapi tekanan ekonomi yang berat akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, sementara di sisi lain publik menuntut adanya penegakan hukum yang tegas terhadap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara.

“Rakyat hari ini sudah berada pada titik kelelahan. Harga kebutuhan naik, daya beli menurun, lapangan kerja sulit, tetapi ketika muncul fakta-fakta persidangan yang menyeret nama pejabat tinggi, publik justru melihat belum ada langkah hukum yang tegas. Ini yang berpotensi memunculkan kemarahan rakyat,” ujar Jalih Pitoeng kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan Jalih merujuk pada sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam dakwaan dan keterangan yang muncul di persidangan, nama Djaka Budi Utama disebut dalam rangkaian pertemuan dengan Bos Blueray Cargo. KPK sendiri menyatakan akan mencermati dan menganalisis seluruh fakta yang muncul selama proses persidangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Lebih jauh, dalam persidangan juga muncul dugaan adanya aliran dana dengan kode tertentu yang dikaitkan dengan sejumlah pejabat Bea Cukai. Jaksa KPK mengungkap adanya amplop berkode “1” yang disebut merujuk kepada Dirjen Bea dan Cukai, dengan nilai yang disebut mencapai 213.600 dolar Singapura. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari fakta persidangan yang terus didalami aparat penegak hukum.

Bagi Jalih Pitoeng, fakta mengenai adanya enam kali penyerahan amplop berkode “1” sebagaimana terungkap dalam persidangan menimbulkan pertanyaan besar yang harus dijawab melalui proses hukum.

“Kalau dalam persidangan disebut ada enam kali penyerahan dengan kode yang sama, tentu publik akan bertanya. Sangat sulit diterima akal sehat jika peristiwa itu tidak ditelusuri secara mendalam. Justru karena itu KPK harus segera bertindak agar tidak muncul spekulasi liar di masyarakat,” kata Jalih.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan bukan berarti seseorang dinyatakan bersalah. Namun, menurutnya, pemeriksaan merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab keresahan publik.

“Pemeriksaan itu bagian dari proses mencari kebenaran. Jangan sampai masyarakat menilai ada perlakuan berbeda antara rakyat biasa dan pejabat tinggi negara,” ujarnya.

Jalih menilai kasus yang menyeret institusi Bea Cukai memiliki dampak yang sangat luas karena berkaitan dengan tata kelola perdagangan, penerimaan negara, dan iklim investasi.

Karena itu, Formasi meminta KPK menjaga kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan independensi dan keberanian dalam mengusut setiap pihak yang namanya muncul dalam fakta persidangan.

“Jangan sampai publik melihat hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. KPK harus membuktikan bahwa siapa pun yang disebut dalam fakta persidangan dan memiliki keterkaitan dengan perkara wajib diperiksa,” tegasnya.

Menurut Jalih, keterbukaan dan ketegasan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk meredam kekecewaan masyarakat yang selama ini menginginkan pemberantasan korupsi dilakukan tanpa pandang bulu.

Jalih juga mengingatkan bahwa akumulasi persoalan ekonomi dan persepsi lemahnya penegakan hukum dapat menjadi kombinasi yang berbahaya bagi stabilitas sosial.

“Ketika rakyat merasa hidup semakin sulit dan pada saat yang sama melihat dugaan korupsi besar tidak ditangani secara cepat, maka yang muncul adalah ketidakpercayaan. Jika ketidakpercayaan itu terus menumpuk, kemarahan rakyat bisa berkembang menjadi gejolak yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Karena itu, ia mendesak KPK untuk segera memberikan kepastian mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh terkait nama-nama yang muncul dalam persidangan perkara Blueray Cargo.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan menganalisis seluruh fakta yang terungkap di persidangan dan tidak menutup kemungkinan memeriksa pihak-pihak yang namanya disebut dalam dakwaan maupun keterangan saksi.

Bagi Jalih Pitoeng, langkah cepat dan transparan dari KPK bukan hanya penting untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap negara dalam upaya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut secara menyeluruh kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang saat ini tengah menjadi perhatian publik.

Menurut Uchok, langkah KPK yang menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap pengusaha rokok Muhammad Suryo harus menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan praktik penyimpangan yang lebih luas di sektor kepabeanan dan cukai.

“KPK jangan berhenti pada pemeriksaan formalitas. Semua pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan praktik suap, gratifikasi, maupun penyalahgunaan fasilitas cukai harus diperiksa secara transparan dan profesional,” kata Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Uchok menilai kasus yang sedang ditangani KPK berpotensi mengungkap dugaan kerugian negara yang besar apabila benar terdapat praktik manipulasi cukai maupun pengaturan jalur impor yang melibatkan oknum tertentu.

Sebelumnya, KPK memastikan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan pengusaha rokok Muhammad Suryo dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan DJBC. Pemeriksaan ulang dilakukan setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebelumnya karena alasan pemulihan pasca kecelakaan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan penjadwalan ulang tersebut tinggal menunggu kebutuhan penyidik. KPK menegaskan proses pemeriksaan saksi sepenuhnya menjadi kewenangan tim penyidik yang menangani perkara.

CBA Soroti Potensi Kebocoran Penerimaan Negara

Uchok mengatakan sektor cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting.

Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan cukai harus ditindak secara serius.

“Kalau benar ada praktik manipulasi pita cukai atau permainan dalam proses kepabeanan, maka dampaknya bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan negara yang seharusnya masuk ke kas negara,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa publik menaruh harapan besar kepada KPK untuk mengungkap secara terang siapa saja pihak yang diduga menikmati keuntungan dari praktik tersebut.

Menurut Uchok, penegakan hukum yang tegas juga penting untuk memberikan efek jera serta memperbaiki tata kelola pengawasan di lingkungan Bea Cukai.

Minta KPK Buka Peran Seluruh Pihak

Lebih lanjut, Uchok meminta KPK tidak ragu menelusuri aliran dana maupun hubungan antara pelaku usaha dengan oknum pejabat yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

“KPK harus berani membuka secara terang apakah ada jaringan yang bekerja secara sistematis. Jangan sampai kasus ini berhenti pada beberapa nama saja, sementara aktor lain yang diduga berperan justru tidak tersentuh,” tegasnya.

Kasus yang saat ini ditangani KPK merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Februari 2026.

Dalam proses penyidikan, KPK juga mendalami dugaan pelanggaran terkait pengurusan cukai rokok dan praktik pengaturan jalur impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Uchok berharap KPK dapat bekerja secara independen dan profesional sehingga penanganan perkara tersebut mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Jangan ada tebang pilih. Semua pihak yang diduga mengetahui, menikmati, atau terlibat dalam praktik korupsi harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Uchok Sky Khadafi.

MoneyTalk, Jakarta – Gelombang kritik terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menguat. Kali ini datang dari Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Formasi), Jalih Pitoeng, yang menilai KPK terlihat “impoten” karena hingga kini belum juga memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, dalam pusaran kasus dugaan suap impor yang menyeret perusahaan ekspedisi PT Blueray Cargo.

Menurut Jalih, publik berhak mempertanyakan keseriusan KPK dalam membongkar dugaan praktik suap yang diduga melibatkan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Apalagi, nama Djaka Budhi Utama beberapa kali muncul dalam fakta persidangan dan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK.

“Kalau nama seorang pejabat tinggi negara sudah disebut dalam surat dakwaan dan fakta persidangan, tetapi sampai sekarang belum juga diperiksa, maka publik wajar mempertanyakan keberanian KPK. Jangan sampai KPK terlihat impoten menghadapi kekuatan besar di balik kasus ini,” kata Jalih kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah persidangan kasus dugaan suap pengurusan impor yang melibatkan bos Blueray Cargo, John Field, mengungkap sejumlah fakta yang menyita perhatian publik. Dalam dakwaan jaksa KPK, disebut adanya pertemuan antara sejumlah pejabat Bea dan Cukai dengan pihak Blueray Cargo di Hotel Borobudur, Jakarta, pada pertengahan 2025. Nama Djaka Budhi Utama disebut turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap pengurusan impor barang. Dalam perkembangan penyidikan, KPK menetapkan sejumlah tersangka dari unsur pengusaha dan pejabat Bea Cukai. Jaksa kemudian mengungkap adanya rangkaian pertemuan antara pihak Blueray Cargo dengan sejumlah pejabat Bea Cukai yang diduga berkaitan dengan pengondisian jalur impor dan percepatan pengeluaran barang dari pelabuhan.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, nama Djaka Budhi Utama disebut hadir bersama sejumlah pejabat Bea Cukai lainnya dalam pertemuan dengan pengusaha kargo. Fakta itu kemudian memunculkan tuntutan dari berbagai kalangan agar KPK memanggil dan memeriksa Djaka guna mengklarifikasi keterlibatannya.

Jalih menilai, penyebutan nama seorang pejabat setingkat direktur jenderal dalam dokumen resmi dakwaan bukan persoalan ringan.

“Ini bukan sekadar rumor atau isu media sosial. Nama itu muncul dalam dokumen hukum resmi yang disusun berdasarkan hasil penyidikan. Kalau sampai sekarang belum diperiksa, maka muncul kesan ada perlakuan berbeda,” ujarnya.

Perhatian publik semakin besar setelah jaksa KPK mengungkap adanya dugaan pemberian uang kepada sejumlah pejabat Bea Cukai dengan nilai mencapai Rp61,3 miliar. Dana tersebut disebut diberikan secara bertahap dalam rentang Juli 2025 hingga Januari 2026 sebagai imbalan atas kemudahan dalam proses impor barang. Selain uang, terdapat pula dugaan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah bernilai miliaran rupiah.

Dalam berbagai pemberitaan dan fakta persidangan, juga muncul informasi mengenai kode-kode tertentu dalam distribusi uang yang diduga terkait dengan pejabat di lingkungan Bea Cukai. Hal inilah yang menurut Jalih harus ditelusuri secara mendalam oleh penyidik KPK.

“Kalau memang ada fakta soal amplop berkode dan dugaan aliran dana kepada pejabat tertentu, maka penyidik harus membongkar semuanya secara transparan. Jangan berhenti pada level bawah,” tegasnya.

Kritik terhadap KPK tidak hanya datang dari Jalih. Sejumlah pakar hukum dan pegiat antikorupsi juga mempertanyakan mengapa Djaka Budhi Utama belum terlihat diperiksa meski namanya telah muncul dalam dakwaan perkara. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang, Yenti Garnasih, menilai seseorang yang namanya tercantum dalam surat dakwaan seharusnya setidaknya dimintai keterangan sebagai saksi.

Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Ito Sumardi bahkan menilai pemeriksaan terhadap pihak yang disebut dalam proses hukum merupakan langkah wajar untuk memperjelas duduk perkara dan menjaga objektivitas penegakan hukum.

Desakan serupa juga pernah disampaikan sejumlah kelompok masyarakat sipil yang meminta KPK menunjukkan konsistensi dalam pemberantasan korupsi tanpa memandang jabatan atau posisi seseorang.

Bagi Jalih Pitoeng, perkara Blueray Cargo kini bukan lagi sekadar kasus suap impor biasa. Kasus ini telah berkembang menjadi ujian besar bagi independensi dan keberanian KPK.

Menurutnya, publik sedang mengamati apakah lembaga antirasuah tersebut mampu menelusuri seluruh pihak yang disebut dalam persidangan atau justru berhenti pada pelaku lapangan dan level menengah.

“Jangan sampai masyarakat melihat bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kalau ada nama yang muncul berkali-kali dalam dakwaan dan fakta persidangan, maka harus diperiksa. Itu prinsip dasar penegakan hukum,” katanya.

Ia menambahkan, transparansi dalam penanganan perkara menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang selama beberapa tahun terakhir terus menghadapi sorotan terkait independensi dan efektivitas penanganan kasus korupsi.

Di sisi lain, KPK menyatakan masih terus mendalami perkara suap impor yang melibatkan Blueray Cargo. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa setiap fakta yang muncul dalam persidangan akan menjadi bahan analisis bagi penyidik maupun jaksa penuntut umum. KPK juga menyebut penyidikan terhadap pihak penerima suap masih terus berjalan dan belum berhenti pada tersangka yang telah ditetapkan.

Meski demikian, hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pemeriksaan terhadap Djaka Budhi Utama.

Situasi tersebut membuat tekanan publik terhadap KPK semakin besar. Di tengah berbagai fakta yang terungkap di ruang sidang, pertanyaan yang terus bergema adalah apakah KPK berani menelusuri dugaan keterlibatan seluruh pihak yang disebut dalam perkara Blueray Cargo, atau justru membiarkan tanda tanya besar itu terus menggantung di hadapan publik.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Formasi), Jalih Pitoeng, mendesak Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama untuk secara terbuka mengakui apabila benar menerima aliran dana suap sebagaimana yang mencuat dalam persidangan perkara dugaan korupsi impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jalih menilai langkah pengakuan dan pertobatan jauh lebih terhormat dibanding membiarkan polemik terus berkembang di ruang publik tanpa kejelasan.

Menurut Jalih, munculnya nama pejabat tertinggi Bea dan Cukai dalam fakta persidangan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai isu biasa. Ia menegaskan bahwa lembaga negara yang memiliki kewenangan strategis dalam mengawasi arus barang, penerimaan negara, dan aktivitas ekspor-impor harus dijaga dari praktik korupsi yang dapat merusak kepercayaan publik.

“Jika memang tidak terlibat, maka harus dibuktikan melalui proses hukum secara terang-benderang. Tetapi apabila benar menerima sesuatu yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, maka sikap kesatria adalah mengakui kesalahan, bertobat, dan bertanggung jawab di hadapan hukum,” kata Jalih Pitoeng dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah berkembangnya sorotan publik terhadap perkara dugaan suap pengurusan impor yang menyeret sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pihak swasta. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, nama Djaka Budi Utama disebut dalam rangkaian fakta persidangan terkait pertemuan antara pejabat Bea Cukai dan sejumlah pengusaha kargo.

Jalih menilai kasus yang sedang disidangkan bukan sekadar perkara individu, melainkan cermin dari persoalan tata kelola yang selama ini kerap menjadi sorotan di sektor kepabeanan. Menurutnya, berbagai keluhan dunia usaha mengenai jalur impor, dwelling time, hingga dugaan permainan dalam pengawasan barang harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh.

Ia mengatakan bahwa masyarakat berhak mengetahui apakah dugaan praktik suap yang terungkap dalam persidangan hanya melibatkan oknum tertentu atau justru menunjukkan adanya pola yang lebih sistematis. Karena itu, Jalih meminta aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut perkara tersebut hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu.

“Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Publik ingin melihat apakah ada aktor yang memiliki posisi lebih tinggi dan menikmati keuntungan dari praktik tersebut. Prinsip equality before the law harus benar-benar diterapkan,” ujarnya.

Desakan Formasi juga didasarkan pada berkembangnya informasi dalam persidangan yang menyebut adanya dugaan penerimaan dana dalam jumlah besar oleh sejumlah pihak. Dalam salah satu fakta yang muncul di persidangan, jaksa KPK menyebut adanya dugaan penerimaan uang sebesar 213.600 dolar Singapura yang dikaitkan dengan kode tertentu dalam pembagian dana suap. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian hukum yang berlangsung di pengadilan.

Bagi Jalih, persoalan ini bukan hanya menyangkut aspek pidana, tetapi juga moralitas pejabat publik. Ia menilai pejabat negara memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding masyarakat biasa karena mengelola amanah rakyat dan keuangan negara.

“Pertobatan bukan hanya urusan agama, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada bangsa. Ketika seorang pejabat mengakui kesalahan dan bersedia mempertanggungjawabkannya, itu justru menjadi pelajaran berharga bagi publik dan generasi mendatang,” katanya.

Lebih jauh, Jalih mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara saat ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan investasi. Karena itu, setiap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat strategis harus ditangani secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Di sisi lain, KPK sendiri menyatakan akan mencermati seluruh fakta yang muncul dalam persidangan dan melakukan analisis terhadap setiap informasi yang berkembang. Sejumlah pejabat KPK menegaskan bahwa langkah hukum lanjutan akan disesuaikan dengan kebutuhan pembuktian dan perkembangan proses penyidikan yang sedang berjalan.

Jalih berharap kasus tersebut dapat menjadi momentum besar bagi reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan operasi tangkap tangan atau penindakan terhadap individu, melainkan harus disertai perbaikan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, serta penguatan integritas aparatur.

“Bangsa ini membutuhkan pejabat yang berani jujur. Jika memang ada kesalahan, akui. Jika tidak bersalah, buktikan di pengadilan. Namun yang paling penting adalah jangan mengkhianati kepercayaan rakyat,” tegas Jalih.

Kasus dugaan suap impor yang tengah bergulir kini menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian luas publik karena melibatkan pejabat strategis di sektor kepabeanan. Masyarakat menunggu apakah fakta-fakta yang muncul dalam persidangan akan berkembang menjadi temuan hukum baru atau justru membuktikan tidak adanya keterlibatan pihak-pihak yang namanya disebut dalam dakwaan maupun kesaksian di persidangan.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi mendesak pemerintah segera mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama setelah namanya disebut dalam persidangan kasus dugaan suap importasi yang menyeret perusahaan Blueray Cargo. Muslim menilai munculnya nama pejabat tertinggi Bea Cukai dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan persoalan serius yang tidak bisa dianggap sekadar isu administratif internal.

Menurut Muslim Arbi, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, apalagi jika dugaan tersebut berkaitan dengan praktik suap dalam pengurusan barang impor yang merugikan negara dan merusak kredibilitas institusi kepabeanan.

“Kalau benar dalam persidangan terungkap ada penerimaan uang hingga puluhan miliar rupiah dan nama Dirjen disebut berkali-kali dalam dakwaan jaksa KPK, maka Presiden dan Menteri Keuangan harus segera mengambil langkah tegas. Copot sementara dan proses hukum harus berjalan transparan,” ujar Muslim Arbi dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Ia menegaskan, pencopotan pejabat yang sedang terseret perkara korupsi merupakan bagian penting untuk menjaga integritas lembaga negara. Terlebih, Bea Cukai merupakan institusi strategis yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara, arus perdagangan internasional, serta pengawasan keluar masuk barang.

Kasus yang kini menjadi sorotan publik tersebut bermula dari sidang dugaan suap importasi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam surat dakwaan jaksa KPK, tiga terdakwa dari Blueray Cargo didakwa memberikan suap kepada sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar proses importasi barang dipermudah dan pengawasan kepabeanan dilonggarkan.

Jaksa KPK mendakwa pimpinan Blueray Cargo, John Field, bersama sejumlah pihak lain memberikan suap senilai sekitar Rp61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura serta fasilitas mewah senilai Rp1,8 miliar kepada pejabat Bea Cukai.

Dalam dakwaan tersebut, nama Djaka Budi Utama disebut hadir dalam pertemuan bersama sejumlah pejabat Bea Cukai dan pengusaha kargo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Juli 2025. Pertemuan itu diduga menjadi bagian dari rangkaian komunikasi antara pihak swasta dan pejabat Bea Cukai terkait pengurusan impor barang.

Jaksa mengungkap bahwa setelah pertemuan tersebut terjadi komunikasi lanjutan yang berujung pada praktik suap untuk mempermudah pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo. Modus yang diungkap di persidangan meliputi pengondisian jalur pemeriksaan, pengurangan hambatan dwelling time, hingga pengawasan yang lebih longgar terhadap barang impor tertentu.

Muslim Arbi menilai fakta persidangan itu cukup menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk memperdalam dugaan keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk pejabat level tertinggi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Jangan sampai publik melihat ada perlindungan terhadap elite tertentu. Kalau bawahan diproses, maka atasan yang namanya muncul dalam dakwaan juga harus diperiksa secara serius,” katanya.

Ia juga menyinggung pentingnya asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Menurutnya, KPK harus menunjukkan independensi dan keberanian dalam membongkar dugaan mafia impor yang selama ini dianggap merugikan negara triliunan rupiah.

Secara hukum, nama seseorang yang muncul dalam surat dakwaan memang belum otomatis membuktikan keterlibatan pidana. Namun, dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, fakta persidangan dan keterangan jaksa dapat menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mendalami kemungkinan adanya aliran dana, komunikasi, maupun peran pihak lain dalam perkara.

Dalam hukum acara pidana, jaksa dapat mengembangkan perkara apabila ditemukan fakta baru selama persidangan berlangsung. Keterangan saksi, dokumen transaksi, catatan komunikasi, maupun aliran dana dapat dijadikan alat bukti tambahan untuk memperluas penyidikan.

Kasus Blueray Cargo sendiri kini menjadi perhatian karena menggambarkan dugaan praktik korupsi sistematis dalam tata kelola kepabeanan. Jaksa menyebut praktik suap dilakukan secara bertahap sejak pertengahan 2025 hingga awal 2026.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pihak Bea Cukai menegaskan tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai substansi perkara karena kasus tersebut telah masuk tahap persidangan.

Nama Djaka Budi Utama sendiri sebelumnya dikenal sebagai purnawirawan TNI yang mulai menjabat Dirjen Bea dan Cukai pada Mei 2025. Ia memiliki latar belakang militer dan pernah menduduki sejumlah posisi strategis sebelum masuk ke lingkungan Kementerian Keuangan.

Muslim Arbi menilai pemerintah tidak boleh menunggu tekanan publik semakin besar sebelum mengambil langkah. Ia meminta Presiden dan Menteri Keuangan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap negara. Kalau institusi strategis seperti Bea Cukai terus diterpa dugaan mafia impor dan suap, maka wibawa pemerintah ikut dipertaruhkan,” ujarnya.

Ia juga mendesak KPK membuka seluruh fakta persidangan secara terang kepada publik agar tidak muncul spekulasi maupun dugaan adanya upaya penghentian perkara di tengah jalan.

“Publik ingin melihat apakah pemberantasan korupsi benar-benar menyentuh aktor utama atau hanya berhenti di level bawah,” tegas Muslim Arbi.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengganti pimpinan Bea Cukai yang bermasalah merupakan sinyal kuat adanya evaluasi serius terhadap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Muslim Arbi, pesan yang disampaikan Prabowo bukan sekadar teguran umum, melainkan peringatan politik yang memiliki arah jelas kepada pejabat strategis di lingkungan Bea Cukai. Ia menilai Presiden mulai menunjukkan ketidaksabaran terhadap berbagai polemik yang terus menyeret institusi tersebut ke ruang publik.

“Pernyataan Prabowo itu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa posisi Dirjen Bea Cukai saat ini mulai digoyang. Presiden tentu sudah mendapatkan banyak laporan dan informasi di lapangan,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).

Muslim menyoroti nama Djaka Budi Utama yang belakangan menjadi perhatian publik menyusul berbagai isu yang berkembang terkait dugaan praktik penyimpangan di tubuh Bea Cukai. Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah dugaan keterkaitan dalam kasus yang dikenal publik sebagai “blueray cargo”.

Ia mengatakan, jika benar Presiden sampai meminta Menkeu mengganti pimpinan Bea Cukai yang bermasalah, maka hal itu menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi sudah masuk kategori serius dan dianggap mengganggu kredibilitas pemerintah.

“Prabowo tampaknya ingin menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap aparat yang diduga bermain-main dengan praktik suap maupun mafia impor. Ini penting karena Bea Cukai merupakan pintu strategis keluar masuk barang dan berkaitan langsung dengan penerimaan negara,” ujarnya.

Menurut Muslim, selama ini publik menaruh sorotan besar terhadap kinerja Bea Cukai karena banyaknya keluhan dunia usaha mengenai dugaan praktik permainan di pelabuhan, pungutan tidak resmi, hingga persoalan barang impor yang diduga lolos tanpa prosedur yang semestinya.

Ia menilai Presiden Prabowo sedang membangun citra pemerintahan yang tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di sektor strategis. Karena itu, jika ditemukan pejabat yang dianggap menjadi beban politik pemerintahan, maka pergantian jabatan dinilai sangat mungkin dilakukan.

“Prabowo paham bahwa sektor kepabeanan sangat sensitif. Jika masyarakat melihat ada dugaan permainan di Bea Cukai dan pemerintah diam saja, maka kepercayaan publik bisa turun,” katanya.

Muslim juga menilai langkah Prabowo memberikan peringatan terbuka kepada jajaran Bea Cukai merupakan bagian dari konsolidasi kekuasaan sekaligus pesan keras kepada birokrasi agar tidak bermain-main dengan praktik rente.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo memang menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan pemberantasan mafia ekonomi. Ia bahkan meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak pihak-pihak yang merugikan negara melalui praktik korupsi maupun penyelundupan.

Menurut Muslim Arbi, langkah evaluasi di lingkungan Bea Cukai akan mendapat dukungan publik apabila dilakukan secara transparan dan berbasis penegakan hukum.

“Kalau memang ada dugaan keterlibatan pejabat dalam praktik suap atau permainan impor, harus dibuka secara terang. Jangan hanya berhenti di isu atau rumor. Pemerintah harus menunjukkan keberanian,” tegasnya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan dan KPK,menelusuri berbagai dugaan penyimpangan yang berkembang di sektor kepabeanan agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait tudingan maupun analisis politik yang disampaikan Muslim Arbi. Pemerintah juga belum mengumumkan adanya rencana pergantian pejabat di lingkungan Bea Cukai.

MoneyTalk, Jakarta – Pidato Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Keuangan segera mengganti pimpinan Bea Cukai yang tidak becus dinilai bukan sekadar teguran administratif biasa. Di mata pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, pernyataan keras tersebut merupakan sinyal politik bahwa Presiden mulai membuka perang terhadap kelompok-kelompok birokrasi yang selama ini dianggap menjadi “negara dalam negara”.

Dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo secara terbuka meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak ragu mencopot pimpinan Bea Cukai yang dinilai gagal bekerja.

“Menteri keuangan kalau pimpinan bea cukai tidak mampu segera diganti,” tegas Prabowo.

Pernyataan itu langsung menjadi sorotan luas karena jarang seorang presiden menyampaikan kritik sangat terbuka terhadap institusi strategis yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Amir Hamzah menilai ucapan tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan Presiden terhadap berbagai persoalan di lapangan, mulai dari lambannya pelayanan, kebocoran penerimaan negara, mafia impor, hingga dugaan permainan elite ekonomi yang selama bertahun-tahun sulit disentuh.

“Ini bukan sekadar kemarahan spontan. Dalam perspektif intelijen, pernyataan Presiden adalah kode bahwa ada persoalan serius yang sudah masuk kategori ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional,” ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).

Menurut Amir, Bea Cukai memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi gerbang keluar masuk barang, arus perdagangan internasional, hingga pengawasan terhadap komoditas ilegal dan penyelundupan.

Karena itu, ketika Presiden berbicara keras soal reformasi Bea Cukai, maka sesungguhnya yang sedang disentuh adalah jantung kekuatan ekonomi nasional.

Amir Hamzah melihat ada pertarungan besar antara agenda nasionalisme ekonomi yang ingin dibangun Prabowo dengan kepentingan kelompok-kelompok ekonomi lama yang selama ini menikmati celah di sektor impor dan kepabeanan.

Menurutnya, selama bertahun-tahun Indonesia menghadapi persoalan klasik berupa kebocoran penerimaan negara akibat praktik permainan dokumen impor, under invoicing, manipulasi HS code, hingga penyelundupan komoditas tertentu.

“Presiden paham bahwa kebocoran negara itu bukan hanya karena korupsi biasa, tetapi ada jaringan ekonomi dan birokrasi yang bekerja sistematis. Karena itu beliau memakai bahasa sangat keras,” katanya.

Amir menyebut langkah Prabowo bisa dibaca sebagai upaya membangun kendali negara yang lebih kuat terhadap jalur perdagangan strategis. Hal ini penting di tengah situasi ekonomi global yang semakin tidak stabil akibat perang dagang, konflik geopolitik, dan tekanan rantai pasok internasional.

Dalam analisis geopolitik, Amir Hamzah menilai penguatan Bea Cukai berkaitan langsung dengan posisi Indonesia di tengah pertarungan ekonomi global.

Ia menjelaskan bahwa perang ekonomi modern tidak lagi hanya menggunakan senjata militer, tetapi juga melalui penguasaan jalur logistik, perdagangan, pelabuhan, hingga sistem kepabeanan.

“Kalau gerbang ekonomi sebuah negara lemah, maka negara itu mudah dipermainkan kepentingan asing,” ujarnya.

Menurut Amir, Indonesia saat ini sedang berada dalam pusaran persaingan kekuatan besar dunia, terutama antara Amerika Serikat dan China yang sama-sama berkepentingan terhadap jalur perdagangan Asia Tenggara.

Dalam situasi tersebut, institusi seperti Bea Cukai menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pengawasan barang strategis, industri nasional, hingga keamanan ekonomi negara.

Ia menilai pernyataan Prabowo juga bisa dimaknai sebagai pesan bahwa pemerintah tidak ingin ada lagi ruang kompromi terhadap mafia impor maupun kelompok yang mempermainkan regulasi perdagangan.

“Presiden ingin menunjukkan bahwa negara harus hadir penuh dalam menjaga kedaulatan ekonomi,” tegasnya.

Pernyataan Prabowo yang menyinggung era Orde Baru juga dinilai memiliki makna simbolik yang kuat.

Dalam pidatonya, Prabowo mengingat bagaimana pada masa lalu pengelolaan Bea Cukai sempat dialihkan kepada pihak swasta karena dianggap terlalu bermasalah.

“Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintahan kita. Bea Cukai harus kita perbaiki, saya masih ingat di zaman orde baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup Bea Cukai, kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik,” kata Prabowo.

Amir Hamzah menilai nostalgia politik itu sengaja dimunculkan untuk memberi tekanan psikologis kepada birokrasi agar segera melakukan pembenahan.

“Itu warning keras. Presiden sedang mengingatkan bahwa negara bisa mengambil langkah ekstrem kalau reformasi tidak berjalan,” katanya.

Amir memperkirakan pernyataan Presiden akan memunculkan efek besar di internal birokrasi Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurutnya, ada kemungkinan terjadi konsolidasi besar, rotasi pejabat, hingga operasi pembersihan internal apabila Presiden benar-benar serius menjalankan agenda reformasi tersebut.

Namun di sisi lain, langkah itu juga berpotensi memunculkan resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini menikmati status quo.

“Dalam dunia intelijen, setiap reformasi besar pasti melahirkan perlawanan tersembunyi. Karena yang disentuh bukan sekadar jabatan, tetapi jaringan kepentingan ekonomi yang nilainya sangat besar,” ujarnya.

Amir menilai tantangan terbesar Prabowo bukan hanya mengganti pejabat, tetapi memastikan sistem pengawasan benar-benar transparan dan mampu menutup celah permainan mafia impor.

Di tengah tekanan ekonomi global dan tuntutan publik terhadap pemerintahan yang cepat bekerja, Amir melihat Prabowo sedang membangun citra sebagai pemimpin yang tegas terhadap birokrasi.

Pidato yang menyebut pemerintah tidak boleh menjadi “pemerintah yang santai” dianggap sebagai pesan politik bahwa era kerja lambat tidak lagi bisa ditoleransi.

“Prabowo ingin publik melihat bahwa dia serius melakukan pembenahan. Ini bagian dari konsolidasi kekuasaan sekaligus upaya membangun legitimasi politik,” katanya.

Amir menambahkan, apabila reformasi Bea Cukai benar-benar dijalankan secara konsisten, maka dampaknya bisa sangat besar terhadap peningkatan penerimaan negara, penguatan industri nasional, hingga pengurangan praktik ekonomi ilegal.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena hingga kini belum memeriksa Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama dalam dugaan kasus suap terkait perusahaan kargo Blueray Cargo.

Menurut Uchok, langkah KPK yang belum menyentuh pemeriksaan terhadap Djaka Budi Utama menimbulkan pertanyaan besar di tengah fakta persidangan yang telah mengungkap adanya pertemuan penting antara pejabat Bea Cukai dan pihak pengusaha.

“KPK jangan terlihat penakut. Kalau memang nama Dirjen Bea Cukai muncul dalam fakta persidangan, ya harus diperiksa untuk membuat terang perkara,” kata Uchok dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Uchok menilai publik membutuhkan keseriusan KPK untuk membongkar dugaan praktik suap dan permainan impor yang selama ini dinilai merugikan negara. Ia mengatakan, jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada level pelaksana sementara pejabat tinggi yang disebut dalam persidangan justru tidak disentuh.

Kasus ini mencuat setelah jaksa KPK dalam persidangan mengungkap adanya pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Juli 2025. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama bersama sejumlah pejabat Bea Cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar, dengan pihak pengusaha kargo Blueray Cargo, John Field.

Dalam persidangan disebutkan bahwa pertemuan itu diduga berkaitan dengan upaya memuluskan proses importasi barang milik perusahaan tertentu, termasuk menghindari jalur merah pemeriksaan dan mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan.

Uchok menegaskan, fakta persidangan tersebut seharusnya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap seluruh pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Kalau memang ada dugaan pertemuan untuk mengatur jalur impor supaya tidak masuk pemeriksaan ketat, ini sangat serius. Potensi kerugian negara besar dan bisa merusak sistem pengawasan kepabeanan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran strategis dalam pengawasan arus barang impor dan penerimaan negara. Karena itu, dugaan permainan dalam proses importasi harus diusut tuntas tanpa pandang bulu.

Selain itu, Uchok meminta KPK tidak ragu memanggil pejabat aktif meskipun memiliki jabatan tinggi. Menurutnya, keberanian lembaga antirasuah diuji ketika harus menyentuh elite birokrasi yang memiliki kekuasaan besar.

“Jangan sampai publik melihat ada tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Semua yang disebut dalam fakta persidangan harus diperiksa,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait desakan pemeriksaan terhadap Djaka Budi Utama dalam perkara dugaan suap Blueray Cargo tersebut.