Djaka Budhi Utama Archives -

Syahganda Bongkar Cerita Purbaya: Pernah Minta Ganti Dua Dirjen, Prabowo Justru Bilang ‘Jangan Dulu’ Purbaya Yudhi Sadewa

Syahganda Bongkar Cerita Purbaya: Pernah Minta Ganti Dua Dirjen, Prabowo Justru Bilang ‘Jangan Dulu’

Hedi Batubara 18 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan masih menyisakan tanda tanya. Salah satu isu yang mengemuka adalah ketegangan terkait rencana perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan mengungkapkan cerita mengenai komunikasi Purbaya dengan Presiden Prabowo Subianto terkait posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.

Syahganda mengatakan, cerita tersebut disampaikan Purbaya kepadanya ketika mereka makan bersama di kawasan Senayan.

Menurut Syahganda, saat itu Purbaya mengaku pernah menanyakan langsung kepada Presiden Prabowo mengenai posisi Djaka Budhi Utama.

“Gua tanya Presiden kan soal orang ini. Dirjen Bea Cukai Pak Djaka Budi Utama ini, Pak Djaka ini gimana? Oh, jangan dulu. Kata Presiden, kita kasih dia kesempatan dulu,” ujar Syahganda, mengutip pembicaraannya dengan Purbaya di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Jumat (18/9/2026).

Pernyataan tersebut menjadi menarik karena Purbaya sebelumnya memang diketahui melakukan sejumlah penataan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan sebelum akhirnya digantikan Suahasil Nazara pada 14 September 2026.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri mengonfirmasi bahwa terdapat penataan personel yang dilakukan pada masa Purbaya. Djaka Budhi Utama mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dan tindak lanjut dari kantor pusat Kementerian Keuangan terkait personel yang dipindahkan.

Syahganda kemudian mengungkapkan bahwa keinginan melakukan perubahan di tubuh Kementerian Keuangan bukan sesuatu yang baru bagi Purbaya.

“Pak Purbaya itu dari dulu juga memang saya tahu pengin mengganti dua Dirjen itu, termasuk Sekjen yang lama kemudian Dirjen Anggaran,” kata Syahganda.

Namun, ia mempertanyakan siapa pihak yang mendorong Purbaya apabila benar terdapat rencana mengganti dua direktur jenderal tersebut.

“Kalau betul isunya Pak Purbaya minta Dirjen dua Dirjen diganti, siapa yang mendorong Purbaya ini?” ujarnya.

Syahganda menilai posisi Dirjen Bea dan Cukai memiliki karakter khusus karena penggantian pejabat pada level tersebut bukan sepenuhnya berada di tangan menteri.

“Pak Djaka ini yang bisa ngeganti dia cuma Presiden, bukan Purbaya,” katanya.

Ia juga menilai dinamika tersebut harus dilihat dari struktur kewenangan pemerintahan. Menurut dia, apabila pergantian pejabat berlangsung hingga level eselon II, terdapat mekanisme dan kewenangan tertentu yang perlu diperhatikan.

“Kalau misalkan Dirjen ngeluh, level eselon 2 ke bawah diganti oleh menterinya itu enggak normal,” ujar Syahganda.

Isu tersebut semakin mengemuka setelah Purbaya diberhentikan sebagai Menteri Keuangan dan digantikan Suahasil Nazara. Reuters melaporkan bahwa pergantian tersebut antara lain dikaitkan dengan perselisihan internal mengenai perombakan besar-besaran pejabat di Kementerian Keuangan. Namun, laporan itu bersumber dari sejumlah sumber pemerintah yang dikutip Reuters, sementara pemerintah tidak secara resmi menyatakan bahwa konflik dengan Dirjen menjadi alasan tunggal pergantian Purbaya.

Djaka Budhi Utama sendiri membantah keras adanya konflik dengan Purbaya. Ia menyebut kabar tersebut tidak benar ketika ditanya wartawan pada 15 September 2026.

“Kata siapa? Lu ngarang-ngarang aja,” kata Djaka. Ia juga menegaskan bahwa kabar mengenai konflik tersebut adalah bohong.

Purbaya pun sebelumnya menyatakan bahwa pergantian dirinya merupakan hak prerogatif Presiden. Ia juga membantah adanya gesekan dengan pejabat di bawahnya.

Dalam pandangan Syahganda, keputusan Prabowo untuk tidak langsung mengganti Djaka tidak otomatis menunjukkan bahwa Presiden memberikan penilaian negatif terhadap Purbaya.

“Prabowo bukan enggak sayang sama Pak Purbaya karena dia tadi target aku nih bagaimana,” kata Syahganda.

Ia mengatakan perubahan di tengah situasi pemerintahan dapat menimbulkan kegoncangan apabila tidak dikelola dengan hati-hati.

“Kalau ada kegoncangan, dengan enam variabel yang saya sebut tadi, bisa targetnya hilang,” ujarnya.

Syahganda juga menilai perjalanan karier Purbaya ke depan masih sulit dipastikan. Ia menanggapi spekulasi yang menyebut Purbaya berpotensi menjadi kandidat kuat untuk posisi strategis lain, termasuk Gubernur Bank Indonesia.

“Bisa aja dipanggil kembali. Tempat mana yang merasa cocok, Bank Indonesia jadi gubernur bank sentral kan Purbaya ini akan mencelat menjadi rising star baru?” kata Syahganda.

Namun, ia mengaku tidak yakin Purbaya akan otomatis menjadi “rising star” politik.

“Enggak yakin saya, enggak yakin,” tegasnya.

Menurut Syahganda, karakter Purbaya berbeda dengan figur politik yang membangun popularitas melalui pencitraan dan aktivitas politik elektoral.

“Pak Purbaya ini memang orangnya bekerja dalam institusi. Dia bukan tipe Dedi Mulyadi yang memang orang politik menggunakan pencitraan untuk merangkak terus supaya menjadi salah satu kandidat,” ujar Syahganda.

Di sisi lain, fakta bahwa Djaka masih menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai menunjukkan bahwa isu pergantian tersebut belum menjadi keputusan publik. Profil resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat Djaka Budhi Utama tetap menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai.

Dengan demikian, cerita mengenai rencana Purbaya mengganti sejumlah pejabat Kementerian Keuangan masih berada pada wilayah informasi dan analisis yang perlu dibedakan dari keputusan resmi pemerintah. Yang sudah terkonfirmasi adalah pergantian Purbaya sebagai Menteri Keuangan, sementara Djaka tetap menjalankan tugasnya sebagai Dirjen Bea dan Cukai di bawah Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara.

Dirjen Bea Cukai Terima Rp21 Miliar, Tak Diperiksa dan Dihadirkan di Sidang, FORMASI: Hukum Tajam ke Bawah! Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng

Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng

Dirjen Bea Cukai Terima Rp21 Miliar, Tak Diperiksa dan Dihadirkan di Sidang, FORMASI: Hukum Tajam ke Bawah!

Hedi Batubara 2 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat AntiKorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, menyoroti penanganan perkara dugaan suap pengurusan impor PT Blueray Cargo yang menyeret nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama.

Jalih mempertanyakan tindak lanjut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap fakta-fakta yang muncul dalam persidangan perkara tersebut. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh menimbulkan kesan adanya perbedaan perlakuan berdasarkan jabatan atau posisi seseorang.

“Hukum jangan sampai tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Ketika dalam persidangan muncul fakta dan nama seorang pejabat tinggi disebut terkait aliran uang, maka aparat penegak hukum wajib memberikan penjelasan yang terang kepada publik mengenai tindak lanjutnya,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).

Sorotan FORMASI muncul setelah nama Djaka Budhi Utama beberapa kali muncul dalam proses persidangan perkara suap pengurusan impor PT Blueray Cargo di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam pemberitaan persidangan, jaksa KPK sebelumnya mengungkap dugaan adanya aliran dana kepada pejabat dengan kode “BC1” yang dikaitkan dengan posisi Dirjen Bea dan Cukai. Jaksa juga mengungkap dugaan aliran dana hingga sekitar Rp21 miliar dalam rangkaian pemberian yang dikaitkan dengan pengurusan kepabeanan.

Bahkan, dalam putusan perkara terhadap pihak-pihak dari Blueray Cargo pada 10 Juli 2026, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan berdasarkan fakta persidangan bahwa Djaka Budhi Utama menerima bagian suap senilai Rp21 miliar dari pemilik Blueray Cargo, John Field. ANTARA melaporkan, penerimaan tersebut disebut terjadi dalam tujuh kali pemberian selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026.

Meski demikian, penting dicatat bahwa penyebutan nama dalam dakwaan, persidangan, maupun pertimbangan putusan perkara terdakwa lain tidak serta-merta berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terbukti bersalah dalam proses pidana terhadap dirinya sendiri.

Jalih mengatakan, justru di titik inilah KPK perlu menjelaskan kepada publik langkah hukum yang telah dan akan dilakukan untuk menindaklanjuti fakta-fakta yang berkembang di persidangan.

“Publik berhak bertanya. Kalau fakta persidangan sudah berkembang dan nama pejabat tinggi disebut, apakah sudah dilakukan pemeriksaan? Kalau belum, apa pertimbangannya? Jangan sampai masyarakat melihat bahwa hukum hanya berani mengejar orang-orang tertentu, sementara ketika menyentuh pejabat tinggi prosesnya berjalan lambat,” tegas Jalih.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan menganalisis fakta-fakta yang muncul dalam persidangan terkait dugaan aliran dana Rp21 miliar yang dikaitkan dengan Djaka Budhi Utama. Juru Bicara KPK saat itu menyebut fakta persidangan dapat menjadi bahan analisis dan pengembangan perkara.

Pada awal Juni 2026, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu juga menyatakan pihaknya menunggu laporan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai keterangan yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Namun, Jalih menilai publik membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan tindak lanjut tersebut, terlebih setelah putusan pengadilan memuat pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

FORMASI, kata Jalih, tidak bermaksud menghakimi siapa pun. Namun, organisasi tersebut mendesak KPK untuk menjalankan prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum.

“FORMASI tidak menghakimi Djaka Budhi Utama. Kami justru meminta proses hukum yang transparan dan objektif. Jika memang tidak ditemukan bukti yang cukup, sampaikan kepada publik. Tetapi jika terdapat bukti dan fakta yang perlu didalami, maka jangan ada keraguan untuk memeriksa siapa pun,” ujar Jalih.

Selain tindak lanjut penyidikan, Jalih juga mempertanyakan mengapa pihak yang namanya disebut dalam rangkaian fakta persidangan belum dihadirkan untuk memberikan klarifikasi langsung dalam persidangan perkara tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui suatu peristiwa merupakan bagian penting untuk membuat konstruksi perkara menjadi terang.

“Kalau memang ada fakta yang harus diklarifikasi, kenapa tidak diminta keterangannya? Jangan sampai publik melihat ada standar berbeda dalam penegakan hukum. Ini yang harus dijawab oleh KPK secara terbuka,” katanya.

Dalam perkara Blueray Cargo, tiga pihak dari perusahaan tersebut sebelumnya didakwa memberikan suap kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai agar proses pengeluaran barang impor dapat berjalan lebih mudah atau lebih cepat. Nilai suap yang diungkap dalam perkara tersebut mencapai puluhan miliar rupiah, ditambah dugaan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah.

Persidangan juga mengungkap adanya pertemuan antara Djaka Budhi Utama dengan sejumlah pihak, termasuk pemilik Blueray Cargo, John Field, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Juli 2025. Mantan pejabat Bea dan Cukai Rizal dalam persidangan memberikan penjelasan mengenai latar belakang pertemuan tersebut.

Djaka sendiri sebelumnya memilih tidak memberikan komentar panjang mengenai namanya yang muncul dalam perkara tersebut dan meminta publik mengikuti perkembangan persidangan. Sementara Ditjen Bea dan Cukai menyatakan menghormati proses hukum dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Jalih menegaskan bahwa kasus ini menjadi ujian bagi KPK untuk menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal pangkat, jabatan maupun kedudukan.

Menurutnya, apabila masyarakat kecil dapat dengan cepat diproses ketika terdapat dugaan dan bukti awal suatu tindak pidana, maka standar yang sama harus diterapkan terhadap pejabat negara.

“Jangan sampai muncul persepsi hukum dua kelas. Yang kecil cepat diperiksa, cepat dipanggil, bahkan langsung menjadi tersangka. Tetapi ketika nama pejabat tinggi muncul dalam fakta persidangan, publik justru menunggu tanpa kepastian,” ujar Jalih.

Ia mendesak KPK memberikan penjelasan terbuka mengenai status penanganan informasi dan fakta persidangan yang berkaitan dengan nama Djaka Budhi Utama.

“Ini bukan soal menyerang pribadi siapa pun. Ini soal konsistensi penegakan hukum. FORMASI meminta KPK membuktikan bahwa hukum benar-benar berlaku sama bagi semua. Jangan sampai kasus Blueray Cargo justru memperkuat anggapan masyarakat bahwa hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” pungkas Jalih.

Kasus Suap Blueray Cargo, CBA: Diduga Ada Persaingan TNI vs Polisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama

Kasus Suap Blueray Cargo, CBA: Diduga Ada Persaingan TNI vs Polisi

Hedi Batubara 26 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kasus dugaan suap pengurusan impor yang melibatkan Blueray Cargo tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga mengandung unsur persaingan politik.

Uchok menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak akan menjerat pihak-pihak yang diduga sebagai penerima suap dari kalangan aparat penegak hukum.

Menurut Uchok, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Hartanto yang merupakan pegawai Blueray telah mengakui menyerahkan sejumlah uang kepada oknum aparat penegak hukum di tingkat kecamatan dan kota madya atas perintah John Field selaku bos Blueray.

“Kasus John Field atau suap Blueray Cargo bukan kasus korupsi semata, tetapi ada unsur politiknya. Ada persaingan politik untuk rebutan jabatan strategis sipil antara tentara dan polisi,” kata Uchok, Jumat (26/6/2026).

Ia mengatakan, indikasi persaingan politik tersebut terlihat dari penanganan perkara yang hingga kini, menurutnya, belum menyentuh oknum-oknum dari kepolisian, BPK, BPOM, maupun Kementerian Perdagangan yang disebut dalam dugaan suap pengurusan impor.

“Tanda-tanda persaingan politik antara tentara dengan polisi bisa dilihat dari cara KPK yang sampai saat ini tidak menyentuh oknum-oknum dari polisi, BPK, BPOM, dan Kementerian Perdagangan dalam suap pengurusan impor tersebut,” ujarnya.

Uchok juga menilai KPK yang dipimpin oleh seorang jenderal polisi sengaja memfokuskan penanganan perkara kepada institusi Bea dan Cukai, khususnya Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama.

“Sepertinya KPK yang dipimpin oleh jenderal polisi ini sengaja fokus kepada institusi Bea dan Cukai, khususnya pada Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama yang disebut menerima uang suap sebesar 213.600 dolar Singapura agar anak buah Presiden Prabowo ini kariernya mati total,” ungkap Uchok.

Lebih lanjut, Uchok menilai kasus Blueray Cargo memperlihatkan adanya kecemburuan dari institusi kepolisian terhadap semakin banyaknya personel militer yang mengisi jabatan sipil di berbagai lembaga negara.

“Dari kasus suap Blueray Cargo ini sudah kelihatan bahwa polisi menyimpan kecemburuan kepada tentara. Saat ini lembaga-lembaga negara mulai banyak diisi oleh kaum tentara,” katanya.

Menurut Uchok, kondisi tersebut juga menjadi peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepolisian tetap memperoleh perhatian dalam penempatan jabatan strategis sebagaimana pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Ini peringatan kepada Presiden Prabowo agar polisi juga harus diperhatikan oleh pemerintah seperti zaman Presiden Jokowi yang banyak mengisi jabatan sipil,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat sipil cukup mengamati dinamika yang terjadi.

“Dan masyarakat sipil dalam konflik tentara melawan polisi cukup nonton saja. Karena saat ini Presiden Prabowo lebih percaya kepada tentara daripada polisi,” tutup Uchok.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari KPK maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut. Seluruh pernyataan di atas merupakan pendapat dan analisis dari Uchok Sky Khadafi, serta belum merupakan fakta yang telah diputuskan melalui proses hukum.

CBA Soroti Dugaan Kejanggalan Kasus Suap Bea Cukai, Minta KPK Telusuri Aliran Dana Sejak 2018 ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

CBA Soroti Dugaan Kejanggalan Kasus Suap Bea Cukai, Minta KPK Telusuri Aliran Dana Sejak 2018

Hedi Batubara 22 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai penanganan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan oknum di lingkungan Bea Cukai dan perusahaan kargo Blue Ray Group menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara tuntas oleh penyidik.

Menurut Uchok Sky, ruang lingkup penyidikan yang saat ini berfokus pada rentang waktu 2024 hingga 2026 dinilai janggal karena berpotensi mengabaikan dugaan praktik yang terjadi pada periode sebelumnya.

“Dalam berkas perkara yang ada, perkara ini hanya dibatasi dari tahun 2024 sampai 2026. Pertanyaannya, apakah dugaan suap dan gratifikasi sebelum tahun 2024 tidak akan ditangani atau justru sengaja ditinggalkan oleh penyidik? Ini yang perlu dijelaskan kepada publik,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Ia berpendapat bahwa penelusuran perkara seharusnya dilakukan lebih jauh ke belakang, khususnya sejak 2018 ketika Dedy Kurniawan Sukolo mulai bekerja di Blue Ray Group Jakarta sebagai Ketua Tim Lapangan.

Menurutnya, jika dugaan praktik suap dan gratifikasi memang telah berlangsung secara sistematis, maka penyidik perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa sejak awal untuk mendapatkan gambaran yang utuh.

Uchok Sky juga menyoroti isi Berkas Perkara Nomor BP/31/DIK.02.00/23/03/2026 yang disebut hanya mengungkap dugaan aliran suap dari Blue Ray Group kepada oknum Bea Cukai pada periode Juni 2025 hingga Januari 2026.

“Kalau hanya periode itu yang diungkap, publik tentu bertanya apakah praktik yang terjadi sebelumnya memang tidak ada atau belum berhasil diungkap,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya memusatkan perhatian pada satu perusahaan semata. Menurutnya, dugaan praktik suap dalam proses impor berpotensi melibatkan lebih banyak pelaku usaha yang bergerak di sektor yang sama.

Uchok Sky mengungkapkan bahwa berdasarkan sejumlah fakta yang muncul dalam proses penyidikan, terdapat indikasi keterlibatan pihak lain yang perlu didalami oleh penyidik.

Salah satu peristiwa yang disorot adalah pertemuan pada 22 Juli 2025 di Hotel Borobudur Jakarta yang disebut mempertemukan sejumlah pengusaha importir dengan pejabat Bea Cukai. Dalam pertemuan tersebut, John Field disebut diperkenalkan kepada Dirjen Bea dan Cukai yang baru, Djaka Budhi Utama, oleh Orlando Hamonangan Sianipar.

Menurut informasi yang disampaikan Uchok Sky, pertemuan tersebut berlangsung hingga larut malam dan John Field mendapat giliran terakhir dalam antrean para pengusaha importir yang hadir.

Selain itu, ia juga menyinggung nama Sisprian Subiakto yang disebut pernah meminta sejumlah uang kepada Aditya Rachman Rony Putra yang berasal dari para pengusaha importir. Dugaan tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian penyidik untuk ditelusuri lebih lanjut.

“Atas dasar itu, KPK perlu memperluas penyelidikan dan memanggil perusahaan-perusahaan importir lainnya yang diduga memiliki keterkaitan dengan praktik suap dan gratifikasi di sektor kepabeanan,” ujar Uchok Sky.

Ia memperkirakan terdapat sekitar 20 hingga 24 perusahaan impor maupun kargo yang layak diperiksa guna memastikan apakah terdapat pola yang sama dalam pengurusan aktivitas impor barang di Indonesia.

Uchok Sky menegaskan bahwa pengungkapan perkara secara menyeluruh penting dilakukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi serta memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.

“KPK harus membuka seluruh jaringan yang terlibat. Jangan sampai penanganan perkara hanya berhenti pada satu perusahaan saja, sementara dugaan keterlibatan pihak lain belum disentuh,” pungkasnya.

Belum Periksa Dirjen Bea Cukai, Jalih Pitoeng: KPK “Impoten” dalam Kasus Suap Blueray Cargo Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama

Belum Periksa Dirjen Bea Cukai, Jalih Pitoeng: KPK “Impoten” dalam Kasus Suap Blueray Cargo

Hedi Batubara 1 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Gelombang kritik terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menguat. Kali ini datang dari Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Formasi), Jalih Pitoeng, yang menilai KPK terlihat “impoten” karena hingga kini belum juga memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, dalam pusaran kasus dugaan suap impor yang menyeret perusahaan ekspedisi PT Blueray Cargo.

Menurut Jalih, publik berhak mempertanyakan keseriusan KPK dalam membongkar dugaan praktik suap yang diduga melibatkan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Apalagi, nama Djaka Budhi Utama beberapa kali muncul dalam fakta persidangan dan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK.

“Kalau nama seorang pejabat tinggi negara sudah disebut dalam surat dakwaan dan fakta persidangan, tetapi sampai sekarang belum juga diperiksa, maka publik wajar mempertanyakan keberanian KPK. Jangan sampai KPK terlihat impoten menghadapi kekuatan besar di balik kasus ini,” kata Jalih kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah persidangan kasus dugaan suap pengurusan impor yang melibatkan bos Blueray Cargo, John Field, mengungkap sejumlah fakta yang menyita perhatian publik. Dalam dakwaan jaksa KPK, disebut adanya pertemuan antara sejumlah pejabat Bea dan Cukai dengan pihak Blueray Cargo di Hotel Borobudur, Jakarta, pada pertengahan 2025. Nama Djaka Budhi Utama disebut turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap pengurusan impor barang. Dalam perkembangan penyidikan, KPK menetapkan sejumlah tersangka dari unsur pengusaha dan pejabat Bea Cukai. Jaksa kemudian mengungkap adanya rangkaian pertemuan antara pihak Blueray Cargo dengan sejumlah pejabat Bea Cukai yang diduga berkaitan dengan pengondisian jalur impor dan percepatan pengeluaran barang dari pelabuhan.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, nama Djaka Budhi Utama disebut hadir bersama sejumlah pejabat Bea Cukai lainnya dalam pertemuan dengan pengusaha kargo. Fakta itu kemudian memunculkan tuntutan dari berbagai kalangan agar KPK memanggil dan memeriksa Djaka guna mengklarifikasi keterlibatannya.

Jalih menilai, penyebutan nama seorang pejabat setingkat direktur jenderal dalam dokumen resmi dakwaan bukan persoalan ringan.

“Ini bukan sekadar rumor atau isu media sosial. Nama itu muncul dalam dokumen hukum resmi yang disusun berdasarkan hasil penyidikan. Kalau sampai sekarang belum diperiksa, maka muncul kesan ada perlakuan berbeda,” ujarnya.

Perhatian publik semakin besar setelah jaksa KPK mengungkap adanya dugaan pemberian uang kepada sejumlah pejabat Bea Cukai dengan nilai mencapai Rp61,3 miliar. Dana tersebut disebut diberikan secara bertahap dalam rentang Juli 2025 hingga Januari 2026 sebagai imbalan atas kemudahan dalam proses impor barang. Selain uang, terdapat pula dugaan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah bernilai miliaran rupiah.

Dalam berbagai pemberitaan dan fakta persidangan, juga muncul informasi mengenai kode-kode tertentu dalam distribusi uang yang diduga terkait dengan pejabat di lingkungan Bea Cukai. Hal inilah yang menurut Jalih harus ditelusuri secara mendalam oleh penyidik KPK.

“Kalau memang ada fakta soal amplop berkode dan dugaan aliran dana kepada pejabat tertentu, maka penyidik harus membongkar semuanya secara transparan. Jangan berhenti pada level bawah,” tegasnya.

Kritik terhadap KPK tidak hanya datang dari Jalih. Sejumlah pakar hukum dan pegiat antikorupsi juga mempertanyakan mengapa Djaka Budhi Utama belum terlihat diperiksa meski namanya telah muncul dalam dakwaan perkara. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang, Yenti Garnasih, menilai seseorang yang namanya tercantum dalam surat dakwaan seharusnya setidaknya dimintai keterangan sebagai saksi.

Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Ito Sumardi bahkan menilai pemeriksaan terhadap pihak yang disebut dalam proses hukum merupakan langkah wajar untuk memperjelas duduk perkara dan menjaga objektivitas penegakan hukum.

Desakan serupa juga pernah disampaikan sejumlah kelompok masyarakat sipil yang meminta KPK menunjukkan konsistensi dalam pemberantasan korupsi tanpa memandang jabatan atau posisi seseorang.

Bagi Jalih Pitoeng, perkara Blueray Cargo kini bukan lagi sekadar kasus suap impor biasa. Kasus ini telah berkembang menjadi ujian besar bagi independensi dan keberanian KPK.

Menurutnya, publik sedang mengamati apakah lembaga antirasuah tersebut mampu menelusuri seluruh pihak yang disebut dalam persidangan atau justru berhenti pada pelaku lapangan dan level menengah.

“Jangan sampai masyarakat melihat bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kalau ada nama yang muncul berkali-kali dalam dakwaan dan fakta persidangan, maka harus diperiksa. Itu prinsip dasar penegakan hukum,” katanya.

Ia menambahkan, transparansi dalam penanganan perkara menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang selama beberapa tahun terakhir terus menghadapi sorotan terkait independensi dan efektivitas penanganan kasus korupsi.

Di sisi lain, KPK menyatakan masih terus mendalami perkara suap impor yang melibatkan Blueray Cargo. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa setiap fakta yang muncul dalam persidangan akan menjadi bahan analisis bagi penyidik maupun jaksa penuntut umum. KPK juga menyebut penyidikan terhadap pihak penerima suap masih terus berjalan dan belum berhenti pada tersangka yang telah ditetapkan.

Meski demikian, hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pemeriksaan terhadap Djaka Budhi Utama.

Situasi tersebut membuat tekanan publik terhadap KPK semakin besar. Di tengah berbagai fakta yang terungkap di ruang sidang, pertanyaan yang terus bergema adalah apakah KPK berani menelusuri dugaan keterlibatan seluruh pihak yang disebut dalam perkara Blueray Cargo, atau justru membiarkan tanda tanya besar itu terus menggantung di hadapan publik.

Jelang Akhir Tahun, Bea Cukai Bongkar Dua Upaya Peredaran Produk Garmen Ilegal FB_IMG_1765534899171

Jelang Akhir Tahun, Bea Cukai Bongkar Dua Upaya Peredaran Produk Garmen Ilegal

Hedi Batubara 12 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggagalkan upaya peredaran produk garmen ilegal melalui dua operasi penindakan yang dilakukan secara terpisah. Penindakan ini menyasar tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada Rabu, 10 Desember 2025 serta dua truk bermuatan ballpress di ruas tol Palembang–Lampung pada Rabu, 03 Desember 2025.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, menegaskan bahwa operasi kali ini menjadi bukti komitmen pihaknya dalam melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari praktik perdagangan ilegal. “Kami tidak akan memberi ruang bagi masuknya barang-barang yang merugikan negara dan mematikan industri lokal,” ujarnya.

Penindakan Tiga Kontainer Asal KM Indah Costa di Sunda Kelapa

Bea Cukai menggagalkan pengiriman 3 kontainer, dengan masing-masing 2 kontainer berisi produk garmen ilegal serta 1 kontainer berisi mesin, yang diangkut oleh KM Indah Costa yang diketahui tiba dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau. Penindakan ini dilakukan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada Rabu, 10 Desember 2025.

Dalam pemeriksaan terhadap manifest, diketahui KM Indah Costa mengangkut 44 kontainer, dengan 13 di antaranya bermuatan barang. Dari 13 kontainer tersebut, petugas menemukan 3 kontainer dengan pemberitahuan “barang campuran dan sajadah” yang diduga atau terindikasi berisi barang ilegal. Menindaklanjuti hal tersebut, petugas segera melakukan pengawasan pembongkaran terhadap 2 kontainer di gudang penerima di wilayah Muara Karang, sementara 1 kontainer lainnya masih berada di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa kontainer tidak memuat barang sesuai pemberitahuan, melainkan 2 kontainer berisi pakaian jadi yang diduga kuat ex-impor ilegal, sedangkan 1 kontainer lainnya memuat mesin. Atas temuan tersebut, petugas segera mengamankan kontainer ke Kantor Pusat Bea Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Djaka menggarisbawahi bahwa penyelundupan melalui kontainer adalah salah satu tantangan besar dalam pengawasan kepabeanan. “Kami memperketat pengawasan sampai ke moda pengangkutan laut karena para pelaku terus mencari celah. Tidak ada kompromi terhadap importasi ilegal, apalagi yang mencoba memanipulasi dokumen dan pemberitahuan barang,” tegasnya.

Penindakan Dua Truk Bermuatan Garmen yang dikemas dalam Bentuk Ballpress di KM 116 Tol Palembang-Lampung

Satu minggu sebelumnya, pada Rabu, 03 Desember 2025, Bea Cukai juga melakukan penindakan terhadap dua truk bermuatan garmen yang dimuat dalam bentuk ballpress di KM 116 tol Palembang-Lampung. Penindakan berawal dari informasi masyarakat yang diterima Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai mengenai adanya pergerakan truk yang membawa ballpress diduga pakaian ilegal dari Jambi menuju Jakarta. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Tim P2 Bea Cukai yang turut mendapatkan dukungan dari personel BAIS TNI dan berkoordinasi dengan Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar).

Dalam proses pengawasan yang dilakukan, petugas menemukan dua truk, masing-masing dengan nomor polisi BM 8746 AU dan BM 8476 AU sedang berhenti di rest area KM 116. Dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan, kedua truk mengangkut pakaian jadi baru berbagai yang dikemas dalam bentuk ballpress merek dengan label negara asal seperti “made in Tiongkok” dan “made in Bangladesh”.

Djaka menegaskan bahwa modus seperti ini telah berulang kali terjadi, terutama dengan memanfaatkan jalur darat lintas Sumatra. “Perdagangan ilegal seperti ini merugikan negara dan berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat di sektor usaha garmen. Penindakan adalah kunci untuk memutus pergerakannya,” sambungnya.

Dalam keterangan yang diberikan, kedua sopir yang mengangkut barang terlarang tersebut mengaku hanya menjalankan perintah untuk membawa truk dari Suban, Jambi, menuju Jakarta. Selain itu, berdasarkan keterangan pada surat jalan yang di bawa oleh Sopir tersebut dtemukan bahwa barang berasal dari Medan. Keduanya menerima truk dalam kondisi sudah terisi penuh dengan muatan dan dilengkapi surat jalan. Sebagai tindak lanjut, kini kedua kendaraan dibawa ke Kantor Pusat Bea Cukai untuk proses penelitian lebih lanjut.

Tindak Lanjut

Atas dua penindakan ini, Bea Cukai memastikan proses penelitian dan penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Penindakan bukan hanya menyasar pengangkut tetapi juga pemilik barang dan pihak yang terlibat dalam rantai distribusi.

Djaka kembali menegaskan bahwa penindakan ini merupakan hasil kolaborasi kuat dengan berbagai pihak, termasuk instansi lain dan masyarakat. “Pengawasan yang efektif tidak hanya bertumpu pada teknologi dan sumber daya, tetapi juga partisipasi masyarakat. Informasi dari publik sangat membantu kami dalam menindak jaringan penyelundupan.”

Bea Cukai berkomitmen untuk terus meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan guna menekan peredaran produk ilegal yang dapat mengancam perekonomian nasional serta keberlangsungan industri dalam negeri.

Pesan Prabowo Kepada Mayjen TNI Tatang Zaenudin, ‘Jangan Pernah Menyerah Membela Merah Putih IMG-20250217-WA0063

Pesan Prabowo Kepada Mayjen TNI Tatang Zaenudin, ‘Jangan Pernah Menyerah Membela Merah Putih

Hedi Batubara 17 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan 2 Jenderal TNI yang sama-sama pernah menjadi petinggi Kopassus ini mengkisahkan histori dengan kerinduaan yang mendalam. Pertemuan antara mantan Jenderal Kopassus, Mayjen TNI Purn Tatang Zaenudin dengan seniornya Jenderal Prabowo Subianto yang kini telah menjadi Presiden Republik Indonesia ke delapan menjadi momen penting bagi keduanya.

Keakraban terlihat dari senyuman dan sapaan Presiden RI Jenderal Purn Prabowo Subianto terhadap Tatang Zaenudin saat menghadiri undangan pernikahan putra dari Letjen TNI Djaka Budhi Utama di balai samudera kelapa gading Jakarta, Sabtu (15/2/2025).

Bahkan keduanya terlihat penuh keakraban, dan seakan-akan mengingatkan mereka pada saat bersama-sama di kesatuan khusus. Dimana dulunya Mayjen TNI Purn Tatang Zaenudin sangat setia mendampingi Jenderal Prabowo ketika dirinya menjabat sebagai Dan Pusdik Passus di Batujajar sampai Prabowo menjadi Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.

“Pertemuan itu bukan sekedar pertemuan biasa loh, Sebagai senior saya, Presiden Prabowo kan dulunya menjabat Danjen Kopassus, saya anak buahnya yang menjabat Dandenma Kopassus. “Kata Tatang Zaenudin yang juga dikenal sebagai Ketua Dewan Pembina FWJ Indonesia pada keterangan Pers nya di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Lanjut Tatang, “Pak Prabowo menanyakan kabar saya sambil tepuk-tepuk bahu saya, ‘Bagaimana kabar kamu Tang’, dan saya katakan sangat baik komandan. Pertemuan itu buat kami suatu hal yang sulit diutarakan sebagai kenangan terindah. *Semoga Komandan Prabowo sehat selalu dan aman sentosa serta selalu ada dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT* Aamiin. “Ucapnya.

Sebagai eks perwira TNI yang memiliki jiwa korsa dengan komandannya, Mayjen TNI Purn Tatang Zaenudin mengatakan bahwa Prabowo Subianto sangat memiliki jiwa patriot, ksatria dan memiliki leadership sebagai pemimpin bangsa.

“Saya yakin Indonesia dibawah kepemimpinannya akan kembali jaya, aman sentosa, dan rakyatnya sejahtera, karena saya sangat tau betul jiwa kepemimpinan beliau yang merelakan dirinya untuk bangsa ini. Prabowo taat ibadah, baik, tegas dalam memimpin, dan memegang amanah. “Jelas Tatang Zaenudin.

Dia juga menceritakan sepak terjang Jenderal Prabowo Subianto ketika menjabat Danjen Kopassus. Tatang menyampaikan bahwa Prabowo memiliki jiwa ksatria, terutama tentang kesejahteraan anggota-anggotanya dikesatuannya dulu.

“Kalau ada anggotanya yang berprestasi, beliau berikan reward atau penghargaan. Begitu juga sebaliknya, bila ada bawahannya yang bertindak negatif, maka beliau akan berikan funismen alias hukuman. “Bebernya.

Tatang juga mengatakan di Indonesia tidak banyak Jenderal yang memiliki jiwa ksatria dan patriot seperti Prabowo Subianto. Bahkan dia menyebut, hanya Prabowo Subianto satu-satunya Jenderal TNI yang layak mendapatkan pujian itu.

“Rakyat Indonesia harus bangga memiliki Presiden Prabowo Subianto, beliau satu-satunya pemimpin yang saya kenal dan saya tau tidak korupsi, bahkan beliau akan mengorbankan harta pribadinya untuk digunakan kepentingan orang banyak, seperti contoh dikesatuan kami dulu, beliau mengorbankan harta bendanya untuk digunakan membangun kesatuan dan kesejahteraan prajuritnya. “Ulas Tatang.

Lebih rinci, Tatang mengutarakan adanya pesan khusus Jenderal Prabowo kepada dirinya di tahun 2017 lalu. “Pesan terakhir beliau kepada saya dikediamannya di Hambalang pada tahun itu sangat berarti. Dimana saya diberikan satu buku penting soal pandangan strategis Prabowo Subianto dalam *Paradoks Indonesia* Beliau pun berpesan kepada saya *JANGAN PERNAH MENYERAH MEMBELA MERAH PUTIH*, lalu buku itu ditandatanganinya dan diberikan kepada saya tanggal 13 Juli 2017 lalu. “Ungkapnya.

Atas bimbingan serta berbagai hal pembelajaran yang diberikan Prabowo Subianto kepada Tatang Zaenudin tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang mampu mendedikasikan dirinya demi Bangsa, Negara dan Rakyatnya, maka dirinya harus siap berkorban untuk nusa dan bangsa baik harta maupun nyawa.

“Banyak pembelajaran dari beliau yang saya terima, bahkan sampai hari ini pun saya masih terus belajar sesuai pesan yang diamanahkan nya kepada saya untuk terus dan tetap bekerja demi kepentingan rakyat, bangsa dan Negara. Demi merah putih, saya siap untuk mati. “Pungkas Tatang.

Djaka Budhi Utama

Syahganda Bongkar Cerita Purbaya: Pernah Minta Ganti Dua Dirjen, Prabowo Justru Bilang ‘Jangan Dulu’

Dirjen Bea Cukai Terima Rp21 Miliar, Tak Diperiksa dan Dihadirkan di Sidang, FORMASI: Hukum Tajam ke Bawah!

Kasus Suap Blueray Cargo, CBA: Diduga Ada Persaingan TNI vs Polisi

CBA Soroti Dugaan Kejanggalan Kasus Suap Bea Cukai, Minta KPK Telusuri Aliran Dana Sejak 2018

Belum Periksa Dirjen Bea Cukai, Jalih Pitoeng: KPK “Impoten” dalam Kasus Suap Blueray Cargo

Jelang Akhir Tahun, Bea Cukai Bongkar Dua Upaya Peredaran Produk Garmen Ilegal

Pesan Prabowo Kepada Mayjen TNI Tatang Zaenudin, ‘Jangan Pernah Menyerah Membela Merah Putih

Baca Juga Berita Ini

Dikala Politik Memanas Masjid Daarul Maarif Pondok Kelapa Diserang Tiga orang Luka luka

CBA Soroti Laba Sarana Jaya, Kinerja Dirut Bernard Yohanes Diminta Dievaluasi

Laskar Cinta Jokowi: Listyo Sigit Dikriminalisasi dengan Tudingan Menyadap Presiden Prabowo

Diplesetkan Jadi ‘Partai Sadap Indonesia’, PSI: Begitu Kejam dan Mengarah ke Fitnah