MoneyTalk, Jakarta – Maraknya pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece, Jolly Roger, menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia menarik perhatian publik. Namun, pakar hukum tata negara dan Guru Besar IPDN, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, menilai fenomena ini tidak perlu disikapi secara berlebihan, apalagi dengan tuduhan makar.
“Penguasa dan pemerintah harus menyikapi ini dengan tanggap ing sasmita, yaitu sikap bijaksana yang memahami tanda-tanda zaman. Jangan terburu-buru menuduh makar. Justru ini momen untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan yang baik kepada masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/8).
Menurut Djohermansyah, pengibaran bendera bajak laut oleh masyarakat adalah bentuk ekspresi yang elegan dan tidak mengandung kekerasan. “Rakyat kini semakin dewasa dalam berdemokrasi. Mereka menyampaikan kritik dan aspirasi dengan cara halus dan santun,” katanya.
Ia juga membandingkan kondisi Indonesia dengan Myanmar yang berada di bawah rezim junta militer. “Saya baru dari Myanmar. Di sana rakyat hidup dalam ketakutan, penuh kecurigaan, dan kehilangan semangat. Saya bersyukur Indonesia masih menjamin kebebasan berpendapat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Djohermansyah mengapresiasi sikap masyarakat yang aktif bersuara melalui simbol budaya populer. “Saya bangga rakyat berani menyuarakan pendapatnya, bahkan lewat simbol seperti bendera bajak laut One Piece. Ini justru menunjukkan semangat demokrasi yang sehat,” tandasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa tidak ada masalah jika bendera Jolly Roger digunakan sebagai bentuk ekspresi masyarakat. Namun, Prasetyo menekankan agar bendera tersebut tidak disandingkan atau dipertentangkan dengan Bendera Merah Putih.
“Kalau sebagai bentuk ekspresi, it’s okay, enggak ada masalah. Tapi jangan disandingkan dengan bendera Merah Putih,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (5/8).
Fenomena ini mencerminkan dinamika ekspresi sosial yang semakin kreatif di kalangan publik, menjelang hari kemerdekaan Indonesia.
