MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis media sosial Jhon Sitorus mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi secara serius kinerja Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyusul rentetan kecelakaan transportasi, terutama kecelakaan kapal dan kereta api.
Jhon bahkan secara terbuka menyerukan agar Dudy Purwagandhi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan.
“PECAT Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi,” kata Jhon Sitorus dalam pernyataannya di media sosial, Selasa (22/9/2026).
Sorotan Jhon muncul setelah kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu, 13 September 2026. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin tersebut terbalik dan tenggelam di sekitar perairan Masalembo.
KMP Virgo Transport 8 diketahui membawa 243 orang, terdiri dari penumpang dan awak kapal. Dalam perkembangan pencarian yang dilaporkan Reuters pada 18 September, sebanyak 108 orang telah diselamatkan dan sembilan jenazah ditemukan, sementara sembilan orang lainnya masih belum ditemukan.
Peristiwa tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai sistem keselamatan dan pengawasan transportasi laut nasional.
Jhon mempertanyakan mengapa tanggung jawab politik atas berbagai kecelakaan transportasi belum menjadi pembahasan yang lebih besar di tingkat pemerintahan.
“Kenapa Menteri Perhubungan tidak pernah dituntut pertanggungjawabannya atau dipecat oleh Presiden?” ujar Jhon.
Menurutnya, posisi Menteri Perhubungan memiliki tanggung jawab strategis karena kementerian tersebut mengatur kebijakan, regulasi, pengawasan, serta pembinaan sektor transportasi yang menyangkut keselamatan masyarakat.
“Kenapa seolah-olah menteri ini tidak pernah dibahas oleh publik?” katanya.
Ia juga mempertanyakan kinerja Kementerian Perhubungan dalam memastikan standar keselamatan benar-benar dijalankan di lapangan.
“Ada apa dengan @kemenhub151?” ujar Jhon.
Kecelakaan Kereta Api Juga Disorot
Sorotan terhadap Menhub tidak hanya berkaitan dengan kecelakaan Virgo Transport 8. Sebelumnya, kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 juga menimbulkan korban jiwa.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Dudy Purwagandhi menjelaskan kecelakaan yang melibatkan KRL Jakarta-Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek tersebut. Pemerintah menyebut 16 orang meninggal dunia dalam kecelakaan itu.
Rangkaian kecelakaan tersebut membuat isu keselamatan transportasi kembali menjadi perhatian publik.
Namun, penentuan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab dalam setiap kecelakaan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan jumlah kecelakaan. Investigasi teknis dan proses hukum tetap diperlukan untuk menentukan faktor penyebab serta bentuk pertanggungjawaban masing-masing pihak.
Di tengah desakan publik tersebut, Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan akan memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran.
Setelah kecelakaan Virgo Transport 8, Dudy menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperketat pengawasan terhadap kapal dan memastikan persyaratan keselamatan dipenuhi sebelum kapal berlayar.
Dudy juga menyatakan bahwa kapal tidak boleh diberangkatkan apabila persyaratan keselamatannya belum terpenuhi.
“Kalau persyaratan belum terpenuhi, jangan berangkatkan kapal,” demikian arahan Dudy yang dikutip dalam keterangan resmi Kementerian Perhubungan.
Terkait Virgo Transport 8, Dudy juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mendahului hasil investigasi dan menyerahkan penyelidikan penyebab kecelakaan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
Bahkan, setelah rentetan kecelakaan kapal, Dudy mengganti Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud dan menunjuk Lollan Panjaitan sebagai pelaksana tugas Dirjen Hubla.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa evaluasi internal di lingkungan Kementerian Perhubungan memang dilakukan. Namun, bagi Jhon Sitorus, persoalan yang lebih besar adalah apakah evaluasi tersebut cukup untuk menjawab tuntutan pertanggungjawaban politik di tingkat menteri.
Desakan agar Presiden mengevaluasi bahkan mencopot Menhub pun kini menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai keselamatan transportasi nasional.
Pertanyaan yang mengemuka bukan hanya mengenai siapa yang bertanggung jawab atas setiap kecelakaan, tetapi juga sejauh mana sistem pengawasan transportasi mampu mencegah kecelakaan serupa kembali terjadi.
