Ferry Latuhihin Archives -

Ekonom: Reshuffle Ketujuh Prabowo Tak Digubris Pasar, IHSG Jatuh ke Bawah 6.000 Ekonom Ferry Latuhihin

Ekonom: Reshuffle Ketujuh Prabowo Tak Digubris Pasar, IHSG Jatuh ke Bawah 6.000

Hedi Batubara 3 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Perombakan kabinet kembali dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Namun, langkah tersebut justru mendapat sorotan dari ekonom Ferry Latuhihin karena dinilai belum mampu memberikan sentimen positif kepada pasar keuangan.

Ferry menyebut reshuffle yang dilakukan pada 1 Oktober 2026 merupakan perombakan kabinet ketujuh pada pemerintahan Prabowo. Dalam perombakan tersebut, sejumlah pejabat digeser dan sejumlah wajah baru masuk ke pemerintahan.

Di antaranya Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan, serta pergantian posisi Kapolri dari Listyo Sigit Prabowo kepada Suyudi Ario Seto. Listyo Sigit kemudian ditempatkan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Namun, menurut Ferry, respons pasar terhadap reshuffle tersebut tidak seperti yang diharapkan.

“Market tidak menanggapi dengan baik. Kita lihat indeks jatuh ke bawah 6.000, ke 5.900 sekian. Ini sudah threshold yang sangat kritis karena jatuh ke bawah 6.000,” ujar Ferry di Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (3/10/2026).

Pergerakan IHSG memang menunjukkan tekanan kuat setelah pengumuman reshuffle. Pada perdagangan Kamis, 1 Oktober 2026, IHSG ditutup di level 6.009, turun 61,64 poin atau 1,02 persen. Bahkan indeks sempat menyentuh level 5.973 dalam perdagangan hari itu.

Tekanan berlanjut pada perdagangan berikutnya. Sejumlah laporan pasar mencatat IHSG kembali bergerak di sekitar level 5.900 pada 2 Oktober 2026.

Bagi Ferry, pergerakan tersebut menunjukkan bahwa pasar belum memberikan respons positif terhadap susunan baru pemerintahan.

“Reshuffle ini tetap di mata investor tidak berkualitas. Market sama sekali tidak menanggapi secara positif,” kata Ferry.

Ia menilai persoalannya bukan semata-mata jumlah pejabat yang diganti, tetapi figur dan arah perubahan yang dipersepsikan oleh investor.

“Kalau reshuffle yang serius, ya. Jangan seperti ini, cuma mengganti orang. Kesan market begitu, sehingga tidak ditanggapi positif,” ujarnya.

Pernyataan Ferry tersebut muncul ketika pasar saham Indonesia sedang menghadapi tekanan yang cukup berat. CNBC Indonesia melaporkan pada 1 Oktober investor asing mencatatkan penjualan bersih sekitar Rp204,30 miliar ketika IHSG mengalami penurunan lebih dari 1 persen.

Ferry juga menyoroti pasar surat berharga negara atau SBN. Menurut dia, apabila minat investor terhadap instrumen pemerintah terus melemah, pemerintah akan menghadapi tantangan ketika membutuhkan pembiayaan melalui penerbitan surat utang.

“Betapa sepinya sekarang peminat SBN,” kata Ferry.

Menurut dia, persoalan tersebut penting karena pemerintah membutuhkan pasar surat utang untuk membiayai defisit anggaran sekaligus melakukan refinancing terhadap utang yang jatuh tempo.

Meski demikian, data Bank Indonesia menunjukkan pasar SRBI masih mencatat aktivitas penawaran. Dalam lelang SRBI pada 25 September 2026, total penawaran untuk tiga tenor mencapai sekitar Rp64,11 triliun, sementara total yang dimenangkan sebesar Rp15 triliun. Rata-rata tertimbang tingkat imbal hasil pemenang berada di 6,65 persen untuk tenor enam bulan, 6,75 persen untuk sembilan bulan dan 6,76 persen untuk tenor 12 bulan.

Data tersebut penting sebagai pembanding terhadap pernyataan mengenai sepinya minat investor. Dengan kata lain, pasar surat berharga masih memiliki permintaan, meskipun kondisi dan harga yang diminta investor menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Ferry kemudian menghubungkan kondisi pasar domestik dengan kebijakan moneter dan penguatan dolar AS.

Ia menyoroti kemungkinan penurunan imbal hasil SRBI hingga di bawah 7 persen. Menurutnya, apabila dilakukan ketika tekanan dolar sedang kuat, kebijakan tersebut berpotensi menambah persoalan bagi stabilitas nilai tukar.

Data resmi Bank Indonesia menunjukkan bahwa imbal hasil SRBI memang berada di sekitar level tersebut. Pada transaksi pasar sekunder 25 September 2026, rata-rata tertimbang SRBI tenor tiga bulan tercatat 6,65 persen, tenor enam bulan 6,69 persen dan tenor 12 bulan 6,76 persen.

Dalam lelang SRBI 11 September, rata-rata tertimbang imbal hasil pemenang tercatat 6,80 persen untuk tenor enam bulan, 6,86 persen untuk sembilan bulan dan 6,94 persen untuk tenor 12 bulan.

Karena itu, kekhawatiran Ferry lebih diarahkan kepada konsekuensi apabila imbal hasil instrumen rupiah ditekan ketika dolar AS sedang kuat.

“Ini justru bahaya. Kekuatan daripada dolar itu sendiri membuat semua currency across the board, all over the world, mengalami tekanan,” ujar Ferry.

Ferry juga mempertanyakan sampai sejauh mana bank sentral dapat melakukan intervensi untuk menahan tekanan terhadap mata uang domestik.

Menurutnya, apabila intervensi dilakukan dengan menjual cadangan dolar ke pasar secara terus-menerus, cadangan devisa pada akhirnya dapat tergerus.

“Kalau seperti intervensi dengan mengguyur dolar ke pasar, lama-lama cadangan devisa kita habis,” katanya.

Ia juga menyinggung penggunaan transaksi derivatif seperti swap sebagai salah satu instrumen pengelolaan likuiditas valuta asing.

Menurut Ferry, transaksi semacam itu memang dapat memberikan suplai dolar dalam periode tertentu. Namun, kewajiban tersebut tetap memiliki jatuh tempo sehingga bukan berarti tekanan terhadap dolar hilang secara permanen.

“Kalau kita akalin dengan derivatif seperti swap transaction, memang dolar masuk untuk mengambil keuntungan dari interest rate. Tapi dolar ini dalam jangka waktu enam bulan, tujuh bulan, delapan bulan jatuh tempo dan harus dikembalikan lagi oleh bank sentral kepada investor,” ujarnya.

Karena itu, Ferry mempertanyakan daya tahan bank sentral di berbagai negara, termasuk Bank Indonesia, apabila harus menghadapi tekanan dolar yang berlangsung lama.

“Jadi berapa lama bank-bank sentral di dunia, termasuk BI, bisa melakukan intervensi untuk menahan kekuatan dolar?” kata Ferry.

Reshuffle 1 Oktober memang cukup besar. Pemerintah melantik 18 pejabat, termasuk Bahlil Lahadalia sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono sebagai Menko PMK, Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam, Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, M. Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, serta sejumlah wakil menteri dan kepala lembaga.

Di sektor keamanan, Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo. Listyo kemudian dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Namun, apakah reshuffle tersebut akan memperbaiki sentimen pasar atau justru membutuhkan waktu untuk dinilai investor masih menjadi persoalan terbuka.

Pergerakan IHSG sendiri tidak hanya dipengaruhi komposisi kabinet. Faktor global, arus dana asing, nilai tukar rupiah, ekspektasi suku bunga, imbal hasil surat utang, serta kondisi ekonomi domestik turut menentukan arah pasar.

Dengan demikian, kritik Ferry mengenai reshuffle perlu dibaca sebagai pandangan seorang ekonom terhadap persepsi investor, sementara data perdagangan menunjukkan memang terdapat tekanan terhadap IHSG pada periode setelah pengumuman reshuffle.

Ferry Latuhihin sendiri dikenal sebagai ekonom senior dan pengamat pasar modal. Ia pernah menjadi Chief Economist Bank International Indonesia dan disebut pernah berkarier di Danareksa. Ia juga merupakan alumnus Erasmus University Rotterdam.

Ekonom: Suahasil Akan Terjebak Seperti Purbaya Jika Tak Berani Bilang ‘No’ ke Prabowo Menteri Keuangan Suahasil Nazara

Ekonom: Suahasil Akan Terjebak Seperti Purbaya Jika Tak Berani Bilang ‘No’ ke Prabowo

Hedi Batubara 18 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara belum tentu mengubah persoalan mendasar pengelolaan fiskal Indonesia. Ekonom Ferry Latuhihin justru mengingatkan, tantangan Suahasil akan sama beratnya apabila pemerintah tetap menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan anggaran sangat besar.

Suahasil resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 menggantikan Purbaya. Sehari kemudian, keduanya menjalani serah terima jabatan di Kementerian Keuangan.

Menurut Ferry, persoalan utama bukan hanya siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan, melainkan bagaimana seorang Menkeu menjaga kredibilitas fiskal ketika pada saat bersamaan harus membiayai agenda prioritas Presiden.

“Purbaya berusaha menyeimbangkan antara kredibilitas fiskal dengan prioritas Pak Presiden. Purbaya ini sangat sulit, Bro,” kata Ferry di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Jumat (18/9/2026).

Ia menilai ruang gerak Menteri Keuangan akan sangat terbatas apabila program pemerintah yang membutuhkan pembiayaan besar tetap dipertahankan.

“Kredibilitas fiskal itu cuma bisa dijaga kalau program-program prioritas Pak Prabowo ini dihilangkan. Karena program-program ini bakar duit ratusan triliun, Anda tidak bisa melakukan kedua-duanya,” ujarnya.

Pernyataan Ferry menjadi relevan setelah Suahasil sendiri menyampaikan bahwa pergantian Menteri Keuangan tidak berarti perubahan arah kebijakan fiskal secara keseluruhan. Suahasil mengatakan dirinya akan melanjutkan pekerjaan yang sudah berjalan di Kementerian Keuangan dan memastikan APBN tetap sehat sekaligus mendukung program prioritas pemerintah.

Bagi Ferry, justru di sinilah persoalan besar Suahasil dimulai.

Jika kebijakan fiskal yang diwarisi dari Purbaya tetap diteruskan sementara tuntutan menjaga kredibilitas APBN semakin besar, maka menurut Ferry pergantian menteri tidak otomatis menyelesaikan persoalan.

“Dia akan mengalami jebakan yang sama seperti Purbaya. Ini tidak gampang, Pak Suhasil. Anda harus berani punya nyali untuk mengatakan no kepada Pak Presiden,” tegasnya.

Ferry mempertanyakan apakah pergantian Purbaya benar-benar dimaksudkan sebagai perubahan arah kebijakan atau hanya pergantian figur di tengah jalan.

Sebab, jika Suahasil tetap meneruskan kebijakan yang sudah berjalan, maka persoalan fiskal yang sebelumnya dihadapi Purbaya berpotensi tetap berada di meja Menteri Keuangan baru.

“Penggantian Menteri Keuangan itu bukan berarti perubahan,” ujar Ferry, merujuk pada sikap Suahasil yang menyatakan akan melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan.

Karena itu, menurut Ferry, ukuran keberhasilan Suahasil nantinya bukan hanya kemampuan menjaga angka-angka fiskal, tetapi juga keberanian mengambil keputusan ketika kepentingan disiplin APBN berhadapan dengan program pemerintah yang membutuhkan pembiayaan besar.

Pertanyaan itulah yang menurutnya akan menjadi ujian sebenarnya bagi Suahasil.

“Apakah Pak Suahasil Nazara ini punya nyali untuk mengatakan tidak kepada Pak Presiden terhadap program-program yang bakar duit?” katanya.

Pergantian Purbaya juga memunculkan pertanyaan mengenai alasan di balik pencopotannya.

Purbaya diberhentikan setelah sekitar satu tahun menjabat Menteri Keuangan. Pada 14 September 2026, ia masih menghadiri rapat kerja dengan DPD RI dan menyampaikan paparan mengenai kebijakan fiskal sebelum kemudian Suahasil dilantik menggantikannya.

Reuters melaporkan bahwa pencopotan Purbaya terjadi di tengah perselisihan dengan sejumlah pejabat tinggi di Kementerian Keuangan, termasuk terkait rencana perombakan pejabat di bidang perpajakan serta bea dan cukai. Namun, pemerintah tidak mengumumkan secara terbuka satu alasan tunggal sebagai dasar pergantian tersebut.

Ferry sendiri mengaitkan persoalan tersebut dengan gaya Purbaya dalam mengambil kebijakan dan melakukan penataan internal kementerian.

Ia mengaku mendengar adanya ketidakpuasan dari sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan akibat langkah-langkah yang dilakukan Purbaya.

“Saya dengar katanya beliau sedang asyik mengobok-obok orang-orang atau pegawai-pegawai eselon 2, 3, 4, bahkan eselon 1 mungkin di Dirjen Perpajakan dan Dirjen Bea Cukai,” kata Ferry.

Menurut dia, persoalan internal tersebut kemudian berkembang hingga ada pejabat yang menyampaikan keberatan kepada Presiden.

Reuters juga melaporkan adanya ketegangan antara Purbaya dan sejumlah pejabat tinggi Kementerian Keuangan terkait rencana reshuffle internal.

Suahasil di Persimpangan

Kini Suahasil berada di persimpangan yang tidak mudah.

Di satu sisi, pemerintah membutuhkan APBN sebagai instrumen untuk membiayai program-program prioritas Presiden Prabowo. Di sisi lain, Menteri Keuangan harus menjaga defisit dan kredibilitas fiskal.

Reuters melaporkan Suahasil pada awal masa jabatannya menegaskan komitmen mempertahankan target defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB, di bawah batas legal 3 persen. Ia juga menyatakan kebijakan penempatan dana pemerintah di bank-bank BUMN akan tetap dilanjutkan.

Dengan demikian, tantangan Suahasil bukan hanya meneruskan pekerjaan pendahulunya. Ia harus mengelola keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan program pemerintah, penerimaan negara, defisit, utang, serta kepercayaan pelaku pasar.

Ferry melihat persoalan tersebut sebagai ujian keberanian seorang Menteri Keuangan.

Jika seorang Menkeu tidak memiliki ruang untuk mengatakan “tidak” ketika sebuah kebijakan dinilai berisiko terhadap kesehatan fiskal, menurut Ferry, pergantian menteri hanya akan menjadi pergantian nama di kursi bendahara negara.

“Cilaka buntut kuda. Tidak akan berhasil. Dia akan mengalami jebakan yang sama seperti Purbaya,” ujar Ferry.

Pada akhirnya, publik akan melihat apakah Suahasil mampu menjalankan mandat Presiden sekaligus mempertahankan disiplin fiskal. Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya terlihat dari pidato dan komitmen awalnya, tetapi dari keputusan konkret yang akan diambil Kementerian Keuangan dalam mengelola APBN ke depan.

Ekonom: Ganti Purbaya dengan Suahasil, Tegangan APBN Tetap Sama Ekonom Ferry Latuhihin

Ekonom: Ganti Purbaya dengan Suahasil, Tegangan APBN Tetap Sama

Hedi Batubara 17 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai belum tentu membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ekonom Ferry Latuhihin mengatakan persoalan utama fiskal Indonesia bukan hanya siapa yang menduduki kursi Menteri Keuangan, melainkan tarik-menarik antara menjaga kredibilitas fiskal dan membiayai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Fakta atau opini, pengganti Purbaya sama saja, tidak akan ada perubahan dalam mengelola APBN,” kata Ferry, Kamis (17/9/2026).

Ferry menilai Purbaya sebelumnya berada dalam posisi sulit karena harus menjaga keseimbangan antara kredibilitas fiskal dengan agenda prioritas pemerintah.

“Di satu pihak kredibilitas daripada fiskal kita. Di lain pihak itu prioritas program-program Pak Presiden,” ujarnya.

Menurut Ferry, salah satu program yang menjadi perhatian dari sisi kebutuhan anggaran adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut besarnya kebutuhan pendanaan program tersebut menjadi salah satu sumber tekanan yang harus dihadapi pengelola fiskal.

Ferry sebelumnya juga pernah mengkritik MBG dan menyebutnya sebagai program yang berpotensi menjadi beban berat bagi APBN. Pada Juni 2026, ia menyatakan MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Danantara menjadi tiga program yang menurutnya memberikan tekanan terhadap kesehatan fiskal.

“Di sinilah Purbaya mencoba mencari keseimbangan dan ternyata dia gagal,” kata Ferry.

Ia mengatakan persoalan tersebut tidak otomatis selesai hanya karena terjadi pergantian Menteri Keuangan. Menurutnya, selama ketegangan antara kebutuhan menjaga kredibilitas APBN dan pelaksanaan program prioritas pemerintah tetap tinggi, menteri baru akan menghadapi persoalan yang sama.

Suahasil sendiri setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan menyatakan mendapat arahan Presiden Prabowo untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Ia juga menegaskan APBN harus tetap sehat agar mampu membiayai program prioritas pemerintah.

Bahkan, Suahasil menyatakan pergantian dirinya dari Purbaya bukan berarti perubahan arah kebijakan keuangan negara. Ia mengatakan akan melanjutkan pekerjaan yang sudah berjalan di Kementerian Keuangan.

Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi Ferry untuk mempertanyakan seberapa besar perubahan yang dapat dihasilkan dari pergantian menteri apabila kebijakan fiskal pemerintah tidak mengalami perubahan fundamental.

“Kalau seandainya diganti orang pun, apakah itu berhasil atau tidak berhasil, ya sama saja. Selama tegangan ini masih tetap tinggi,” ujar Ferry.

Ferry berharap setidaknya Suahasil dapat memperbaiki administrasi dan tata kelola fiskal. Namun, ia menilai ekspektasi terhadap perubahan kebijakan yang fundamental belum besar apabila arah program pemerintah tetap sama.

“Harapannya mungkin Suahasil bisa merapikan administrasinya dengan baik,” katanya.

Ferry juga menyoroti pergerakan pasar setelah pergantian Menteri Keuangan. Menurut dia, respons pasar menunjukkan bahwa investor tidak hanya menunggu siapa yang menjadi Menteri Keuangan, tetapi terutama mengamati apakah terjadi perubahan kebijakan fiskal.

“Market kemarin rebound dari minus 150 sampai minus single digit, itu merayakan kepergian Pak Purbaya,” ujar Ferry.

Ia kemudian mengaitkan pelemahan pasar setelah pengangkatan Suahasil dengan persepsi bahwa tidak terjadi perubahan kebijakan yang signifikan.

“Tadi market minus lagi itu merayakan kedatangan Pak Suahasil,” katanya sambil bergurau.

Secara resmi, Suahasil memang menyatakan kebijakan yang telah berjalan akan dilanjutkan. Ia juga belum memberikan keputusan mengenai kebijakan Purbaya yang akan dievaluasi atau ditinjau ulang.

Ferry menilai pernyataan tersebut membuat pasar kembali menunggu perubahan kebijakan yang lebih konkret.

“Yang ditunggu-tunggu oleh market adalah perubahan kebijakan,” ujarnya.

Ferry juga mengaku tidak yakin target menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) akan mudah dicapai apabila tekanan belanja pemerintah tetap tinggi.

“Saya enggak yakin budget kita bisa defisitnya di bawah 3 persen,” kata Ferry.

Target menjaga defisit di bawah 3 persen sendiri menjadi perhatian utama pemerintah. Suahasil mendapat mandat untuk menjaga kredibilitas APBN sekaligus memastikan anggaran tetap mampu membiayai program prioritas pemerintah.

Karena itu, menurut Ferry, persoalan yang dihadapi Suahasil bukan hanya persoalan teknis administrasi Kementerian Keuangan. Tantangan utamanya adalah bagaimana menjaga disiplin fiskal sekaligus memenuhi agenda belanja yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kalau tegangan tadi tidak diubah, menurut saya ini cuma sekadar…” ujar Ferry.

Ia kemudian menilai pergantian Purbaya lebih tepat dipahami sebagai upaya mencari figur baru untuk mengelola persoalan yang sama.

“Daripada gagal dengan orang ini, kita coba sama orang lain. Tapi jangan rubah strateginya,” kata Ferry.

Pergantian Purbaya menjadi Suahasil berlangsung pada 14 September 2026. Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan kemudian dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan baru.

Di tengah pergantian tersebut, perhatian pasar dan publik kini tertuju pada langkah konkret Suahasil dalam menjaga kredibilitas APBN, mengendalikan defisit, serta memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang semakin besar.

Ekonom: Rupiah Bisa Kembali ke Rp18.000, Ada Risiko Pelarian Modal dan Beban Utang BI Ekonom Ferry Latuhihin

Ekonom: Rupiah Bisa Kembali ke Rp18.000, Ada Risiko Pelarian Modal dan Beban Utang BI

Hedi Batubara 13 September 2026

MoneyTalk,id.Jakarta – Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai belum tentu berlangsung dalam jangka panjang. Ekonom Ferry Latuhihin mengingatkan masih terdapat sejumlah faktor eksternal maupun internal yang dapat kembali menekan rupiah hingga berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS.

Ferry mengatakan, pertanyaan mengenai sampai kapan rupiah mampu bertahan menguat terus berdatangan kepadanya. Menurut dia, perlu dicermati apakah rupiah mampu menembus level Rp17.500 sesuai target dalam APBN 2027 atau justru kembali bergerak menuju Rp18.000.

“Banyak sekali pertanyaan yang datang ke saya, sampai kapan ini rupiah bisa menguat? Apakah bisa ke Rp17.500 lagi bahkan lebih rendah lagi sesuai target APBN 2027 atau ini akan kembali tektok ke atas, ke Rp18.000,” ujar Ferry di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Minggu (13/9/2026).

Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah potensi pelarian modal atau capital flight. Ferry menyebut fenomena tersebut tidak hanya dilakukan investor asing, tetapi juga dapat berasal dari warga negara Indonesia sendiri.

“Jadi bukan cuma asing saja yang keluar dari negeri ini, tapi uang daripada warga negara kita sendiri dilarikan ke luar negeri,” katanya.

Ferry juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai contingent liabilities atau kewajiban kontinjensi Bank Indonesia (BI). Ia mengaku khawatir terhadap komposisi cadangan devisa yang menurutnya memiliki porsi kewajiban yang cukup besar.

“Saya lebih khawatir lagi adalah posisi utang BI yang saya sebut namanya contingent liabilities. Dari cadangan devisa kita yang ada di BI, saya khawatir 40 persen ini adalah berupa utang,” ujarnya.

Ferry mengaitkan hal tersebut dengan transaksi swap. Menurut dia, kondisi tersebut perlu dicermati dalam melihat fundamental nilai tukar rupiah dan ketahanan cadangan devisa.

Ia juga mempertanyakan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ferry menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum otomatis memberikan dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja maupun pengentasan kemiskinan.

“Pertumbuhan yang tinggi itu tidak menghasilkan lapangan kerja, tidak mengentaskan kemiskinan sama sekali,” tegasnya.

Ferry kemudian menyinggung laporan Bank Dunia mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia. Ia menyebut angka yang mencapai 64,2 persen dari total penduduk Indonesia dan menggambarkan kondisi tersebut sebagai persoalan serius.

Namun, angka dan definisi kemiskinan yang dimaksud Ferry dalam pernyataannya perlu dibaca berdasarkan metodologi serta garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, karena ukuran kemiskinan internasional dapat berbeda dengan angka kemiskinan resmi pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, Ferry menilai penguatan rupiah belakangan ini berkaitan dengan sejumlah perubahan dalam kebijakan dan kondisi pasar. Ia mencatat penguatan mulai terlihat sejak Perry Warjiyo tidak lagi menjabat sebagai Gubernur BI dan semakin menguat setelah Destry Damayanti dikukuhkan sebagai Gubernur BI.

“Begitu Ibu Destry diangkat menjadi gubernur BI yang baru, penguatan rupiah terhadap dolar itu semakin kencang,” kata Ferry.

Selain rupiah, menurut Ferry, pergerakan mata uang negara lain seperti yen juga menjadi bagian dari dinamika nilai tukar global yang perlu diperhatikan

Ia mengingatkan, kekuatan rupiah tidak hanya ditentukan oleh faktor domestik. Pergerakan dolar AS, imbal hasil obligasi pemerintah AS atau yield US Treasury, harga minyak, serta berbagai kekuatan eksternal (external forces) dapat memengaruhi arah rupiah.

“Dolar itu masih tetap merupakan mata uang yang diidam-idamkan ketika yield obligasi Amerika itu tinggi,” ujarnya.

Karena itu, Ferry menilai penguatan rupiah saat ini masih perlu diuji keberlanjutannya. Pertanyaan utamanya bukan hanya seberapa kuat rupiah mampu menguat, tetapi apakah penguatan tersebut mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi atau lebih banyak dipengaruhi faktor sementara di pasar keuangan.

Jika tekanan eksternal kembali meningkat, sementara terjadi arus modal keluar dan terdapat persoalan pada fundamental ekonomi domestik, Ferry memperkirakan rupiah masih memiliki risiko kembali tertekan menuju level Rp18.000 per dolar AS.

Ferry Latuhihin

Ekonom: Reshuffle Ketujuh Prabowo Tak Digubris Pasar, IHSG Jatuh ke Bawah 6.000

Ekonom: Suahasil Akan Terjebak Seperti Purbaya Jika Tak Berani Bilang ‘No’ ke Prabowo

Ekonom: Ganti Purbaya dengan Suahasil, Tegangan APBN Tetap Sama

Ekonom: Rupiah Bisa Kembali ke Rp18.000, Ada Risiko Pelarian Modal dan Beban Utang BI

Baca Juga Berita Ini

Laskar Cinta Jokowi Doakan Hakim MA Masuk Neraka Usai Batalkan Suket SMA Gibran

Politikus Demokrat Sarankan Gibran Ikut Kejar Paket C agar Mendapat Ijazah SMA

Prudential Dikepung Keluhan Nasabah, Klaim Dipersoalkan hingga Kondisi Keuangan Jadi Sorotan!

Sebut Sekjen dan Waketum Tak Urus Partai, DPC PPP Jakbar Pasang Badan untuk Mardiono