MoneyTalk.id, Jakarta – Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara belum tentu mengubah persoalan mendasar pengelolaan fiskal Indonesia. Ekonom Ferry Latuhihin justru mengingatkan, tantangan Suahasil akan sama beratnya apabila pemerintah tetap menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan anggaran sangat besar.
Suahasil resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 menggantikan Purbaya. Sehari kemudian, keduanya menjalani serah terima jabatan di Kementerian Keuangan.
Menurut Ferry, persoalan utama bukan hanya siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan, melainkan bagaimana seorang Menkeu menjaga kredibilitas fiskal ketika pada saat bersamaan harus membiayai agenda prioritas Presiden.
“Purbaya berusaha menyeimbangkan antara kredibilitas fiskal dengan prioritas Pak Presiden. Purbaya ini sangat sulit, Bro,” kata Ferry di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Jumat (18/9/2026).
Ia menilai ruang gerak Menteri Keuangan akan sangat terbatas apabila program pemerintah yang membutuhkan pembiayaan besar tetap dipertahankan.
“Kredibilitas fiskal itu cuma bisa dijaga kalau program-program prioritas Pak Prabowo ini dihilangkan. Karena program-program ini bakar duit ratusan triliun, Anda tidak bisa melakukan kedua-duanya,” ujarnya.
Pernyataan Ferry menjadi relevan setelah Suahasil sendiri menyampaikan bahwa pergantian Menteri Keuangan tidak berarti perubahan arah kebijakan fiskal secara keseluruhan. Suahasil mengatakan dirinya akan melanjutkan pekerjaan yang sudah berjalan di Kementerian Keuangan dan memastikan APBN tetap sehat sekaligus mendukung program prioritas pemerintah.
Bagi Ferry, justru di sinilah persoalan besar Suahasil dimulai.
Jika kebijakan fiskal yang diwarisi dari Purbaya tetap diteruskan sementara tuntutan menjaga kredibilitas APBN semakin besar, maka menurut Ferry pergantian menteri tidak otomatis menyelesaikan persoalan.
“Dia akan mengalami jebakan yang sama seperti Purbaya. Ini tidak gampang, Pak Suhasil. Anda harus berani punya nyali untuk mengatakan no kepada Pak Presiden,” tegasnya.
Ferry mempertanyakan apakah pergantian Purbaya benar-benar dimaksudkan sebagai perubahan arah kebijakan atau hanya pergantian figur di tengah jalan.
Sebab, jika Suahasil tetap meneruskan kebijakan yang sudah berjalan, maka persoalan fiskal yang sebelumnya dihadapi Purbaya berpotensi tetap berada di meja Menteri Keuangan baru.
“Penggantian Menteri Keuangan itu bukan berarti perubahan,” ujar Ferry, merujuk pada sikap Suahasil yang menyatakan akan melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan.
Karena itu, menurut Ferry, ukuran keberhasilan Suahasil nantinya bukan hanya kemampuan menjaga angka-angka fiskal, tetapi juga keberanian mengambil keputusan ketika kepentingan disiplin APBN berhadapan dengan program pemerintah yang membutuhkan pembiayaan besar.
Pertanyaan itulah yang menurutnya akan menjadi ujian sebenarnya bagi Suahasil.
“Apakah Pak Suahasil Nazara ini punya nyali untuk mengatakan tidak kepada Pak Presiden terhadap program-program yang bakar duit?” katanya.
Pergantian Purbaya juga memunculkan pertanyaan mengenai alasan di balik pencopotannya.
Purbaya diberhentikan setelah sekitar satu tahun menjabat Menteri Keuangan. Pada 14 September 2026, ia masih menghadiri rapat kerja dengan DPD RI dan menyampaikan paparan mengenai kebijakan fiskal sebelum kemudian Suahasil dilantik menggantikannya.
Reuters melaporkan bahwa pencopotan Purbaya terjadi di tengah perselisihan dengan sejumlah pejabat tinggi di Kementerian Keuangan, termasuk terkait rencana perombakan pejabat di bidang perpajakan serta bea dan cukai. Namun, pemerintah tidak mengumumkan secara terbuka satu alasan tunggal sebagai dasar pergantian tersebut.
Ferry sendiri mengaitkan persoalan tersebut dengan gaya Purbaya dalam mengambil kebijakan dan melakukan penataan internal kementerian.
Ia mengaku mendengar adanya ketidakpuasan dari sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan akibat langkah-langkah yang dilakukan Purbaya.
“Saya dengar katanya beliau sedang asyik mengobok-obok orang-orang atau pegawai-pegawai eselon 2, 3, 4, bahkan eselon 1 mungkin di Dirjen Perpajakan dan Dirjen Bea Cukai,” kata Ferry.
Menurut dia, persoalan internal tersebut kemudian berkembang hingga ada pejabat yang menyampaikan keberatan kepada Presiden.
Reuters juga melaporkan adanya ketegangan antara Purbaya dan sejumlah pejabat tinggi Kementerian Keuangan terkait rencana reshuffle internal.
Suahasil di Persimpangan
Kini Suahasil berada di persimpangan yang tidak mudah.
Di satu sisi, pemerintah membutuhkan APBN sebagai instrumen untuk membiayai program-program prioritas Presiden Prabowo. Di sisi lain, Menteri Keuangan harus menjaga defisit dan kredibilitas fiskal.
Reuters melaporkan Suahasil pada awal masa jabatannya menegaskan komitmen mempertahankan target defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB, di bawah batas legal 3 persen. Ia juga menyatakan kebijakan penempatan dana pemerintah di bank-bank BUMN akan tetap dilanjutkan.
Dengan demikian, tantangan Suahasil bukan hanya meneruskan pekerjaan pendahulunya. Ia harus mengelola keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan program pemerintah, penerimaan negara, defisit, utang, serta kepercayaan pelaku pasar.
Ferry melihat persoalan tersebut sebagai ujian keberanian seorang Menteri Keuangan.
Jika seorang Menkeu tidak memiliki ruang untuk mengatakan “tidak” ketika sebuah kebijakan dinilai berisiko terhadap kesehatan fiskal, menurut Ferry, pergantian menteri hanya akan menjadi pergantian nama di kursi bendahara negara.
“Cilaka buntut kuda. Tidak akan berhasil. Dia akan mengalami jebakan yang sama seperti Purbaya,” ujar Ferry.
Pada akhirnya, publik akan melihat apakah Suahasil mampu menjalankan mandat Presiden sekaligus mempertahankan disiplin fiskal. Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya terlihat dari pidato dan komitmen awalnya, tetapi dari keputusan konkret yang akan diambil Kementerian Keuangan dalam mengelola APBN ke depan.
