MoneyTalk.id,Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Kali ini, aktivis media sosial Ferry Koto mengkritik keras desain tata kelola program tersebut, terutama terkait posisi Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan yayasan atau mitra pelaksana.
Ferry menilai struktur pengelolaan MBG yang diterapkan pemerintah menimbulkan persoalan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurut Ferry, apabila mengacu pada sistem yang dirancang pada masa Kepala BGN sebelumnya dan kemudian dilanjutkan oleh pimpinan berikutnya, BGN merupakan pihak yang memiliki posisi sebagai pengelola utama program MBG.
“Kalau di sistem yang dirancang Dadan yang dilanjutkan Sudar, pengelola MBG adalah BGN sendiri, yang mengoperasikan dapur adalah BGN sendiri lewat kepanjangan tangan Kepala SPPG,” kata Ferry Koto di akun X (Twitter), Sabtu (12/9/2026).
Dari konstruksi tersebut, Ferry mempertanyakan pembebanan tanggung jawab apabila terjadi persoalan di lapangan, termasuk apabila terdapat sanksi administratif maupun pidana.
“Jadi kalau didenda atau bahkan dipidana ya BGN mestinya yang didenda atau dipidana, karena mereka pengelolanya,” ujarnya.
Ferry juga menyoroti keberadaan yayasan atau mitra dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai pemerintah telah membuat desain yang memberikan ruang kepada yayasan atau mitra untuk menerima anggaran, sementara tanggung jawab operasional dan pengelolaan tetap berada dalam struktur BGN.
“Pemerintahan ini, karena BGN bagian dari pemerintah, memang merancang yayasan/mitra untuk terima uang dan ongkang-ongkang kaki saja,” kata Ferry.
Ia bahkan menyebut desain tata kelola tersebut sebagai bentuk pengelolaan program yang sangat buruk.
“Design tata kelola paling bahlul se-dunia, dan dibanggakan kepala negara kita pula,” tegasnya.
