16 November 2026

film ‘Pesta Babi’

MoneyTalk, Jakarta – Advokat dan Direktur Eksekutif RECHT Institute, Firman Tendry Masengi menilai pelarangan pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” di berbagai daerah menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan ketakutan terhadap karya film yang memuat realitas sosial di Papua.

Menurut Firman, film tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman negara, melainkan medium kritik dan refleksi terhadap situasi kemanusiaan serta pembangunan di tanah Papua. Ia menegaskan, pelarangan terhadap karya dokumenter justru memperlihatkan semakin menyempitnya ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi di era pemerintahan Prabowo.

“Kalau sebuah film dokumenter saja dianggap berbahaya, itu menunjukkan negara sedang takut terhadap fakta dan narasi alternatif yang berkembang di masyarakat,” kata Firman dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Firman menyebut, pemerintah semestinya tidak alergi terhadap kritik, terlebih jika kritik tersebut muncul melalui medium seni dan film dokumenter. Menurutnya, film “Pesta Babi” justru dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi negara untuk melihat kondisi riil masyarakat Papua dari perspektif yang berbeda.

Ia mengatakan, demokrasi yang sehat seharusnya memberi ruang terhadap karya seni, termasuk karya yang berisi kritik terhadap negara. Pelarangan film dinilai hanya akan memperkuat kesan bahwa pemerintah sedang membangun kontrol ketat terhadap ruang publik dan kebebasan sipil.

“Harusnya rezim berterima kasih karena ada pihak yang mencoba memotret realitas di Papua. Film itu bisa menjadi alarm sosial bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan,” ujarnya.

Firman menilai, tindakan pembatasan terhadap pemutaran film dokumenter memiliki dampak serius terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Sebab, demokrasi bukan hanya soal pemilu dan pergantian kekuasaan, tetapi juga menyangkut kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik terhadap negara.

Menurut dia, ketika negara mulai membatasi ruang diskusi akademik, seni, dan film dokumenter, maka yang terjadi adalah kemunduran demokrasi secara perlahan. Situasi tersebut, kata Firman, berpotensi menghidupkan kembali praktik-praktik kontrol ala rezim otoritarian yang pernah terjadi di masa lalu.

Ia menambahkan, Papua selama ini memang menjadi isu sensitif dalam politik nasional. Namun sensitivitas itu tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam karya seni dan kritik publik. Justru, keterbukaan terhadap kritik dinilai menjadi salah satu cara membangun kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat.

Firman juga menyinggung pentingnya negara memahami pendekatan kebudayaan dan kemanusiaan dalam melihat persoalan Papua. Ia menilai pendekatan keamanan semata tidak akan pernah cukup menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung panjang.

“Papua tidak bisa hanya dilihat dari perspektif keamanan negara. Ada dimensi sosial, budaya, sejarah, dan kemanusiaan yang harus dipahami secara jujur,” katanya.

Dalam beberapa tulisan dan pandangannya sebelumnya, Firman memang dikenal kritis terhadap kecenderungan dominasi negara dan militerisme dalam ruang publik Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya demokrasi substantif serta perlindungan terhadap kebebasan sipil di tengah menguatnya kekuasaan negara.

Polemik terkait film “Pesta Babi” sendiri memicu perdebatan luas di ruang publik. Sebagian pihak menilai film tersebut merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi, sementara pihak lain menganggapnya dapat memperkeruh situasi politik dan keamanan di Papua.

Firman juga mengutip pernyataan John F Kennedy. “Ketika kekuasaan menuntun manusia menuju keangkuhan, seni mengingatkannya akan keterbatasan. Ketika kekuasaan mempersempit kepedulian manusia, senilah yang datang untuk membersihkannya.”

Namun bagi Firman, negara seharusnya cukup dewasa menghadapi kritik. Ia menegaskan, demokrasi tidak akan tumbuh dalam situasi ketakutan terhadap karya seni dan film dokumenter.

“Kalau negara terlalu takut pada film, itu artinya negara sedang kehilangan kepercayaan diri menghadapi kenyataan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Film dokumenter “Pesta Babi” bukan hanya tontonan. Film ini cermin luka panjang Papua yang selama bertahun-tahun disimpan dalam sunyi. Film ini menggugah emosi, membuka ingatan kolektif, sekaligus menghadirkan pertanyaan besar tentang arah pembangunan di tanah paling timur Indonesia: mengapa Papua yang begitu kaya justru menyimpan begitu banyak kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan?

Di banyak ruang diskusi, Papua sering dibicarakan melalui angka investasi, proyek strategis nasional, pertumbuhan ekonomi, atau potensi sumber daya alam. Namun film ini membawa publik masuk ke ruang yang lebih manusiawi. Kamera tidak hanya merekam hutan yang hilang, tanah adat yang berubah fungsi, atau alat berat yang masuk ke kampung-kampung. Kamera merekam wajah-wajah orang Papua yang perlahan kehilangan ruang hidupnya.

Ada kesedihan yang terasa nyata ketika masyarakat adat berbicara tentang tanah leluhur yang dulu menjadi tempat berburu, berkebun, dan menjaga tradisi, kini berubah menjadi hamparan sawit. Ada nada putus asa ketika warga menceritakan bagaimana perusahaan datang dengan janji kesejahteraan, tetapi yang tertinggal justru konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan ekonomi.

Film “Pesta Babi” seolah ingin mengatakan bahwa pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan kemarahan yang dipendam lama.

Papua selama ini dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan alam luar biasa. Emas, tembaga, kayu, gas alam, hingga jutaan hektare hutan tropis berada di tanah itu. Ironisnya, masyarakat asli Papua masih menghadapi persoalan mendasar seperti akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lapangan pekerjaan.

Kontradiksi inilah yang membuat banyak orang Papua merasa asing di negerinya sendiri.

Di sejumlah wilayah, masyarakat adat menyaksikan tanah ulayat mereka dilepas untuk investasi besar. Perusahaan sawit masuk dengan dukungan izin yang kuat. Hutan dibuka atas nama pertumbuhan ekonomi. Namun setelah puluhan tahun, perubahan yang dijanjikan tidak benar-benar dirasakan masyarakat lokal.

Banyak warga hanya menjadi buruh kasar di tanahnya sendiri. Sebagian kehilangan sumber pangan tradisional. Sungai tercemar. Satwa menghilang. Ruang hidup menyempit. Ketika tanah adat hilang, yang hilang bukan hanya ekonomi masyarakat, tetapi juga identitas budaya dan spiritual mereka.

Bagi orang Papua, tanah bukan benda mati. Tanah adalah ibu. Tanah adalah sejarah. Tanah adalah kehidupan.

Karena itu, konflik agraria di Papua selalu memiliki dimensi emosional yang jauh lebih dalam dibanding persoalan bisnis biasa.

Film “Pesta Babi” memperlihatkan kenyataan tersebut dengan pendekatan yang menyentuh. Ada nuansa feature yang terasa kuat ketika warga bercerita tentang perubahan kampung mereka. Anak-anak bermain di tengah jalan tanah berlumpur dekat area proyek. Para mama Papua duduk sambil menatap hutan yang mulai gundul. Orang-orang tua mengenang masa ketika sungai masih jernih dan binatang buruan masih mudah ditemukan.

Visual-visual itu menghadirkan pesan yang kuat: pembangunan yang memutus hubungan manusia dengan alam pada akhirnya akan menciptakan kehancuran sosial.

Kehadiran proyek food estate di Papua juga menimbulkan kekhawatiran besar. Program yang digadang-gadang sebagai solusi ketahanan pangan nasional justru dinilai banyak pihak berpotensi mengancam ekosistem hutan Papua yang selama ini menjadi salah satu paru-paru dunia.

Papua bukan tanah kosong yang menunggu dibuka. Papua adalah rumah bagi masyarakat adat dengan pengetahuan ekologis yang diwariskan turun-temurun. Ketika hutan dibabat secara masif untuk kepentingan proyek besar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya pohon-pohon, tetapi masa depan generasi Papua sendiri.

Indonesia perlu belajar dari banyak kegagalan proyek besar di masa lalu. Tidak semua pendekatan pembangunan dari Jawa bisa dipindahkan begitu saja ke Papua. Karakter sosial, budaya, geografis, dan ekologis Papua sangat berbeda. Pendekatan yang terlalu sentralistik justru berisiko memperbesar ketimpangan dan konflik.

Yang dibutuhkan Papua bukan hanya investasi besar, tetapi pembangunan yang menghormati manusia Papua sebagai subjek utama.

Selama ini, masyarakat Papua terlalu sering menjadi penonton. Keputusan tentang tanah Papua banyak dibuat di luar Papua. Model pembangunan ditentukan tanpa mendengar suara masyarakat adat secara sungguh-sungguh. Akibatnya, muncul rasa keterasingan yang semakin dalam.

Film “Pesta Babi” membuka ruang refleksi nasional bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya hadir di Papua.

Harapan masyarakat Papua sebenarnya sederhana. Mereka ingin dihargai sebagai manusia. Mereka ingin tanah adat dihormati. Mereka ingin anak-anak Papua mendapat pendidikan yang layak. Mereka ingin rumah sakit yang memadai. Mereka ingin pembangunan yang tidak menghancurkan hutan dan budaya mereka.

Mereka ingin hidup bermartabat di tanah sendiri.

Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi secara serius arah pembangunan Papua. Pendekatan keamanan semata tidak akan pernah menyelesaikan akar persoalan. Papua membutuhkan dialog yang jujur, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta distribusi hasil kekayaan alam yang lebih adil.

Negara juga harus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Papua benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan hanya keuntungan bagi elite ekonomi dan politik. Transparansi izin lahan, perlindungan hutan adat, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan harus menjadi prioritas.

Papua tidak membutuhkan belas kasihan. Papua membutuhkan keadilan.

Film “Pesta Babi” pada akhirnya bukan hanya cerita tentang penderitaan. Film ini adalah alarm moral bagi Indonesia. Bahwa di balik berbagai pidato tentang kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, masih ada masyarakat yang merasa ditinggalkan.

Dan selama ketidakadilan itu terus berlangsung, luka Papua tidak akan pernah benar-benar sembuh.

Indonesia harus memilih: apakah Papua akan terus dipandang sebagai ladang eksploitasi sumber daya alam, atau sebagai tanah manusia-manusia yang memiliki hak untuk hidup sejahtera, dihormati budaya dan martabatnya?

Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan masa depan Papua dan wajah kemanusiaan Indonesia di mata sejarah.

Penulis : Sandra Caya Binthahir, Aktivis 98 Asal Papua

MoneyTalk, Jakarta – Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menyoroti film Pesta Babi yang dinilainya menggambarkan praktik perampasan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN) dan kepentingan bisnis tertentu.

Melalui pernyataannya di media sosial, Bivitri menyebut apa yang digambarkan dalam film tersebut bukan hanya terjadi di layar lebar, tetapi juga disebut berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.

“Apa yang digambarkan di film Pesta Babi itu: perampasan tanah buat proyek strategis nasional (PSN) dll, terjadi juga di banyak tempat :(,” tulis Bivitri, Rabu (13/5/2026).

Ia mengatakan, praktik tersebut sering kali memiliki dasar hukum formal sehingga sulit dilawan masyarakat kecil. Namun menurutnya, regulasi tersebut justru menjadi instrumen yang dimanfaatkan kelompok berkepentingan ekonomi.

“Kalau ditanya dasar hukumnya, ya ada! :(( itulah memang cara kerja oligarki, memanipulasi UU buat cari cuan,” lanjutnya.

Bivitri kemudian menyinggung sejumlah regulasi yang dianggap membuka ruang dominasi kepentingan oligarki, mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, hingga berbagai peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

Pernyataan tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai pelaksanaan proyek strategis nasional yang selama ini diklaim pemerintah sebagai upaya mempercepat pembangunan dan investasi. Di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai sebagian PSN berpotensi menimbulkan konflik agraria, penggusuran warga, hingga persoalan lingkungan hidup.

Film Pesta Babi sendiri belakangan menjadi perbincangan publik karena dianggap menyentil relasi kuasa antara negara, pemodal, dan masyarakat kecil dalam konflik lahan dan pembangunan.

Hingga kini, pemerintah terus menegaskan bahwa PSN dijalankan untuk kepentingan pembangunan nasional dan peningkatan ekonomi. Namun kritik dari akademisi dan aktivis terus bermunculan terkait dampak sosial yang ditimbulkan di sejumlah wilayah.

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDIP Guntur Romli angkat suara terkait dihentikannya pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” di sejumlah tempat. Menurutnya, penghentian pemutaran film tersebut justru memunculkan pertanyaan besar tentang ketakutan terhadap fakta dan realitas yang terjadi di Papua.

Dalam pernyataannya, Guntur Romli menilai film “Pesta Babi” bukanlah film hiburan biasa, melainkan dokumentasi sosial yang merekam kenyataan kehidupan masyarakat adat Papua yang menghadapi tekanan akibat kerusakan lingkungan dan konflik perebutan ruang hidup.

“Pemutaran film ‘Pesta Babi’ dihentikan di beberapa tempat. Aneh. Ada yang takut pada film. Ada yang terancam. Siapa dan mengapa?” kata Guntur Romli, Senin (11/5/2026).

Ia menegaskan, “Pesta Babi” bukan film horor, bukan film porno, dan bukan pula karya fiksi yang dibangun dari imajinasi sutradara. Film tersebut, kata dia, justru menyajikan potret nyata yang selama ini jarang mendapat ruang dalam percakapan publik nasional.

“Film itu merekam tangis hutan yang roboh, menangkap suara masyarakat adat yang tersisih. Ini adalah realitas yang berdarah-darah di tanah Papua. Tapi mengapa kebenaran justru dianggap ancaman?” lanjutnya.

Menurut Guntur Romli, penghentian pemutaran film dokumenter semacam itu berpotensi melukai prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi. Dalam negara demokrasi, kata dia, ruang diskusi terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan seharusnya dibuka selebar-lebarnya, bukan justru dibatasi.

Ia menilai karya dokumenter memiliki fungsi penting sebagai medium kritik sosial sekaligus pengingat bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.

Pernyataan Guntur Romli juga memantik perhatian publik di media sosial. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, pegiat lingkungan, dan kelompok mahasiswa menilai penghentian pemutaran film dokumenter dapat menimbulkan kesan adanya upaya membungkam narasi alternatif terkait situasi di Papua.

Di sisi lain, polemik ini kembali memperlihatkan bahwa isu Papua masih menjadi persoalan sensitif di ruang publik Indonesia. Konflik kepentingan antara investasi, eksploitasi sumber daya alam, keamanan, dan hak masyarakat adat terus menjadi perdebatan panjang yang belum menemukan titik temu.

Film dokumenter sendiri selama ini kerap menjadi medium untuk menyampaikan suara kelompok-kelompok marginal yang jarang mendapat perhatian media arus utama. Karena itu, penghentian pemutaran sebuah film dokumenter sering kali memunculkan pertanyaan mengenai batas kebebasan berekspresi di Indonesia.

Bagi Guntur Romli, yang paling penting bukan sekadar soal film diputar atau tidak, tetapi keberanian bangsa ini menghadapi kenyataan.

“Kalau fakta saja ditakuti, lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah?” ujarnya.