21 November 2026

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

MoneyTalk, Jakarta – Proses seleksi anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2026-2031 tengah memicu kontroversi. Selain masalah transparansi, muncul dugaan pelanggaran prosedur keuangan daerah yang membuat aparat penegak hukum diminta untuk turun tangan.

​Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera memanggil Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Muhammad Matsani. Pemanggilan ini dinilai perlu guna mengklarifikasi sumber pendanaan seleksi dan mekanisme penunjukan Tim Seleksi (Timsel) yang dianggap tertutup.

​Persoalan utama yang menjadi sorotan adalah asal-usul anggaran pelaksanaan seleksi tahun 2026. Berdasarkan penelusuran pada APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, ditemukan fakta bahwa tidak tercantum nomenklatur khusus untuk biaya seleksi anggota FKDM 2026-2031.

​Muncul kekhawatiran bahwa Kesbangpol tetap menggunakan sisa anggaran tahun 2025 sebesar Rp260,4 juta yang sebelumnya sempat ditunda penggunaannya.

​”Apabila seleksi FKDM 2026 tetap dipaksakan menggunakan pos anggaran tahun 2025, ini adalah pelanggaran nyata terhadap prosedur keuangan daerah. Kejaksaan harus bergerak memeriksa Muhammad Matsani,” tegas Uchok Sky.

​Sebagai informasi, proses rekrutmen ini sejatinya direncanakan pada akhir 2025 namun berujung penundaan. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Komisi A DPRD DKI Jakarta dalam rapat koordinasi pada Senin (15/12/2025).

​Anggota Komisi A, Nuchbatillah, kala itu mengkritik tajam proses rekrutmen yang dinilai tidak inklusif. Menurutnya, mekanisme seleksi saat ini justru menjauhkan keterlibatan masyarakat luas, sehingga integritas forum yang berfungsi sebagai “mata dan telinga” pemerintah ini patut dipertanyakan.

​Selain masalah finansial, mekanisme penunjukan Tim Seleksi juga dianggap tidak transparan. Publik dan lembaga swadaya masyarakat menilai proses tersebut dilakukan secara sepihak tanpa sosialisasi yang memadai.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Kesbangpol DKI Jakarta belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan penggunaan anggaran lintas tahun dan kritik atas minimnya transparansi dalam proses rekrutmen tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Jakarta, Mat Robek, menyoroti proses rekrutmen personel Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat kecamatan dan kelurahan di DKI Jakarta yang dinilai bermasalah dan tidak transparan.

Menurut Mat Robek, rekrutmen FKDM seharusnya mengacu pada regulasi yang sudah ada, sebagaimana mekanisme rekrutmen FKDM di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Namun dalam praktiknya, proses seleksi di tingkat kecamatan dan kelurahan justru menimbulkan polemik.

“Rekrutmen ini terkesan tidak transparan. Seharusnya Badan Kesbangpol DKI Jakarta mengikuti regulasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang FKDM,” ujar Mat Robek, Senin (26/1/2026).

Ia mengungkapkan adanya dugaan intervensi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam penentuan personel FKDM kecamatan dan kelurahan. Salah satu contoh disebut terjadi di Jakarta Utara.

“Informasi yang kami terima, Kasuban Kesbangpol Jakarta Utara sempat menyodorkan nama-nama calon personel FKDM untuk dilantik oleh Wali Kota Jakarta Utara. Beruntung hal tersebut tidak berjalan mulus karena Wali Kota masih mempertimbangkan, mengingat adanya pro dan kontra dalam proses seleksi,” jelasnya.

Mat Robek juga menyebutkan, sejumlah nama yang diusulkan oleh lurah dan camat justru tidak diterima. Sebaliknya, terdapat nama-nama yang dinilai tidak dikenal dan tidak aktif di masyarakat setempat, namun tetap diloloskan sebagai anggota FKDM.

“Padahal, sesuai Peraturan Gubernur, anggota FKDM harus merupakan tokoh masyarakat setempat yang memahami kondisi sosial wilayahnya dan memiliki rekam jejak keterlibatan aktif di lingkungan,” tegasnya.

Lebih jauh, Mat Robek mencium adanya aroma politis di balik rekrutmen tersebut. Ia menduga FKDM tingkat kelurahan dan kecamatan berpotensi dijadikan penampungan jaringan politik untuk kepentingan jangka panjang, termasuk menjelang kontestasi politik 2029.

“Atas kondisi ini, kami berharap pimpinan DPRD DKI Jakarta segera memanggil kembali Badan Kesbangpol DKI Jakarta untuk meminta penjelasan secara terbuka dan memastikan rekrutmen FKDM berjalan sesuai aturan, profesional, dan bebas dari kepentingan politik,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jakarta Barat periode 2020–2022, Iswadi, menyatakan akan melayangkan gugatan perdata terhadap Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto dan Sekretaris Kota (Seko) Firmanuddin. Gugatan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi anggota Dewan Kota Jakarta Barat periode 2024–2029.

Iswadi menegaskan bahwa meskipun saat ini telah berlangsung gugatan terhadap Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 854 Tahun 2024 yang diajukan oleh pihak Ladunni Cs melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, ia akan tetap melanjutkan upaya hukum melalui jalur perdata terhadap pejabat di tingkat kota.

“Apapun keputusan Hakim PTUN, saya akan tetap melawan Uus Kuswanto dan Firmanuddin melalui gugatan perdata. Saya menilai telah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat,” ujar Iswadi kepada awak media, Ahad (29/6/2025).

Iswadi membeberkan bahwa bentuk penyalahgunaan tersebut mencakup perubahan nilai peserta seleksi. Menurutnya, terdapat peserta dengan nilai tinggi atau peringkat pertama yang justru disingkirkan, sementara yang memiliki nilai rendah justru diloloskan karena diduga merupakan pilihan pribadi walikota.

“Ini semua menunjukkan bahwa proses seleksi tidak dilakukan secara objektif. Dewan Kota yang terpilih bukan yang berkualitas, tetapi yang sesuai dengan kemauan walikota,” ungkapnya.

Iswadi pun menyebut pernyataan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi, yang sebelumnya menyatakan bahwa proses pemilihan Dewan Kota DKI Jakarta cacat prosedural dan berpotensi sarat praktik politik transaksional.

“Tidak salah omongan M. Fuadi Luthfi yang meminta Kejati DKI Jakarta menyidik dugaan praktik transaksional dalam pemilihan ini,” pungkas Iswadi.