MoneyTalk.id,Jakarta – Besarnya pendapatan premi perusahaan asuransi tidak selalu mencerminkan keuntungan dan kepuasan pemegang polis. Kondisi tersebut terlihat dalam laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia ini mencatatkan pendapatan premi Rp3,19 triliun sepanjang 2024. Namun, pada periode yang sama, perusahaan justru membukukan kerugian setelah pajak sebesar Rp133,29 miliar.
Angka tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai kondisi keuangan perusahaan, efektivitas pengelolaan risiko, pembayaran klaim, serta perlindungan terhadap nasabah yang selama bertahun-tahun membayar premi.
Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan Generali Indonesia untuk tahun buku 2024, pendapatan premi meningkat dibandingkan 2023 yang mencapai Rp3,02 triliun. Artinya, terdapat pertumbuhan pendapatan premi sekitar 5,6 persen.
Namun, pertumbuhan pendapatan tersebut belum mampu membawa perusahaan mencatatkan keuntungan. Generali Indonesia mengalami kerugian sebelum pajak sebesar Rp158,97 miliar dan kerugian setelah pajak Rp133,29 miliar.
Kerugian tersebut memang lebih kecil dibandingkan kerugian setelah pajak tahun 2023 sebesar Rp179,93 miliar. Meski demikian, perusahaan masih harus menjelaskan strategi untuk mengembalikan kinerja keuangan ke posisi menguntungkan.
Beban Perusahaan Mencapai Rp3,26 Triliun
Laporan keuangan 2024 memperlihatkan jumlah beban Generali Indonesia mencapai Rp3,268 triliun, meningkat dibandingkan 2023 sebesar Rp3,203 triliun.
Salah satu komponen yang perlu diperhatikan adalah biaya umum dan administrasi yang meningkat dari Rp498,49 miliar pada 2023 menjadi Rp584,23 miliar pada 2024.
Biaya akuisisi juga meningkat dari Rp483 miliar menjadi Rp493,11 miliar.
Sementara itu, klaim dan manfaat yang dibayarkan dalam laporan keuangan mencapai sekitar Rp2,477 triliun pada 2024, dibandingkan Rp2,362 triliun pada 2023.
Besarnya beban klaim menunjukkan bahwa pembayaran manfaat asuransi merupakan komponen penting dalam kegiatan perusahaan. Namun, peningkatan beban klaim juga harus dibaca bersama dengan kewajiban perusahaan, pendapatan investasi, biaya operasional, dan pertumbuhan bisnis.
Dengan kondisi tersebut, publik perlu mengetahui secara transparan faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan masih mencatatkan kerugian meskipun pendapatan premi mengalami peningkatan.
Klaim Rp3 Miliar Pernah Berujung Demonstrasi di Medan
Persoalan pembayaran klaim Generali Indonesia juga pernah menjadi sorotan publik.
Pada Maret 2022, kantor agensi asuransi Generali di kawasan Multatuli, Medan, didatangi massa yang mempersoalkan klaim seorang nasabah bernama Anik.
Dalam pemberitaan IDX Channel pada 17 Maret 2022, nasabah tersebut disebut memiliki dua produk asuransi dengan nilai manfaat yang dipersoalkan mencapai Rp3 miliar.
Anik dikabarkan mulai menjadi nasabah sejak Mei 2018. Lima bulan setelah menandatangani kontrak, pada Oktober 2018, ia didiagnosis menderita penyakit kanker kritis.
Nasabah disebut telah membayar premi selama 16 bulan dengan nilai sekitar Rp10 juta per bulan atau total Rp160 juta.
Namun, klaim yang diperjuangkan tersebut tidak kunjung dibayarkan selama lebih dari tiga tahun.
Pihak yang mendampingi nasabah ketika itu meminta Generali membuka secara transparan alasan penolakan klaim, terutama mengenai persoalan ketidaksesuaian data yang menjadi alasan perusahaan.
Kasus tersebut kemudian menjadi perhatian karena menyangkut hubungan antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang sedang menghadapi persoalan kesehatan.
Perlu dicatat, kasus tersebut merupakan sengketa individual yang diberitakan pada 2022. Tidak dapat langsung disimpulkan bahwa seluruh klaim Generali mengalami persoalan serupa.
88 Pengaduan Nasabah Sepanjang 2024
Data pengaduan juga menjadi salah satu aspek penting untuk menilai kualitas pelayanan perusahaan.
Dalam laporan publikasi penanganan pengaduan Generali Indonesia tahun 2024, tercatat sebanyak 88 pengaduan nasabah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 61 pengaduan berkaitan dengan produk asuransi kesehatan, 15 pengaduan mengenai unit link, tujuh pengaduan whole life, tiga pengaduan asuransi berjangka, serta dua pengaduan lainnya pada produk syariah.
Generali menyatakan seluruh 88 pengaduan tersebut masuk kategori selesai.
Namun, terdapat hal yang perlu dicermati dalam membaca angka tersebut. Dalam definisi perusahaan, pengaduan dapat dikategorikan selesai apabila perusahaan telah memberikan tanggapan dan nasabah tidak menyampaikan keberatan. Bahkan, pengaduan juga dapat masuk kategori selesai ketika nasabah menyampaikan keberatan tetapi perusahaan menolak keberatan tersebut.
Dengan demikian, status administratif selesai tidak otomatis berarti seluruh nasabah memperoleh penyelesaian yang sesuai dengan harapan mereka.
Publik perlu mengetahui substansi pengaduan, berapa banyak yang berkaitan dengan penolakan klaim, keterlambatan pembayaran, pelayanan, perubahan manfaat polis, serta berapa banyak nasabah yang membawa sengketa ke lembaga penyelesaian sengketa.
Generali Mengklaim Membayar Klaim Rp1,3 Triliun
Di sisi lain, Generali Indonesia menyampaikan telah membayarkan klaim dan manfaat lebih dari Rp1,3 triliun sepanjang 2024.
Pembayaran tersebut, menurut perusahaan, mencakup lebih dari 286.000 kasus klaim, mulai dari manfaat kesehatan, meninggal dunia, hingga penyakit kritis.
Perusahaan juga mengungkapkan bahwa klaim kesehatan mengambil porsi sekitar 80 persen dari total pembayaran klaim. Nilai klaim kesehatan meningkat 19 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Angka pembayaran tersebut memperlihatkan bahwa Generali memang melakukan pembayaran manfaat kepada banyak nasabah.
Namun, angka agregat pembayaran klaim tidak dengan sendirinya menjawab persoalan nasabah yang mengaku mengalami penolakan atau kesulitan pencairan. Perlu ada transparansi mengenai jumlah klaim yang diajukan, klaim yang disetujui, klaim yang ditolak, klaim yang masih dalam proses, serta nilai kewajiban yang belum diselesaikan.
Rasio Solvabilitas 347 Persen, Apakah Keuangan Aman?
Di tengah kerugian perusahaan, indikator kesehatan keuangan juga perlu diperhatikan.
Dalam laporan keuangan audit tahun 2024, Generali Indonesia mencatat rasio pencapaian tingkat solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) sebesar 347 persen.
Angka tersebut berada jauh di atas batas minimum 120 persen yang ditetapkan dalam ketentuan kesehatan keuangan perusahaan asuransi.
Rasio kecukupan investasi tercatat 141 persen, sedangkan rasio likuiditas mencapai 280 persen.
Indikator tersebut menunjukkan perusahaan masih memiliki tingkat solvabilitas di atas ketentuan minimum. Karena itu, kerugian akuntansi tidak bisa langsung diartikan bahwa perusahaan tidak mampu membayar klaim.
Namun, RBC yang tinggi juga bukan jaminan bahwa setiap klaim pasti disetujui. Persetujuan klaim tetap bergantung pada ketentuan polis, kelengkapan dokumen, hasil pemeriksaan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
OJK Perlu Memastikan Perlindungan Pemegang Polis
Persoalan perusahaan asuransi tidak hanya berkaitan dengan keuntungan dan kerugian. Hal paling mendasar adalah kepastian bahwa hak pemegang polis dilindungi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi, termasuk kesehatan keuangan, tata kelola, pemasaran produk, dan penanganan pengaduan konsumen.
Dalam kasus Generali Indonesia, sejumlah hal layak mendapat perhatian publik.
Pertama, apa penyebab perusahaan mengalami kerugian setelah pajak Rp133,29 miliar ketika pendapatan premi mencapai Rp3,19 triliun?
Kedua, bagaimana perkembangan pembayaran klaim yang pernah disengketakan nasabah, termasuk kasus klaim Rp3 miliar di Medan?
Ketiga, bagaimana mekanisme perusahaan memastikan pengaduan nasabah benar-benar diselesaikan secara substantif, bukan hanya ditutup secara administratif?
Keempat, berapa jumlah klaim yang ditolak dan berapa nilai klaim yang masih dalam proses pembayaran?
Kelima, bagaimana perusahaan menjamin bahwa pemegang polis mendapatkan informasi yang jelas mengenai pengecualian, persyaratan, dan manfaat perlindungan sejak awal pembelian produk?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka oleh manajemen Generali Indonesia dan OJK.
Nasabah Jangan Hanya Dijadikan Sumber Premi
Asuransi dibangun atas dasar kepercayaan. Nasabah membayar premi secara berkala karena berharap memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kesehatan, kecelakaan, penyakit kritis, atau kematian.
Karena itu, perusahaan asuransi tidak cukup hanya mengumumkan pertumbuhan premi, jumlah nasabah, dan besarnya klaim yang sudah dibayarkan.
Transparansi mengenai klaim yang ditolak, alasan penolakan, penyelesaian sengketa, serta kondisi keuangan harus menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat.
Kerugian Rp133,29 miliar bukan dengan sendirinya bukti bahwa Generali Indonesia bermasalah dalam memenuhi kewajibannya. Begitu pula rasio solvabilitas 347 persen tidak boleh digunakan untuk mengabaikan keluhan nasabah.
Publik membutuhkan penjelasan yang seimbang mengenai kedua sisi tersebut.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perusahaan asuransi bukan hanya besarnya premi yang berhasil dihimpun, melainkan juga kemampuannya memenuhi janji perlindungan kepada pemegang polis sesuai perjanjian.
Manajemen Generali Indonesia perlu memberikan penjelasan mengenai kinerja keuangan dan penanganan klaim, sementara OJK perlu memastikan setiap pengaduan nasabah ditangani secara transparan dan sesuai ketentuan.
