Gibran Dimakzulkan Archives -

Jika Gibran Dimakzulkan, Jokowinisti Tegaskan Kaesang Harus Jadi Wapres IMG_20261108_142447

Jika Gibran Dimakzulkan, Jokowinisti Tegaskan Kaesang Harus Jadi Wapres

Hedi Batubara 8 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai dapat memunculkan dinamika politik baru di lingkaran kekuasaan. Ketua Jokowinisti, Nurhadianto Sukojoyo, menegaskan bahwa jika Gibran dimakzulkan, posisi wakil presiden selanjutnya harus diberikan kepada Kaesang Pangarep.

Nurhadianto menilai Kaesang memiliki kapasitas dan kedekatan politik maupun ideologis dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Kaesang merupakan sosok yang tepat untuk melanjutkan garis politik dan pemikiran Jokowi dalam pemerintahan.

“Jika Gibran dimakzulkan, Kaesang harus menjadi wakil presiden. Dia memiliki kapasitas untuk meneruskan ideologi dan perjuangan politik Jokowi,” kata Nurhadianto dalam keterangannya, Ahad (8/11/2026).

Ia berpendapat, kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 tidak bisa dilepaskan dari peran besar Jokowi. Dukungan dan pengaruh politik Jokowi disebut menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan Prabowo ke kursi kepresidenan.

“Prabowo menjadi presiden itu atas jasa Jokowi. Tanpa peran Jokowi, Prabowo tidak mungkin bisa menjadi presiden seperti sekarang,” tegasnya.

Karena itu, Nurhadianto berpandangan bahwa keberadaan tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan Jokowi dalam pemerintahan perlu dipertahankan. Ia menganggap hubungan politik yang terbangun menjelang Pilpres 2024 semestinya tetap menjadi bagian dari konfigurasi kekuasaan nasional.

Nurhadianto juga menyebut posisi Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi salah satu alasan yang membuatnya layak diperhitungkan. Menurut dia, kepemimpinan Kaesang di partai tersebut menunjukkan adanya basis organisasi dan jalur politik untuk melanjutkan gagasan Jokowi.

“Kaesang itu ideologis dan biologis Jokowi. Dia memiliki hubungan keluarga sekaligus kesamaan ideologi. Kaesang mampu menjalankan ideologi Jokowi dengan baik,” ujarnya.

Ia menilai, hubungan biologis dan ideologis tersebut merupakan kombinasi yang tidak dimiliki semua tokoh politik. Dalam pandangannya, Kaesang dapat menjadi representasi keberlanjutan pemikiran dan kepemimpinan politik Jokowi di tingkat nasional.

Pernyataan Nurhadianto ini sekaligus memperlihatkan bahwa wacana pemakzulan Gibran bukan hanya berpotensi memunculkan persoalan konstitusional, tetapi juga membuka perdebatan mengenai siapa figur yang pantas mengisi posisi wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Meski demikian, penggantian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak kelompok politik atau kedekatan keluarga. Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi, termasuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pemilihan wakil presiden oleh MPR dari dua calon yang diusulkan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Laskar Cinta Jokowi: Jika Gibran Dimakzulkan, Prabowo Juga Harus Tumbang

Hedi Batubara 14 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, menegaskan bahwa wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dilepaskan dari posisi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, jika Gibran dimakzulkan, Prabowo juga harus ikut bertanggung jawab secara politik karena keduanya terpilih sebagai satu paket dalam Pilpres 2024.

Suhandono berpandangan, kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 tidak terlepas dari peran Gibran sebagai calon wakil presiden serta dukungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai dukungan politik Jokowi menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran meraih kemenangan.

“Jika Gibran dimakzulkan, Prabowo juga harus tumbang. Keduanya satu paket,” demikian sikap Suhandono dalam menanggapi berkembangnya wacana pemakzulan Gibran, Rabu (14/10/2026).

Menurut Suhandono, kemenangan Prabowo tidak bisa hanya dilihat sebagai keberhasilan pribadi ataupun kekuatan Partai Gerindra. Ia menilai dukungan Jokowi dan keterlibatan Gibran dalam pasangan calon turut memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan tersebut.

Suhandono bahkan berpendapat bahwa tanpa dukungan Jokowi, peluang Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024 akan berbeda.

Karena itu, ia menilai konsekuensi politik dari persoalan yang menimpa Gibran semestinya tidak hanya diarahkan kepada sang wakil presiden, tetapi juga menjadi perhatian terhadap posisi Prabowo sebagai presiden.

Politikus PKS: Daripada Sibuk Bahas Ijazah, Baguslah Seruput Secangkir Kopi

Hedi Batubara 11 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menanggapi kabar beredarnya surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR dengan sebuah pantun yang menyindir polemik ijazah.

“Daripada hujan baju pun basah Bagus dijemur di bawah kanop.Daripada sibuk bahas ijazah. Baguslah seruput secangkir kopi.”, Ahad (11/10/2026).

Pantun tersebut disampaikan Tifatul untuk merespons pemberitaan CNN Indonesia berjudul “Beredar Surat Usul Pemakzulan Gibran di DPR, Istana Buka Suara” yang mengangkat isu usulan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.

Melalui pantun itu, Tifatul mengajak publik melihat polemik yang tengah berkembang dengan nada santai. Baris tentang kesibukan membahas ijazah menjadi bagian yang paling menonjol, disusul ajakan menikmati secangkir kopi.

Pernyataan tersebut muncul ketika persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perbincangan politik nasional setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2024.

Sebelumnya, CNN Indonesia pada 8 Oktober 2026 memberitakan beredarnya surat usulan pemakzulan Gibran di DPR. Pemberitaan itu juga memuat tanggapan Istana mengenai persoalan tersebut.

Berdasarkan laporan sejumlah media, dokumen bertanggal 7 Oktober 2026 itu disebut diajukan oleh anggota DPR Fraksi NasDem, Tonny Tesar, kepada pimpinan DPR RI.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan akan mengecek persoalan surat tersebut. Ia juga menyebut partainya masih mempelajari dan mengkaji putusan MK yang berkaitan dengan persoalan pendidikan Gibran.

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan penanganan persoalan tersebut diserahkan kepada mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Namun, munculnya surat usulan itu tidak berarti Gibran telah dimakzulkan. Usulan pemberhentian wakil presiden harus melalui tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Minta Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Jokowi Ketakutan Gibran Dimakzulkan IMG_20250922_140028

Minta Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Jokowi Ketakutan Gibran Dimakzulkan

Hedi Batubara 22 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Instruksi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar relawannya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode menimbulkan spekulasi politik yang luas. Aktivis Rahman Simatupang menilai, langkah tersebut bukan sekadar bentuk dukungan biasa, melainkan cerminan kekhawatiran Jokowi terhadap potensi upaya pemakzulan Gibran.

Rahman Simatupang dalam pernyataannya menyebut Jokowi “mulai ketakutan Gibran dimakzulkan.” Ia menilai instruksi dukungan dari mantan presiden kepada jaringan relawan adalah sinyal bahwa Jokowi ingin mengokohkan posisi putranya di panggung kekuasaan nasional.

“Relawan Jokowi sebenarnya sudah tidak punya peran formal dalam proses politik sekarang. Kuncinya ada di DPR dan partai politik,” ujar Rahman dalam pernyataan kepada wartawan, Senin (22/9/2025).

Menurutnya, Jokowi menyadari bahwa relawan tidak bisa menahan langkah hukum ataupun politik bila wacana pemakzulan benar-benar mengemuka.

Rahman juga menyoroti dinamika hubungan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Ia mengklaim bahwa Prabowo “sudah tidak menganggap Gibran sebagai wakil presiden,” mengacu pada beberapa momen penting di mana Gibran tidak hadir.

Contohnya, saat pelantikan beberapa menteri baru, Gibran dikabarkan tidak hadir mendampingi Presiden. Begitu pula dalam kunjungan luar negeri, Gibran tidak tampak ikut serta. Meskipun pihak Istana menegaskan absensi Gibran karena alasan agenda dan pembagian tugas, pengamat politik melihat hal ini sebagai tanda adanya jarak yang perlu dicermati.

Isu lain yang ikut menekan situasi politik adalah dugaan kejanggalan ijazah Gibran yang sempat disorot Roy Suryo dan beberapa pihak lain. Walau belum terbukti dan masih dalam proses verifikasi hukum, isu ini menjadi bola panas yang memicu berbagai spekulasi dan laporan.

Rahman menilai, polemik ijazah tersebut turut menambah kegelisahan Jokowi. “Kasus ijazah yang diangkat Roy Suryo cs bisa menjadi pintu masuk bagi lawan politik untuk menggugat legitimasi Gibran,” ujarnya.

Manipulasi Konstitusi dan Cacat Etika, Muslim Arbi: Makzulkan Gibran 1755060538436

Manipulasi Konstitusi dan Cacat Etika, Muslim Arbi: Makzulkan Gibran

Hedi Batubara 13 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Gerakan Perubahan sekaligus Ketua TPUA, Muslim Arbi, menilai bahwa pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan hal yang tidak terelakkan. Ia menegaskan, naiknya Gibran ke kursi Wapres melanggar konstitusi dan dibayang-bayangi masalah moral maupun etika.

“Segera saja Gibran dimakzulkan. Pemakzulan itu suatu keniscayaan. Naiknya Gibran sebagai Wapres melanggar konstitusi. Ia cacat moral dalam kasus Fufufafa dan terbaru menunjukkan cacat adab, etika, dan sikap angkuh,” kata Muslim Arbi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/8/2025).

Muslim juga menyinggung laporan kasus dugaan korupsi yang pernah dilayangkan aktivis Ubedilah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyeret nama Gibran dan Kaesang Pangarep. Ia meyakini jika KPK bekerja sesuai undang-undang, keduanya dapat dijerat hukum.

“Kasus itu terang benderang di mata publik. Mereka selamat karena saat itu bapaknya masih Presiden. Kalau KPK jujur, niscaya Gibran dan Kaesang bisa terjerat dalam kasus KKN,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muslim menyoroti penampilan Gibran dalam sebuah acara di Batujajar, Bandung, beberapa hari lalu. Menurutnya, sikap Gibran yang tidak bersalaman dengan sejumlah Menteri Koordinator sekaligus Ketua Umum partai politik seperti AHY (Demokrat), Zulkifli Hasan (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Bahlil Lahadalia merupakan tindakan tidak pantas dalam etika kekuasaan.

“Tidak salaman itu menunjukkan keangkuhan, kesombongan, dan cacat adab. Itu perilaku kekanak-kanakan yang tidak patut dilakukan seorang Wapres,” kata Muslim.

Ia menilai tindakan tersebut bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan politik terhadap para ketua umum partai, yang justru memiliki posisi strategis di kabinet.

Muslim mengingatkan bahwa surat pemakzulan Gibran yang dilayangkan sejumlah purnawirawan TNI ke DPR RI sudah ada dan tinggal menunggu proses politik.

Menurutnya, partai-partai besar di parlemen bisa menggalang kekuatan untuk mempercepat langkah tersebut, terutama jika merasa marwah partainya dilecehkan.

“Jika PDIP dan Gerindra didukung Golkar, PKB, PAN, dan Demokrat kompak, nasib Wapres Gibran tinggal menghitung hari. Ke enam partai di DPR bersama DPD bisa mengajukan usulan pemakzulan ke MPR RI,” tegasnya.

Muslim menilai, jatuhnya Gibran dari kursi Wapres akan sekaligus mengakhiri dinasti politik Joko Widodo yang menurutnya membelenggu Indonesia selama satu dekade terakhir.

“Publik tahu, naiknya Gibran ini karena kekuatan oligarki politik dan ekonomi yang bermain selama 10 tahun kekuasaan bapaknya. Itu mencederai Indonesia tercinta,” pungkasnya.

Benarkah Prabowo Mau Dijatuhkan, Hanya Purnawirawan TNI Minta Gibran Dimakzulkan Presiden Prabowo Bersama Puan Maharani

Benarkah Prabowo Mau Dijatuhkan, Hanya Purnawirawan TNI Minta Gibran Dimakzulkan

Hedi Batubara 7 Mei 2025

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDIP Beathor Suryadi secara lantang mengungkapkan kritik keras terhadap perubahan persyaratan usia capres yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang menurutnya merupakan kejahatan terhadap konstitusi. Beathor menilai perubahan ini sangat memukul para penjaga konstitusi dan menyebut adanya campur tangan mafia dengan kekuatan uang besar dalam gerilya politik.

Menurut Beathor, konstitusi adalah kesepakatan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden dan DPR RI telah menandatangani kesepakatan tersebut sebagai rujukan, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk merombaknya.

“Kejahatan Mahkamah Konstitusi merombak persyaratan umur 40 tahun itu sangat memukul bagi semua orang yang menjaga konstitusi,” tegas Beathor.

Lebih lanjut, Beathor menduga ada mafia besar yang bergerilya dalam politik sehingga perubahan aturan tersebut terjadi. Ia bahkan mempertanyakan sikap Presiden yang seolah membiarkan kondisi ini terjadi, hingga akhirnya Gibran bisa tampil dalam Pilpres 2024.

Beathor juga menyoroti reaksi keras dari para purnawirawan prajurit Sapta Marga yang merasa terpanggil oleh Ibu Pertiwi ketika melihat ada kekuatan oligarki dan mafia kekuasaan yang merusak konstitusi.

“Purnawirawan itu adalah sosok yang terikat dengan komitmennya sebagai penjaga konstitusi dan Pancasila. Ketika mereka melihat ada mafia merusak konstitusi, wajar jika jiwa Sapta Marga mereka bangkit,” ujar Beathor.

Beathor menambahkan bahwa para mantan prajurit itu melihat Gibran hanya menjadi umpan kekuasaan selama menjabat sebagai Wakil Presiden selama enam bulan. Mereka khawatir ada kekuatan lain yang siap mengambil alih jika Prabowo berhalangan tetap.

Menurutnya, ini adalah bentuk ancaman terhadap demokrasi dan konstitusi negara yang seharusnya dijaga dengan penuh tanggung jawab. Beathor menyerukan perlawanan dari masyarakat yang sadar akan demokrasi agar melawan kejahatan politik ini.

Gibran Dimakzulkan

Jika Gibran Dimakzulkan, Jokowinisti Tegaskan Kaesang Harus Jadi Wapres

Laskar Cinta Jokowi: Jika Gibran Dimakzulkan, Prabowo Juga Harus Tumbang

Politikus PKS: Daripada Sibuk Bahas Ijazah, Baguslah Seruput Secangkir Kopi

Minta Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Jokowi Ketakutan Gibran Dimakzulkan

Manipulasi Konstitusi dan Cacat Etika, Muslim Arbi: Makzulkan Gibran

Benarkah Prabowo Mau Dijatuhkan, Hanya Purnawirawan TNI Minta Gibran Dimakzulkan

Baca Juga Berita Ini

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran