23 November 2026

GMNI DKI Jakarta

MoneyTalk.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta mendesak DPR RI menggunakan hak angket dan menggulirkan proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap resmi yang dirilis di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

DPD GMNI DKI Jakarta menilai persoalan persyaratan pendidikan Gibran dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara tersebut perlu menjadi perhatian serius DPR RI. Organisasi mahasiswa itu mengaitkannya dengan persoalan integritas kepemimpinan, etika bernegara, dan penegakan konstitusi.

Dalam pernyataan sikapnya, DPD GMNI DKI Jakarta juga menilai kepemimpinan nasional semestinya mencerminkan kejujuran dan integritas, sebagaimana nilai-nilai yang diwariskan Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta.

“Generasi muda Indonesia tidak boleh diidentikkan dengan praktik pembenaran atas kebohongan publik, pemalsuan, dan manipulasi syarat kekuasaan,” demikian pernyataan DPD GMNI DKI Jakarta.

GMNI Jakarta menegaskan bahwa persoalan pemenuhan persyaratan jabatan publik tidak boleh dikesampingkan oleh kepentingan politik. Mereka menilai pembiaran terhadap persoalan tersebut berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum.

Desak DPR Gunakan Hak Angket

DPD GMNI DKI Jakarta mendesak DPR RI tidak bersikap pasif dan segera menjalankan fungsi pengawasannya. Mereka meminta DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan persoalan administrasi dalam proses pencalonan Gibran, termasuk yang berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Selain itu, GMNI Jakarta meminta DPR mempertimbangkan proses pemakzulan dengan merujuk Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut mereka, langkah tersebut diperlukan untuk mengusut dugaan pelanggaran hukum dan persoalan yang dinilai berkaitan dengan kelayakan konstitusional seorang wakil presiden. Namun, desakan tersebut merupakan sikap politik DPD GMNI DKI Jakarta, bukan penetapan bahwa Gibran telah terbukti melakukan pelanggaran yang menjadi dasar pemakzulan.

Organisasi itu juga menyerukan konsolidasi kader GMNI, mahasiswa, pemuda, dan masyarakat untuk mengawal persoalan tersebut melalui gerakan yang mereka sebut sebagai upaya menjaga konstitusi dan moralitas bangsa.

“Negara ini didirikan dengan darah dan etika para pendiri bangsa, bukan dibangun atas kebohongan dan pemakluman kejahatan moral. DPR RI harus memilih: berdiri bersama rakyat dan Konstitusi, atau ikut terseret dalam arus pengkhianatan sejarah!” demikian bunyi pernyataan tersebut.

DPD GMNI DKI Jakarta menutup pernyataannya dengan seruan, “Merdeka! GMNI, Jaya! Marhaen, Menang!”

Media memberikan ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pihak-pihak yang disebut atau terkait, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk, Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta resmi menyerahkan laporan pengaduan masyarakat beserta dokumen dan bukti awal terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin.

Laporan yang ditujukan kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda Se.

Dalam laporannya, GMNI DKI Jakarta meminta Kejaksaan Agung mengusut dugaan penyimpangan yang melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana program, serta mendalami peran Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Untuk memperkuat laporannya, GMNI menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti awal yang bersumber dari informasi publik dan pemberitaan media massa. Bukti tersebut antara lain berupa rekaman video investigasi mengenai rencana pengadaan sekitar 105 ribu unit mobil pikap, dokumen publikasi terkait dugaan korupsi proyek KDMP, analisis tata kelola pengadaan, serta pemberitaan mengenai dugaan mark-up anggaran dan potensi kebocoran keuangan negara.

Menurut GMNI, terdapat sejumlah indikasi yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum. Salah satunya adalah dugaan selisih antara pagu anggaran sebesar Rp3 miliar per unit kegiatan dengan realisasi fisik yang diperkirakan hanya sekitar Rp1,6 miliar per unit.

Berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam laporan tersebut, selisih sebesar Rp1,4 miliar per unit berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar apabila dikalikan dengan target nasional program yang mencapai 80 ribu koperasi.

Selain itu, GMNI juga menyoroti rencana pengadaan 105 ribu unit kendaraan pikap yang nilainya disebut mencapai Rp24,66 triliun. Pengadaan tersebut diduga dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola dan persaingan usaha.

Deodatus menegaskan bahwa langkah pelaporan tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kami meminta Kejaksaan Agung melalui Jampidsus segera melakukan telaah dan penyelidikan berdasarkan bukti-bukti awal yang kami serahkan. Langkah ini penting untuk menyelamatkan keuangan negara dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan program nasional,” ujar Deodatus.

GMNI juga meminta Kejaksaan Agung memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat (SP2HP) paling lambat 10 hari kerja setelah laporan diterima, sesuai ketentuan pelayanan publik yang berlaku di lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai bentuk pengawasan bersama, laporan tersebut turut ditembuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil), Ombudsman RI, serta Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.