20 November 2026

Great Institute

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan menilai salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah keberadaan sejumlah pejabat yang sebelumnya mendapatkan posisi strategis pada era Presiden Joko Widodo.

Menurut Syahganda, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintahan Prabowo telah sepenuhnya mengendalikan institusi-institusi strategis negara.

Syahganda mencontohkan posisi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ia mengingatkan bahwa kedua pejabat tersebut mendapatkan jabatan strategis pada masa pemerintahan Jokowi.

“Semua orang Jokowi, Panglima TNI Agus Subiyanto juga orangnya Jokowi tadinya,” kata Syahganda dalam pernyataannya di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Rabu (26/8/2026).

Agus Subiyanto memang dilantik Jokowi sebagai KSAD pada 25 Oktober 2023. Tidak lama kemudian, pada 22 November 2023, Jokowi kembali melantiknya sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan tersebut berdasarkan Keppres Nomor 102/TNI Tahun 2023.

Sementara itu, ST Burhanuddin ditunjuk Jokowi sebagai Jaksa Agung pada Oktober 2019. Jokowi ketika itu menyebut Burhanuddin dipilih antara lain karena memiliki pengalaman internal di Kejaksaan Agung.

Syahganda mengatakan, keberadaan pejabat yang diangkat pada pemerintahan sebelumnya seharusnya tidak semata-mata dilihat dari siapa yang mengangkatnya.

Menurut dia, persoalan yang lebih penting adalah apakah pejabat tersebut menjalankan garis kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo atau masih membawa kepentingan politik pemerintahan sebelumnya.

“Presiden bisa enggak memerintahkan Panglima, nurut enggak? Kalau nurut berarti dia masuk ke rezim dia,” ujar Syahganda.

Menurutnya, hal serupa dapat dilihat dari institusi penegak hukum. Apabila Jaksa Agung menjalankan instruksi pemerintahan baru dalam pemberantasan berbagai tindak pidana, termasuk penindakan terhadap persoalan ilegal di sektor perkebunan dan sawit, maka secara politik hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa institusi tersebut telah bekerja dalam garis pemerintahan Prabowo.

Syahganda juga menyinggung posisi kepolisian. Menurut dia, efektivitas instruksi Presiden terhadap institusi keamanan dan penegakan hukum menjadi salah satu indikator penting untuk melihat apakah pemerintahan baru telah memiliki kendali politik dan administratif yang kuat.

Dalam konteks Kejaksaan Agung, Syahganda turut menyinggung mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Febrie telah mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus pada 2026 dan kemudian diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU terkait PT Asabri periode 2020–2024.

Fakta tersebut membuat posisi Febrie menjadi salah satu perkembangan penting dalam dinamika penegakan hukum pada 2026.

Syahganda mengakui dirinya memiliki pandangan pribadi agar sejumlah pejabat yang diasosiasikan dengan pemerintahan Jokowi tidak lagi berada di posisi strategis.

Ia menyebut harapan tersebut sebagai bagian dari apa yang disebutnya sebagai “dendam masa lalu”. Namun, menurut dia, persoalan yang lebih penting bukan semata-mata pergantian orang karena alasan politik.

Syahganda menilai sebagian pejabat yang berada dalam lingkaran pemerintahan sebelumnya telah terbentuk oleh pola kekuasaan dan relasi ekonomi-politik pada era Jokowi.

“Yang paling penting sebenarnya beberapa orang-orang dari masa lalu itu mentalnya rusak,” katanya.

Ia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan apa yang disebutnya sebagai “serakanomik”, yakni pola hubungan antara pengusaha dan pejabat yang menurutnya berkembang pada masa pemerintahan sebelumnya.

Menurut Syahganda, hubungan antara pengusaha dan pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri. Jika ada kepentingan bisnis besar, menurut dia, pasti terdapat pejabat atau birokrasi yang menjadi counterpart dalam menjalankan kepentingan tersebut.

“Enggak mungkin serakanomik itu cuma pengusaha. Pasti ada mitranya, counterpart-nya. Itu ya pejabat-pejabat dari masa lalu,” ujar dia.

Meski demikian, Syahganda tidak menutup kemungkinan perubahan terhadap sejumlah pejabat strategis akan dilakukan secara bertahap.

Ia menduga pergantian tersebut bisa saja dilakukan bersamaan dengan perombakan atau reshuffle kabinet apabila Presiden Prabowo memutuskan melakukan langkah tersebut.

“Bisa jadi itu nanti barengan dengan reshuffle kabinet,” kata Syahganda.

Menurut dia, pergantian pejabat tidak selalu harus dilakukan secara mendadak. Pemerintah dapat menyiapkan proses transisi agar pejabat lama dapat berpindah posisi atau mengalami perubahan penugasan secara terukur.

Ia bahkan memperkirakan kemungkinan adanya perubahan terhadap sejumlah nama yang sebelumnya menjadi sorotan dalam waktu sekitar dua bulan mendatang.

“Bisa jadi dalam waktu dua bulan lagi beberapa nama yang kita singgung tadi ada kemungkinan untuk di-level,” ujarnya.

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Moh Jumhur Hidayat menegaskan persoalan sampah di Indonesia sudah berada pada tahap serius dan membutuhkan langkah luar biasa lintas sektor.

Hal itu disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) Great Institute bertajuk “Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia” di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut Jumhur, peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi nasional berdampak langsung pada meningkatnya volume serta kompleksitas sampah di Indonesia. Ia menyebut persoalan sampah kini bukan sekadar isu kebersihan, tetapi telah menjadi ancaman lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Kalau tidak diantisipasi dengan baik, persoalan sampah akan memicu pencemaran udara, air, tanah, masalah kesehatan, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca secara signifikan,” kata Jumhur.

Ia menjelaskan, gas metana yang dihasilkan dari tempat pembuangan akhir (TPA) yang tidak dikelola dengan baik memiliki daya rusak terhadap atmosfer hingga 28 kali lebih besar dibanding karbon dioksida. Karena itu, pengelolaan sampah menjadi agenda strategis nasional yang harus dituntaskan.

Pemerintah, lanjut dia, menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 63,41 persen pada 2026 dan 100 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan transformasi total sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

“Pengelolaan sampah tidak akan pernah selesai kalau hanya mengandalkan hilir atau TPA. Kuncinya ada pada perubahan perilaku di hulu,” ujarnya.

Jumhur menekankan pentingnya edukasi pemilahan sampah dari sumber, penguatan kebijakan pengurangan sampah, hingga pengelolaan sampah organik secara masif melalui komposter dan teknologi ramah lingkungan seperti Maggot BSF.

Ia juga menyoroti pentingnya penerapan konsep Extended Producer Responsibility (EPR) terhadap produsen kemasan untuk memperkuat ekonomi sirkular.

Selain itu, pemerintah mendorong penguatan bank sampah hingga tingkat RT/RW dan desa sebagai pusat edukasi sekaligus pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Diharapkan setiap RT dan RW memiliki unit bank sampah, lalu di tingkat desa dan kelurahan ada bank sampah induuk,” katanya.

Di sisi hilir, pemerintah akan memperkuat layanan pengangkutan sampah terpilah dan membangun industri pengolahan sampah berbasis teknologi rendah emisi.

Jumhur mengungkapkan hingga kini masih terdapat ratusan daerah yang mengoperasikan TPA dengan sistem open dumping, padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 telah melarang praktik tersebut.

“Permasalahan TPA ini sudah terlalu lama dan bisa menjadi bom waktu jika tidak segera diselesaikan,” tegasnya.

Ia memastikan Kementerian Lingkungan Hidup akan serius menggunakan seluruh instrumen pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.

“Kami akan menggunakan seluruh kewenangan agar tercipta Indonesia yang bersih dan berkelanjutan sebagaimana amanat konstitusi,” ucap Jumhur.

Dalam kesempatan itu, Jumhur juga mengungkapkan Presiden RI memberi perhatian khusus terhadap persoalan sampah nasional dan meminta penyelesaiannya dilakukan secara cepat.

“Presiden dengan tegas ingin memastikan persoalan sampah ini selesai dalam dua tahun ke depan. Bahkan teknologi-teknologi yang bisa langsung menyelesaikan persoalan sampah sedang dipastikan penggunaannya,” katanya.

Menurutnya, persoalan sampah seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah pusat.

“Kita butuh kolaborasi lintas sektor, mulai pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga media massa,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat memulai perubahan dari diri sendiri dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menjadikan rumah tangga sebagai unit terkecil pengelolaan sampah.

“Mari kita jadikan HPSN 2026 sebagai titik balik. J angan biarkan sampah menjadi warisan buruk bagi anak cucu kita,” pungkasnya.