21 November 2026

Gubernur DKI Pramono Anung

MoneyTalk, Jakarta – Center For Budget Analisis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk fokus atas Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah, dan segera memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto. kata Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi kepada wartawan Sabtu, (24/5/2025).

“Lebih baik pihak Kejagung segera panggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto atas proyek seperti Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta di Rorotan, Jakarta Utara,” tegas Uchok Sky.

“Anggaran gede amat sampai Triliunan, tapi tidak ada pihak aparat hukum baik dari Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengamati atau memantau dari proses lelang sampai pelaksanaannya,” lanjut Uchok Sky.

Kejagung harus segera meminta kepada BPK untuk segera melakukan audit proyek Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta di Rorotan.

“Kami meminta Kejagung untuk segera mengeluarkan Sprindik atas kasus Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta, Dimana pada tahun anggaran 2021, proyek ini anggaran sebesar Rp 905.629.535.580,00 dan dimenangkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan penawaran sebesar Rp 855.058.500.788,80,” jelas Uchok Sky

Lalu pada tahun 2024, Anggaran tersebut muncul kembali dengan nama paket kegiatan Pembangunan RDF Plant Jakarta di Rorotan dengan anggaran sebesar Rp 1.300.000.006.831,00,” pungkas Uchok Sky.

Sebelumnya, Ketua Umum Komite Masyarakat Jakarta Utara (KOMJU), Franky Irawan mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto yang diduga terlibat bancakan sejumlah proyek di Dinas Lingkungan Hidup. kata Ketum Komju, Franky Irawan pada Senin, (21/4/2025).

Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat adalah Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta di Rorotan, Jakarta Utara.

MoneyTalk, Jakarta – CBA (Center For Budget Analisis) meminta Kepada Gubernur DKI Pramono Anung, Jangan puas hanya membuat laporan terkait gangguan sistem IT kepada Bareskrim Polri, atau mencopot Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono.

Yang harus dilakukan oleh Gubernur DKI adalah harus mencopot semua jajaran Direksi dan dewan Komisaris Bank DKI agar Mas Pram bisa membenahi dan memperbaiki sistem perbankan di Bank Milik Pemda DKI tersebut, kata Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi.

Kalau Bank DKI tidak dibenahi maka akan banyak kredit Macet di Bank tersebut. Coba lihat datanya Bank DKI, dimana satu perusahaan saja seperti PT.WSBP punya kredit Macet sekitar Rp.684.000.000.000 di Bank DKI, lanjut Uchok Sky.

Dan Sebaiknya Kredit Macet sekitar Rp.684.000.000.000 di Bank DKI juga penting diambil oleh Bareskrim Polri lantaran tidak ada kehati hatian oleh jajaran Direksi dan dewan Komisaris dalam memberikan kredit kepada PT.WSBP, ujar Uchok Sky

Dan Anehnya, dan mau lagi Bank DKI adalah mengenai agunan PT.WSBP yang diserahkan kepada Bank DKI berupa Piutang usaha atau piutang Proyek pekerjaan yang diikat secara fidusia, jelas Uchok Sky.

Maka untuk itu, CBA meminta kepada Mas Pram sebagai Gubernur DKI untuk segera melakukan pergantian semua jajaran dewan komisaris dan direksi agar Bank DKI ini bisa bekerja profesional di mata publik.

Dan Kalau Bank DKI Jakarta hanya ganti nama, dan tidak mengganti semua jajaran dewan komisaris dan direksi tidak akan menyembuhkan penyakit di Bank DKI, dan Publik akan semakin tidak percaya kepada kinerja Bank DKI, pungkas Uchok Sky.