6 November 2026

Gubernur Jawa Barat

MoneyTalk.id, Jakarta – Sekitar seminggu lalu, saya diundang diskusi di rumah seorang pejabat. Diskusinya cukup serius. Dihadiri sekitar 50 orang. Hampir semuanya tokoh. Termasuk tokoh dari lingkaran istana. Hadir juga tokoh dan akademisi yang selama ini sangat kritis kepada pemerintah.

Tema diskusi tentang pasal 33 UUD. Soal kesejahteraan rakyat dan keadilan ekonomi. Otomotis bicara juga tentang oligarki. Yaitu segelintir orang kaya yang dianggap biangkerok dan menjadi penyebab gagalnya pasal 33 UUD itu dilaksanakan. Semua sepekat mereka adalah penjahatnya.

Dalam diskusi, sebagian peserta mengapresiasi langkah dan kebijakan presiden Prabowo yang menghajar mereka. Termasuk merampas aset yang dicuri oleh mereka dari negara. Sebagian lagi pesimis. Terutama ketika menyaksikan banyak pejabat yang diangkat Prabowo jauh dari perform. Sebagian dari mereka maling. Kasus MBG terus menjadi rujukan.

Namanya juga diskusi, pro dan kontra soal biasa. Semua kembali ke data dan persepsi masing-masing peserta.

Diskusi sempat menyinggung juga soal kepemimpinan Prabowo. Bagaimana nasib Prabowo kedepan dalam keadaan ekonomi yang sedang dikhawatirkan oleh banyak pihak, serta kritik yang semakin masif dan mengepung setiap kebijakan presiden. Diskusi juga sempat masuk ke soal peluang Prabowo di pilpres 2029.

Sebelum diskusi ditutup, karena sudah jam 22.00, seorang tokoh yang duduk di kursi belakang minta bicara. Dia dari lembaga survei terkenal. Ini penting untuk diketahui, kata tokoh ini meyakinkan agar diberi waktu bicara.

“Jangan bicara Prabowo 2029. Prabowo bisa sampai 2029 saja, itu sudah luar biasa”, katanya. Kalimat yang membuat semua peserta terperangah.

“Hasil survei, kepuasan publik ke Prabowo terus turun. Begitu juga elektabilitasnya”, lanjut surveyer ini. Ketika ada yang nyeletuk apakah elektabilitas Prabowo di bawah 20 persen? Dia mengiyakan. Tapi, ketika dikonfirmasi ulang setelah acara diskusi selesai, dia bilang: “sekitar 22-23 persen”. Namun dia mengatakan “kalau seorang presiden yang notabene punya panggung turun elektabilitasnya, maka akan terus turun dan sulit recovery”. Dia bilang: ini berdasrkan pengalaman dia selama di lembaga survei. Bahkan dia mengaku sudah survei tiga kali, dan hasilnya bahwa elektabilitas Prabowo terus turun.

“Ada seseorang yang trend surveinya terus naik, bahkan jauh melampaui Prabowo”, katamya. Orang itu adalah “Dedi Mulyadi”. Gubernur Jawa Barat.

Kampanye Dedi via medsos ternyata sangat efektif. Meski banyak gimmicknya, tetapi itulah yang menjadi selera masyarakat Indonesia. Masyarakat yang mayoritas berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Gak mau yang rumit-rumit. Karena hidup mereka sudah rumit. Mereka butuh kampanye yang simple dan mengena. Medsos menjadi media pilihan yang paling cocok. Dedi Mulyadi paham betul soal ini.

Sebelum Dedi Mulyadi, ada sosok Jokowi. Jokowi sukses mengambil hati rakyat dengan kampanye yang sangat sederhana, bahkan didominasi oleh gimmicks. Beda dengan Prabowo yang cenderung serius, formal bahkan tegas. Beda juga dengan Anies Baswedan. Orang pintar yang berkempanye dengan ide, gagasan dan program.

Kampanye model Dedi Mulyadi dan Jokowi lebih kena bagi masyarakat model Indonesia. Dengan kampanye model gimmicks, dua kali Jokowi berhasil menumbangkan Prabowo. Pemilu 2014 dan 2019. Pertanyaannya, apakah pemilu berikutnya Prabowo akan ditumbangkan oleh Dedi Mulyadi? Sangat mungkin.

Jika Dedi Mulyadi nyapres 2029 dan berhasil kalahkan Prabowo, maka sejarah akan mencatat nasib Prabowo yang ditumbangkan oleh dua sosok yang pernah dibesarkannya: yaitu Jokowi dan Dedi Mulyadi. Keduanya menjadi seperti anak-anak macan yang sukses menerkam nasib tuan yang membesarkannya.

Penulis : Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum, Muslim Arbi, kembali melontarkan pernyataan yang memantik perdebatan publik. Kali ini, ia menyinggung fenomena yang populer disebut sebagai “Tembok Ratapan Solo” dan mengaitkannya dengan klaim mengejutkan tentang seorang aktivis yang disebut-sebut sembuh dari kanker usus stadium 4.

Pernyataan tersebut disampaikan Muslim Arbi dalam konteks diskusi mengenai dinamika politik dan gerakan aktivisme belakangan ini, Sabtu (21/2/2026).

Ia menyebut ada seorang aktivis yang dikabarkan sembuh setelah mengunjungi lokasi yang dijuluki publik sebagai “Tembok Ratapan Solo”, merujuk pada kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah.

Istilah “Tembok Ratapan Solo” mencuat di media sosial setelah warganet memberi label tersebut pada lokasi rumah Jokowi di Solo. Penyebutan itu berkembang menjadi simbolik—ada yang memaknainya sebagai tempat “mengadu” atau “mengeluh” terhadap situasi politik nasional, ada pula yang memaknainya sebagai sindiran satir.

Dalam beberapa waktu terakhir, lokasi tersebut memang kerap menjadi sorotan publik dan viral di berbagai platform digital. Fenomena ini memunculkan beragam respons, mulai dari yang bernuansa humor hingga kritik sosial dan politik.

Dalam pernyataannya, Muslim Arbi menyebut ada aktivis yang sebelumnya menderita kanker usus stadium 4 dan kemudian diklaim sembuh setelah berkunjung ke lokasi tersebut. Ia bahkan menyindir bahwa aktivis yang disebut telah pulih itu kini bisa kembali melakukan aksi demonstrasi, termasuk disebut bisa “langsung demo di depan kantor Gubernur Jawa Barat”.

Namun demikian, hingga saat ini tidak terdapat bukti medis, keterangan resmi dari institusi kesehatan, maupun konfirmasi langsung dari pihak yang bersangkutan terkait klaim penyembuhan tersebut. Dalam konteks kesehatan publik, klaim mengenai kesembuhan dari kanker stadium lanjut memerlukan verifikasi ketat berbasis data medis dan pernyataan resmi tenaga kesehatan.

Para ahli onkologi umumnya menjelaskan bahwa kanker usus stadium 4 termasuk kategori penyakit serius yang penanganannya memerlukan terapi komprehensif, seperti kemoterapi, pembedahan, terapi target, atau kombinasi pendekatan medis lain sesuai kondisi pasien.

Dalam kesempatan yang sama, Muslim Arbi juga melontarkan istilah “aktivis Bodrex”. Istilah ini merujuk pada sebutan yang kerap digunakan secara satir untuk menggambarkan oknum aktivis yang dinilai mudah menyerang suatu pihak, namun kemudian “reda” setelah mendapat kompensasi tertentu.

Pernyataan ini pun memantik polemik tersendiri. Di satu sisi, ada yang menilai sindiran tersebut sebagai kritik terhadap praktik transaksional dalam gerakan sosial. Namun di sisi lain, tudingan semacam itu juga dinilai berpotensi mendiskreditkan gerakan aktivisme secara umum tanpa bukti yang jelas terhadap individu tertentu.

Fenomena “Tembok Ratapan Solo” dan pernyataan Muslim Arbi menunjukkan bagaimana ruang publik Indonesia kini semakin dipenuhi narasi simbolik, satire, serta klaim-klaim yang cepat menyebar melalui media sosial.

Di era digital, pernyataan tokoh publik dapat dengan cepat menjadi viral dan membentuk opini, meskipun belum tentu disertai data pendukung yang memadai. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dalam memilah antara opini, sindiran politik, dan fakta yang terverifikasi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut maupun klarifikasi tambahan terkait klaim penyembuhan yang dimaksud.

Perkembangan lebih lanjut mengenai polemik ini masih dinantikan, terutama jika ada klarifikasi atau bukti yang dapat memperjelas kebenaran klaim yang beredar.