5 November 2026

Gubernur Kaltim

Jakarta – Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) yang berhasil membawa kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, kini mengalihkan fokus strategisnya ke wilayah-wilayah kunci, termasuk Kalimantan Timur.

Dalam ajang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung selama dua hari, 9-10 Oktober 2024, Bara JP secara resmi menyatakan dukungannya kepada Isran Noor dan Hadi Mulyadi untuk melanjutkan kepemimpinan di Kaltim.

Dukungan ini dipandang sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang sudah berhasil dirintis oleh pasangan ini selama masa jabatan mereka.

Menurut pengamat kebijakan publik, Iradat Ismail, dukungan penuh Bara JP terhadap Isran-Hadi tidaklah mengherankan. Selama masa kepemimpinan mereka, Kalimantan Timur telah mengalami banyak kemajuan di berbagai sektor, mulai dari peningkatan surplus perdagangan hingga pertumbuhan signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Isran-Hadi dinilai telah membawa Kalimantan Timur ke arah yang lebih sejahtera, dengan pertumbuhan ekonomi yang solid dan tingkat kemiskinan yang terus menurun.

“Bara JP tidak hanya mendukung calon-calon yang populer, tetapi calon yang terbukti berhasil dalam memimpin dan membawa perubahan positif. Isran Noor dan Hadi Mulyadi adalah contoh konkret kepemimpinan yang telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur,” ungkap Iradat.

Rakernas Bara JP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, yang dihadiri oleh perwakilan dari 31 pengurus provinsi serta 7 organisasi sayap, menjadi forum penting bagi organisasi ini untuk merumuskan strategi politik ke depan.

Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi nasional, tidak hanya untuk mengevaluasi dan merencanakan program kerja ke depan, tetapi juga untuk mempertegas komitmen Bara JP dalam mendukung calon kepala daerah yang selaras dengan visi perubahan mereka.

Dukungan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Bara JP untuk memastikan kesinambungan visi perubahan yang telah mereka usung, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat daerah.

Kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 adalah pencapaian besar bagi Bara JP, namun kemenangan ini bukan akhir dari perjuangan.

Bara JP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga masa jabatan mereka berakhir, dengan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang mereka usung berjalan efektif, baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Rakernas kali ini juga menunjukkan bahwa Bara JP tidak sekadar menjalankan strategi politik jangka pendek. Mereka mengedepankan visi jangka panjang yang berfokus pada perubahan yang berkelanjutan, dengan memastikan bahwa daerah-daerah strategis seperti Kalimantan Timur tetap menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional.

Dukungan terhadap Isran-Hadi adalah bagian dari misi Bara JP untuk mendorong pemimpin daerah yang mampu mewujudkan kebijakan pro-rakyat dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan dukungan yang terkoordinasi dan terarah, Bara JP memperlihatkan keseriusan dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan di setiap pelosok Indonesia, termasuk Kalimantan Timur.

Samarinda – Pilkada Kalimantan Timur (Kaltim) 2024 semakin menarik dengan hadirnya dinamika dukungan dari tokoh-tokoh politik penting di daerah. Salah satu kabar yang menjadi perbincangan hangat adalah mengenai dukungan Andi Harun, calon Wali Kota Samarinda, yang dikabarkan akan mendukung penuh calon gubernur Isran Noor.

Hal ini tentu menarik, mengingat dari sisi dukungan partai politik, Andi Harun seharusnya lebih dekat dengan pasangan calon gubernur Rudy Mas’ud-Seno Aji.

Secara formal, Andi Harun berada dalam barisan partai pengusung Rudy-Seno. Partai Golkar dan Gerindra, yang mengusung pasangan tersebut, juga merupakan partai yang mendukung pencalonan Andi Harun di pemilihan Wali Kota Samarinda.

Namun, faktor sejarah hubungan pribadi dan politik antara Andi Harun dan Isran Noor tampaknya memberikan nuansa berbeda dalam konstelasi politik Kaltim.

Di luar dukungan partai, Andi Harun memang memiliki hubungan historis yang cukup baik dengan Isran Noor. Keduanya telah menjalin kerja sama erat selama beberapa tahun terakhir ketika Andi Harun menjabat sebagai Wali Kota Samarinda, sementara Isran Noor memimpin Kaltim sebagai gubernur.

Pada masa pemerintahan mereka, Pemprov Kaltim secara aktif memberikan bantuan pendanaan untuk pembangunan di Samarinda, terutama melalui dana Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi Kaltim.

“Kolaborasi ini memungkinkan banyak proyek pembangunan infrastruktur di Samarinda, seperti perbaikan jalan dan pengembangan fasilitas umum, yang berjalan lebih cepat dan efisien,” kata Pengamat Kebijakan Publik, Iradat Ismail.

Sejarah kerja sama ini tidak hanya memperlihatkan kedekatan antara Andi Harun dan Isran Noor, tetapi juga menunjukkan bagaimana komitmen keduanya untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Hubungan inilah yang mungkin menjadi dasar mengapa Andi Harun, meskipun secara resmi didukung oleh partai-partai pengusung Rudy-Seno, terlihat lebih condong mendukung Isran Noor dalam Pilgub Kaltim.

Apalagi meski berbeda koalisi, Isran Noor secara terbuka mendukung Andi Harun yang maju kembali sebagai calon walikota Samarinda.

“Bagi masyarakat Kaltim, dinamika ini menjadi sinyal bahwa dalam memilih pemimpin, sejarah kerja sama dan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah bisa menjadi faktor yang sangat menentukan, selain dari garis partai semata,” lugas Iradat.

Andi Harun Dukung Pilkada Tanpa Politik Uang

Selain hal-hal tadi, dukungan tersirat Andi Harun pada Isran Noor terlihat dalam kampanyenya ke sejumlah masyarakat yang menyebut politik uang adalah musuh demokrasi. Hal tersebut serupa dengan Calon Gubernur Kaltim, Isran Noor yang bahkan membentuk Tim Khusus Anti Money Politics.

Dalam salah satu pidatonya yang tersebar ke banyak media sosial, Andi Harun mencontohkan adanya salah satu calon pemimpin yang mendata semua RT di beberapa wilayah. Dalam hal ini dengan tujuan untuk mendapatkan suara pada saat Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang mana menjanjikan sejumlah uang kepada warga yang akan memilih.

“Mereka minta data warganya, dan lewat timsesnya, tiga hari sebelum hari H dibawakan amplop. Kan ada begitu, ini menggampangkan warga, itu menganggap selamanya rakyat itu bodoh, dia pikir bisa merubah hati nurani masyarakat,” ucap Andi Harun.

Dirinya pun menegaskan praktik seperti ini perlu dipatahkan dengan kecerdasan dan pola pikir masyarakat yang jauh lebih berkembang. Andi Harun menegaskan bahwa harga suara masyarakat sangat mahal dan tidak bisa sama sekali dinilai dengan rupiah, apalagi jika dikaitkan dengan pemilihan pemimpin suatu wilayah.

“Dia pikir amplopnya itu bisa membeli hati nurani rakyat, itu tidak bisa. Jadi dengan uang suara kita tidak bisa dibeli, pilihan terbaik dari hari rakyat itulah yang seharusnya dipilih,” jelasnya.