Gus Din Archives -

Aliansi Relawan Prabowo Gibran Tegaskan Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Segera Mundur 1753069180238

Aliansi Relawan Prabowo Gibran Tegaskan Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Segera Mundur

Hedi Batubara 28 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman, SIP menilai larangan rangkap jabatan Wakil Menteri atau pejabat lainnya sebagai Komisaris BUMN harus dipercepat, sebagai upaya Revisi Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan waktu mengundurkan diri atau penyesuaian paling lama dua tahun.

Menurut Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman, secara logika hukum formil memang diberi waktu mundur atau penyesuaian dua tahun merangkap jabatan oleh MK. Namun secara logika hukum materil para wakil menteri atau pejabat lainnya harus segera mundur sebagai Komisaris BUMN.

“Putusan MK secara logika hukum formil memang memberikan waktu dua tahun jabatan Wakil Menteri atau pejabat lainnya, boleh merangkap komisaris BUMN. Namun secara moral dan hukum logika materil (red-subtansi), para Wakil Menteri dan pejabat lainnya harus segera mundur sebagai Komisaris BUMN,” kata Kornas ARPG Syafrudin Budiman didampingi Sekjen ARPG And Ulfa Umar, AMD (Ulfa Bone), Minggu (28/9/2025) di Jakarta.

Kata tokoh Relawan Prabowo Gibran pada Pilpres 2025 ini, ARPG sangat mendukung Revisi UU BUMN sebagaimana sinyal yang dilontarkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dimana beliau (red-Dasco) memastikan akan merevisi UU BUMN, untuk mengakomodasi putusan MK dan sejumlah masukan dari masyarakat.

“ARPG menegaskan mendukung Revisi BUMN yang disampaikan Pak Dasco. Salah satunya yang akan dibahas dalam Revisi UU BUMN adalah larangan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN, yang dinilai melukai perasaan masyarakat di tengah kesulitan untuk bekerja,” ucap Gus Din yang juga Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan 08 (BP-08) ini.

Sufmi Dasco Ahmad Nyatakan Revisi UU BUMN Segera Dibahas

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akan mengakomodasi sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta masukan dari masyarakat.

“Revisi UU BUMN ini memang ditujukan untuk memasukkan beberapa putusan MK, salah satunya terkait jabatan wakil menteri yang hanya boleh merangkap sebagai komisaris maksimal dua tahun,” ujar Dasco di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Selain itu, DPR juga mempertimbangkan berbagai aspirasi publik. Salah satunya terkait status pejabat BUMN yang selama ini kerap diperdebatkan apakah termasuk penyelenggara negara atau tidak.

“Kemungkinan akan dikembalikan lagi seperti semula. Itu sedang kita bahas,” jelasnya.

Dasco menambahkan, revisi juga menyentuh wacana perubahan status Kementerian BUMN menjadi sebuah badan. Hal ini karena sebagian fungsi kementerian tersebut kini telah dijalankan oleh Danantara.

“Dengan kondisi itu, muncul keinginan agar Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan. Tapi badan ini berdiri sendiri, bukan melebur dengan Danantara,” paparnya.

Terkait target pembahasan, Dasco menegaskan partisipasi publik sudah cukup luas, meski DPR tetap membuka ruang tambahan. Ia berharap revisi UU BUMN bisa dirampungkan sebelum masa sidang berakhir.

Dalam kesempatan itu, Dasco juga menyinggung implementasi putusan MK tentang larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri di BUMN. Menurutnya, kebijakan tersebut akan segera disesuaikan.

“Awalnya wakil menteri ditempatkan di BUMN strategis karena kebutuhan perpanjangan tangan pemerintah. Namun dengan adanya putusan MK, evaluasi sedang dilakukan dan kemungkinan penyesuaian segera dilaksanakan,” pungkasnya.

Satgas Mafia Tanah Kejagung RI Akan Selidiki PT Bumi dan PT Bangun Indah International Milik Erwin Bebek IMG-20250921-WA0002

Satgas Mafia Tanah Kejagung RI Akan Selidiki PT Bumi dan PT Bangun Indah International Milik Erwin Bebek

Hedi Batubara 21 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Labuan Bajo adalah surga baru bagi para wisatawan dalam dan luar negeri saat ini. Data menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan sampai tahun 2025 ini.

Salah satu yang berinvestasi di Labuan Bajo adalah The Hotel St.Regist yang berlokasi di kawasan Bukit Torolema dan Kerangan, Kelurahan Labuan Bajo. View dari spot ini bisa melihat sunset indah di ufuk barat di atas permukaan laut dan tampak puluhan pulau termasuk pulau Komodo.

Pada April 2022 dilakukan ground breaking pembangunan hotel di bawah pimpinan Santosa Kadiman biasa disapa Erwin Bebek. Sayangnya diatas tanah rencana bangunan hotel tersebut tumpang tindih diatas tanah warga Labuan Bajo.

Disebutkan bahwa PT. Bangun Indah Internasional adalah pemegang ijin PGB (Persetujuan Bangunan Gedung, dulu disebut IMB), dan pelaksananya adalah PT. Bumi Indah Internasional yang dirutnya Santosa Kadiman.

Namun 23 Agustus 2024, atas laporan pemilik tanah yang ditumpang tindih oleh rencana bangunan hotel itu, Satgas Mafia Tanah Kejaksaan Agung RI menyurati Bupati Kab.Manggarai Barat, Surat Nomor: R-859/D.4/Dek.4/08/2024, tanggal 23 Agustus 2024. Dalam poin 1.c. Bahwa dalam warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, tidak terdapat alas hak asli yang menjadi dasar dalam pengajuan permohonan sertifikat dimaksud.

“Dalam poin 3, Berdasarkan hal tersebut diatas, agar Saudara melakukan pengawasan terhadap kegiatan PT. Bumi Indah Internasional dalam melakukan kegiatan usaha, sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), sehingga investasi yang dilakukan tidak terdapat perbuatan melawan hukum,” kata Dr (c) Indra Triantoro, S.H., M.H., salah satu anggota tim Kuasa Hukum penggugat kepada media, Sabtu (20/9/2025).

Selain dari penemuan Satgas Mafia Tanah Kejagung tersebut, juga dari putusan perkara perdata gugatan pemilik tanah 11 hektar, bahwa surat alas hak tanah tidak asli dari Santosa Kadiman (Erwin Bebek). Surat tersebut tanggal 10 Maret 1990 (seluas 16 hektare).

Apalagi kata Indra, lokasi tanah dari surat alas hak tersebut inklud tanah 3,1 hektare di Bukit Kerangan. Perkara 11 ha ini menang pemilik tanah (warisan sejak 1973) baik di tingkat Pengadilan Negri maupun banding Pengadilan Tinggi.

“Anehnya, di tanah 3,1 ha yang kini digugat pemiliknya 2025 ini, tiba-tiba dikuasai oleh Santosa Kadiman (Erwin Bebek) pasca ground breaking Hotel St Regis April 2022. Dan di tanah 3,1 ha tadi, sejak April 2025 Erwin Bebek pasang spanduk bertuliskan, tanah ini berdasarkan perolehan adat 21 Oktober 1991 atas nama rekan Erwin Bebek sendiri, yaitu Nikolaus Naput dan Beatrix istrinya,” jelas Indra.

Padahal menurut Indra, hal ini lebih aneh lagi, dimana tanah surat 21 Oktober 1991 itu sudah dibatalkan oleh fungsionaris adat pada 1998. Hal itu dibenarkan oleh Haji Ramang Ishaka, anak almarhum Ishaka (Ketua Fungsionaris adat) sesuai keterangannya sebagai saksi dalam perkara Tipikor 30 ha tanah Pemda 2021.

“Intinya, kejanggalan ini ditemukan oleh Satgas Mafia Tanah Kejagung RI dan sudah diputuskan PN dan PT bahwa surat alas hak tanah 10 Maret 1990 itu tidak ada aslinya (secara hukum disebut tidak ada surat alas hak). Kenapa malah Erwin Bebek pakai surat alas hak 21 Oktober 1991, yang sudah jelas-jelas tidak berlaku karena sudah dibatalkan fungsionaris adat 1998,” tegas Indra.

Selain itu kata Jon Kadis, SH yang juga salah satu anggota Tim Hukum Penggugat, wilayah sengketa tanah berbeda lokasinya, yang berada di wilayah timur dari Jl. Raya Labuan Bajo – Batu Gosok.

Menurut Jon Kadis, kedua PT tersebut (PT. Bangun Internasional dan PT. Bangun Indah Internasional) adalah berkelas internasional. Tentunya sudah tahu tanah ini tidak ada surat hak tanah yang asli, tapi bisa terbit sertifikat-nya.

Apalagi surat alas hak dibatalkan fungsionaris adat, karena salah lokasi. Akan tetapi tetap berani dan nekat mulai membangun pabrik mesin-mesin penghancur batu, membangun kantor dan basecamp.

“Bahkan berani-beraninya mengundang Gubernur, Bupati, petinggi pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. Dimana diundang untuk menghadiri acara peresmian ground breaking Hotel St Regist Labuan Bajo, hotel bintang 5 pada 21 April 2022 lalu,” jelas Jon Kadis.

Katanya, tentu ini memalukan seluruh Pejabat Maba, Pejabat Gubernur, karena lokasi tanah tempat peresmian itu tidak ada surat hak tanah yang asli, belum

bersertifikat dan diduga kuat tanpa Amdal. Publik melihat ini benar-benar pelanggaran yang sangat serius dan menjadi contoh sangat buruk bagi investor lain yang punya etika ketika mau berinvestasi.

“Surat Satgas Mafia Tanah Kejaksaan Agung ini membuka Rahasia Besar untuk masyarakat Labuan Bajo, bahwa telah terjadi praktek nyata dugaan kuat Mafia Tanah di tanah Kerangan, labuan Bajo, yaitu : 1) Tidak ada warkah surat tanah asli, 2) Tidak bersertifikat, tapi berani membangun hotel berbintang, 3) luas tanah PPJB 40 hektar hanya diukur dengan elektronik google map tanpa petugas BPN,” pungkas Jon Kadis.

Diduga Pembangunan Hotel St. Regist Tanpa Amdal

Sementara itu setelah terbit surat resmi dari Satgas Mafia Tanah Kejagung RI kepada Bupati Kab. Manggarai barat,publik Labuan Bajo bertanya-tanya selama ini. Apakah PT. Bangun Indah Internasional dan PT. Bumi Indah Internasional sudah benar-benar memiliki PGB dan Amdal resmi?

Kenapa kedua PT ini berani dengan gagah perkasanya sudah memulai pembangunan di lokasi Kerangan ini? Apakah ada yang membekingi kedua perusahaan ini, sehingga kedua PT ini menabrak aturan dan Undang-Undang?

Kuat dugaan kata Syafrudin Budiman, SIP, Kornas Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG), bahwa rencana bangunan ini tanpa amdal. Hal ini akan berakibat Labuan Bajo akan mengalami kerusakan lingkungan dan alam laut, ekosistem laut, merusak pantai Kerangan dan lainnya.

Katanya, hal ini contoh buruk dan mencoreng nama Labuan Bajo sebagai super premium wisata dunia. Dimana Surat Satgas Mafia Tanah Kejagung RI sudah jelas memberi peringatannya dan dengan tegas menyebutkan bahwa sertifikat atas nama rekan Santosa Kadiman cacat yuridis, cacat administrasi, salah lokasi dan tanpa alas hak asli.

“Tanahnya bodong, dan kuat dugaan Amdal-nya juga bodong,” ucap Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman di Jakarta, Sabtu (19/09/2025).

Gus Din : Kalau Hasto dan Lembong Bisa Diampuni, Silfester Matutina Juga Bisa Diampuni IMG-20250919-WA0249

Gus Din : Kalau Hasto dan Lembong Bisa Diampuni, Silfester Matutina Juga Bisa Diampuni

Hedi Batubara 20 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman, SIP meminta dan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengampuni Silfester Matutina sebagai terpidana kasus penghinaan Mantan Wapres Jusuf Kalla. Tuntunan ini dinilai layak, karena kasus Silfester Matutina cuman kasus kecil yang bisa dimaafkan atau diselesaikan di luar peradilan (red-restorative justice).

“Kami minta dan memohon Presiden Prabowo Subianto memberikan grasi atau amnesti kepada Silfester, atas kasus hukum yang menimpanya. Kasus Silfester adalah kasus kecil yang bisa diselesaikan diluar peradilan dengan lewat grasi amnesti,” ujar Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman dalam rilis media di Jakarta

Ketua Umum Relawan Jokowi Barisan Pembaharuan (BP) ini juga mengatakan, jasa Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina sangat besar atas pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu. Dimana Silfester menggalang 150 lebih organisasi relawan Jokowi mendukung Prabowo-Gibran.

“Jasa Bang Silfester sangat besar bagi pemenangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran 2024 lalu. Sebagai Koordinator Setia Tegak Lurus Jokowi solid mendukung Prabowo-Gibran. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto,” terang Gus Din.

Ketua Umum (Non-Aktif) Partai UKM Indonesia ini juga mengatakan, kalau Hasto Kristiyanto, yang dituduh terlibat suap KPU RI dan melakukan perintangan penyidikan saja bisa dibebaskan. Bahkan, Tom Lembong yang dituduh terlibat memperkaya diri sendiri dan orang lain bisa juga diberikan amnesti dan abolisi, kenapa Silfester tidak?

“Kalau Pak Hasto dan Pak Lembong yang terlibat kasus korupsi dan suap-menyuap bisa dibebaskan. Seharusnya Bang Silfester juga dibebaskan walau menggunakan grasi atau lewat amnesti,” tegas Gus Din yang juga Relawan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu.

Silfester Matutina Sedang Sakit, Tidak Bisa Dieksekusi

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna mengklaim salah satu alasan Silfester Matutina tak kunjung ditahan meski sudah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) karena sedang sakit.

Anang menyatakan bahwa Silfester terakhir kali dikabarkan dirawat di rumah sakit. Meski demikian ia tak menyebut secara spesifik posisi rumah sakit tersebut. Ia hanya menyatakan Komisaris ID FOOD itu masih di Indonesia.

“Yang jelas yang bersangkutan, sampai terakhir kan yang bersangkutan sakit di rumah sakit. Sekarang masih di Indonesia, yang jelas masih di Indonesia,” jelasnya di Kejati Bali, Denpasar, Bali, Selasa (16/9) sore.

Anang kembali menegaskan perkara Ketua relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) sudah inkrah. Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel) sebagai eksekutor menurut Anang sudah melakukan pemanggilan.

“Dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sudah melakukan beberapa pemanggilan. Tinggal kita tunggu lagi langkah-langkah hukum apa yang akan diambil oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” katanya.

Lebih lanjut, Anang mengatakan sudah mengingatkan Kejari Jaksel untuk mengeksekusi bekas relawan Joko Widodo di Pilpres itu. Namun ia tak berkomentar soal langkah Jaksa Agung yang tak kunjung menegur Kejari Jaksel karena perkara yang lamban ditangani itu.

“Kita sudah berusaha mencari. Kita sudah mengingatkan, untuk menjalankan langkah-langkah hukum. (Kalau ditahan butuh berapa lagi), itu tanya ke Kejari Jakarta Selatan kalau soal itu,” katanya. (red)

Gila ! PT Bumi Indah dan PT Bangun Indah International Diduga Rampas 40 Ha Tanah Pemda dan Warga Labuan Bajo IMG-20250911-WA0106

Gila ! PT Bumi Indah dan PT Bangun Indah International Diduga Rampas 40 Ha Tanah Pemda dan Warga Labuan Bajo

Hedi Batubara 11 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kisruh dugaan mafia tanah di Labuan Bajo bermula dari penguasaan 40 hektar oleh Santosa Kadiman atau disapa Erwin Bebek asal Jakarta. Dirinya diduga jadi makelar tanah bagi The Hotel St Regis Labuan Bajo dan juga sebagai pembeli 40 hektar dari penjual Nikolaus Naput 2014.

Erwin Bebek bekerjasama dengan anak Fungsionaris Ulayat Ishaka (alm.2003), yaitu Haji Ramang Ishaka. Padahal alas hak tanah 40 ha tersebut tidak pernah ada. Luas 40 ha tersebut hanya berdasarkan pengukuran elektronik google map, yang dilakukan oleh seorang staf Santosa Kadiman dan seorang staf Haji Ramang, tanpa petugas BPN.

Fakta kemudian memunculkan komplain dari warga pemilik tanah yang ditumpang tindih oleh 40 ha. Santosa Kadiman (SK) pasca ground breaking The Hotel St.Regis 2023. Ia lanjutkan menggusur tanah tersebut dan bukan saja tanah warga yang ditumpang tindih, tapi juga diduga tanah Pemda.

Hal tersebut terungkap dari gugatan perdata dari pemilik tanah yang memperlihatkan fakta-fakta di persidangan.

Dr. (c) Indra Triantoro, S.H, M.H, salah satu dari tim Kuasa Hukum Penggugat pemilik tanah 11 ha di Kerangan Kel. Labuan Bajo, Manggarai Barat dalam rilisnya, Kamis (11/9/2025). Indra sapaan akrabnya menginfokan beberapa fakta persidangan perkara No.1/Pdt.G/2024/PN.Lbj sebagai berikut:

Fakta pertama; tanah 11 ha milik ahli waris Ibrahim Hanta sejak 1973 ternyata diklaim tercakup dalam 40 hektar tersebut, dengan cara Santosa Kadiman dkk mulai mengukur tanah itu untuk disertifikatkan terbit SHM diatasnya 2017 (+- 5 ha).

Fakta kedua; ternyata terungkap di persidangan bahwa klaim tanah 40 ha SK itu tanpa bukti alas hak tanah. Memang ada surat alas hak 10 Maret 1990 dan 21 Oktober 1991, tapi surat 1990 itu tidak ada aslinya dan surat yang 1991 dibatalkan fungsionaris adat pada 1998.

Fakta ketiga; perkara 11 ha no.1/2024 itu sudah dimenangkan pemilik tanah di Pengadilan Negeri (PN) dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi (PT), namun Santosa Kadiman masih juga ajukan kasasi dengan alasan utama ‘tidak menerima pembatalan tanah oleh fungsionaris adat.

Padahal oleh Haji Ramang sendiri selaku anak Fungsionaris adat memberikan keterangan kesaksian dalam perkara Tipikor 30 ha tanah Pemda 2021 bahwa tanah Nikolaus Naput dan Beatrix Seran (yang dijual kepada SK, PPJB 2014) sudah dibatalkan oleh fungsionaris adat 1998.

Isi putusan itu adalah; tanah 11 ha sah milik penggugat, SHM an tergugat tidak sah, karena salah lokasi, cacat yuridis dan cacat administrasi, surat alas hak tidak ada aslinya alias fotocopy saja, dan hanya perikatan kepada pihak ketiga (PPJB) batal demi hukum.

Fakta keempat: Hasil investigasi Satgas Mafia Tanah Kejagung RI melaporkan hasil pemeriksaan intelijennya 23 Agustus dan 23 September 2024 bahwa semua SHM atas nama Nikolaus Naput dan anaknya (red – yang dijual ke Santoso Kadiman sesuai PPJB 40 ha) tidak sah. Hal ini dikarenakan cacat administrasi, salah lokasi, cacat yuridis, dan tanpa alas hak asli, dan hanya perikatan perdata dengan pihak ketiga tidak sah (PPJB 40 ha tahun2014).

Fakta kelima; Adanya surat satgas mafia tanah Kejagung tanggal 23 Agustus 2024 kepada Bupati Kabupaten Manggarai Barat untuk mengawasi PT. Bumi Indah Internasional (red-Dirutnya Santosa Kadiman) pelaksana IMB Hotel St.Regis Labuan Bajo (red-diperoleh PT. Bangun Indah Internasional dari Pemprov NTT), untuk diawasi karena ditemui membangun diatas tanah sengketa (tanah milik orang lain).

Fakta keenam; bukan saja pemilik tanah 11 ha, tapi juga 7 (tujuh) orang pemilik tanah 3,1 hektar menggugat Santosa Kadiman pembeli 40 ha di PPJB tersebut, sebagaimana diungkap Kuasa Hukum di tim PH penggugat, Ni Made Widiastanti, S.H, sebagai berikut: Tujuh (7) pemilik tanah 3,1 ha terletak di bagian barat Jl. Raya Labuan Bajo – Batu Gosok, yang ditumpang tindih 40 ha PPJB tersebut, menggugat Santosa Kadiman dkk, termasuk PT. Bangun Indah Internasional dan PT. Bumi Indah Internasional) di PN Labuan Bajo, register perkara Perdata no.32, 33, 41 dan 44 sejak April 2025.

Anehnya, surat alas hak 21 Oktober 1991 yang sudah batal 1998 itu, yang jelas-jelas terletak di sebelah timur Jl. Raya Labuan Bajo – Batu Gosok, spanduknya dipasang di lahan 3,1 ha, plus tanah tersebut dikuasai Santosa Kadiman sejak April 2023 sampai saat ini.

Fakta ketujuh; “PN Labuan Bajo memfasilitasi mediasi damai perkara perdata 3,1 ha tersebut, namun Santosa Kadiman masih ingin melanjutkan proses perkara, entah apalagi alasannya,” tambah Indah Wahyuni, S.H., anggota tim Kuasa Hukum Penggugat.

Dugaan Mafia Tanah Akan Dilaporkan ke Bawas MA

Di luar fakta persidangan, publik nasional juga ikut bersuara menentang aksi mafia tanah 40 ha Santosa Kadiman, sebagaimana disampaikan Gus Din, Koordinator ARPG (Aliansi Relawan Prabowo Gibran) di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

“Kami ARPG peduli dengan ketidakadilan yang menimpa sebagian rakyat di Labuan Bajo, karena itu kami beberapa bulan lalu melakukan demo di Kantor Bawas Mahkamah Agung, agar perkara gugatan rakyat pemilik tanah terhadap Santosa Kadiman dkk segera diputuskan supaya penderitaan pemilik tanah segera berakhir,” kata Gus Din.

Menurutnya, Erwin Bebek (Santosa Kadiman) ini diduga sudah membuat susah warga dan sangat kejam dengan menghalalkan segala cara untuk meraih ambisinya. Erwin Bebek selaku pembeli 40 ha tanah Kerangan yang tanpa satupun surat tanah yang asli, semua hanya foto copy dan letak lokasi tanahnya ngawur.

“Memang ada yang asli, tapi itu sudah dibatalkan fungsionaris adat. Erwin Bebek ini adalah Pembeli beriktikad tidak baik karena batas-batas tanah 40 ha yang di beli sampai ke tanah pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dan mungkin sampai laut,” ucapnya.

Hal ini kata Gus Din, sungguh merusak iklim investasi di Labuan Bajo karena merusak tanah-tanah milik warga pemilik. Dimana dengan bermodalkan surat tanah fotocopy dan membangun pabrik pengolahan batu dan kerikil di atas tanah tersebut.

“Dia Erwin Bebek juga diduga menggunakan cara-cara preman untuk memagar tanah milik warga,” tutup Gus Din.

Premanisme Dalam Penyerobotan Tanah di Labuan Bajo

Kesan premanisme dan intimidasi sering dialami oleh pemilik tanah yang ditumpang tindih oleh 40 ha Santosa Kadiman, sebagaimana diungkapkan Mikael Mensen (65), ahli waris tanah 11 ha Kerangan, Labuan Bajo.

“Beberapa bulan lalu, sekitar pukul 04.00 WIT atau sekitar subuh, saya didatangi 4 (orang). Saya tahu mereka orang suruhan Santosa Kadiman. Mereka menyodorkan surat untuk ditandatangani disertai ancaman. Di surat itu tertulis harga yang sangat murah untuk total tanah 11 hektar,” ujarnya.

Menurut Mikael Mensen, tindakan itu bukan saja intimidasi tapi juga penghinaan, sekali lagi, penghinaan terhadap harkat dan martabat pemilik tanah warisan leluhur di Labuan Bajo.

“Saya nekat melawan pagi subuh itu. Saya hanya takut Tuhan. Untung mereka segera pergi, jika tidak warga keluarga besar segera tiba dan entah apa yang terjadi,” ucap Mikael sapaan akrabnya, Kamis (11/9/2025).

Lapor Kementerian Hukum dan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan

Sementara itu, selagi proses perkara perdata berjalan untuk tanah milik 7 (tujuh) orang di bukit Kerangan, Labuan Bajo, Zulkarnain salah satu dari pemilik tanah 3,1 ha di bukit Kerangan, akan segera mengadu ke Satgas Mafia tanah Kejaksaan Agung. Dirinya akan melaporkan Santosa Kadiman dkk, PT. Bangun Indah Internasional dan PT. Bangun Indah Internasional.

“Selain lapor ke Satgas Mafia Tanah, kami akan laporkan kedua PT tersebut ke Kementerian Hukum (Kemenhuk) dan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenku),” ucap Zulkarnain.

Masyarakat Labuan Bajo welcome dan bersyukur investor membangun Labuan Bajo, sebagai salah satu destinasi pariwisata super premium. Tetapi harus tetap berkeadilan terhadap siapapun, apalagi terhadap para pemilik tanah.

“Kami optimistis menang atas semua perkara yang melawan Santosa Kadiman yang mengklaim pemilik 40 ha tanah fiktif di Labuan Bajo,” kata Jon Kadis, S.H., salah satu anggota tim Kuasa Hukum Penggugat yang berdomisili di Labuan Bajo, Selasa (9/9/2025).

Tim kuasa hukum para penggugat adalah kantor Advokat Sukawinaya 88 & Partners, yang diketuai oleh Irjen Pol (P) Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si, beranggotakan Dr. (c) Indra Triantoro, D.H.,M.H., Jon Kadis, S.H., Ni Made Widiastanti, S.H, dan Indah Wahyuni, S.H.

Hakim PN Labuan Bajo, Ida Ayu Widyarini Selalu Gunakan VIP Room Bandara, Disorot Lebih Sakti dari Hakim Agung? IMG-20250815-WA0123

Hakim PN Labuan Bajo, Ida Ayu Widyarini Selalu Gunakan VIP Room Bandara, Disorot Lebih Sakti dari Hakim Agung?

Hedi Batubara 15 Agustus 2025

MoneyTalk,Labuan Bajo – Integritas hakim kembali menjadi sorotan publik. Kali ini terkait aktivitas sejumlah hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Labuan Bajo, yang masih terlihat menggunakan VIP Room Bandara Internasional Komodo, meski Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Prof. Sunarto, telah mengeluarkan perintah tegas untuk menghindari fasilitas mewah.

Ketua MA, dalam Refleksi Akhir Tahun 2024 di Gedung MA, Jakarta (27/12/2024), menegaskan bahwa kesederhanaan merupakan bagian tak terpisahkan dari integritas hakim.

“Masalah kesederhanaan memang harus dimulai dari pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan badan peradilan, dan itu sudah jadi SOP kita,” ujarnya.

Ia bahkan memberi instruksi jelas, “Tidak ada traktiran, tidak dibukakan VIP room di bandara, tidak ada.”

Namun, pantauan warga baru-baru ini menunjukkan, perintah itu seakan tak berlaku di Labuan Bajo. Beberapa hakim PN Labuan Bajo bersama stafnya diduga masih menggunakan fasilitas VIP Room di Bandara Komodo.

Kepada media, seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan temuan yang lebih spesifik. Dari pantauannya di Bandara Komodo Labuan Bajo belum lama ini, Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Ida Ayu Widyarini, masih mengunakan fasilitas ruangan VIP Bandara.

“Hakim ini mempergunakan jabatannya sebagai Ketua PN Labuan Bajo. Ini jelas bertentangan dengan seruan Ketua Mahkamah Agung yang menyatakan untuk tidak memberikan dan menyiapkan fasilitas VIP di bandara, bagi penyambutan Hakim Agung maupun hakim-hakim di bawah naungan MA,” kata salah seorang narasumber dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025) di Labuan Bajo.

Menurutnya, perilaku hakim ini akan dilaporkan ke Badan Pengawasan MA, agar Ketua PN Labuan Bajo ditindak tegas. Sebab, Ketua PN Labuan Bajo ini tetap mempergunakan jabatannya, untuk mempersiapkan fasilitas VIP bagi hakim-hakim di bawah naungan MA.

Sementara itu, Syafrudin Budiman, atau akrab disapa Gus Din, Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (Kornas ARPG), mengingatkan kembali sumpah jabatan hakim yang diucapkan saat pelantikan.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya.”

Menurutnya, sumpah ini bukan formalitas, melainkan komitmen moral dan profesional yang wajib dijunjung tinggi.

“Jika sumpah ini dilanggar, konsekuensinya bisa berat, mulai dari sanksi disiplin hingga pemberhentian,” terang Gus Din.

Integritas Hakim: Pilar Kepercayaan Publik

Gus Din menegaskan, integritas hakim mencakup lima pilar utama:

Kejujuran – bebas dari suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan.

Keadilan – memutus perkara tanpa memihak.

Independensi – bebas dari tekanan atau pengaruh luar.

Profesionalisme – berpengetahuan, cakap, dan patuh pada standar profesi.

Akuntabilitas – bertanggung jawab atas setiap putusan.

“Jika integritas terganggu, kepercayaan publik akan runtuh. Hakim bukan hanya harus adil, tapi juga terlihat adil di mata masyarakat,” ucapnya.

Gus Din juga menilai menilai bahwa hakim di PN Labuan Bajo lebih sakti dari hakim Agung.

“Hakim PN Labuan Bajo lebih sakti dari Hakim Agung? Luar biasa! Apakah VIP Room Bandara Komodo itu milik Ketua PN Labuan Bajo? Melawan perintah langsung Ketua MA, tetap saja masuk VIP Room. Sepertinya VIP Airport Komodo memang spesial untuk mereka.”

Hingga berita ini di publish, media ini belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak otoritas bandara international Komodo terkait aktifitas para hakim di room VIP tersebut.

ARPG Minta Presiden dan Menteri BUMN Batalkan Pengangkatan Rangkap Jabatan Wamen Sebagai Komisaris BUMN IMG-20250712-WA0098

ARPG Minta Presiden dan Menteri BUMN Batalkan Pengangkatan Rangkap Jabatan Wamen Sebagai Komisaris BUMN

Hedi Batubara 12 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman, SIP menilai diangkatnya 30 Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pejabat tinggi lainnya sebagai Komisaris BUMN, telah melanggar putusan 80/PUU-XVII/2019 tentang Wakil Menteri (Wamen) dilarang rangkap jabatan pada perusahaan negara atau swasta.

Selain itu kata Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan (BP) ini, juga melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009), TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan tata pemerintahan Good and Clean Governance (GCG).

“Keputusan mengangkat 30 Wamen dan beberapa pejabat tinggi lainnya sebagai Komisaris BUMN telah melanggar Putusan MK, UU Pelayanan Publik, TAP MPR dan tata pemerintahan Good and Clean Governance (GCG). Kami minta kepada Presiden-Wakil Presiden dan Menteri BUMN untuk meninjau kembali soal rangkap jabatan di Komisaris BUMN,” ujar Syafrudin Budiman, SIP dalam rilisnya, Sabtu (11/7/2025) di Jakarta.

Menurutnya, Relawan Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) berkomitmen mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Dimana ARPG bukan hanya menjadi pendukung loyal Prabowo-Gibran namun juga ikut mengawasi dan mengkritisi jika ada hal yang salah di jalannya pemerintahan.

“Hari ini kita bisa melihat bahwa perekonomian mengalami kemerosotan akibat pada ketidakmampuan global. Maka dilakukan efisiensi anggaran dan kebijakan yang mengharuskan merubah proyeksi target pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu seharusnya, rangkap jabatan tidak dilakukan secara massif dan progresif,” ucap Gus Din sapaan akrabnya.

Kata Gus Din, seharusnya pemerintah bisa merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan pada Perusahaan negara atau swasta. Jelas bahwa jika merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019, Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan pada perusahaan negara atau swasta.

‘Posisi jabatan Wakil Menteri sama dengan Menteri yang diangkat oleh Presiden, harus juga tunduk pada Pasal 23 huruf b UU Kementerian Negara. Yang mana regulasi ini melarang pejabat negara merangkap jabatan,’ tegas Mantan Aktivis 98 asal Surabaya ini.

Kata Gus Din, argumentasi MK sangat rasional dan dapat diterima agar Wakil Menteri fokus pada pekerjaan, yang memerlukan penanganan secara khusus. Di mana berdasarkan data yang ada, sudah ada 30 Wakil Menteri dan beberapa pejabat tinggi lainnya yang merangkap jadi Komisaris BUMN.

“Jika dipantau menyeluruh banyak yang merangkap jabatan di Kementerian BUMN. Terdiri dari Wakil Menteri, Pejabat Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, dan Pejabat Tinggi Pratama orang mendapatkan jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas. Baik itu di BUMN maupun anak perusahaannya,” ungkap Gus Din.

Kemudian Gus Din menjelaskan, ada beberapa alasan sejumlah yang memiliki dasar hukum, untuk menolak kebijakan rangkap jabatan pada komisaris dan dewan pengawas di BUMN. Karena rangkap jabatan bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

“Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009) secara spesifik menyebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah,” jelasnya.

Selanjutnya kata Gus Din, rangkap jabatan juga dipandang melanggar etika, sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

“Dalam TAP MPR VI Tahun 2021 bagian Etika Politik dan Pemerintahan, disampaikan bahwa tujuan penegakan etika untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan menjunjung tinggi kepentingan publik,” kata dia.

Bahkan kata Gus Din, rangkap jabatan akan menimbulkan potensi konflik kepentingan serta menyoal keterbatasan dalam melakukan pelayanan publik. Karena itu, harus dipandang sebagai perbuatan yang melanggar etika.

“Bahkan juga rangkap jabatan berpotensi menghasilkan situasi diskriminatif antar birokrat, khususnya dalam kaitan dengan pendapatan ganda, hingga berpotensi menyebabkan terganggunya profesionalitas. Sebab, menimbulkan tuntutan mengenai loyalitas terhadap masing-masing tempat lembaga yang bersangkutan bekerja,” ujarnya.

Kemudian kata Gus Din, rangkap jabatan akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara regulator (red-Kementerian BUMN) dengan peserta bisnis. Bahkan juga bisa mengganggu penerapan prinsip GCG.

“Ada tiga nilai dari GCG yang dilanggar dengan tetap dibiarkannya rangkap jabatan. Yaitu pertanggungjawaban, keterbukaan, dan kemandirian,” pungkas Gus Din.

Berikut ini daftar 30 wakil menteri dan 1 wakil kepala staf kepresidenan RI yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:

Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)

Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)

Giring Ganesha -Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)

Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)

Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia

Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)

Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)

Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)

Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)

Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika

Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)

Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)

Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Christina Aryani – Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Bambang Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia

Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi Arif

Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping

Dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muhammad Qodari juga diangkat menjadi Komisaris Pertamina Hulu Energi. (red)

Partai UKM Indonesia Sesalkan Fraksi-Fraksi DPR RI Tolak Putusan MK, Soal Pemisahan Pemilu IMG-20250709-WA0091

Partai UKM Indonesia Sesalkan Fraksi-Fraksi DPR RI Tolak Putusan MK, Soal Pemisahan Pemilu

Hedi Batubara 9 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Partai UKM Indonesia Syafrudin Budiman, SIP menyatakan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Dimana diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Diketahui Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Kamis, 26 Juni 2025, Mahkamah memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional, harus dilakukan terpisah dengan penyelenggaraan pemilu tingkat daerah atau kota (pemilu lokal).

Kata Syafrudin Budiman, MK telah memutuskan pemilu lokal diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Sehingga, putusan itu, pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu 5 kotak” tidak lagi berlaku untuk Pemilu 2029.

“Kami Partai UKM Indonesia mendukung Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal. Keputusan itu bersifat final dan mengikat yang harus diikuti semua pihak, baik pemerintah dan DPR RI,” kata Gus Din sapaan akrab Ketua Umum Partai UKM Indonesia dalam rilisnya, Rabu (9/7/2025) di Jakarta.

Menurut Kordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (Kornas ARPG), ketentuan keserentakan tersebut, untuk mewujudkan pemilu berkualitas, serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih. Terutama dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

“Kalau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD dimasukkan dalam satu paket pemilu nasional sudah benar. Sementara pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, DPR Propinsi dan DPRD masuk satu paket pemilu daerah/lokal sudah tepat. Tinggal bagaimana pemerintah dan DPR RI bisa mengatur teknis jadwal penyelenggaraannya dengan benar,” terang Gus Din.

Dirinya menjelaskan, keputusan MK tersebut bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat agar melahirkan pemilu berkualitas.

Gus Din menilai pemisahan pemilu yang menyebabkan pelaksanaan melewati batas waktu lima tahun, tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. yang menyatakan bahwa pemilu harus digelar setiap lima tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Makna luber dan dilaksanakan lima tahun sekali, sudah sesuai pelaksanaan kejadian pemilu. Sebab tetap dilaksanakan serentak dan teragenda lima tahun sekali, hanya saja waktunya pelaksanaannya yang berbeda. Jadi tidak bertentangan dengan UUD 1945,” katanya.

Apalagi kata Gus Din, pemisahan pemilu yang tidak melewati masa 5 tahun dan hanya disesuaikan jadwalnya saja. Sehingga putusan ini tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan putusan MK bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.

“Dahulu DPR RI pernah merubah UU Pilkada tentang pemilihan kepala daerah Gubernur dan Bupati/Walikota. Sehingga ada penyesuaian secara serentak dan hari ini pemilu nasional dan pemilu daerah/loka bisa disesuaikan jadwal agendanya,” ujarnya.

Kata Pengurus Pusat Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin Indonesia) ini, MK tidak melampaui kewenangan yuridisnya, karena perkara yang diajukan juga tidak masuk dalam wilayah open legal policy yang diajukan Purludem. Untuk itu pemerintah dan DPR RI tinggal membuat revisi UU pemilu dan UU pilkada yang menyesuaikan dengan Putusan MK.

“Mengacu sesuai Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, memang secara tegas menyatakan MK tidak boleh membatalkan norma hukum yang merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka. Akan tetapi Putusan MK soal pemisahan pemilu tidak masuk dalam ruang open legal policy, karena teknis aturannya diserahkan ke pemerintah dan DPR RI,” tukas Gus Din.

Gus Din juga menambahkan bahwa, MK tidak mengingkari prinsip judicial restraint dan tidak terjebak dalam positive legislator. Dimana MK sebagai pengambil keputusan tertinggi tidak ikut menciptakan norma hukum baru.

“Saya tegaskan bahwa, norma hukum baru tetap tergantung pemerintah dan DPR RI sebagai pembuat UU. Oleh karena itu pengambil kebijakan bisa menjalankan putusan MK dan membuat aturan UU pemilu yang disesuaikan,” ucapnya.

Menurut Gus Din, dalil-dalil empiris yang diajukan pemohon, seperti melemahnya kualitas kedaulatan rakyat dan pelembagaan partai politik adalah isu konstitusionalitas norma. Yang mana soal implementasi kebijakan tetap berada dalam ranah pemerintah dan DPR RI sebagai wakil negara.

“Dalil pemohon telah menunjukkan kerugian konstitusional secara jelas. Sehingga ketika pemilu dipisah akan bisa memperbaiki keadaan. Jelas ini juga sangat positif pada perkembangan demokrasi Indonesia di masa mendatang,” ungkapnya.

Gus Din juga menyesalkan, banyak Fraksi-Fraksi DPR RI menyatakan menolak Putusan MK ini. Seharusnya, DPR RI bersama Pemerintah fokus bagaimana melakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada menjadi satu paket pemilihan umum yang terbuka dan berkualitas.

“Pemisahan pemilu nasional dan daerah/lokal harus segera dibuat aturan oleh DPR RI bersama Pemerintah. Putusan MK ini sudah bersifat final dan mengikat yang harus diikuti semua pihak,” pungkas Gus Din.

Relawan Prabowo Gibran: Efisiensi Anggaran Akan Meningkatkan Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat IMG-20250211-WA0118

Relawan Prabowo Gibran: Efisiensi Anggaran Akan Meningkatkan Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Hedi Batubara 11 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Jakarta – Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025 lalu. Instruksi ini dibuat tertulis oleh Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Hal ini disampaikan Kordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman, SIP melalui rilis media, Selasa (11/2/2025) di Jakarta. Dimana Relawan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 ini memandang negara perlu menghemat anggaran, untuk dialihkan pada kesejahteraan sosial masyarakat.

“Kami (red- Relawan ARPG) memandang keputusan instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, sangat relevan di tengah perbaikan ekonomi nasional. Negara perlu memangkas anggaran yang tidak efektif dan boros, agar bisa digunakan pada pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gus Din sapaan akrabnya.

Menurut Ketua Umum DPP Barisan Pembaharuan 08 ini, kebijakan efisiensi anggaran dinilai positif dan bisa menjadi budaya dalam pemerintahan. Kebijakan bisa diarahkan untuk pembangunan yang lebih prioritas dan mendesak.

“Kebijakan realokasi belanja APBN akan mengarah pada pembangunan yang sangat sesuai, sebagaimana diinginkan Pemerintah Pusat. Kita pernah melakukan efisiensi anggaran pada saat pandemi Covid-19 dan berjalan sukses. Kalau saat ini dilakukan lagi tidak ada masalah,” terang Gus Din yang juga Konsultan UMKM ini.

Kata dia, efisiensi anggaran ini juga belanja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tidak akan berdampak vital pada perputaran domestik bruto di pusat dan di daerah. Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya memindahkan plafon anggaran yang lebih prioritas.

“Kita yakin efisiensi anggaran 2025 ini tidak akan berdampak terhadap ekonomi, sebab ukuran dan alokasinya sudah sesuai target-target dan harapan pemerintah. Kalaupun ada efek tidak akan signifikan dan progresif, sebab ada pencapaian pembangun lain yang akan dicapai,” tegas Gus Din.

Baginya, kebijakan melakukan efisiensi anggaran ini sangat membantu untuk meningkatkan efektivitas APBN. Kalaupun ada efek negatif hanya di sektor-sektor tertentu saja.

“Sebut saja contohnya, pengurangan biaya meeting dan perjalanan dinas ini akan menekan sektor perhotelan dan transportasi. Akan tetapi akan ada efek lainnya, yang berputar di masyarakat bawah dalam meningkatkan roda pacu ekonomi di masyarakat umum,” pungkas Gus Din.

Instrukti Presiden Prabowo untuk Menghemat APBN dan APBD

Sebelumnya Inpres yang dikeluarkan pada 22 Januari lalu menuliskan, ada delapan jejeran pemerintah yang terimbas pemangkasan anggaran pada pemerintahan Prabowo. Mulai dari Kementerian, TNI, Polri, kejaksaan, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan juga bupati/walikota.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa, Presiden Prabowo meminta untuk memilah pemangkasan yang dilakukan. Belanja-belanja yang dianggap memiliki dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan harus diperkuat, begitupun sebaliknya.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyampaikan, efisiensi ini dilakukan agar fokus anggaran bisa semakin efisien. Bahkan, penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah atau kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Seperti makan bergizi gratis, juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan sektor kesehatan serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi sumber daya masyarakat yang makin unggul,” kata Sri Mulyani dilansir pada 27 Januari 2025.

Gus Din

Aliansi Relawan Prabowo Gibran Tegaskan Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Segera Mundur

Satgas Mafia Tanah Kejagung RI Akan Selidiki PT Bumi dan PT Bangun Indah International Milik Erwin Bebek

Gus Din : Kalau Hasto dan Lembong Bisa Diampuni, Silfester Matutina Juga Bisa Diampuni

Gila ! PT Bumi Indah dan PT Bangun Indah International Diduga Rampas 40 Ha Tanah Pemda dan Warga Labuan Bajo

Hakim PN Labuan Bajo, Ida Ayu Widyarini Selalu Gunakan VIP Room Bandara, Disorot Lebih Sakti dari Hakim Agung?

ARPG Minta Presiden dan Menteri BUMN Batalkan Pengangkatan Rangkap Jabatan Wamen Sebagai Komisaris BUMN

Partai UKM Indonesia Sesalkan Fraksi-Fraksi DPR RI Tolak Putusan MK, Soal Pemisahan Pemilu

Relawan Prabowo Gibran: Efisiensi Anggaran Akan Meningkatkan Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Baca Juga Berita Ini

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo