Haji Robert Archives -

LPMLK: Tuduhan Pemerasan NHM Bukti Kepanikan, Robert Wachjo Jangan ‘Sok Kaya’ Jika Beli Solar Masih di Bawah Harga Jual! 1760675126854

LPMLK: Tuduhan Pemerasan NHM Bukti Kepanikan, Robert Wachjo Jangan ‘Sok Kaya’ Jika Beli Solar Masih di Bawah Harga Jual!

Hedi Batubara 18 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Polemik dugaan transaksi mencurigakan antara PT Pertamina (Persero) dan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) semakin memanas. Lingkar Pemuda Mahasiswa Lawan Korupsi (LPMLK) menanggapi keras bantahan NHM dan menuding manajemen perusahaan tambang tersebut sedang “gelisah dan panik.”

Juru bicara LPMLK, Nurdin Sumadiharjo, menegaskan kepanikan NHM muncul setelah Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti dugaan bahwa Pertamina menjual Solar Nonsubsidi kepada PTNHM dengan harga di bawah harga jual terendah (bottom price).

Tuduhan CBA Berbasis Data Dakwaan Jaksa

Nurdin Sumadiharjo menjelaskan bahwa kritik CBA bukan sekadar opini, melainkan memiliki dasar hukum yang kuat.

“Apa yang dikatakan CBA adalah berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, pada Kamis (9/10/2025). Hasil audit internal dan pemeriksaan jaksa menunjukkan bahwa total keuntungan tidak sah salah satunya dinikmati oleh PTNHM, yang pemegang sahamnya adalah Haji Robert Nitiyudo Wachjo,” tegas Nurdin.

Menurutnya, puncak kepanikan pihak NHM terlihat dari upaya mereka menuduh Uchok Sky Khadafi melakukan pemerasan.

“Hal yang paling membuat panik dari pihak PT NHM adalah menuduh Uchok Sky Khadafi melakukan pemerasan terhadap Haji Robert Nitiyudo Wachjo. Tuduhan ini tanpa bukti hukum apapun, hanya opini tanpa nama dari Manajemen NHM. Tuduhan balik ini jelas upaya untuk mengalihkan isu pokok,” kata Nurdin.

Kritik Pedas: Jangan Sok Kaya, Tetapi Beli Solar Murah

LPMLK melontarkan kritik pedas terhadap Haji Robert Nitiyudo Wachjo terkait praktik bisnis tersebut.

“Makanya Robert Nitiyudo Wachjo jangan sok kaya. Masa untuk beli Solar Nonsubsidi ke Pertamina saja, PTNHM harus beli dengan harga di bawah harga jual terendah (bottom price)? Ini sangat ironis untuk perusahaan tambang besar,” lanjut Nurdin Sumadiharjo.

Nurdin menilai kasus ini secara terang-terangan telah merusak komitmen PTNHM terhadap prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Kasus Suap Mantan Gubernur Maluku Utara Disinggung Kembali

Selain isu Solar, LPMLK juga mengingatkan kembali dugaan keterlibatan Haji Robert dalam kasus suap terhadap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).

“Kasus ini juga ditambah dengan kasus dugaan suap terhadap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK). Dalam perkara itu, Haji Robert sempat disebut sebagai pemberi suap,” ujar Nurdin.

LPMLK berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menghentikan pengusutan kasus suap tersebut meskipun AGK telah meninggal dunia.

“Kasusnya sempat terkesan mandek di KPK, mungkin menunggu waktu saja, KPK akan melanjurkan kasus suap tersebut. Kami akan terus mengawal dan mendesak KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan Haji Robert demi penegakan hukum dan transparansi di sektor tambang,” pungkas Nurdin Sumadiharjo.

Kasus Suap Haji Robert: Publik Geram, Desak KPK Jangan Tumpul ke Atas Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 3

Kasus Suap Haji Robert: Publik Geram, Desak KPK Jangan Tumpul ke Atas

Hedi Batubara 6 Oktober 2025

1. Kasus Suap Haji Robert: Publik Geram, Desak KPK Jangan Tumpul ke Atas

2. Dugaan Suap Miliaran Rupiah Haji Robert Kembali Disorot, CBA Minta KPK Bertindak Tegas

Kasus dugaan suap bernilai miliaran rupiah yang menyeret nama pengusaha tambang besar, Haji Robert Nitiyudo Wachjo, kembali mencuat ke permukaan dan memancing gelombang desakan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertindak tegas.

Dugaan adanya aliran dana kepada mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, yang kini telah meninggal dunia, membuat proses hukum kasus ini dianggap berjalan lambat dan belum memberikan kepastian.

Sejumlah pengamat menilai kasus ini sebagai cermin dari wajah penegakan hukum di Indonesia yang sering dikritik masyarakat: “tajam ke bawah, tumpul ke atas.”

“Kasus rakyat kecil bisa cepat diproses, tapi yang besar justru jalan di tempat. Kalau ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum bisa runtuh,” ujar Uchok Sky Khadafi, Direktur Centre of Budget Analysis (CBA), dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

Uchok mendesak KPK segera memanggil kembali Haji Robert dan menelusuri aliran dana secara menyeluruh. “KPK tidak boleh ragu. Jangan sampai publik menganggap KPK takut pada kekuatan ekonomi dan politik di balik kasus ini,” tegasnya.

Di tengah sorotan hukum, struktur bisnis PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) yang dipimpin Haji Robert juga menjadi perhatian publik. Dua anaknya, Rahmani Nitiyudo dan Rafael Nitiyudo, diketahui aktif dalam manajemen perusahaan. Rahmani beberapa kali tampil mewakili NHM dalam acara resmi, termasuk peresmian Dry Stack Tailing (DST) Plant, sementara Rafael menjabat sebagai Direktur Operasional.

Meski keduanya terlibat dalam pengelolaan perusahaan, hingga kini tidak ada bukti hukum yang mengaitkan Rahmani maupun Rafael dengan dugaan suap yang tengah diselidiki. Namun, pengamat menilai fakta ini menambah pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola bisnis keluarga besar NHM.

Publik kini menunggu langkah konkret KPK apakah akan menelusuri aliran dana hingga tuntas, atau membiarkan kasus ini meredup seperti banyak perkara besar lain yang berakhir tanpa kepastian.

“Kalau KPK tak berani buka semua fakta, publik akan kembali percaya bahwa hukum hanya tegas untuk yang lemah,” tutup Uchok.

Dugaan Suap Haji Robert Tetap Bisa Diusut KPK Meski AGK Meninggal Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 1

Dugaan Suap Haji Robert Tetap Bisa Diusut KPK Meski AGK Meninggal

Hedi Batubara 26 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan tetap dapat melanjutkan penyelidikan terkait dugaan suap yang menyeret nama Haji Robert, pemilik PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). Hal ini meskipun mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), yang disebut sebagai penerima, telah meninggal dunia.

Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa gugurnya perkara pidana terhadap AGK tidak otomatis menghapus dugaan pidana yang melibatkan pihak lain.

“Secara hukum, kematian AGK memang membuat perkara pidana pribadi yang menjerat dirinya otomatis gugur sesuai Pasal 77 KUHP. Namun, itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri, bukan untuk pihak pemberi suap,” ujar Uchok, Jumat (20/9).

Ia menambahkan, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa pemberi suap tetap bisa dijerat, meskipun penerimanya sudah tiada. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 UU Tipikor memberikan landasan hukum yang jelas untuk menindak pelaku pemberi gratifikasi maupun suap.

“Dalam doktrin hukum pidana, penyuapan adalah delik formil, yang dianggap selesai sejak perbuatan memberi dilakukan. Jadi, meski AGK wafat, dugaan pemberian suap tetap bisa diproses,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Haji Robert, Iksan Maujud seperti dikutip nuansamalut.com menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai tidak ada lagi dasar hukum untuk membuka pemeriksaan baru setelah AGK meninggal dunia pada 14 Maret 2025.

“Seluruh proses pidana terhadap almarhum Abdul Gani Kasuba sah berakhir sejak beliau wafat. Karena perkara pokok telah gugur, tidak ada ruang hukum untuk memeriksa ulang saksi mana pun, termasuk klien kami, Haji Robert,” kata Iksan.

Meski demikian, perdebatan ini memperlihatkan bahwa KPK masih memiliki ruang hukum untuk menindaklanjuti dugaan suap tersebut. Kasus ini pun diperkirakan akan menjadi perhatian publik, terutama karena menyangkut praktik korupsi di daerah dan melibatkan figur pengusaha besar.

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Suap Rp5,5 Miliar ke Mantan Gubernur Maluku Utara Uchok Sky Khadafi

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Suap Rp5,5 Miliar ke Mantan Gubernur Maluku Utara

Hedi Batubara 23 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ditekan untuk segera menindaklanjuti dugaan suap senilai lebih dari Rp5,5 miliar yang mengarah pada Mantan Gubernur Maluku Utara, almarhum Abdul Gani Kasuba (AGK). Meskipun AGK telah meninggal dunia, para pemantau anti-korupsi menilai keadilan tetap harus ditegakkan berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan.

“Tindaklanjut terhadap kasus Haji Robert atas dugaan suap terhadap Mantan Gubernur Maluku Utara (almarhum) ini, tergolong lambat, karena peristiwanya dua tahun lalu. Selayaknya bisa dilanjutkan melalui fakta-fakta hukum yang terungkap,” tegas Direktur Eksekutif Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, kepada Bisnistoday, Selasa (23/9).

Seperti diberitakan media, bahwa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ternate, Romo Nitiyudo Wachjo, yang lebih dikenal sebagai Haji Robert, Presiden Direktur PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) mengaku pernah menyetorkan uang sebesar Rp2,5 miliar kepada Thoriq Kasuba, putra AGK.

Dana tersebut, menurut keterangan Haji Robert, merupakan pinjaman untuk pengembangan usaha kos-kosan di Weda, Halmahera Tengah, dengan janji pelunasan dalam waktu lima tahun. Namun, jaksa KPK menyebut total aliran dana dari Haji Robert ke keluarga AGK mencapai lebih dari Rp5,5 miliar, yang diduga terkait dengan pengurusan izin pertambangan di wilayah Maluku Utara.

KPK Ancam Penjemputan Paksa

Proses penyelidikan terhadap Haji Robert berjalan pelan. Ia sempat mangkir dua kali dari pemanggilan KPK pada Juni dan Juli 2024. Atas kelalaiannya, KPK mengancam akan melakukan penjemputan paksa. Kemudian baru pada 1 Agustus 2024, Haji Robert memenuhi panggilan dan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan pencucian uang yang menjerat AGK.

“Setiap informasi yang muncul akan kami analisis. Termasuk dugaan pemberian uang dari Haji Robert. Kami tidak akan tebang pilih dalam menetapkan tersangka,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, beberapa waktu lalu.

Teka-teki Izin Tambang dan Aliran Dana

Meski Haji Robert membantah memiliki hubungan khusus dengan AGK, menyatakan bahwa semua izin tambang didapatkan dari pusat, fakta di persidangan menunjukkan aliran dana yang cukup besar ke keluarga mantan gubernur. Hal ini memunculkan tanda tanya besar: Apakah uang tersebut benar-benar pinjaman, atau bagian dari transaksi dibalik layar untuk kelancaran operasional tambang?

Keadilan Tidak Hanya untuk yang Hidup

Uchok Sky Khadafi menegaskan, kematian AGK bukan alasan untuk menghentikan penyelidikan. Sebaliknya, KPK harus tetap menelusuri setiap jejak kejahatan demi menegakkan prinsip akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi di masa depan.

“Kami mendesak KPK untuk tidak membiarkan kasus ini menguap. Masyarakat butuh kepastian hukum, bahwa tidak ada yang kebal dari hukum, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada,” paparnya.

Kasus Haji Robert Dinilai Berlarut, KPK Diminta Bertindak Tegas Uchok Sky Khadafi

Kasus Haji Robert Dinilai Berlarut, KPK Diminta Bertindak Tegas

Hedi Batubara 22 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Polemik dugaan suap yang menyeret Presiden Direktur PT Nusa Halmahera Mineral (NHM), Romo Nitiyudo Wachjo atau yang akrab disapa Haji Robert, kembali menjadi sorotan publik. Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Kadhafi, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjalan terlalu lambat dalam menangani perkara ini.

“Menurut kami, pengusutan perkara ini terlalu lambat. Kasus ini sudah bergulir sejak 2024 lalu, tetapi sampai sekarang belum ada perkembangan berarti. KPK lambat dalam penanganannya,” tegas Uchok kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/9).

Kasus dugaan suap tersebut diduga melibatkan aliran dana miliaran rupiah dari Haji Robert kepada mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba (AGK), terkait pengurusan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Sementara, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dikutip sejumlah media, menegaskan lembaganya tidak tinggal diam dan masih menelusuri dugaan keterlibatan pengusaha tambang itu.“KPK menduga kuat ada pemberian uang terkait pengurusan izin WIUP di Maluku Utara. Peran sejumlah pihak, termasuk Haji Robert, terus kami dalami,” ujarnya.

Abdul Ghani Kasuba Tutup Usia

Dalam catatan sejumlah media, bahwa AGK telah berstatus tersangka dan bahkan divonis 8 tahun penjara dalam kasus suap izin tambang. Ia juga sempat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai lebih dari Rp100 miliar. Namun, status itu otomatis gugur setelah AGK meninggal dunia pada Maret 2025, saat perkaranya masih dalam tahap kasasi.

Sementara itu, Haji Robert sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus TPPU pada Agustus 2024. Hingga kini, publik masih menanti langkah konkret KPK dalam menentukan posisi hukum sang pengusaha tambang besar tersebut.

“Publik menunggu sikap tegas KPK. Jangan sampai kasus ini mandek, karena menyangkut keadilan dan integritas lembaga hukum kita,” tandas Uchok.//

Kasus Dugaan Gratifikasi Haji Robert Didalami KPK

Hedi Batubara 7 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah memfokuskan perhatian pada kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, serta Haji Robert, CEO PT Nusa Halmahera Mineral. Kasus ini menjadi sorotan setelah terungkap bahwa Abdul Gani menerima aliran dana dari Haji Robert dalam persidangan yang berlangsung baru-baru ini. Berikut adalah penjabaran lebih rinci mengenai perkembangan kasus ini dan tindakan yang telah diambil oleh KPK.

Abdul Gani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara, didakwa menerima suap serta gratifikasi dari sejumlah pihak, termasuk dari Haji Robert. Persidangan mengungkapkan adanya aliran dana dari Haji Robert ke Abdul Gani, yang kemudian mendorong KPK untuk mendalami keterlibatan Haji Robert lebih jauh. Pada 4 Oktober 2024, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyatakan bahwa pihaknya akan menunggu laporan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait hasil persidangan Abdul Gani sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Haji Robert yang dikenal sebagai pengusaha besar di sektor pertambangan, disebut-sebut dalam persidangan sebagai salah satu penyokong dana kepada Abdul Gani. Aliran dana yang terungkap tersebut mencakup sejumlah uang yang diberikan kepada Abdul Gani untuk tujuan yang tidak diungkapkan secara rinci. KPK telah memeriksa Haji Robert beberapa kali untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini, terutama terkait dugaan gratifikasi dan pencucian uang.

Dalam sidang putusan, Abdul Gani dijatuhi hukuman delapan tahun penjara serta denda sebesar Rp300 juta, dengan subsider enam bulan kurungan. Selain itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp109,05 miliar dan USD90 ribu. Apabila tidak dapat membayar dalam waktu satu bulan sejak vonis berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita oleh negara.

Selain pidana suap, Abdul Gani juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang. Nilai yang terlibat dalam kasus pencucian uang ini diperkirakan mencapai Rp100 miliar. KPK telah menyita sejumlah aset milik Abdul Gani sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, termasuk 43 bidang tanah dan bangunan yang terkait dengan mantan Gubernur Maluku Utara tersebut.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini jika ditemukan bukti baru. Saat ini, KPK masih menunggu laporan resmi dari jaksa mengenai hasil persidangan Abdul Gani untuk menentukan langkah hukum yang tepat terhadap Haji Robert. Jika bukti yang ada cukup kuat, Haji Robert dapat menghadapi dakwaan atas keterlibatannya dalam kasus ini, termasuk tuduhan pencucian uang.

Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi di daerah, tetapi juga karena menyentuh sektor bisnis, terutama industri pertambangan yang dikelola oleh PT Nusa Halmahera Mineral. Dugaan keterlibatan Haji Robert dalam kasus suap dan gratifikasi mengundang pertanyaan mengenai praktik bisnis yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, khususnya dalam hal transparansi dan integritas.

Kasus Abdul Gani dan Haji Robert mencerminkan upaya KPK dalam memberantas korupsi di berbagai sektor, termasuk dunia usaha. Penindakan yang tegas ini menunjukkan komitmen KPK untuk menindak siapapun yang terlibat dalam tindakan suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Dengan menunggu laporan resmi dari jaksa, KPK akan terus mendalami bukti-bukti yang ada dan berpotensi membuka penyelidikan lebih lanjut terhadap Haji Robert.

KPK diharapkan dapat menjaga integritas penanganan kasus ini dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, kasus ini menjadi peringatan bagi dunia usaha untuk menjalankan bisnis dengan prinsip tata kelola yang baik serta sesuai dengan aturan yang berlaku, demi mewujudkan lingkungan usaha yang lebih bersih dan transparan di Indonesia.(c@kra)

Haji Robert

LPMLK: Tuduhan Pemerasan NHM Bukti Kepanikan, Robert Wachjo Jangan ‘Sok Kaya’ Jika Beli Solar Masih di Bawah Harga Jual!

Kasus Suap Haji Robert: Publik Geram, Desak KPK Jangan Tumpul ke Atas

Dugaan Suap Haji Robert Tetap Bisa Diusut KPK Meski AGK Meninggal

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Suap Rp5,5 Miliar ke Mantan Gubernur Maluku Utara

Kasus Haji Robert Dinilai Berlarut, KPK Diminta Bertindak Tegas

Kasus Dugaan Gratifikasi Haji Robert Didalami KPK

Baca Juga Berita Ini

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran