MoneyTalk, Jakarta – Polemik pemberian tantiem di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan publik. Pengamat politik dan hukum, Muslim Arbi, menilai kebijakan pemberian tantiem kepada direksi dan komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank Rakyat Indonesia di tengah arahan penghapusan tantiem BUMN dapat mencoreng citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Muslim Arbi, publik akan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi dan reformasi tata kelola BUMN apabila praktik pemberian tantiem masih berlangsung. Ia menilai persoalan ini bukan semata menyangkut besaran angka yang diterima direksi dan komisaris, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap arah kebijakan yang telah disampaikan pemerintah.
“Ketika Presiden Prabowo berbicara mengenai efisiensi, transparansi, dan perbaikan tata kelola, maka seluruh jajaran BUMN seharusnya menerjemahkannya dalam kebijakan konkret. Jika masih ada pemberian tantiem dalam jumlah besar, tentu publik akan bertanya-tanya,” ujar Muslim Arbi kepada wartawan, Sabtu (30/5/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah kalangan menyoroti data yang diungkapkan oleh Center for Budget Analysis (CBA) terkait kompensasi manajemen BRI. Berdasarkan data yang dipublikasikan CBA, bonus dan insentif bagi manajemen kunci BRI meningkat dari Rp228,6 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp396,3 miliar pada tahun 2025. Selain itu, tercatat adanya alokasi tantiem sebesar Rp181 miliar untuk jajaran direksi dan Rp12,4 miliar untuk dewan komisaris.
Muslim Arbi secara khusus menyoroti Direktur Utama BRI, Hery Gunardi. Menurutnya, sebagai pimpinan tertinggi perusahaan pelat merah terbesar di sektor perbankan, Hery memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan kebijakan perusahaan selaras dengan arah kebijakan pemerintah.
Ia menilai bahwa keberadaan tantiem dalam laporan keuangan perusahaan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terlebih, saat pemerintah sedang mendorong efisiensi anggaran dan penguatan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Ini bukan hanya soal legal atau tidak legal. Ini soal sensitivitas terhadap kondisi publik dan konsistensi terhadap arahan pemerintah. Jika Presiden menghendaki perubahan tata kelola, maka semestinya para pimpinan BUMN menjadi contoh pertama yang menjalankannya,” kata Muslim.
Menurutnya, BRI sebagai bank milik negara memiliki posisi strategis karena mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar serta menjadi salah satu wajah utama pemerintah di sektor keuangan. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut remunerasi pejabat perusahaan akan selalu mendapat perhatian luas dari masyarakat.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengkritik masih adanya pemberian tantiem kepada direksi dan komisaris BRI.
Menurut data yang dikutip CBA dari laporan keuangan perusahaan, BRI masih mengalokasikan tantiem untuk direksi sebesar Rp181 miliar dan untuk dewan komisaris sebesar Rp12,4 miliar. Selain itu, bonus dan insentif manajemen kunci tercatat mencapai Rp396,3 miliar sepanjang tahun 2025.
CBA menilai angka tersebut menunjukkan bahwa praktik pemberian tantiem belum sepenuhnya dihentikan meskipun terdapat wacana dan dorongan kuat dari pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan remunerasi di lingkungan BUMN.
Bagi Muslim Arbi, persoalan ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar angka kompensasi. Ia menilai polemik tantiem akan menjadi ujian bagi agenda reformasi BUMN yang selama ini digaungkan pemerintah.
Dalam pandangannya, keberhasilan reformasi tidak hanya diukur dari peningkatan laba perusahaan, tetapi juga dari sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap kebijakan negara diterapkan secara konsisten.
“Publik tidak hanya melihat laba perusahaan yang besar. Publik juga melihat bagaimana keuntungan itu dikelola, bagaimana para pejabatnya diberi kompensasi, dan apakah kebijakan perusahaan sejalan dengan semangat yang dibangun Presiden,” ujarnya.
Muslim menambahkan bahwa pemerintah perlu memberikan penjelasan yang terang kepada masyarakat mengenai status kebijakan tantiem di BUMN agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Kejelasan aturan, menurutnya, penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap agenda reformasi ekonomi yang sedang dijalankan pemerintahan Prabowo.
Di sisi lain, BRI tetap menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dengan kinerja keuangan yang kuat. Laporan tahunan perusahaan menunjukkan BRI mencatat pertumbuhan dan tetap menjadi tulang punggung pembiayaan sektor UMKM nasional.
Namun demikian, Muslim Arbi menegaskan bahwa capaian kinerja tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aspek tata kelola. Menurutnya, justru perusahaan yang mencatat keuntungan besar harus menjadi contoh dalam menjalankan prinsip good corporate governance.
“Keuntungan besar adalah prestasi. Tetapi tata kelola yang baik adalah fondasi. Jika keduanya berjalan seiring, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah dan BUMN akan semakin kuat,” pungkasnya.
