21 November 2026

Hikmah Sirait

MoneyTalk.id,Jakarta – Persidangan perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2026/PN JKT.TIM dengan klasifikasi wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (13/7/2026), kembali menyita perhatian. Selain majelis hakim menolak saksi yang diajukan penggugat karena masih memiliki hubungan keluarga, persidangan juga memunculkan sorotan terhadap aliran dana miliaran rupiah yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Perkara ini diajukan oleh Oscar Siregar, mantan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan, sebagai penggugat terhadap Jon Panses Situmorang dalam sengketa pinjam-meminjam.

Pada agenda pemeriksaan saksi, majelis hakim menolak keterangan saksi yang diajukan penggugat setelah diketahui saksi tersebut merupakan paman kandung Oscar Siregar atau masih memiliki hubungan sedarah.

Di luar fakta persidangan tersebut, muncul pula dokumen yang disebut berkaitan dengan aliran dana dari Jon Panses Situmorang melalui PT Biotek ke rekening BNI atas nama Hikmah Sirait, istri Oscar Siregar.

Data yang beredar mencatat transaksi sebesar Rp1,2 miliar pada 2019, Rp2,4 miliar pada 2020, Rp3 miliar pada 2021, dan Rp4,5 miliar pada 2022. Total dana yang tercatat mencapai sekitar Rp11,1 miliar.

Menurut keterangan yang disampaikan pihak terkait, aliran dana tersebut merupakan pembayaran utang dari Jon Panses Situmorang kepada Oscar Siregar.

Menanggapi hal itu, pengamat politik dan hukum Muslim Arbi mempertanyakan kapasitas finansial seorang mantan ASN yang disebut mampu memberikan pinjaman dalam nilai sangat besar dengan skema berbunga.

“Kalau benar dana tersebut merupakan pembayaran utang, maka muncul pertanyaan mendasar, dari mana sumber dana miliaran rupiah yang digunakan untuk memberikan pinjaman itu? Apalagi jika disertai bunga. Hal-hal seperti ini patut dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan publik,” ujar Muslim Arbi.

Ia juga mempertanyakan apakah aktivitas pemberian pinjaman berbunga tersebut merupakan transaksi perorangan atau memiliki bentuk usaha tertentu yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jika memang menjalankan usaha pembiayaan atau pinjam-meminjam dengan bunga, tentu perlu dipastikan apakah kegiatan tersebut memiliki dasar hukum dan perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini perlu dijelaskan oleh pihak-pihak terkait, bukan langsung disimpulkan sebagai pelanggaran,” katanya.

Muslim menambahkan, transparansi mengenai asal-usul dana dan mekanisme transaksi penting dilakukan mengingat Oscar Siregar pernah berstatus sebagai aparatur sipil negara.

Menurutnya, apabila terdapat informasi yang relevan, lembaga yang berwenang dapat melakukan penelusuran sesuai kewenangannya untuk memastikan seluruh transaksi berlangsung sesuai ketentuan hukum.

Sementara itu, perkara wanprestasi sendiri masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Setelah saksi penggugat ditolak, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi lain sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memerintahkan Jurusita Arrief Romy Wibowo untuk melayangkan panggilan resmi kepada Jon Panses Situmorang terkait perkara perdata nomor 62/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Tim. Perkara ini mencuat setelah Oscar Siregar, seorang mantan pegawai Kementerian Keuangan yang pensiun pada 2014, melayangkan gugatan terhadap Jon Panses Situmorang. Gugatan tersebut berfokus pada praktik pinjam-meminjam uang dengan skema retenir atau bunga sebesar 2,5 persen per bulan yang dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan dokumen yang ada, skema pinjaman beserta tingkat bunganya diduga disusun oleh istri Oscar Siregar, yakni Hikmah Sirait, yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Jon Panses Situmorang. Sebagai catatan, Hikmah Sirait merupakan mantan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur yang pernah dicopot dari jabatannya menjelang peringatan Hari Buruh pada tahun 2014 lalu.

Menanggapi masuknya perkara ini ke meja hijau, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai langkah hukum Oscar Siregar sangat berani. Uchok menyoroti bahwa praktik pinjam-meminjam dengan bunga memiliki aturan yang ketat, di mana lembaga serupa seperti Pinjaman Online (Pinjol) wajib memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, ia menengarai bahwa praktik “pinjol ala Oscar Siregar” ini telah berjalan dalam waktu yang cukup lama.

Kecurigaan tersebut didasari oleh beredarnya data keuangan yang menunjukkan adanya aliran dana fantastis dari pihak Jon Panses Situmorang melalui PT Biotek ke rekening BNI atas nama Hikmah Sirait. Data tersebut mencatat transfer sebesar Rp1,2 miliar pada tahun 2019, kemudian meningkat menjadi Rp2,4 miliar pada tahun 2020. Aliran dana terus berlanjut pada tahun 2021 sebesar Rp3 miliar dan pada tahun 2022 mencapai Rp4,5 miliar. Secara total, akumulasi dana yang diterima Hikmah Sirait sebagai seorang ASN dari pengusaha tersebut telah melampaui angka Rp11,1 miliar.

Uchok Sky Khadafi berharap temuan ini tidak luput dari perhatian aparat penegak hukum. Ia mendesak penyidik OJK maupun Bareskrim Polri untuk segera turun tangan menelusuri perkara yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak boleh diam dan harus segera merespons indikasi adanya praktik keuangan yang menyimpang di balik perkara perdata ini.

MoneyTalk.id, Jakarta – Nama mantan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kasudin Nakertrans) Jakarta Timur, Hikmah Sirait, kembali mencuat ke publik. Bukan terkait kinerjanya saat menjabat, melainkan terkait dugaan aliran dana fantastis ke rekening pribadinya yang terungkap melalui jejak perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti adanya perkara nomor 62/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Tim mengenai gugatan utang piutang antara pihak berinisial OS dengan JPS, yang menyeret nama mantan pejabat Pemda DKI Jakarta tersebut.

“Meskipun Hikmah Sirait telah dicopot dari jabatannya menjelang Hari Buruh Internasional tahun 2014 lalu, namun dari data yang mencuat ke publik, ia terbukti memiliki kekayaan yang fantastis. Hal ini terlihat dari adanya transaksi keuangan bernilai miliaran rupiah ke rekening pribadinya di BNI dengan nomor 072349xxxx,” ujar Uchok kepada tim Markaberita.com, Rabu (17/06/2026).

Berdasarkan data keuangan yang bocor, terdapat rincian aliran dana yang masuk ke rekening Hikmah Sirait dalam kurun waktu 2019 hingga 2022:

Tahun 2019: Transfer dari PT. Biotek sebesar Rp1,2 miliar.

Tahun 2020: Transfer dari PT. Biotek sebesar Rp2,4 miliar.

Tahun 2021: Transfer senilai Rp3 miliar.

Tahun 2022: Transfer dari pengusaha JPS sebesar Rp4,5 miliar.

Jika ditotal, Hikmah Sirait yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menerima aliran dana mencapai lebih dari Rp11,1 miliar.

Uchok Sky Khadafi mempertanyakan legalitas dan asal-usul dana tersebut, mengingat posisinya sebagai abdi negara yang seharusnya terikat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

“PP tersebut menegaskan bahwa setiap ASN wajib mewujudkan pola hidup sederhana dan menghindari gaya hidup mewah sebagai prinsip utama pelayan publik. Namun, melihat nominal miliaran rupiah yang masuk ke rekeningnya, pertanyaan mendasarnya adalah dari mana sumber uang tersebut? Apakah ini hasil dari praktik bisnis pribadi yang sah, atau ada relasi kuasa yang disalahgunakan?” cecar Uchok.

Lebih lanjut, Uchok menyoroti keberanian pihak-pihak terkait dalam melakukan praktik pinjam-meminjam uang dengan nominal besar di luar jalur perbankan resmi atau lembaga keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Ini bukan sekadar perkara utang-piutang biasa. Jika praktik pinjam-meminjam dilakukan tanpa izin OJK dan melibatkan mantan pejabat publik dengan aliran dana yang fantastis, maka aparat penegak hukum harus segera melakukan pendalaman. Publik berhak tahu apakah dana ini murni bisnis atau ada indikasi gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang di masa lalu,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai asal-usul aliran dana miliaran rupiah yang disorot oleh CBA tersebut.