16 November 2026

Independen Sumatera

MoneyTalk.id,Jakarta — Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menetapkan status Siaga 1 bagi para pekerja menjelang aksi serentak di sedikitnya 30 kota dan kabupaten pada Kamis (10/9/2026).

Sementara, Independen Sumatra diunggahan platform media sosial X pada 10/9/2026 menyampaikan Ini bukan cuma gertak sambal, tapi peringatan keras buat DPR dan pemerintah yang terkesan abai sama nasib kelas pekerja! .

“Selama dua bulan terakhir, Konsolidasi Buruh dan Pelaku Industri (KBPBI) udah menyuarakan aspirasi mereka secara tertib,” kata Independen Sumatera.

“Tapi apa hasilnya? Draf RUU Ketenagakerjaan yang ada sekarang justru masih dipenuhi pasal-pasal jebakan yang siap menjegal masa depan buruh,” sambungnya.

Ia mengajak bedah borok draf RUU ini:

1. Perbudakan Modern Berkedok PEMAGANGAN

Pasal pemagangan dibuka lebar tanpa batasan ketat. Ini bukan lagi soal peningkatan skill, tapi celah legal bagi perusahaan buat menyerap tenaga kerja murah tanpa jaminan kepastian status kerja.

2. Kontrak Kerja (PKWT) Hingga 4 Tahun

Buruh menuntut batas maksimal PKWT adalah 1 tahun demi kepastian status. Tapi draf RUU justru mematok hingga 4 tahun! Ini jelas-jelas mengikis jaminan masa depan pekerja dan melanggengkan sistem kerja fleksibel yang merugikan.

3. Pengebiri Peran Publik, 43 Pasal Didelegasikan ke Aturan Turunan

Ini bagian paling berbahaya. Ada 43 pasal yang penjelasannya dilempar ke PP, Permen, atau Perpres. Artinya apa? Pembahasan pasal-pasal krusial bakal lolos dari pengawasan parlemen dan partisipasi publik. Pemerintah bisa dengan mudah mengacak-acak regulasi lewat aturan teknis tanpa perdebatan di DPR!

4. Formula Upah Minimum Penuh Ketidakpastian

Penggunaan variabel alfa dalam formula upah minimum terbukti gagal menjamin kenaikan kesejahteraan yang riil. Buruh butuh indikator ekonomi dan kebutuhan hidup layak (KHL) yang transparan, bukan formula abu-abu yang gampang dimanipulasi.

“Ketika DPR dan pemerintah terus menutup mata dan enggan melakukan revisi total, jangan salahkan kalau aksi gelombang massa dari 30 daerah bakal melumpuhkan ibu kota,” kata Independen Sumatera.

Lebih lanjut, ia mengeluarkan pertanyaan besarnya sekarang, Siapa yang sebenarnya memancing kerusuhan ini? Buruh yang cuma menuntut hak dasar mereka, atau penguasa yang sengaja memaksakan RUU cacat ini disahkan?

Di akhir pernyataannya, independen Sumatera melontarkan pertanyaan bagaimana menurut kalian ? Apakah aksi turun ke jalan ini sudah jadi satu-satunya jalan terakhir?

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari instasi, pihak pemerintah, ketenagakerjaan dan lainnya. Media memberi ruang klarifikasi serta penjelasan dan akan dipublikasikan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Warga Malaysia disebut akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) pada Jumat (4/9/2026) malam. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk protes terhadap kabut asap lintas batas yang diduga berasal dari kebakaran lahan di Indonesia.

Informasi mengenai rencana aksi itu diunggah akun X Independen Sumatera pada Kamis (3/9/2026) malam. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut warga Malaysia akan melakukan demonstrasi di depan Kedubes Indonesia.

“Besok Warga Malaysia Akan Demo Didepan Kedubes Indonesia,” tulis akun Independen Sumatera.

Dalam unggahan yang sama disebutkan, salah satu tuntutan warga Malaysia adalah meminta pemerintah Indonesia menangani kebakaran lahan dengan baik.

“Minta pihak Indonesia tangani kebakaran lahan dengan baik,” tulis akun tersebut.

Akun itu juga menyebut Malaysia dan Brunei berencana membawa persoalan asap akibat kebakaran lahan di Indonesia ke Mahkamah Internasional.

Namun, hingga berita ini ditulis, informasi tersebut masih bersumber dari unggahan media sosial dan belum disertai konfirmasi resmi dari pihak Kedutaan Besar Indonesia maupun pemerintah Malaysia terkait rencana aksi tersebut.

Seruan Aksi Beredar di Media Sosial

Dalam unggahan yang sama, Independen Sumatera turut membagikan tangkapan layar dari akun Harammalsyia yang memuat seruan aksi dalam bahasa Malaysia.

Seruan tersebut menyatakan kabut asap telah melintasi perbatasan dan berdampak terhadap masyarakat di Malaysia.

“Jerebu merentas sempadan, tetapi kesannya kami yang tanggung. Mata pedih, tekak perit, udara tercemar sedangkan kita terus dipaksa menerimanya seolah-olah perkara ini biasa.”

Seruan itu kemudian menekankan persoalan hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih.

“Ini bukan udara percuma. Ini hak kita untuk bernafas.”

Aksi disebut akan berlangsung pada Jumat, 4 September 2026, pukul 21.00 waktu setempat di depan Kedutaan Indonesia.

Para peserta juga diajak menggunakan masker, membawa poster, serta menyampaikan aspirasi terkait persoalan kabut asap.

“Datang. Pakai pelitup muka. Berdiri bersama. Bawa plakad, suara dan kemarahan kita.”

Seruan tersebut menggunakan slogan, “Asap Merentas Sempadan, Marah Merentas Negara,” serta sejumlah tanda pagar, antara lain #ganyangjerebu, #prayforkalimantan, dan #alleyesonindonesia.

Persoalan kabut asap lintas batas sebelumnya memang kerap menjadi isu antara Indonesia dan negara-negara tetangga ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, jika aksi tersebut benar berlangsung, isu tersebut berpotensi kembali menjadi perhatian dalam hubungan Indonesia-Malaysia.

Hingga kini belum terdapat keterangan resmi dari pemerintah Indonesia maupun Malaysia mengenai rencana aksi tersebut, termasuk mengenai klaim bahwa persoalan kabut asap akan dibawa ke Mahkamah Internasional.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kebakaran dilaporkan terjadi di kawasan belakang Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk (RS PIK), Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (29/8/2026) siang. Kepulan asap tebal terlihat membubung tinggi dari area tersebut sekitar pukul 14.03 WIB.

Informasi mengenai kejadian itu diunggah Independen Sumatera pada Sabtu (29/8/2026) melalui laporan bertajuk “Info Jakarta”. Dalam unggahannya disebutkan, kebakaran terjadi di area yang berdekatan dengan fasilitas rumah sakit serta kawasan permukiman dan komersial.

“JAKARTA UTARA MEMBARA! Kebakaran melalap kawasan di belakang Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk (RS PIK), Penjaringan, siang ini!” demikian laporan tersebut.

Hingga laporan itu diunggah, objek atau bangunan yang terbakar belum diketahui secara resmi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena lokasi kebakaran berada di dekat fasilitas kesehatan dan kawasan yang cukup padat aktivitas.

“Objek pasti yang terbakar di area belakang RS PIK masih belum teridentifikasi secara resmi,” tulis Independen Sumatera.

Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa kepulan asap tebal dan lokasi kebakaran yang berdekatan dengan rumah sakit serta pemukiman menimbulkan kekhawatiran terkait dampak asap maupun kemungkinan api merambat ke bangunan di sekitar lokasi.

Selain berdampak terhadap lingkungan sekitar, kebakaran dilaporkan turut memengaruhi arus lalu lintas. Kendaraan dari arah PIK menuju Muara Karang disebut mengalami kemacetan parah dan tersendat.

Pengguna jalan yang hendak melintas di sekitar RS PIK juga diimbau mencari rute alternatif guna memberi ruang bagi kendaraan pemadam kebakaran menuju lokasi.

“Bagi pengguna jalan yang hendak melintas atau menuju area RS PIK, SANGAT DISARANKAN mencari rute alternatif untuk memberi jalan bagi armada mobil pemadam kebakaran!” demikian imbauan dalam laporan tersebut.

Sementara itu, penyebab kebakaran belum diketahui. Sejumlah kemungkinan menjadi sorotan publik, mulai dari instalasi listrik, lahan kosong hingga area komersial di sekitar rumah sakit.

Selain penyebab kebakaran, kesiapsiagaan sistem proteksi kebakaran di fasilitas vital seperti rumah sakit juga menjadi perhatian, mengingat lokasi insiden berada tidak jauh dari fasilitas medis.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai objek yang terbakar, penyebab kebakaran maupun jumlah kerugian dan korban akibat peristiwa tersebut. Media membuka informasi perkembangan lebih lanjut pihak berwenang dan petugas pemadam kebakaran di lapangan. Dan akan disiarkan.

MoneyTalk, Jakarta – Akun media sosial Independen Sumatera atau Indepensumatera melontarkan kecaman keras terhadap manajemen PT PLN pasca pemadaman listrik massal yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera pada 22 Mei 2026.

Dalam unggahan di platform X pada Senin (26/5/2026), akun tersebut menyampaikan petisi terbuka yang menuntut pencopotan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyusul blackout yang disebut menyebabkan lumpuhnya berbagai aktivitas masyarakat di Pulau Sumatera.

“Pemecatan segera dan tidak hormat terhadap Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PT PLN,” demikian salah satu isi tuntutan dalam unggahan tersebut.

Independen Sumatera juga menyinggung kemungkinan tuntutan “merdeka” apabila blackout serupa kembali terjadi untuk ketiga kalinya.

Dalam narasinya, Independen Sumatera menggambarkan kondisi blackout pada malam Jumat, 22 Mei 2026, yang disebut berdampak luas mulai dari Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Jambi hingga Lampung.

Mereka menyebut rumah sakit harus mengandalkan genset, lalu lintas mengalami kekacauan, jaringan komunikasi terganggu, distribusi air bersih terhenti, hingga pelaku usaha mengalami kerugian besar.

Menurut Independen Sumatera, peristiwa itu dinilai bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan kegagalan sistemik dalam tata kelola kelistrikan.

Independen Sumatera juga menilai Sumatera yang kaya sumber energi seperti batubara, gas, hidro, dan panas bumi justru masih rentan mengalami pemadaman massal.

Selain mendesak pencopotan Dirut PLN, mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, di antaranya audit independen terhadap sistem transmisi PLN di Sumatera, pemberian ganti rugi kepada korban blackout apabila ditemukan unsur kelalaian, serta reformasi total sistem kelistrikan Sumatera.

Mereka juga meminta Prabowo Subianto mengambil langkah tegas melalui mekanisme RUPS untuk mengganti pimpinan PLN dengan figur yang dinilai lebih kompeten.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT PLN (Persero) maupun Darmawan Prasodjo terkait unggahan dan tuntutan yang disampaikan akun Independen Sumatera tersebut.