MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Beathor Suryadi, menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi pelajaran penting bagi pemerintahan baru. Ia meminta Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kabinet Merah Putih, terutama menteri-menteri yang dinilainya masih memiliki kedekatan politik dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Beathor, persoalan yang kini mencuat memperlihatkan risiko politik ketika seorang presiden mempertahankan atau membawa orang-orang dari lingkaran kekuasaan pemerintahan sebelumnya ke dalam pemerintahan baru.
Beathor menilai, dugaan penyadapan terhadap Prabowo merupakan salah satu konsekuensi dari keputusan politik yang tidak melakukan pergantian personel secara menyeluruh setelah terjadi pergantian kepemimpinan nasional.
Ia menyoroti perjalanan karier Listyo Sigit yang mendapatkan posisi strategis di institusi kepolisian pada masa pemerintahan Jokowi. Listyo dilantik Jokowi sebagai Kapolri pada Januari 2021 dan menjabat hingga Oktober 2026.
Menurut Beathor, riwayat tersebut perlu menjadi bahan evaluasi Prabowo dalam menentukan siapa saja orang yang dipercaya menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
“Listyo punya sejarah posisinya dari Jokowi. Maka, dia sangat loyal terhadap kepentingan Jokowi,” demikian pandangan Beathor sebagaimana disampaikan dalam pernyataannya.
Ia menilai, seorang presiden harus memastikan bahwa seluruh pejabat yang berada dalam lingkaran kekuasaannya bekerja berdasarkan kepentingan negara dan mandat presiden, bukan kepentingan politik mantan penguasa.
Kasus dugaan penyadapan ini memang menjadi persoalan serius bagi pemerintahan Prabowo.
Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers Selasa (3/11/2026), Bareskrim telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Ketiganya adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara Irjen Slamet Uliandi masih diperiksa sebagai saksi.
Penyidik mengungkap dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Nomor-nomor yang diduga menjadi sasaran penyadapan tidak hanya milik Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.
Bareskrim menyebut telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk.
Para tersangka dijerat antara lain dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Namun, proses hukum masih berjalan dan dugaan keterlibatan masing-masing tersangka harus dibuktikan melalui pengadilan.
Beathor melihat persoalan ini tidak boleh berhenti pada penanganan individu yang diduga terlibat. Menurutnya, Prabowo juga perlu mengevaluasi bangunan politik dan personel pemerintahan yang diwarisi dari era Jokowi.
Bagi Beathor, persoalan utamanya adalah loyalitas dan tanggung jawab pejabat terhadap presiden yang sedang memimpin serta kepentingan rakyat.
Ia mengingatkan, seorang presiden tidak boleh membiarkan orang-orang yang memiliki agenda politik berbeda berada di lingkaran kekuasaan strategis apabila hal itu berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
Karena itu, ia menyampaikan satu pelajaran politik bagi Prabowo sebagai penguasa baru.
“Satu pelajaran bagi penguasa baru, ganti semua Menteri pro Jokowi,” tegas Beathor.
Desakan tersebut sekaligus menjadi peringatan bahwa pergantian presiden semestinya diikuti penataan ulang kepercayaan politik dan tanggung jawab pejabat negara.
Prabowo, menurut pandangan Beathor, harus memastikan kabinetnya benar-benar bekerja untuk agenda pemerintahan yang dipimpinnya, bukan menjadi ruang bagi keberlanjutan kepentingan politik pemerintahan sebelumnya.
Di tengah kasus dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri, persoalan loyalitas pejabat dan keamanan Presiden menjadi ujian penting bagi pemerintahan Prabowo.
Sebab, seorang presiden harus memiliki jaminan bahwa orang-orang yang berada di sekelilingnya menjalankan tugas berdasarkan konstitusi, hukum, dan kepentingan negara.
