21 November 2026

Iswadi

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jakarta Barat periode 2020–2022, Iswadi, menyatakan akan melayangkan gugatan perdata terhadap Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto dan Sekretaris Kota (Seko) Firmanuddin. Gugatan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi anggota Dewan Kota Jakarta Barat periode 2024–2029.

Iswadi menegaskan bahwa meskipun saat ini telah berlangsung gugatan terhadap Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 854 Tahun 2024 yang diajukan oleh pihak Ladunni Cs melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, ia akan tetap melanjutkan upaya hukum melalui jalur perdata terhadap pejabat di tingkat kota.

“Apapun keputusan Hakim PTUN, saya akan tetap melawan Uus Kuswanto dan Firmanuddin melalui gugatan perdata. Saya menilai telah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat,” ujar Iswadi kepada awak media, Ahad (29/6/2025).

Iswadi membeberkan bahwa bentuk penyalahgunaan tersebut mencakup perubahan nilai peserta seleksi. Menurutnya, terdapat peserta dengan nilai tinggi atau peringkat pertama yang justru disingkirkan, sementara yang memiliki nilai rendah justru diloloskan karena diduga merupakan pilihan pribadi walikota.

“Ini semua menunjukkan bahwa proses seleksi tidak dilakukan secara objektif. Dewan Kota yang terpilih bukan yang berkualitas, tetapi yang sesuai dengan kemauan walikota,” ungkapnya.

Iswadi pun menyebut pernyataan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi, yang sebelumnya menyatakan bahwa proses pemilihan Dewan Kota DKI Jakarta cacat prosedural dan berpotensi sarat praktik politik transaksional.

“Tidak salah omongan M. Fuadi Luthfi yang meminta Kejati DKI Jakarta menyidik dugaan praktik transaksional dalam pemilihan ini,” pungkas Iswadi.

MoneyTalk, Jakarta – Jakarta Timur – Sidang sengketa pemilihan dewan kota kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur pada Rabu, 4 Juni 2025. Persidangan dihadiri oleh pihak penggugat, tergugat, serta pihak intervensi.

Agenda kali ini merupakan jadwal terakhir untuk pengumpulan bukti tertulis dan penyampaian keterangan saksi dari masing-masing pihak.

Pihak penggugat dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa mereka masih akan menyerahkan sejumlah bukti tertulis tambahan yang baru ditemukan. Bukti-bukti tersebut dinilai penting untuk semakin menguatkan gugatan yang diajukan.

“Sidang hari ini seharusnya menjadi kesempatan terakhir bagi para pihak untuk menyerahkan bukti dan menghadirkan saksi. Rencananya, putusan akan dibacakan pada akhir bulan ini,” ujar pimpinan majelis hakim.

Majelis hakim juga menegaskan bahwa pendapat ahli tidak wajib disampaikan secara langsung di persidangan. “Pendapat dapat disampaikan secara tertulis, selama disusun secara komprehensif dan spesifik,” jelasnya.

Ditempat terpisah iswadi yg pernah menjadi ketua FKDM Kota Jakarta Barat 2020-2022 berkomentar Para tergugat yg seharusnya menghadirkan saksi ternyata tidak juga bisa menghadirkan saksi fakta terkait kekisruhan pemilihan Dewan Kota. Ini membuktikan apa2 telah disampaikan disidang sebelumnya menjadi benar.

Cawe2 walikota terlalu terlihat. Untuk itu gubernur hendaknya segera mengevaluasi walikota jakarta barat. Copot segera walikota barat, ini berbahaya nanti penilaian masyarakat terhadap gubernur Pramono akan jelek.

Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu, 11 Juni 2025 pukul 09.00 WIB dengan agenda penyampaian bukti lanjutan dari para pihak.

MoneyTalk, Jakarta – Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto bikin cawe cawe atau intervensi politik dalam panitia seleksi pada pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat untuk tahun 2024 – 2029.

Hal ini dinyatakan oleh Saksi pertama, Iswadi, mantan Ketua FKDM Jakarta Barat 2020–2022 dan nominasi calon Dewan Kota Kecamatan Palmerah pada sidang ketujuh di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur

Menanggapi Hal tersebut, Direktur Eksekutif CBA (Center For Budget Analisis), Uchok Sky Khadafi meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Untuk segera memecat Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto.

Menurut Uchok Sky, Uus Kuswanto bukan hanya bertanggung jawab atas kekisruhan pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat tetapi sudah merusak
citra Gubernur Jakarta Pramono Anung di depan Publik.

Selain itu, Uchok Sky menilai Bahwa cawe cawe Walikota Jakarta Barat dalam pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat berarti tidak netral, tidak profesional, dan diduga Menyalahgunakan wewenangan dalam pemilihan dewan kota Jakarta Barat.

Masa yang terpilih dan menang jadi dewan Kota Jakarta Barat adalah orang yang punya nilai rendah. Sedangkan orang yang punya nilai tinggi atau rangking Pertama di delete atau disingkirkan sesuai kemauan Walikota Jakarta Barat, duga Uchok Sky.

Kemudian, dalam proses seleksi pemilihan dewan kota Jakarta Barat juga ditemukan adanya dugaan maladministrasi. Dimana salah satu calon anggota dewan kota yang sudah terpilih, sebelumnya pernah menjadi tenaga ahli anggota DPRD DKI Jakarta nilai, dan juga bukan rangking yang pertama, lanjut Uchok Sky.

Dari temuan ini, CBA meminta kepada Gubernur Pramono Anung untuk segera memecat walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto lantaran tidak punya integritas, dan hanya bikin malu Pramono Anung saja dalam seleksi pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat