23 November 2026

Jansen Sitindaon

MoneyTalk.id,Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, membantah tudingan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, yang mengaitkan sikapnya terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka dengan keinginan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Wakil Presiden.

Jansen menilai pernyataan Bestari terlalu jauh karena telah mencampuradukkan persoalan hukum dan konstitusi dengan spekulasi kepentingan politik. Menurutnya, AHY tidak perlu dibawa-bawa dalam polemik putusan MA tersebut.

“Mas AHY tidak perlu ditarik-tarik ke dalam persoalan ini. Tidak perlu dan jangan mencampuradukkan persoalan hukum dan konstitusi dengan spekulasi mengenai kepentingan politik atau siapa yang akan menjadi Wakil Presiden,” kata Jansen kepada wartawan, Senin (2/11/2026).

Jansen menegaskan, pandangannya mengenai putusan MA merupakan argumentasi hukum atas konsekuensi sebuah putusan pengadilan. Ia menyebut amar putusan tersebut telah beredar luas dan sejumlah ahli hukum juga sudah lebih dahulu menyampaikan pandangan mereka.

Menurut Jansen, perdebatan mengenai putusan pengadilan semestinya dijawab dengan argumentasi hukum, bukan justru diarahkan menjadi tuduhan adanya ambisi politik untuk mendudukkan seseorang di kursi Wakil Presiden.

“Kalau memang ada perbedaan pandangan terhadap argumentasi hukum yang saya sampaikan, silakan dijawab dengan argumentasi hukum pula. Kita diskusikan substansi putusan, norma konstitusinya, dan konsekuensi hukumnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Bestari Barus mempertanyakan sikap Jansen Sitindaon yang dinilai terlalu cepat memberikan respons terhadap putusan MA mengenai suket penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Dikutip dari pemberitaan Detik.com, Senin (2/11/2026), Bestari mempertanyakan apakah Jansen sudah melihat dan mengakses secara langsung salinan resmi putusan MA tersebut.

“Iya. Pertama, saya bertanya, apakah sudah melihat secara langsung atau mengakses langsung yang namanya salinan putusan MA? Artinya belum ada sesuatu yang resmi terkait sikap MA atau putusan MA yang dipublish ke publik,” kata Bestari.

Bestari kemudian mengaitkan respons Demokrat dengan kemungkinan adanya kepentingan politik untuk mendorong AHY menjadi Wakil Presiden.

“Ngapain buru-buru menyikapi itu? Kepingin AHY jadi Wakil Presiden? Atau pengin cepat-cepat AHY dicalonkan jadi Wakil Presiden? Ya sebaiknya Demokrat itu lebih dewasa dalam berpolitik,” ujar Bestari.

Ia juga mengingatkan agar Jansen dan AHY mempelajari lebih dalam substansi putusan MA sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik.

Bestari menilai pernyataan tersebut berpotensi memicu kegaduhan politik. PSI, menurutnya, memilih menunggu salinan resmi putusan MA untuk mempelajari pertimbangan majelis hakim sebelum mengambil sikap.

Menanggapi tudingan tersebut, Jansen kembali menegaskan bahwa persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan harus dibicarakan berdasarkan ketentuan konstitusi, bukan dikaitkan dengan ambisi partai politik tertentu.

Ia juga mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden berbeda dengan pengisian jabatan kepala daerah yang mengalami kekosongan.

Menurut Jansen, substansi yang harus diperdebatkan saat ini adalah konsekuensi hukum putusan MA, termasuk hubungannya dengan norma konstitusi dan persyaratan jabatan Wakil Presiden.

“Jangan sampai setiap pandangan hukum dan sifatnya konstitusional justru ditafsirkan sebagai ambisi politik. Demokrasi membutuhkan kedewasaan kita bersama untuk membedakan mana pandangan hukum dan mana kepentingan politik,” tegasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum mulai memunculkan persoalan serius mengenai pemenuhan syarat jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, secara terbuka menyampaikan pandangan hukumnya. Dia menilai putusan MA tersebut memiliki konsekuensi terhadap legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden, bahkan membuka kemungkinan penggunaan mekanisme pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Menurut Jansen, ada perbedaan mendasar antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya dengan putusan MA yang baru keluar. Jika putusan MK masih menggunakan rumusan yang menurutnya menyisakan ruang penafsiran, putusan MA justru memiliki amar yang tegas mengenai status dokumen pendidikan Gibran.

“Kalau terkait putusan MK kemarin kita diam, walaupun banyak yang mengkritik saya karena diam, masih oke lah. Karena putusannya sendiri memang masih sedikit agak tanggung: belum ditemukan atau tidak ditemukan,” kata Jansen dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (31/10/2026).

Namun, menurut dia, putusan MA memiliki rumusan yang jauh lebih jelas, yakni menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar dokumen itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Jansen kemudian menghubungkan putusan MA tersebut dengan persyaratan pendidikan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan tersebut mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau sekolah lain yang sederajat.

Persoalannya, Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang digunakan sebagai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran kini telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh MA.

“Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, bahkan lebih jauh lagi di poin 3 hakim memerintahkan untuk dimusnahkan, maka mau tidak mau saya harus mengatakan: secara hukum, legitimasi Mas Gibran saat ini selaku Wapres, mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD, sudah tidak lagi memenuhi syarat,” tegasnya.

Jansen bahkan menyebut, apabila amar putusan MA dibaca secara literal, status Gibran sebagai Wakil Presiden dapat dipersoalkan karena dokumen yang menjadi dasar penyetaraan pendidikannya telah dibatalkan.

“Jika letterlijk mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status Mas Gibran saat ini tidak lagi sah dan batal demi hukum sebagai Wapres, mengikuti status Suket yang dipakai,” ujarnya.

Lebih jauh, Jansen menyebut terdapat dua kemungkinan yang menurut pandangannya dapat ditempuh setelah putusan MA tersebut.

Pertama, Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden secara terhormat. Kedua, DPR bersama MPR menjalankan mekanisme konstitusional untuk memproses pemberhentiannya.

“Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai Wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal dua: Mas Gibran mundur dari Wapres secara terhormat, atau DPR cq MPR yang memundurkan beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD,” kata Jansen.

Dia menilai putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum tanpa tindak lanjut, terutama ketika putusan tersebut berkaitan dengan persyaratan jabatan kenegaraan.

Jansen menganalogikan pelaksanaan putusan dalam perkara pidana yang dilakukan jaksa dan perkara perdata yang dilaksanakan melalui jurusita. Sementara dalam persoalan yang menyangkut jabatan Wakil Presiden, menurut dia, DPR dan MPR memiliki peran dalam proses politik dan ketatanegaraan.

“Kalau perkara pidana itu eksekutornya jaksa, perdata eksekutornya jurusita, kalau perkara ini karena terkait jabatan kenegaraan, jika orangnya tidak mau mundur sendiri, maka DPR cq MPR-lah yang jadi eksekutornya. Kalau tidak, putusan ini hanya sekadar berhenti di atas kertas saja,” ujarnya.

Meski demikian, Jansen mengakui bahwa pembicaraan mengenai tindak lanjut politik di DPR dan MPR bukan wilayah yang ingin dia komentari lebih jauh. Dia menyebut pendapatnya sebatas pandangan hukum pribadi berdasarkan putusan MA.

“Apakah perkara ini akan lanjut ke eksekusi politik di DPR cq MPR, mari bersama kita tunggu. Kalau soal ini belum level saya untuk membicarakannya. Ini sudah masuk urusan para dewa-dewa yang maqomnya ada di langitan,” katanya.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan Subhan terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tersebut tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar surat itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Putusan tersebut membatalkan putusan pengadilan sebelumnya yang tidak mengabulkan gugatan penggugat.

Sementara itu, Pasal 7A UUD 1945 memang mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

MoneyTalk.id,Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mendesak Komisi XI DPR RI segera memanggil Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusul anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 8,01 persen pada pembukaan perdagangan Jumat (16/10/2026).

Menurut Jansen, kejatuhan IHSG hingga menyentuh level 5.393,92 tersebut menjadi peringatan serius bagi tata kelola, kredibilitas, dan sistem pengawasan pasar modal Indonesia. Gejolak yang berujung pada penghentian sementara perdagangan atau trading halt itu, menurut dia, tidak boleh diperlakukan sebagai kejadian pasar biasa tanpa evaluasi mendalam.

Jansen menilai, di balik angka penurunan indeks, terdapat kepentingan jutaan investor yang menggantungkan harapan pada pasar modal. Mereka bukan hanya perusahaan besar atau pemilik modal raksasa, melainkan juga masyarakat biasa yang menyisihkan sebagian penghasilan dan tabungan untuk membangun masa depan finansial.

“Saya mendesak Komisi XI DPR RI segera memanggil BEI dan OJK. Kita tidak bisa terus-menerus menyaksikan pasar modal kita mengalami gejolak ekstrem tanpa evaluasi menyeluruh dan pertanggungjawaban yang jelas,” kata Jansen dalam pernyataan terbukanya, Jumat (16/10/2026).

Ia meminta DPR menggunakan kewenangan pengawasannya untuk mengevaluasi tata kelola bursa, integritas perdagangan, dugaan manipulasi pasar, serta efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di pasar modal.

Menurut Jansen, apabila ditemukan kelemahan sistemik, praktik manipulasi, atau kegagalan pengawasan, persoalan tersebut harus diungkap secara transparan dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia mengingatkan agar penjelasan regulator tidak berhenti pada pernyataan normatif yang hanya meredakan kekhawatiran publik untuk sementara waktu.

Jansen Rasakan Ketidakstabilan Pasar Modal

Jansen mengaku telah berada di pasar modal Indonesia selama hampir lima bulan terakhir. Dari pengalamannya tersebut, ia menilai terdapat persoalan ketidakstabilan yang perlu mendapat perhatian serius.

Ia mengatakan, investor harus dipandang sebagai bagian penting dari sistem keuangan nasional. Mereka tidak hanya berasal dari kalangan pemodal besar, tetapi juga masyarakat yang menginvestasikan hasil kerja kerasnya dengan harapan memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.

Ketika pasar mengalami kejatuhan tajam, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh investor ritel. Nilai portofolio mereka bisa menyusut dalam waktu singkat, sementara tidak semua investor memiliki kemampuan yang sama untuk memahami risiko pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan harga saham.

“Ketika bursa mengalami kejatuhan sedalam ini, kerugian yang mereka alami bukan sekadar statistik. Ada orang yang kehilangan sebagian besar hasil kerja kerasnya. Ada keluarga yang tabungannya menyusut,” ujarnya.

Karena itu, Jansen mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab institusi yang mengelola dan mengawasi pasar modal dalam memastikan perdagangan berlangsung secara adil, transparan, dan memiliki mekanisme perlindungan yang memadai.

Meski demikian, ia juga mengakui bahwa investasi saham selalu mengandung risiko. Tidak ada pasar modal yang dapat menjamin harga saham terus meningkat atau memastikan seluruh investor memperoleh keuntungan.

Namun, menurut Jansen, risiko investasi yang wajar harus dibedakan dari potensi kerugian yang timbul akibat lemahnya tata kelola, ketidaktransparanan, dugaan manipulasi, atau kegagalan pengawasan.

“Investor boleh mengalami kerugian karena keputusan investasinya sendiri. Akan tetapi, mereka tidak boleh dibiarkan menanggung risiko akibat sistem yang tidak berintegritas,” tegasnya.

Minta Evaluasi Menyeluruh, Singgung MSCI

Dalam pernyataannya, Jansen juga menyoroti kemungkinan adanya faktor eksternal yang memengaruhi persepsi investor terhadap pasar modal Indonesia, termasuk persoalan yang berkaitan dengan MSCI.

MSCI merupakan penyedia indeks pasar global yang produknya banyak digunakan sebagai acuan oleh pengelola dana investasi internasional. Perubahan klasifikasi, komposisi indeks, maupun penilaian terhadap aksesibilitas pasar dapat memengaruhi keputusan sebagian investor yang menggunakan indeks tersebut sebagai acuan.

Jansen meminta agar evaluasi dilakukan secara objektif untuk memastikan sumber persoalan yang sebenarnya.

“Jangan-jangan bukan mereka yang salah, tapi MSCI yang telah secara keterlaluan menghukum kita. Agar jelas, buka secara transparan,” kata Jansen.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ia menginginkan pemeriksaan yang tidak hanya terfokus pada BEI dan OJK, tetapi juga mempertimbangkan faktor eksternal yang mungkin memengaruhi kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.

Meski demikian, dugaan mengenai penyebab kejatuhan IHSG perlu dibuktikan melalui data transaksi, kondisi likuiditas, perilaku investor, serta penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait. Penurunan indeks secara tajam tidak dengan sendirinya membuktikan adanya manipulasi atau kegagalan pengawasan.

Karena itu, menurut Jansen, pemeriksaan yang menyeluruh diperlukan agar pemerintah, DPR, dan regulator dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan asumsi.

Usulkan Penghentian Perdagangan Jika Diperlukan

Jansen bahkan membuka kemungkinan penghentian sementara perdagangan bursa secara lebih luas apabila evaluasi profesional menemukan persoalan mendasar yang membutuhkan penanganan khusus.

Ia menegaskan, opsi tersebut bukan dimaksudkan untuk menutupi penurunan indeks atau menghindari kenyataan bahwa investor sedang menghadapi risiko. Penghentian perdagangan, menurut dia, harus dipertimbangkan berdasarkan indikator yang jelas, evaluasi profesional, dan rencana pemulihan yang transparan.

“Apabila persoalan mendasar ini tidak dapat segera diatasi, pemerintah dan regulator harus mempertimbangkan langkah-langkah luar biasa untuk melindungi investor. Bahkan jika perlu perdagangan bursa dihentikan sementara secara terukur,” ujarnya.

Dalam sistem pasar modal, mekanisme trading halt merupakan instrumen untuk menghentikan perdagangan sementara ketika terjadi kondisi tertentu yang telah diatur. Langkah tersebut dapat memberikan waktu bagi pelaku pasar untuk mencerna informasi dan membantu meredam kepanikan transaksi.

Namun, penghentian perdagangan tidak otomatis menyelesaikan persoalan fundamental, memperbaiki tata kelola, atau memulihkan nilai investasi yang telah turun. Efektivitasnya bergantung pada penyebab gejolak, kondisi likuiditas, transparansi informasi, dan kebijakan lanjutan dari regulator.

Oleh sebab itu, Jansen meminta agar mekanisme penghentian perdagangan dan perlindungan investor dievaluasi, sehingga sistem tersebut dapat bekerja secara efektif ketika pasar menghadapi tekanan ekstrem.

Ia juga mengingatkan bahwa gejolak serupa berpotensi kembali terjadi apabila persoalan mendasar tidak ditangani secara serius.

Desak Reformasi Pasar Modal Terukur

Jansen meminta Komisi XI DPR RI tidak berhenti pada pemanggilan pejabat atau penyelenggaraan rapat dengar pendapat. Ia menginginkan adanya agenda reformasi yang memiliki sasaran, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Ada sejumlah langkah yang menurutnya perlu menjadi perhatian DPR dan regulator.

Pertama, melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BEI serta efektivitas pengawasan OJK. Pemeriksaan tersebut perlu mencakup mekanisme pengawasan transaksi, transparansi informasi, dan kemampuan regulator mendeteksi potensi pelanggaran.

Kedua, mengusut setiap dugaan manipulasi pasar, perdagangan terkoordinasi yang melanggar ketentuan, serta tindakan lain yang berpotensi merugikan investor. Penanganan harus didasarkan pada bukti dan dilakukan sesuai hukum, bukan melalui tuduhan tanpa dasar.

Ketiga, mengevaluasi mekanisme penghentian sementara perdagangan dan sistem perlindungan investor ketika terjadi gejolak ekstrem. Evaluasi tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan prosedur sekaligus memperjelas langkah yang harus diambil ketika tekanan pasar meningkat tajam.

Keempat, menetapkan target perbaikan, tenggat waktu, serta mekanisme pelaporan publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau apakah rekomendasi hasil evaluasi benar-benar dijalankan atau hanya berhenti sebagai dokumen kebijakan.

Menurut Jansen, transparansi dan pertanggungjawaban merupakan bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal.

Ia menilai, reformasi tidak boleh berhenti pada langkah komunikasi untuk menenangkan investor. Perubahan harus menyentuh persoalan yang benar-benar memengaruhi integritas perdagangan dan efektivitas pengawasan.

Kepercayaan Investor Menjadi Taruhan

Lebih jauh, Jansen mengingatkan bahwa kredibilitas pasar modal memiliki hubungan erat dengan reputasi Indonesia di mata investor domestik maupun internasional.

Pasar modal merupakan salah satu sarana penghimpunan dana yang dapat mendukung ekspansi perusahaan, pembiayaan kegiatan usaha, dan pertumbuhan ekonomi. Kepercayaan investor menjadi salah satu faktor penting agar fungsi tersebut berjalan dengan baik.

Apabila kepercayaan terhadap pasar modal terus melemah, dampaknya berpotensi meluas melampaui perdagangan saham. Persepsi terhadap kualitas tata kelola, transparansi, dan kepastian penegakan hukum juga dapat memengaruhi penilaian investor terhadap iklim investasi nasional.

Namun, pemulihan kepercayaan tidak cukup dilakukan melalui pernyataan optimistis. Investor membutuhkan informasi yang dapat diuji, aturan yang diterapkan secara konsisten, serta penanganan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jansen menilai, persoalan tersebut masih dapat diperbaiki apabila seluruh pihak terkait memiliki kemauan untuk melakukan evaluasi secara terbuka dan menjalankan reformasi secara konsisten.

Ia juga menegaskan bahwa pernyataannya bukan bertujuan menyebarkan kepanikan atau menyalahkan pihak tertentu sebelum pemeriksaan dilakukan. Ia ingin mendorong agar gejolak pasar menjadi momentum untuk menguji kualitas sistem pengawasan dan perlindungan investor.

DPR Diminta Tidak Menunda Evaluasi

Di akhir pernyataannya, Jansen kembali mendesak Komisi XI DPR RI segera mengambil langkah konkret dengan memanggil BEI dan OJK serta meminta penjelasan mengenai penyebab penurunan IHSG, pelaksanaan pengawasan, dan langkah pemulihan yang disiapkan.

Ia menilai, semakin lama persoalan mendasar dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai, semakin besar risiko memburuknya kepercayaan masyarakat.

“Jangan biarkan investor Indonesia berjuang sendirian menghadapi risiko yang seharusnya dapat dicegah melalui tata kelola dan pengawasan yang baik,” ujarnya.

Jansen juga meminta agar hasil evaluasi nantinya disampaikan secara terbuka kepada publik. Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui persoalan yang terjadi, langkah yang diambil regulator, dan pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.

Bagi Jansen, pertanyaan mengenai penyebab IHSG anjlok tidak boleh berhenti pada faktor teknis perdagangan atau sentimen pasar. DPR dan regulator juga harus memastikan apakah mekanisme pengawasan yang tersedia sudah berjalan sebagaimana mestinya.

“Lebih baik kita mengambil langkah tegas sekarang. Ini tidak bisa lagi ditunda sebelum jatuh lebih banyak lagi korban. Utamanya ekonomi kita dan kepercayaan terhadap Indonesia runtuh lebih jauh,” pungkasnya.

Desakan Jansen tersebut menempatkan Komisi XI DPR RI, BEI, dan OJK pada tuntutan yang sama: memberikan penjelasan yang transparan, mengevaluasi penyebab gejolak, serta memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran diperiksa berdasarkan bukti.

Pada akhirnya, pasar modal yang sehat bukanlah pasar yang selalu mencatatkan kenaikan indeks, melainkan pasar yang memiliki aturan jelas, pengawasan efektif, informasi transparan, dan mekanisme penegakan hukum yang dapat dipercaya masyarakat.

MoneyTalk, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menilai wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak tepat untuk dibahas apalagi diputuskan pada situasi saat ini. Menurutnya, meskipun seluruh partai politik suatu saat sepakat, pembahasan tersebut seharusnya tidak dilakukan sekarang.

Jansen menegaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah, pemilihan kepala daerah berikutnya baru akan digelar pada tahun 2031, setelah Pemilihan Presiden 2029. Dengan jeda waktu yang masih sangat panjang, ia menilai tidak ada urgensi untuk memaksakan pembahasan perubahan mekanisme pilkada saat ini.

“Bahkan jikapun misalnya seluruh partai saat ini setuju kepala daerah kembali dipilih DPRD, menurut saya membahasnya apalagi memutuskannya di situasi sekarang tidak tepat,” ujar Jansen dalam pernyataannya, Selasa (30/12).

Menurut Jansen, karena pilkada baru akan digelar pada 2031, pembahasan mengenai sistem pemilihannya masih sangat mungkin dilakukan setelah Pilpres 2029. Ia menilai waktu yang tersedia masih lebih dari cukup untuk membuka ruang dialog yang matang dan melibatkan seluruh elemen bangsa.

“Pilkada berikutnya masih lamaaaa sekali. Baru 2031, setelah Pilpres 2029. Jadi membahasnya di atas tahun 2029 pun masih sangat cukup waktu,” katanya.

Lebih jauh, Jansen mengingatkan agar pemerintah dan seluruh aktor politik tidak menambah polemik baru yang tidak mendesak, terutama di tengah situasi nasional yang sedang menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk bencana alam yang masih berlangsung di sejumlah daerah.

Ia menilai isu pemilihan kepala daerah merupakan isu politik yang sensitif dan memiliki banyak perbedaan pandangan, baik di kalangan partai politik maupun masyarakat luas. Karena itu, menurutnya, pembahasan yang tergesa-gesa justru berpotensi memperkeruh suasana publik.

“Tidak perlu rasanya kita menambah polemik baru yang tidak penting dan tidak terlalu mendesak. Apalagi ini terkait politik, di mana banyak pihak masih berbeda pandangan, termasuk partai-partai dan rakyat,” tegasnya.

Jansen pun mengajak seluruh elemen negara untuk lebih memprioritaskan agenda-agenda yang bersifat mendesak dan menyentuh langsung kepentingan rakyat, dibanding membuka perdebatan politik yang belum waktunya.

“Lebih baik fokus kita sekarang, termasuk negara, pada hal-hal yang lebih urgent dan sudah menunggu di depan mata,” tutup Jansen.