MoneyTalk, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menilai wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak tepat untuk dibahas apalagi diputuskan pada situasi saat ini. Menurutnya, meskipun seluruh partai politik suatu saat sepakat, pembahasan tersebut seharusnya tidak dilakukan sekarang.
Jansen menegaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah, pemilihan kepala daerah berikutnya baru akan digelar pada tahun 2031, setelah Pemilihan Presiden 2029. Dengan jeda waktu yang masih sangat panjang, ia menilai tidak ada urgensi untuk memaksakan pembahasan perubahan mekanisme pilkada saat ini.
“Bahkan jikapun misalnya seluruh partai saat ini setuju kepala daerah kembali dipilih DPRD, menurut saya membahasnya apalagi memutuskannya di situasi sekarang tidak tepat,” ujar Jansen dalam pernyataannya, Selasa (30/12).
Menurut Jansen, karena pilkada baru akan digelar pada 2031, pembahasan mengenai sistem pemilihannya masih sangat mungkin dilakukan setelah Pilpres 2029. Ia menilai waktu yang tersedia masih lebih dari cukup untuk membuka ruang dialog yang matang dan melibatkan seluruh elemen bangsa.
“Pilkada berikutnya masih lamaaaa sekali. Baru 2031, setelah Pilpres 2029. Jadi membahasnya di atas tahun 2029 pun masih sangat cukup waktu,” katanya.
Lebih jauh, Jansen mengingatkan agar pemerintah dan seluruh aktor politik tidak menambah polemik baru yang tidak mendesak, terutama di tengah situasi nasional yang sedang menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk bencana alam yang masih berlangsung di sejumlah daerah.
Ia menilai isu pemilihan kepala daerah merupakan isu politik yang sensitif dan memiliki banyak perbedaan pandangan, baik di kalangan partai politik maupun masyarakat luas. Karena itu, menurutnya, pembahasan yang tergesa-gesa justru berpotensi memperkeruh suasana publik.
“Tidak perlu rasanya kita menambah polemik baru yang tidak penting dan tidak terlalu mendesak. Apalagi ini terkait politik, di mana banyak pihak masih berbeda pandangan, termasuk partai-partai dan rakyat,” tegasnya.
Jansen pun mengajak seluruh elemen negara untuk lebih memprioritaskan agenda-agenda yang bersifat mendesak dan menyentuh langsung kepentingan rakyat, dibanding membuka perdebatan politik yang belum waktunya.
“Lebih baik fokus kita sekarang, termasuk negara, pada hal-hal yang lebih urgent dan sudah menunggu di depan mata,” tutup Jansen.
