23 November 2026

Pilkada Lewat DPRD

MoneyTalk, Jakarta – Rektor Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta, Prof Agus Suradika, menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kembali mengemuka dalam diskursus politik nasional.

Menurut Prof Agus, persoalan utama demokrasi Indonesia bukan semata terletak pada sistem pemilihan, melainkan pada mentalitas para pelaku politik. Ia menegaskan, apa pun sistem yang digunakan—baik pilkada langsung maupun melalui DPRD—praktik-praktik buruk akan tetap terjadi jika mentalitas bangsa tidak mengalami perubahan mendasar.

“Apa pun sistemnya, jika mentalitas buruk bangsa tidak berubah, maka praktik-praktik buruk dalam proses demokrasi akan tetap berulang,” ujar Prof Agus kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, wacana mengembalikan pilkada melalui DPRD muncul karena pilkada langsung dinilai belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan demokrasi yang berkualitas. Selain kualitas kepemimpinan yang dihasilkan, isu efisiensi anggaran juga menjadi alasan utama yang sering dikemukakan.

Dalam konteks tersebut, Prof Agus menilai sedang terjadi pergeseran arah demokrasi di Indonesia, dari demokrasi langsung menuju demokrasi perwakilan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pilkada melalui DPRD tetap dapat disebut demokratis selama proses perwakilannya berlangsung secara jujur dan bersih.

“Pilkada lewat DPRD masih bisa disebut demokratis sepanjang tidak melalui praktik-praktik buruk seperti jual beli suara, kecurangan dalam perhitungan, maupun manipulasi politik lainnya,” tegasnya.

Meski demikian, Prof Agus mengingatkan adanya risiko serius berupa alienasi politik. Ia menilai, pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi menciptakan jarak antara gubernur, bupati, atau wali kota dengan rakyatnya.

“Alienasi mungkin terjadi. Akan muncul jarak politik antara kepala daerah dengan rakyat. Jika wakil rakyat berkhianat terhadap konstituennya, maka rakyat akan semakin terasing dari hiruk pikuk politik lokal,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa penguatan etika politik, integritas wakil rakyat, dan pengawasan publik menjadi kunci utama, apa pun sistem pilkada yang akhirnya dipilih oleh negara.

MoneyTalk, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menilai wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak tepat untuk dibahas apalagi diputuskan pada situasi saat ini. Menurutnya, meskipun seluruh partai politik suatu saat sepakat, pembahasan tersebut seharusnya tidak dilakukan sekarang.

Jansen menegaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah, pemilihan kepala daerah berikutnya baru akan digelar pada tahun 2031, setelah Pemilihan Presiden 2029. Dengan jeda waktu yang masih sangat panjang, ia menilai tidak ada urgensi untuk memaksakan pembahasan perubahan mekanisme pilkada saat ini.

“Bahkan jikapun misalnya seluruh partai saat ini setuju kepala daerah kembali dipilih DPRD, menurut saya membahasnya apalagi memutuskannya di situasi sekarang tidak tepat,” ujar Jansen dalam pernyataannya, Selasa (30/12).

Menurut Jansen, karena pilkada baru akan digelar pada 2031, pembahasan mengenai sistem pemilihannya masih sangat mungkin dilakukan setelah Pilpres 2029. Ia menilai waktu yang tersedia masih lebih dari cukup untuk membuka ruang dialog yang matang dan melibatkan seluruh elemen bangsa.

“Pilkada berikutnya masih lamaaaa sekali. Baru 2031, setelah Pilpres 2029. Jadi membahasnya di atas tahun 2029 pun masih sangat cukup waktu,” katanya.

Lebih jauh, Jansen mengingatkan agar pemerintah dan seluruh aktor politik tidak menambah polemik baru yang tidak mendesak, terutama di tengah situasi nasional yang sedang menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk bencana alam yang masih berlangsung di sejumlah daerah.

Ia menilai isu pemilihan kepala daerah merupakan isu politik yang sensitif dan memiliki banyak perbedaan pandangan, baik di kalangan partai politik maupun masyarakat luas. Karena itu, menurutnya, pembahasan yang tergesa-gesa justru berpotensi memperkeruh suasana publik.

“Tidak perlu rasanya kita menambah polemik baru yang tidak penting dan tidak terlalu mendesak. Apalagi ini terkait politik, di mana banyak pihak masih berbeda pandangan, termasuk partai-partai dan rakyat,” tegasnya.

Jansen pun mengajak seluruh elemen negara untuk lebih memprioritaskan agenda-agenda yang bersifat mendesak dan menyentuh langsung kepentingan rakyat, dibanding membuka perdebatan politik yang belum waktunya.

“Lebih baik fokus kita sekarang, termasuk negara, pada hal-hal yang lebih urgent dan sudah menunggu di depan mata,” tutup Jansen.