Jendral Gatot Nurmantyo

MoneyTalk, Jakarta – Jubir Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Mawardi hadiri Halaqah secara daring di @Abdul Wahid Maktub dengan tema “Hukum Demonstrasi” Pada Sabtu 6/9/2025.

Adhie Massardi mengawali bicara dengan menyampaikan baru saja menyaksikan sesuatu yang ironis. Karena sepekan setelah kita merayakan hari ulang tahu Proklamasi kemerdekaan dimana para pembesar negara tampaknya sangat senang sehingga berjoged-joged. Tapi sepekan kemudian terjadilah pergolakan di hampir seluruh Indonesia. Beberapa diantaranya penuh dengan kemarahan, ada api dan lain-lain.

“Saya bersama Din Syamsuddin, Rahmat Wahab, Jendral Gatot Nurmantyo dan kawan-kawan lainnya kalangan intelektual, cendekia , Tokoh-tokoh masyarakat membuat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tahun 2020 diresmikan tanggal 18 Agustus 2020,” ujar Adhie Massardi.

Landasan membentuk KAMI karena KAMI melihat periode ke dua pemerintahan Joko Widodo ini makin jauh menyimpang dari apa yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita tentang kemerdekaan. Hampir semua hal dilanggar. KAMI ingin menjadi bercermin bagi pemerintahan. Tentu saja cermin yang menjadi bingkai dengan bingkai konstitusi dan pancasila sehingga kalau ada tingkah laku atau kebijakan-kebijakan pemerintah, kita kasih cermin : Ini lho !. Ini apakah lebijakan ini mencerdaskan kehidupan bangsa? Melindungi segenap Bangsa? Mensejahterakan bangsa atau tidak, ada perikemanusiaannya, ada keadilan sosial apa ngga?

“Nah rupanya ketika kita tampilkan cermin kepada pemerintah, mungkin dia melihat sesuatu yang menakutkan yakni yang buruk sehingga kemudian seperti biasalah buruk muka cermin dibelah,” kata Deklarator KAMI ini.

“Kemudian Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dianggap sebagai organisasi terlarang. Beberapa kawan saya seperti Syahganda, Jumhur Hidayat, Anton Permana dan lain-lain, di daerah ditangkapin dengan alasan yang tidak jelas,” imbuhnya.

Dari situ kerusakan ini yang kita semua sudah tahu lanjut Adhie, mulai dari penggunaan APBN yang hampir tanpa perhitungan sehingga melahirkan situasi fiskal yang kuar biasa parahnya. Kemudian Pemerintah Pusat, Kementerian Keuangan Sri Mulyani melakukan desentralisasi fiskal anggaran untuk daerah dan lalu dipotongnya sehingga daerah diminta untuk mencari uang sendiri.

“Itulah sebabnya kenapa daerah-daerah menaikkan pajak PBB dan retribusi karena pendapatan daerah ngga ada lain lagi kecuali PBB dan retribusi. Dan inilah meledaknya daerah mulai dari Pati , kemudian yang sebelumnya banyak tin bukan masalah,” ungkapnya.

Dan kata Adhie, kita semua tahu di banyak hal soal bagaimana Konstitusi dilanggar, diperkosa sampailah lahirnya anak haram konstitusi. Kemudian lagi, membuat 300 doktor, Guru Besar melakukan aksi Amicus Curae ke Mahkamah Konstitusi agar menegakkan keadilan sesuai dengan Konstitusi kita. Namun hal ini diabaikan.

Soal Infrastruktur

Infrastruktur, hampir semuanya tanpa AMDAL, tanpa studi yang membuat anggaran menjadi berantakan. Kebijakan yang dibuat Sri Mulyani bahwa negara yang akhirnya membolehkan BUMN yang ditunjuk oleh Presiden untuk menjalankan proyek-proyek infrastruktur berhutang.

“Dari itu akibatnya apa? Akibatnya BUMN menjadi bangkrut karena tidak bisa bayar hutang,” ujarnya.

Sementara tol Infrastruktur Adhie menuturkan, yang dibuatnya dengan cara-cara mark up dan penyimpangan-penyimpangan akhirnya jatuh menjadi mahal. Kemahalan pembuatan tol itu dibebankan kepada rakyat sehingga tidak efektif untuk menjadi stimulus ekonomi seperti di negara – negara lain. Kemudian lagi pelanggaran HAM seperti Kanjuruhan, KM 50 dan masih banyak lagi lainnya.

Semua itu harus ada pertanggungjawabannya dan ekonomi makin berantakan juga. Banyak hal yang membuat masyarakat menjadi marah selama bertahun-tahun, selama 10 tahun.

Belum lagi IKN, kereta cepat yang bagi rakyat itu tidak layak dan belum diperlukan. Kereta cepat menggunakan APBN dan faktanya merampas APBN. Kemudian lagi survey, disebutkan kepuasan publik 85%. Kepalsuan-kepalsuan ini terus terjadi hingga muncul Presiden baru yakni Presiden Prabowo.

“Apa yang terjadi setelah ganti Presiden baru Prabowo ? Joko Widodo tetap intervensi memasukan orang-orangnya, karena dia lah yang menjadikan Prabowo maju sebagai Presiden. Nah persoalan terus terakumulasi,” jelas Adhie.

Pada tanggal 18 Agustus 2025, KAMI lakukan Reuni di Jogja di antaranya dinyatakan bahwa ada sabotase di dalam struktur pemerintahan Prabowo dari orang-orangnya Jokowi yang akan merusak reputasi Prabowo. Jadi KAMI sudah ingatkan terkait hal ini. Dengan mem-breakdown beberapa persoalan misalnya tanah itu punya negara bukan punya rakyat. Saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, tidak punya tanah satu incipun. Sekarang negara mau mengambil dan membagikan kepada taipan-taipan. Hal-hal seperti itu membuat rakyat marah.

“KAMI sudah mengingatkan kepada Prabowo bahwa akan terjadi pendongkelan oleh orang-orangnya Jokowi, malah dijawab oleh Prabowo dengan memberikan gelar kehormatan Maha Putra kepada para pejabat. Padahal KAMI tahu keadaan sedang tidak dalam keadaan baik,” kata Adhie.

Adhie mengatakan berkaca dari pergolakan kemarin terjadi demonstrasi pada tanggal 25-30 Agustus. Demonstrasi bukan barang baru di negeri di Republik ini. Marilah kita perbaiki, kejadian lebih besar jangan terulang kembali.