12 November 2026

Jon Kadis

MoneyTalk,Labuan Bajo – Seperti sudah diberitakan sebelumnya, bahwa Santosa Kadiman bertindak selaku penyelenggara ground breaking The Hotel St.Regis Labuan Bajo April 2022 lalu, dimana lokasi hotelnya ternyata tumpang tindih di atas tanah warga pemilik tanah di Kerangan, Labuan Bajo. Dan sejak saat itu para pemilik tanah melawan hingga kini.

Pemilik tanah melawan dan terjadi gugatan beruntun ke Pengadilan. Para pemilik tanah pantang mundur melawan gerombolan terduga mafia tanah, Santosa Kadiman, ahli waris Niko Naput, Haji Ramang Ishaka dan Muhamad Syair yang bukan penerus jabatan fungsionaris adat.

“Setelah inkrah perkara perdata 11 ha ahli waris Ibrahim Hanta, dimana klaim hak 40 ha itu ternyata fiktif, maka terdapat 8 pemilik tanah lagi di kawasan itu melakukan gugatan perdata sejak April 2025. Perkara no.32, 33, 41 dan 44/2025. Minggu lalu, masuk lagi gugatan intervensi dari atas Kusyani, pemilik tanah 1 hektare, ke perkara perdata no.53/2025,” ujar Dr (c) Indra Triantoro, anggota tim kuasa hukum dari Kantor Advokat Sukawinaya-88 Law Firm & Partners, Kamis (11/12/2025) di Labuan Bajo

Menurutnya, ada pondok dari Kusyani pemilik tanah yang dihancurkan secara paksa oleh terduga otak mafia Santosa Kadiman dkk. Sekitar April 2025, pondok dan pagar di tanah itu dibongkar paksa oleh  preman dan oknum TNI.

“Pondok itu dibangun dengan biaya urunan sesama anggota Masjid. Mereka bikin pagar seng terbentang di batas jalan raya Labuan Bajo Kerangan di batas timur tanah Kusyani. Inilah cara-cara premanisme dalam merampas tanah dan rumah rakyat Labuan Bajo,” kata Indra.

Menurut Kusyani mengatakan, hampir dipastikan bahwa otak dibalik ini semua adalah terduga mafia tanah pembeli dan penjual 40 ha tanah fiktif. Yaitu Santosa Kadiman dan Nikolaus Naput (red-anak-anaknya). Terbukti Santosa Kadiman bangun pos baru miliknya itu di tanah miliknya, serta di pagar dipasang spanduk.

Dimana bertuliskan ‘tanah ini milik ahli waris Nikolaus Naput dan Beatrix Seran berdasarkan perolehan tanah adat 21 Oktober 1991. Padahal setahu Kusyani tanah berdasarkan surat itu lokasinya di tempat lain, dan sudah dibatalkan oleh fungsionaris adat 1998.

“Tanah itu tumpang tindih, karena berada di atas tanah warga dan sebagian tanah pemda,” kata Kusyani dengan nada tegang.

Katanya, tanah itu miliknya yang dibeli dari pemilik semula, perolehan tanah adat 1992. Dirinya berjanji akan mempertahankan tanah miliknya dan siap mati demi hak milik tersebut.

“Saya tidak takut mati sebagai manusia, kecuali takut kepada Tuhan,” ucap Kusyani berlinang air mata dan kertak gigi siap mati di tanah miliknya.

Kusyani menyatakan, sangat heran dalam perkara perdata di PN Labuan Bajo, no.53/2025. Dimana anak-anak Nikolaus Naput menggugat Ramang Ishaka dan Muhamad Syair.

Hal ini supaya tanah Nikolaus Naput dan Beatrix Seran yang sudah dibatalkan 1998 oleh fungsionaris alm. Ishaka dan Haku Mustafa diganti rugi oleh Ramang Ishaka dan Muhamad Syair. Karena kedua orang ini menurut anak-anak Nikolaus Naput adalah penerus otomatis jabatan Fungsionaris adat, alias mereka masih berkuasa sampai hari ini.

Padahal kata Kusyani, Ramang dan Syair bukan penerus jabatan fungsionaris adat. Mereka adalah ahli waris perdata biasa, bukan ahli waris tanah ulayat dan jabatan fungsionaris ulayat Nggorang.

“Oleh karena itu saya melakukan gugatan intervensi. Tergugatnya adalah Johanis van Naput, mewakili anak-anak Nikoloaus Naput dan Beatrix, Rosyina Yulti Mantuh, Santosa Kadiman, Ramang Ishaka dan Muhamad Syair, dll,” jelas Kusyani.

Sementara itu salah satu warga mengatakan, akan ada gugatan perdata oleh 3 Pemilik Tanah Kerangan lainnya. Dimana nantinya akan didaftarkan pada tahun 2026, 2028, 2031

“Kami juga akan melakukan gugatan perdata atas perlakuan terduga mafia tanah Santosa Kadiman dkk. Awal tahun 2026, 2029, dan 2031. Tanah kami tiba-tiba disertifikatkan oleh Nikolaus Naput, padahal orangtua kami dulu tidak pernah menjual tanahnya sampai 10 ha lebih kepada mereka. Kami siap mati di tanah leluhur kami,” ucap salah satu pemilik tanah di Kerangan.

Jon Kadis, S.H., salah satu anggota tim kuasa hukum penggugat mengatakan, bahwa memang benar klien kami Kusyani telah melakukan gugatan intervensi terhadap perkara no.53/2025. Tergugat-nya adalah Johanis van Naput mewakili anak-anak Niko Naput, Ramang & Syair, Santosa Kadiman, dkk minggu lalu.

“Pondok di tanah Kusyani dibongkar paksa, lalu tanah dipagari dan diduduki oleh tergugat. Sudah ada 5 orang melakukan gugatan (red-5 dari 8 orang) dengan total 4,1 ha. Dan nanti akan ada lagi pemilik asli di situ yang akan ajukan gugatan hingga tahun 2030an. Total tanah mereka sekitar 16 hektar semuanya,” kata Jon Kadis, SH, yang juga berdomisili di Labuan Bajo.

Menurutnya, para pemilik tanah ini memang berani bangkit pantang mundur saat ini. Karena mereka sudah tahu, bahwa jelas terbukti di Kejaksaan Agung bahwa Santosa Kadiman & Nikolaus Naput, mereka semua tidak punya dokumen tanah yang benar.

“Dokumen para terduga mafia tanah tersebut, idak ada aslinya dan dokumen tanah salah lokasi. Bahkan dokumen tanah tidak ada luas-nya, dll,” tutup Jon yang juga tokoh masyarakat adat-budaya Labuan Bajo.

MoneyTalk, Jakarta – Labuan Bajo adalah surga baru bagi para wisatawan dalam dan luar negeri saat ini. Data menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan sampai tahun 2025 ini.

Salah satu yang berinvestasi di Labuan Bajo adalah The Hotel St.Regist yang berlokasi di kawasan Bukit Torolema dan Kerangan, Kelurahan Labuan Bajo. View dari spot ini bisa melihat sunset indah di ufuk barat di atas permukaan laut dan tampak puluhan pulau termasuk pulau Komodo.

Pada April 2022 dilakukan ground breaking pembangunan hotel di bawah pimpinan Santosa Kadiman biasa disapa Erwin Bebek. Sayangnya diatas tanah rencana bangunan hotel tersebut tumpang tindih diatas tanah warga Labuan Bajo.

Disebutkan bahwa PT. Bangun Indah Internasional adalah pemegang ijin PGB (Persetujuan Bangunan Gedung, dulu disebut IMB), dan pelaksananya adalah PT. Bumi Indah Internasional yang dirutnya Santosa Kadiman.

Namun 23 Agustus 2024, atas laporan pemilik tanah yang ditumpang tindih oleh rencana bangunan hotel itu, Satgas Mafia Tanah Kejaksaan Agung RI menyurati Bupati Kab.Manggarai Barat, Surat Nomor: R-859/D.4/Dek.4/08/2024, tanggal 23 Agustus 2024. Dalam poin 1.c. Bahwa dalam warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, tidak terdapat alas hak asli yang menjadi dasar dalam pengajuan permohonan sertifikat dimaksud.

“Dalam poin 3, Berdasarkan hal tersebut diatas, agar Saudara melakukan pengawasan terhadap kegiatan PT. Bumi Indah Internasional dalam melakukan kegiatan usaha, sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), sehingga investasi yang dilakukan tidak terdapat perbuatan melawan hukum,” kata Dr (c) Indra Triantoro, S.H., M.H., salah satu anggota tim Kuasa Hukum penggugat kepada media, Sabtu (20/9/2025).

Selain dari penemuan Satgas Mafia Tanah Kejagung tersebut, juga dari putusan perkara perdata gugatan pemilik tanah 11 hektar, bahwa surat alas hak tanah tidak asli dari Santosa Kadiman (Erwin Bebek). Surat tersebut tanggal 10 Maret 1990 (seluas 16 hektare).

Apalagi kata Indra, lokasi tanah dari surat alas hak tersebut inklud tanah 3,1 hektare di Bukit Kerangan. Perkara 11 ha ini menang pemilik tanah (warisan sejak 1973) baik di tingkat Pengadilan Negri maupun banding Pengadilan Tinggi.

“Anehnya, di tanah 3,1 ha yang kini digugat pemiliknya 2025 ini, tiba-tiba dikuasai oleh Santosa Kadiman (Erwin Bebek) pasca ground breaking Hotel St Regis April 2022. Dan di tanah 3,1 ha tadi, sejak April 2025 Erwin Bebek pasang spanduk bertuliskan, tanah ini berdasarkan perolehan adat 21 Oktober 1991 atas nama rekan Erwin Bebek sendiri, yaitu Nikolaus Naput dan  Beatrix istrinya,” jelas Indra.

Padahal menurut Indra, hal ini lebih aneh lagi, dimana tanah surat 21 Oktober 1991 itu sudah dibatalkan oleh fungsionaris adat pada 1998. Hal itu dibenarkan oleh Haji Ramang Ishaka, anak almarhum Ishaka (Ketua Fungsionaris adat) sesuai keterangannya sebagai saksi dalam perkara Tipikor 30 ha tanah Pemda 2021.

“Intinya, kejanggalan ini ditemukan oleh Satgas Mafia Tanah Kejagung RI dan sudah diputuskan PN dan PT bahwa surat alas hak tanah 10 Maret 1990 itu tidak ada aslinya (secara hukum disebut tidak ada surat alas hak). Kenapa malah Erwin Bebek pakai surat alas hak 21 Oktober 1991, yang sudah jelas-jelas tidak berlaku karena sudah dibatalkan fungsionaris adat 1998,” tegas Indra.

Selain itu kata Jon Kadis, SH yang juga salah satu anggota Tim Hukum Penggugat, wilayah sengketa tanah berbeda lokasinya, yang berada di wilayah timur dari Jl. Raya Labuan Bajo – Batu Gosok.

Menurut Jon Kadis, kedua PT tersebut (PT. Bangun Internasional dan PT. Bangun Indah Internasional) adalah berkelas internasional. Tentunya sudah tahu tanah ini tidak ada surat hak tanah yang asli, tapi bisa terbit sertifikat-nya.

Apalagi surat alas hak dibatalkan fungsionaris adat, karena salah lokasi. Akan tetapi tetap berani dan nekat mulai membangun pabrik mesin-mesin penghancur batu, membangun kantor dan basecamp.

“Bahkan berani-beraninya mengundang Gubernur, Bupati, petinggi pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. Dimana diundang untuk menghadiri acara peresmian ground breaking Hotel St Regist Labuan Bajo, hotel bintang 5 pada 21 April 2022 lalu,” jelas Jon Kadis.

Katanya, tentu ini memalukan seluruh Pejabat Maba, Pejabat Gubernur, karena lokasi tanah tempat peresmian itu tidak ada surat hak tanah yang asli, belum

bersertifikat dan diduga kuat tanpa Amdal. Publik melihat ini benar-benar pelanggaran yang sangat serius dan menjadi contoh sangat buruk bagi investor lain yang punya etika ketika mau berinvestasi.

“Surat Satgas Mafia Tanah Kejaksaan Agung ini membuka Rahasia Besar untuk masyarakat Labuan Bajo, bahwa telah terjadi praktek nyata dugaan kuat Mafia Tanah di tanah Kerangan, labuan Bajo, yaitu : 1) Tidak ada warkah surat tanah asli, 2) Tidak bersertifikat, tapi berani membangun hotel berbintang, 3) luas tanah PPJB 40 hektar hanya diukur dengan elektronik google map tanpa petugas BPN,” pungkas Jon Kadis.

Diduga Pembangunan Hotel St. Regist Tanpa Amdal 

Sementara itu setelah terbit surat resmi dari Satgas Mafia Tanah Kejagung RI kepada Bupati Kab. Manggarai barat,publik Labuan Bajo bertanya-tanya selama ini. Apakah PT. Bangun Indah Internasional dan PT. Bumi Indah Internasional sudah benar-benar memiliki PGB dan Amdal resmi?

Kenapa kedua PT ini berani dengan gagah perkasanya sudah memulai pembangunan di lokasi Kerangan ini? Apakah ada yang membekingi kedua perusahaan ini, sehingga kedua PT ini menabrak aturan dan Undang-Undang?

Kuat dugaan kata Syafrudin Budiman, SIP, Kornas Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG), bahwa rencana bangunan ini tanpa amdal. Hal ini akan berakibat Labuan Bajo akan mengalami kerusakan lingkungan dan alam laut, ekosistem laut, merusak pantai Kerangan dan lainnya.

Katanya, hal ini contoh buruk dan mencoreng nama Labuan Bajo sebagai super premium wisata dunia. Dimana Surat Satgas Mafia Tanah Kejagung RI sudah jelas memberi peringatannya dan dengan tegas menyebutkan bahwa sertifikat atas nama rekan Santosa Kadiman cacat yuridis, cacat administrasi, salah lokasi dan tanpa alas hak asli.

“Tanahnya bodong, dan kuat dugaan Amdal-nya juga bodong,” ucap Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman di Jakarta, Sabtu (19/09/2025).