6 November 2026

kanal YouTube awalilrizky

MoneyTalk, Jakarta – Ekonom Yanuar Rizky dalam kanal YouTube awalilrizky menyatakan bahwa PT. PLN terlihat sehat di laporan keuangan. Tetapi separuh lebih arus kasnya justru bergantung pada subsidi dan kompensasi pemerintah.

‎Setengah dari pendapatan PLN bukan berasal dari pelanggan, tetapi dari subsidi & kompensasi pemerintah. Misalnya subsidi 450 VA tidak sekadar menutup selisih harga pokok, tetapi juga memberi margin 7% yang justru memperlihatkan bagaimana PLN tetap “dibantu untung” oleh APBN.

‎Tapi kompensasi dari Pemerintah sering terlambat cair. PLN pun kesulitan menjaga arus kas (cash flow). Apalagi ditambahi lagi kompensasi pemerintah tentang penetapan tarif listrik itu lebih rendah dari biaya produksi,kata Yanuar Rizky.

‎Akibatnya, laporan keuangan PLN langsung “berdarah-darah.” Beban kompensasi yang belum dibayar pemerintah harus diakui sebagai penurunan kesehatan keuangan PLN, Lanjut Yanuar.

‎Pada akhirnya, kasus PLN ini membuktikan satu hal sebesar. Apa pun upaya memoles laporan keuangan PT.PLN. Tetap saja PLN bergantung pada keputusan fiskal pemerintah.

‎Tanpa reposisi yang jujur terhadap fungsi PLN, krisis likuiditas dan risiko sistemik akan terus menghantui, bahkan bisa membebani generasi mendatang, tutup Yanuar.

MoneyTalk, Jakarta – Yanuar Rizky dalam diskusi kanal YouTube awalilrizky pada tanggal 12 Agustus 2025 lalu menegaskan bahwa problem energi terbarukan di Indonesia bukan semata soal teknologi, tetapi tentang struktur politik-ekonomi yang sudah terikat dalam kontrak jangka panjang dengan Independent Power Producer (IPP) berbasis batubara.

‎Meskipun pemerintah mendorong energi surya dan mobil listrik, Yanuar menilai insentif riilnya tetap minim. Pasalnya, skema PLN masih menempatkan listrik batubara sebagai tulang punggung.

‎Saat ini Kontrak jangka panjang mengikat PLN untuk membeli listrik dari IPP batubara dalam skema take or pay. Jika PLN ingin beralih ke energi surya, tetap harus membeli listrik batubara yang sudah dikontrak panjang, jelas Yanuar.

‎Dan Mobil listrik mulai berkembang tapi akhirnya bukan solusi hijau, karena listrik yang dipakai mayoritas masih dari energi batubara. Dimana Negara dipaksa menanggung kompensasi karena kontrak IPP tidak bisa dibongkar. Ini artinya,Politik energi dikunci oleh kepentingan oligarki batubara yang sekaligus mendanai politik.

‎“Kalau mau revolusioner, presiden Prabowo harus berani addendum kontrak-kontrak itu. Tapi masalahnya, mayoritas pemilik IPP sekaligus pemilik tambang batubara adalah donatur politik,” kata Yanuar