3 November 2026

Kang Dedi Mulyadi

MoneyTalk.id, Jakarta – Pemilu 2029 memang masih cukup jauh. Namun, pertarungan politik menuju 2029 pada dasarnya tidak pernah benar-benar berhenti. Setelah Pemilu 2024 selesai, partai politik, tokoh politik, kelompok relawan, lembaga survei, hingga pemilih mulai membaca siapa figur yang berpotensi menjadi pusat gravitasi politik nasional berikutnya.

Salah satu nama yang semakin menarik perhatian adalah Kang Dedi Mulyadi atau KDM.

Kemunculan KDM dalam bursa kandidat potensial Pilpres 2029 bukan tanpa alasan. Ia memiliki modal elektoral yang relatif kuat, terutama setelah kemenangan besar pada Pilgub Jawa Barat 2024. Pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara atau 62,22 persen suara sah. Angka tersebut menunjukkan bahwa KDM memiliki kemampuan mengonsolidasikan dukungan dalam skala yang sangat besar di Jawa Barat.

Yang lebih menarik, kekuatan KDM tidak berhenti pada angka elektoral. Ia mempunyai tingkat pengenalan publik yang tinggi, gaya komunikasi politik yang berbeda, serta kemampuan membangun hubungan langsung dengan masyarakat melalui aktivitas pemerintahan maupun media sosial.

Sejumlah survei dan analisis politik pada 2026 bahkan mulai menempatkan nama KDM dalam persaingan menuju Pilpres 2029. Salah satu laporan yang mengutip survei SMRC menyebut KDM memperoleh elektabilitas 35 persen dalam simulasi tertentu, sementara Prabowo berada di angka 14,5 persen. Angka survei tentu bukan hasil Pemilu dan masih sangat mungkin berubah, tetapi ia memperlihatkan satu hal penting: nama KDM sudah mulai masuk ke radar pertarungan politik nasional.

Dari sinilah pembicaraan mengenai coattail effect menjadi menarik.

Dalam politik elektoral, coattail effect menggambarkan kemampuan seorang kandidat populer untuk ikut mengangkat perolehan suara partai atau kandidat lain yang berada dalam satu tiket politik.

Dalam sistem pemilu serentak, fenomena ini menjadi semakin penting karena pemilih memberikan suara untuk pasangan presiden-wakil presiden sekaligus memilih calon legislatif. Sejumlah kajian tentang Pemilu Indonesia memang menempatkan keserentakan pemilu sebagai salah satu faktor yang memungkinkan munculnya coattail effect.

Artinya, figur capres bukan hanya aset untuk memenangkan kursi kepresidenan. Ia juga dapat menjadi mesin elektoral bagi partai pengusung.

Di titik inilah KDM memiliki nilai strategis.

Jika popularitas dan elektabilitas KDM mampu dipertahankan sampai masa kampanye 2029, partai yang berhasil mendapatkan posisi sebagai pengusung utama berpotensi memperoleh keuntungan elektoral.

Pemilih yang datang ke TPS karena tertarik kepada KDM berpeluang memberikan suara kepada partai yang berada di belakangnya. Kandidat-kandidat legislatif dari partai pengusung juga dapat memanfaatkan popularitas capres tersebut untuk memperluas basis suara.

Partai harus mampu menghubungkan popularitas figur dengan mesin organisasi. Tanpa organisasi yang kuat, coattail effect dapat berhenti pada kemenangan kandidat presiden tanpa memberikan peningkatan signifikan terhadap suara partai.

Karena itu, persoalan terbesar bagi partai politik bukan hanya siapa yang memiliki elektabilitas tinggi, tetapi siapa yang mampu mengubah elektabilitas personal menjadi suara institusional.

KDM memiliki karakter yang cukup berbeda dibandingkan sebagian politisi nasional yang membangun popularitas melalui struktur partai.

Kekuatan politik KDM tumbuh melalui kombinasi pengalaman birokrasi, politik elektoral, kedekatan dengan masyarakat, komunikasi populis, serta kemampuan menggunakan media digital.

Ia pernah menjadi Bupati Purwakarta selama dua periode, kemudian menjadi anggota DPR RI, dan selanjutnya memenangkan Pilgub Jawa Barat 2024 dengan margin yang sangat besar. Perjalanan tersebut memberikan pengalaman politik dari level lokal hingga nasional.

Ada pula fakta bahwa KDM pernah berada di Partai Golkar sebelum kemudian menjadi kader Gerindra. Dalam Pemilu 2024, ia maju sebagai caleg DPR RI dari Gerindra dan memperoleh suara personal yang sangat besar.

Ini penting karena menunjukkan bahwa daya tarik politik KDM tidak sepenuhnya bergantung pada nama partai.

KDM memiliki personal vote.

Personal vote adalah suara yang diberikan pemilih karena ketertarikan kepada kandidat, bukan semata-mata karena identifikasi terhadap partai.

Bagi partai politik, tipe kandidat seperti ini sangat berharga.

Mengapa?

Karena partai dapat memperoleh keuntungan dari basis pemilih yang sebelumnya tidak memiliki keterikatan kuat dengan partai tersebut.

Pemilih KDM belum tentu semuanya pemilih Gerindra. Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang politik. Ada pemilih nasionalis, pemilih konservatif, pemilih muda, pemilih desa, pemilih perkotaan, bahkan pemilih yang sebelumnya tidak terlalu aktif mengikuti politik kepartaian.

Jika KDM menjadi capres, tantangannya adalah bagaimana partai pengusung mengubah keragaman basis tersebut menjadi sebuah koalisi elektoral yang solid.

Jawa Barat merupakan faktor yang tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi politik KDM.

Dengan jumlah pemilih yang sangat besar, Jawa Barat selalu menjadi medan strategis dalam pemilu nasional. Siapa pun kandidat yang mampu memperoleh dukungan kuat di provinsi ini mempunyai modal besar untuk bersaing secara nasional.

KDM sudah membuktikan kekuatannya di Jawa Barat. Perolehan 14,13 juta suara pada Pilgub 2024 merupakan angka yang sangat signifikan.

Namun, tantangan Pilpres 2029 jauh lebih besar.

Kemenangan di Jawa Barat tidak otomatis diterjemahkan menjadi kemenangan nasional. KDM harus membangun penerimaan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Karena itu, periode 2025–2029 menjadi fase yang sangat menentukan.

Jika selama memimpin Jawa Barat KDM mampu mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat, menjaga komunikasi publik, serta menghasilkan kebijakan yang dianggap nyata oleh masyarakat, maka modal Jawa Barat dapat berkembang menjadi modal nasional.

Sebaliknya, jika popularitas tersebut menurun karena persoalan pemerintahan, konflik politik, atau kejenuhan publik, maka elektabilitas nasional juga dapat terpengaruh.

Partai Mana yang Paling Diuntungkan?

Pertanyaan berikutnya adalah: partai mana yang paling diuntungkan jika mengusung KDM? Jawabannya belum tentu partai yang paling besar.

Dalam politik elektoral, partai dengan suara besar belum tentu memperoleh tambahan suara terbesar dari seorang capres populer. Justru partai yang memiliki mesin politik tetapi membutuhkan tambahan daya tarik kandidat dapat memperoleh keuntungan lebih besar.

Ada setidaknya tiga skenario.

Pertama, KDM tetap menjadi kendaraan elektoral utama Gerindra. Jika Gerindra mempertahankan KDM sebagai kader dan berhasil menjadikannya kandidat utama pada 2029, maka Gerindra mempunyai keuntungan berupa hubungan antara figur capres dan identitas partai. KDM dapat menjadi penguat brand Gerindra di daerah-daerah yang sebelumnya tidak terlalu kuat.

Kedua, KDM menjadi figur koalisi lintas partai. Dalam skenario ini, beberapa partai akan berebut mendapatkan manfaat dari popularitas KDM. Partai yang memperoleh posisi paling strategis dalam koalisi akan memiliki peluang menikmati coattail effect terbesar.

Ketiga, KDM membangun kendaraan politik yang lebih personal. Ini adalah skenario paling kompleks. Jika hubungan KDM dengan partai pengusung tidak berjalan ideal, personal vote yang dimilikinya dapat menjadi sumber kekuatan tawar terhadap partai.

Dalam politik Indonesia, kandidat populer dapat menjadi magnet yang membuat partai datang kepadanya, bukan kandidat yang harus mengejar partai.

Ada satu kesalahan analisis yang sering terjadi ketika membicarakan coattail effect.

Orang menganggap bahwa jika seorang capres populer menang, partainya pasti menang besar.

Tidak sesederhana itu.

Kajian mengenai Pemilu Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara suara kandidat presiden dan suara partai dapat berbeda-beda. Bahkan terdapat penelitian yang menemukan bahwa efek tersebut dapat muncul secara tidak seragam antardaerah dan antarpartai.

Pemilih Indonesia semakin terbiasa melakukan split-ticket voting.

Seorang pemilih bisa menyukai capres A, tetapi memilih calon legislatif dari partai B.

Seorang pemilih juga bisa menyukai KDM sebagai individu, tetapi tidak otomatis menyukai semua kebijakan partai yang mengusungnya.

Karena itu, partai pengusung harus memiliki kemampuan mengintegrasikan tiga unsur:

figur, partai, dan kandidat legislatif.

Jika ketiganya berjalan bersama, coattail effect akan maksimal.

Jika tidak, popularitas KDM bisa menjadi fenomena personal yang tidak sepenuhnya memberikan keuntungan kepada partai.

Untuk memperoleh keuntungan dari popularitas KDM, partai tidak cukup hanya memasang foto KDM pada baliho.

Partai harus mempunyai calon legislatif yang memiliki basis sosial sendiri.

KDM dapat membuka pintu elektoral, tetapi caleg harus mampu masuk dan mengambil suara.

Di sinilah kualitas mesin partai diuji.

Caleg yang hanya bergantung pada popularitas capres bisa kehilangan momentum ketika berhadapan dengan kandidat lain yang memiliki basis lokal lebih kuat.

Sebaliknya, caleg yang mampu membangun jaringan sosial, komunitas, relawan, tokoh masyarakat, dan basis pemilih akan lebih mudah mengonversi popularitas KDM menjadi suara partai.

Dengan kata lain, KDM dapat menjadi lokomotif, tetapi gerbong partai harus benar-benar tersedia dan berjalan di atas rel yang sama.

Kekuatan lain KDM adalah potensi menjangkau pemilih yang tidak terlalu terikat kepada partai.

Dalam politik Indonesia saat ini, loyalitas terhadap partai tidak selalu sekuat loyalitas terhadap figur.

Pemilih bisa berganti pilihan antarpartai dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Faktor kandidat, kinerja pemerintah, media sosial, isu ekonomi, harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, serta persepsi terhadap kepemimpinan nasional dapat memengaruhi keputusan pemilih.

KDM mempunyai kemampuan masuk ke ruang tersebut.

Gaya komunikasinya yang informal membuat dirinya relatif mudah diterima oleh kelompok masyarakat yang tidak terlalu menyukai bahasa politik elite.

Jika KDM mampu mempertahankan citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, maka partai yang mengusungnya berpotensi memperoleh akses kepada pemilih yang sebelumnya berada di luar basis tradisional partai.

Popularitas yang tinggi selalu mempunyai dua sisi.

Semakin tinggi ekspektasi masyarakat, semakin besar pula potensi kekecewaan jika kinerja tidak sesuai harapan.

Sebagai gubernur, setiap kebijakan KDM akan menjadi bagian dari evaluasi publik. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik, hubungan dengan birokrasi, hingga persoalan sosial di Jawa Barat akan memengaruhi citra politiknya.

Media sosial juga mempunyai sifat yang sangat cepat.

Tokoh yang setiap hari mendapat perhatian publik dapat mengalami kenaikan popularitas secara cepat, tetapi juga dapat mengalami penurunan secara cepat.

Karena itu, perjalanan menuju 2029 tidak cukup dilakukan dengan mempertahankan popularitas.

KDM harus mempertahankan trust. Popularitas membuat orang mengenal. Elektabilitas membuat orang memilih. Tetapi kepercayaan membuat orang bertahan.

Partai yang mengusung KDM juga harus berhati-hati. Jangan sampai hubungan antara KDM dan partai hanya bersifat transaksional.

Jika partai melihat KDM hanya sebagai mesin suara, hubungan politik akan mudah mengalami ketegangan.

Sebaliknya, jika partai memberikan ruang kepada KDM untuk mengembangkan gagasan nasional, membangun jaringan politik, serta menyusun agenda pemerintahan bersama, maka koalisi akan mempunyai fondasi lebih kuat.

Partai harus memahami bahwa kekuatan KDM justru terletak pada karakter personalnya.

Jika identitas personal tersebut terlalu dipaksa masuk ke dalam struktur komunikasi partai, daya tariknya bisa berkurang.

KDM perlu tetap menjadi KDM.

Partai harus menjadi kendaraan institusional yang memperluas jangkauan, bukan menghilangkan karakter politik kandidat.

Pemilu 2029 Bisa Menjadi Pertarungan Figur dan Mesin Partai

Jika tren politik saat ini berlanjut, Pemilu 2029 berpotensi menjadi pertarungan antara dua kekuatan.

Pertama, personalitas kandidat.

Kedua, kapasitas organisasi partai.

Kandidat populer tanpa mesin politik akan kesulitan memperluas suara secara nasional.

Sebaliknya, partai dengan mesin politik kuat tetapi tidak mempunyai figur yang menarik dapat menghadapi masalah dalam merebut pemilih mengambang.

KDM berada di persimpangan dua kekuatan tersebut.

Ia mempunyai basis personal yang sudah terbukti di Jawa Barat. Tinggal bagaimana kekuatan itu dikembangkan menjadi kekuatan nasional.

Di sinilah coattail effect menjadi sangat penting. Jika KDM menjadi capres dan mampu mempertahankan elektabilitas tinggi, partai yang mengusungnya mempunyai peluang mendapatkan keuntungan suara. Tetapi besarnya keuntungan tersebut bergantung pada kemampuan partai membangun jaringan, memilih caleg berkualitas, menyatukan pesan kampanye, serta menjaga hubungan antara kandidat presiden dan struktur partai.

Dalam perspektif partai politik, Pemilu 2029 tidak boleh hanya dibaca sebagai pertarungan memperebutkan kursi presiden.

Ada DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta struktur kekuasaan politik yang terbentuk setelah pemilu.

Presiden membutuhkan dukungan politik di parlemen. Partai membutuhkan figur presiden untuk meningkatkan suara. Hubungan tersebut saling menguntungkan.

Karena itu, capres dengan elektabilitas tinggi akan menjadi komoditas politik yang sangat berharga. KDM berpotensi berada dalam posisi tersebut.

Partai yang berhasil mengusung KDM bukan hanya mendapatkan kandidat untuk Pilpres, tetapi berpotensi mendapatkan efek ekor jas yang dapat mengerek perolehan suara legislatif.

Namun, semua itu baru menjadi potensi. Pemilu tetap ditentukan oleh suara rakyat.

Survei dapat menunjukkan arah, tetapi bukan hasil akhir. Popularitas dapat menjadi modal, tetapi bukan jaminan kemenangan. Mesin partai dapat bekerja, tetapi tanpa kandidat yang dipercaya masyarakat, mesin tersebut dapat kehilangan daya.

Maka, sejak sekarang yang menarik bukan hanya apakah KDM akan maju sebagai capres 2029.

Pertanyaan yang lebih besar adalah:

partai mana yang akan menjadi kendaraan politik KDM?

Dan lebih jauh lagi: siapa yang paling mampu mengubah popularitas KDM menjadi kemenangan partai?

Jika KDM terus mempertahankan popularitas, meningkatkan kinerja pemerintahan di Jawa Barat, memperluas jaringan nasional, dan berhasil menjaga citra politiknya, posisi tawarnya terhadap partai akan semakin kuat.

Pada titik tertentu, partai bukan lagi bertanya apakah KDM membutuhkan partai.

Partai justru akan bertanya: berapa besar keuntungan elektoral yang dapat diperoleh jika berada di belakang KDM?

Inilah nilai strategis coattail effect.

KDM berpotensi menjadi lokomotif elektoral bagi partai yang mengusungnya. Tetapi agar lokomotif itu menarik gerbong dalam jumlah besar, partai harus memiliki rel politik yang kuat, gerbong yang berkualitas, serta strategi yang terintegrasi.

Pemilu 2029 masih tiga tahun lagi. Banyak hal dapat berubah.

Figur baru dapat muncul. Elektabilitas dapat berbalik. Koalisi dapat berubah. Partai dapat berganti strategi. Bahkan konfigurasi politik nasional dapat mengalami transformasi besar.

Namun satu hal sudah terlihat: KDM telah menjadi salah satu figur yang layak diperhitungkan dalam kalkulasi politik menuju 2029.

Jika tren tersebut bertahan, maka pencalonan KDM tidak hanya akan menjadi pertarungan untuk kursi kepresidenan.

Ia juga dapat menjadi pertarungan memperebutkan efek elektoral KDM.

Dan bagi partai politik, efek tersebut bisa sama berharganya dengan tiket menuju Istana.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, pemerhati politik

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis media sosial Jhon Sitorus menilai Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) memiliki akar politik yang jauh lebih kuat di Partai Golkar dibandingkan Partai Gerindra. Menurutnya, fakta tersebut membuat peluang KDM berhadapan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 bukan sesuatu yang mustahil.

Melalui pernyataannya, Jhon mengingatkan bahwa KDM telah menjadi kader Golkar sejak 1999 dan meniti karier politiknya di partai berlambang pohon beringin itu hingga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat sebelum kemudian bergabung dengan Gerindra.

“KDM itu besar di Golkar, bukan Gerindra. Jadi kalau dia diadu dengan Pak Prabowo pada Pilpres 2029 nanti, itu bukan sesuatu yang mustahil,” ujar Jhon, Sabtu (1/7/2026).

Menurutnya, rekam jejak politik KDM di Golkar tidak dapat dihapus begitu saja karena di partai tersebut KDM membangun basis politik dan elektoralnya selama bertahun-tahun.

Jhon berpandangan, arah politik KDM ke depan akan sangat bergantung pada dinamika politik nasional dan partai yang mampu menawarkan ruang politik paling menarik menjelang Pemilu 2029.

Pernyataan tersebut kembali memunculkan spekulasi mengenai konfigurasi politik menuju Pilpres 2029. Sejumlah partai memang mulai membahas konsolidasi internal, meski elite koalisi pemerintahan secara umum masih menilai pembicaraan mengenai Pilpres 2029 terlalu dini karena pemerintahan Presiden Prabowo baru berjalan.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan dari Kang Dedi Mulyadi maupun Partai Gerindra terkait pandangan Jhon Sitorus tersebut. Dinamika menuju Pemilu 2029 masih sangat terbuka dan bergantung pada perkembangan politik serta keputusan masing-masing partai.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati politik sekaligus alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, menilai hasil survei Indikator Politik Indonesia menjadi modal politik yang sangat penting bagi Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk menghadapi kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Menurut Iwan, survei yang dilakukan pada 14–24 Juli 2026 tersebut menunjukkan KDM berada di posisi teratas dengan elektabilitas 41,9 persen. Angka itu mengungguli Presiden Prabowo Subianto yang memperoleh 21,9 persen, disusul Anies Baswedan 13,3 persen, Gibran Rakabuming Raka 9,1 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 7,4 persen.

“Survei memang bukan penentu hasil pemilu, tetapi menjadi indikator penting untuk membaca arah perubahan preferensi politik masyarakat. Tingginya elektabilitas Kang Dedi Mulyadi menunjukkan adanya pergeseran selera publik terhadap figur pemimpin yang dekat dengan rakyat dan hadir langsung di tengah masyarakat,” ujar Iwan dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Ia menilai, fenomena KDM tidak hanya ditopang oleh popularitas di Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, tetapi juga oleh meningkatnya perhatian masyarakat dari berbagai daerah melalui media digital.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pembentukan kepemimpinan nasional. Seorang kepala daerah kini dapat dikenal luas berkat konsistensi aktivitas dan komunikasi yang disaksikan masyarakat setiap hari melalui berbagai platform digital.

“Di era digital, kepemimpinan tidak lagi hanya dibangun melalui baliho atau iklan. Publik menilai langsung tindakan seorang pemimpin. Kang Dedi Mulyadi mampu memanfaatkan perubahan ini dengan membangun citra yang autentik melalui gaya komunikasi yang sederhana dan pendekatan yang dekat dengan masyarakat,” katanya.

Iwan menambahkan, citra autentik menjadi aset politik yang bernilai tinggi di tengah meningkatnya skeptisisme publik terhadap elite politik. Menurutnya, pemimpin yang dinilai apa adanya memiliki peluang lebih besar mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perjalanan menuju Pilpres 2029 masih panjang dan penuh tantangan. Elektabilitas yang tinggi, kata dia, belum menjamin seseorang dapat maju sebagai calon presiden karena sistem politik Indonesia mengharuskan adanya dukungan partai politik atau koalisi.

Selain membangun komunikasi politik dengan partai-partai, lanjutnya, KDM juga harus mampu menjaga konsistensi kinerja sebagai Gubernur Jawa Barat agar popularitasnya tetap ditopang oleh prestasi nyata.

“Jika mampu mempertahankan tren positif, memperluas jaringan politik nasional, dan menjaga kepercayaan publik hingga mendekati 2029, Kang Dedi Mulyadi berpeluang menjadi salah satu kandidat utama dalam Pilpres mendatang,” ucapnya.

Iwan menegaskan, hasil survei Indikator sebaiknya dibaca sebagai sinyal adanya perubahan arah preferensi pemilih, bukan sebagai jaminan kemenangan.

“Dalam politik, momentum adalah kombinasi antara waktu, figur, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Mereka yang mampu membaca dan memanfaatkan momentum sejak awal sering kali menjadi aktor utama dalam sejarah politik berikutnya,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politik Indonesia tidak pernah kekurangan kejutan. Apa yang tampak mustahil hari ini, bisa menjadi kenyataan beberapa tahun kemudian. Sejarah politik nasional telah berkali-kali menunjukkan bahwa peta koalisi dapat berubah secara drastis seiring perubahan kepentingan para elite politik.

Dalam konteks itu, muncul pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan. Mungkinkah Kang Dedi Mulyadi (KDM) berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029?

Tentu, hingga saat ini belum ada deklarasi ataupun sinyal resmi mengenai skenario tersebut. Namun sebagai sebuah analisis politik, kemungkinan tersebut layak dibahas karena dinamika politik Indonesia sangat cair.

Salah satu faktor yang membuat wacana ini menarik adalah posisi Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai sebagian pengamat masih memiliki pengaruh besar terhadap konstelasi politik nasional. Meski tidak lagi menjabat sebagai presiden, jejaring politik, kedekatan dengan sejumlah kepala daerah, serta pengaruh terhadap sebagian pemilih membuat Jokowi masih diperhitungkan sebagai salah satu figur penting dalam proses pembentukan koalisi menuju 2029.

Banyak pihak menilai Jokowi berkepentingan menjaga keberlanjutan pengaruh politiknya setelah masa pemerintahannya berakhir. Salah satu aset politik yang paling sering dibicarakan tentu adalah Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat sebagai wakil presiden.

Apabila diasumsikan Gibran dipersiapkan untuk kontestasi yang lebih besar pada masa depan, maka pengalaman sebagai wakil presiden dapat menjadi modal penting. Dalam banyak negara, jabatan wakil presiden sering menjadi batu loncatan menuju kepemimpinan nasional.

Di sisi lain, muncul fenomena Kang Dedi Mulyadi yang beberapa tahun terakhir memperoleh perhatian publik cukup besar. Gaya komunikasi yang sederhana, kedekatan dengan masyarakat, serta aktivitasnya di media sosial membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat.

Popularitas seperti ini sering kali menjadi modal elektoral yang sangat berharga.

Apabila benar terdapat survei yang menunjukkan tingkat keterpilihan KDM meningkat signifikan, tentu seluruh elite politik akan memperhitungkannya. Dalam politik, tokoh dengan elektabilitas tinggi hampir selalu menjadi rebutan berbagai koalisi.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa hasil survei bersifat dinamis. Elektabilitas dapat berubah sesuai perkembangan politik, kebijakan pemerintah, maupun persepsi publik menjelang pemilu.

Karena itu, setiap pembacaan terhadap survei harus ditempatkan sebagai salah satu indikator, bukan kepastian mengenai hasil Pilpres 2029.

Politik Indonesia sendiri telah berkali-kali menunjukkan bahwa loyalitas partai tidak selalu bersifat permanen. Perpindahan tokoh dari satu partai ke partai lain merupakan hal yang lazim dalam sistem multipartai Indonesia.

Sejarah mencatat banyak tokoh politik berpindah kendaraan politik demi memperoleh ruang yang lebih besar. Karena itu, secara teoritis, tidak tertutup kemungkinan seorang kader berpindah partai apabila terdapat kesesuaian kepentingan politik. Namun apakah hal itu akan terjadi pada Kang Dedi Mulyadi saat ini sebagai kader Gerindra merupakan spekulasi dan bergantung pada dinamika internal partai maupun keputusan politik yang bersangkutan.

Ungkapan klasik bahwa “dalam politik tidak ada kawan maupun lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan” masih sering digunakan untuk menggambarkan fleksibilitas koalisi politik Indonesia.

Sejarah Pilpres 2014 juga menunjukkan bagaimana konfigurasi politik dapat berubah dengan cepat. Saat itu Jokowi, yang sebelumnya menjabat Gubernur DKI Jakarta, akhirnya maju sebagai calon presiden dan berhadapan dengan Prabowo Subianto. Perubahan tersebut menjadi salah satu contoh bahwa dinamika politik sering kali berkembang berbeda dari berbagai spekulasi sebelumnya.

Karena itulah, membaca politik 2029 tidak cukup hanya melihat posisi partai saat ini. Yang jauh lebih penting adalah membaca perubahan elektabilitas tokoh, kepentingan elite, arah koalisi, serta respons masyarakat terhadap isu-isu nasional.

Apabila pada akhirnya muncul pasangan Kang Dedi Mulyadi–Gibran, maka kemungkinan narasi yang dibangun adalah kombinasi antara figur kepala daerah yang memiliki citra dekat dengan rakyat dengan figur wakil presiden yang membawa pengalaman di pemerintahan nasional.

Namun demikian, skenario tersebut masih menghadapi banyak tantangan. Posisi Prabowo Subianto sebagai Presiden, dinamika internal partai-partai koalisi, sikap Partai Gerindra terhadap kader-kadernya, hingga munculnya tokoh-tokoh baru menjelang 2029 akan sangat menentukan arah politik nasional.

Selain itu, pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia ditentukan oleh mekanisme konstitusional serta keputusan partai atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat pencalonan. Dengan demikian, peluang setiap pasangan sangat bergantung pada dukungan politik yang terbentuk menjelang pendaftaran pemilu.

Pada akhirnya, semua pembahasan mengenai duet Kang Dedi Mulyadi dan Gibran hari ini masih berada dalam ranah analisis dan spekulasi politik. Belum terdapat pernyataan resmi maupun keputusan politik yang mengarah pada pasangan tersebut.

Namun justru di situlah menariknya politik Indonesia. Peta kekuatan dapat berubah dalam waktu singkat, koalisi dapat bergeser, dan tokoh yang hari ini tampak berada di jalur berbeda bisa saja bertemu dalam satu kepentingan politik pada masa mendatang.

Pilpres 2029 masih menyisakan waktu yang panjang. Banyak variabel yang akan memengaruhi arah kontestasi, mulai dari kinerja pemerintahan, kondisi ekonomi, dinamika partai politik, hingga preferensi pemilih. Karena itu, setiap prediksi sebaiknya dipahami sebagai analisis atas kemungkinan, bukan sebagai kepastian mengenai apa yang akan terjadi.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni Hubungan Internasional UMY

MoneyTalk.id, Jakarta – Popularitas dan elektabilitas Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), dinilai mulai memperlihatkan pola yang mengingatkan pada fenomena Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Penilaian tersebut disampaikan oleh Pemerhati Politik dan Alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan.

Menurut Iwan, dalam sejarah politik Indonesia terdapat momentum ketika seorang figur mampu melampaui kekuatan mesin partai karena memperoleh dukungan publik yang tumbuh secara organik. Kondisi tersebut, kata dia, pernah terjadi pada Jokowi menjelang Pilpres 2014 dan kini mulai terlihat pada sosok Kang Dedi Mulyadi.

“Politik Indonesia berulang kali menghadirkan figur yang memperoleh momentum politik karena kedekatan dengan masyarakat. Fenomena seperti itu pernah terjadi pada Jokowi menjelang Pilpres 2014, dan saat ini sejumlah gejalanya mulai terlihat pada Kang Dedi Mulyadi,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan, pada periode 2013 hingga awal 2014, Jokowi hampir setiap hari menjadi sorotan media nasional melalui aktivitas blusukan, gaya komunikasi yang sederhana, serta citra kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat. Kondisi tersebut kemudian diperkuat oleh meningkatnya elektabilitas dalam berbagai survei dan dukungan relawan yang berkembang secara sukarela.

Menurutnya, situasi serupa mulai tampak pada Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Aktivitas KDM di lapangan, komunikasi yang dianggap dekat dengan masyarakat, serta konten-konten di media sosial dinilai berhasil menarik perhatian publik secara luas.

Iwan menilai media sosial menjadi salah satu kekuatan utama KDM dalam membangun popularitas. Berbagai unggahan video yang menampilkan aktivitasnya kerap memperoleh jutaan penonton dengan tingkat interaksi yang tinggi.

“Dalam era digital, algoritma media sosial membuat penyebaran pesan politik berlangsung lebih cepat ketika memperoleh respons tinggi dari masyarakat. Kondisi itu memberikan keuntungan tersendiri bagi figur yang memiliki kedekatan dengan publik,” katanya.

Ia juga menyinggung adanya informasi yang beredar mengenai hasil survei yang disebut-sebut memperlihatkan elektabilitas KDM dalam simulasi tertentu berada di atas Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan informasi tersebut belum dipublikasikan secara resmi sehingga masih berupa klaim yang belum dapat diverifikasi secara independen.

“Terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut, isu itu sendiri sudah menjadi bahan diskusi di ruang publik dan menunjukkan tingginya perhatian terhadap Kang Dedi Mulyadi,” ujarnya.

Selain di media sosial, Iwan menilai dukungan terhadap KDM juga mulai terlihat di tingkat akar rumput. Ia mencontohkan munculnya gambar KDM yang dipasang secara sukarela pada kendaraan pribadi, angkutan umum, hingga truk di sejumlah daerah tanpa atribut kampanye resmi.

Menurutnya, fenomena tersebut mengingatkan pada kemunculan gambar Jokowi di berbagai daerah menjelang Pilpres 2014 yang menjadi simbol dukungan masyarakat secara spontan.

Meski demikian, Iwan mengingatkan bahwa popularitas tidak otomatis menjamin kemenangan dalam pemilihan presiden. Menurutnya, keberhasilan dalam kontestasi nasional tetap ditentukan oleh banyak faktor, mulai dari dukungan partai politik, kekuatan organisasi, relawan, logistik politik, hingga kemampuan membangun koalisi.

“Popularitas hanyalah salah satu modal. Untuk menjadi kandidat yang kompetitif pada Pilpres 2029, masih diperlukan dukungan politik yang kuat serta kemampuan membangun koalisi nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, perjalanan menuju Pilpres 2029 masih cukup panjang sehingga dinamika politik dapat berubah sewaktu-waktu. Namun demikian, fenomena meningkatnya popularitas Kang Dedi Mulyadi dinilai layak menjadi perhatian dalam membaca arah politik nasional beberapa tahun ke depan.

“Apakah sejarah akan kembali berulang dalam bentuk yang berbeda tentu masih harus dibuktikan. Namun saat ini Kang Dedi Mulyadi telah menjadi salah satu figur yang paling banyak diperbincangkan dalam percakapan politik nasional,” pungkasnya.