21 November 2026

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel)

MoneyTalk, Jakarta – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) kembali melakukan penggeledahan dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada lalu lintas pelayaran di wilayah perairan Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, periode 2019–2025.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menjelaskan bahwa penggeledahan lanjutan dilakukan pada Rabu, 8 April 2026, berdasarkan surat perintah resmi Kepala Kejati Sumsel tertanggal 7 April 2026.

“Tim Penyidik kembali melaksanakan penggeledahan di Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Palembang, tepatnya pada Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli di lantai 1,” ujar Vanny dalam keterangan resminya, Kamis (9/4/2026).

Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang bukti yang diamankan meliputi satu unit telepon genggam, tiga amplop berisi uang tunai sebesar Rp28.450.000, beberapa amplop bekas, serta sejumlah dokumen penting.

Vanny menegaskan, seluruh proses penggeledahan berlangsung aman, tertib, dan kondusif tanpa hambatan berarti di lapangan.

Sebelumnya, pada Selasa (7/4/2026), tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda di Kota Palembang, yakni rumah seorang saksi berinisial YK dan mess saksi berinisial B yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di KSOP Kelas I Palembang.

Dari penggeledahan sebelumnya, penyidik menyita berbagai barang bukti berupa empat unit handphone, satu iPad, emas seberat sekitar 275 gram, uang tunai sebesar Rp367 juta, satu unit sepeda motor Harley Davidson, serta dokumen yang berkaitan dengan perkara.

Kasus ini sendiri berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan lalu lintas pelayaran di perairan Sungai Lalan, Musi Banyuasin, yang tengah didalami oleh penyidik Kejati Sumsel.

“Kegiatan penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya penyidik dalam mengumpulkan alat bukti guna mengungkap secara terang tindak pidana yang terjadi,” jelas Vanny.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus mengembangkan penyidikan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang akan dimintai keterangan seiring dengan perkembangan kasus.

Kejati Sumsel mengimbau semua pihak untuk kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan demi mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

MoneyTalk, Jakarta – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui Seksi Penerangan Hukum resmi menyerahkan enam tersangka beserta barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dari salah satu bank plat merah kepada dua perusahaan swasta, yakni PT BSS dan PT SAL.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menyampaikan bahwa proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II tersebut dilaksanakan pada Senin, 9 Maret 2026.

“Pada hari ini telah dilaksanakan Tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dari salah satu bank plat merah kepada PT BSS dan PT SAL,” ujar Vanny dalam siaran pers yang diterima media, Senin (9/3/2026).

Dalam perkara ini, penyidik menyerahkan enam orang tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum. Mereka terdiri dari pihak perusahaan penerima kredit maupun pejabat dari bank pemberi fasilitas kredit.

Keenam tersangka tersebut masing-masing berinisial WS, MS, DO, ED, ML, dan RA.

WS diketahui menjabat sebagai Direktur PT BSS sejak 2016 hingga sekarang serta Direktur PT SAL sejak 2011 hingga saat ini. Sementara MS merupakan Komisaris PT BSS pada periode 2016 hingga 2022.

Adapun tiga tersangka lainnya berasal dari internal bank plat merah tersebut. DO dan ML merupakan Junior Analis Kredit pada Grup Analis Risiko Kredit Divisi Kantor Pusat bank tersebut pada tahun 2013. Sedangkan ED menjabat sebagai Account Officer atau Relationship Manager di Divisi Agribisnis Kantor Pusat pada periode 2010 hingga 2012. Tersangka lainnya, RA, juga merupakan Relationship Manager di Divisi Agribisnis Kantor Pusat pada periode 2011 hingga 2019.

Menurut Vanny, dalam proses penyerahan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum dilakukan pemeriksaan terhadap masing-masing tersangka yang didampingi oleh penasihat hukum mereka.

“Selain pemeriksaan terhadap para tersangka, juga dilakukan penelitian terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut,” jelasnya.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 KUHP.

Sebagai alternatif, para tersangka juga dijerat dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 KUHP.

Usai proses Tahap II, keenam tersangka langsung dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum selama 20 hari ke depan.

“Masing-masing tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 9 Maret 2026 hingga 28 Maret 2026 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang,” kata Vanny.

Dengan dilaksanakannya Tahap II tersebut, penanganan perkara kini sepenuhnya berada di tangan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang.

Selanjutnya, tim jaksa akan menyusun surat dakwaan serta melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk menjalani proses persidangan.

“Jaksa Penuntut Umum akan mempersiapkan surat dakwaan dan kelengkapan berkas perkara sebelum pelimpahan perkara ke pengadilan,” tutup Vanny.

MoneyTalk, Jakarta – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) kembali melakukan penggeledahan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) kegiatan pendistribusian semen di wilayah Provinsi Sumatera Selatan oleh distributor PT KMM tahun 2018–2022.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH., MH., dalam keterangan resminya, Rabu (25/2/2026), menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejati Sumsel tertanggal 20 Februari 2026 serta Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 23 Februari 2026.

“Pada hari Rabu, 25 Februari 2026, Tim Penyidik Kejati Sumsel kembali melaksanakan penggeledahan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pendistribusian semen dalam wilayah Provinsi Sumsel oleh distributor PT KMM tahun 2018 sampai dengan 2022,” ujar Vanny.

Rumah tersangka berinisial DJ selaku Direktur Utama PT KMM yang berlokasi di Komplek Mustika Perdana, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang.

Kantor Cabang PT Jamkrindo Cabang Palembang di Jalan Kapten A. Rivai, 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang.

Dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik melakukan penyitaan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dan relevan dengan proses penyidikan perkara dugaan tipikor distribusi semen tersebut.

“Dari dua lokasi yang dilakukan penggeledahan, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara dimaksud,” tegas Vanny.

Ia juga memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan berjalan lancar tanpa hambatan.

“Kegiatan penggeledahan di kedua lokasi tersebut berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” tambahnya.

Kejati Sumsel menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pendistribusian semen di wilayah Sumatera Selatan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp616,5 miliar dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dari salah satu bank pemerintah kepada PT BSS dan PT SAL.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH, MH, menjelaskan bahwa penyelamatan keuangan negara tersebut merupakan hasil dari rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus.

“Pada rilis sebelumnya tanggal 7 Agustus 2025, penyidik telah melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp506,15 miliar sebagai barang bukti dalam perkara ini,” ujar Vanny dalam keterangan resminya, Rabu (7/1/2026).

Vanny menambahkan, pada Rabu, 7 Januari 2026, penyidik kembali menerima penitipan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp110,37 miliar. Dana tersebut diserahkan melalui saksi VI selaku Direktur PT BSS bersama penasihat hukum tersangka berinisial WS.

“Dengan adanya penitipan tersebut, total keuangan negara yang berhasil diselamatkan Kejati Sumsel hingga saat ini mencapai Rp616.526.339.349,” jelasnya.

Meski demikian, Vanny menegaskan bahwa nilai tersebut masih merupakan langkah awal, mengingat estimasi kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun.

“Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan tidak hanya berfokus pada penetapan tersangka dan pemidanaannya, tetapi juga pada upaya maksimal penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara,” tegas Vanny.

Kejati Sumsel memastikan proses penyidikan perkara dugaan korupsi kredit bank pemerintah kepada PT BSS dan PT SAL akan terus dikembangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.