Kemenko Perekonomian Archives -

Airlangga Hartarto: Inflasi Terjaga Stabil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto: Inflasi Terjaga Stabil

Ali Ramadan 7 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Aktivitas masyarakat pada Ramadan dan Idulfitri 2023 pasca dibukanya kembali aktivitas ekonomi masyarakat di tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan. Di tengah peningkatan aktivitas maupun permintaan masyarakat, inflasi bulan April 2023 tetap terjaga stabil.

Secara bulanan, inflasi bulan April 2023 tercatat sebesar 0,33% (mtm) yang berarti lebih rendah dari inflasi Ramadan dan Idulfitri pada tahun 2022 yakni 0,95% (mtm) pada April 2022 dan 0,40% (mtm) pada Mei 2022. Sementara secara tahunan, inflasi pada April 2023 sebesar 4,33% (yoy) dan dalam tren menurun sejak Januari 2023.

Secara historis, pada momen Ramadan dan Idulfitri akan terjadi peningkatan inflasi akibat lonjakan permintaan terutama pangan dan transportasi. Inflasi Administered Prices (AP) tercatat 0,69% (mtm) atau 10,32% (yoy).

Tarif angkutan udara dan tarif angkutan antar kota menjadi komoditas AP yang dominan menyumbang inflasi April dengan andil masing-masing 0,06% dan 0,03%. Peningkatan masyarakat yang menggunakan moda transportasi udara mencapai 26,93% dibanding lebaran tahun 2022.

Inflasi Volatile Food (VF) pada April cukup terkendali tercatat sebesar 0,29% (mtm) atau 3,74% (yoy). Capaian ini sesuai dengan kesepakatan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi (HLM TPIP) 20 Februari 2022 untuk menjaga inflasi VF dalam kisaran 3- 5% .

Sementara itu, komoditas pangan yang dominan menyumbang inflasi April yakni beras dan daging ayam ras. Beras masih mengalami kenaikan harga didorong tingginya permintaan masyarakat ditengah panen yang masih berlangsung.

Kenaikan harga beras tertinggi terjadi di tingkat eceran sebesar 0,84% (mtm) pada April 2023. Sementara harga beras di penggilingan sudah mulai menurun, tercatat 0,14% (mtm). Sementara inflasi VF masih tertahan penurunan harga komoditas aneka cabai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ”Capaian inflasi Ramadan dan Idulfitri 2023 yang tetap terjaga stabil merupakan hasil sinergi yang kuat dari TPIP dan TPID. Selain itu juga didukung cuaca yang relatif kondusif sehingga pasokan pangan terutama produk hortikultura terjaga dan ditopang panen yang berlangsung Maret- April,” ungkap Menko Airlangga.

Sebagai upaya menjaga harga pangan tetap terkendali dan menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah melakukan Gelar Pangan Murah (GPM) penyaluran, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan (beras, daging ayam dan telur ayam).

Selain itu, Pemerintah daerah juga aktif melaksanakan pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau.

“Kondisi cuaca yang relatif kondusif mendukung capaian inflasi April. Namun, ke depan kita perlu mewaspadai terjadinya El Nino. Pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga capaian inflasi tahun 2023 dapat kembali dalam rentang sasaran,” ujar Menko Airlangga.

Selain rilis inflasi oleh BPS, hari ini S&P juga merilis data perkembangan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia periode April 2023.

Data tersebut menyebutkan bahwa PMI Manufaktur Indonesia berada pada level ekspansif sebesar 52,7. Level tersebut naik dari posisi bulan lalu yang sebesar 51,9 dan merupakan level tertinggi sejak September 2022.

Kinerja PMI negara-negara ASEAN cukup bervariasi, beberapa diantaranya berada di posisi ekspansif, seperti Thailand (60,4: rekor tertinggi di Thailand), Myanmar (57,4), dan Filipina (51,4). Di sisi lain, Malaysia masih di zona kontraktif sebesar 48,8.

”Terus menguatnya aktivitas ekonomi membuat PMI Indonesia melanjutkan level ekspansif yang stabil dan berkelanjutan selama 20 bulan beruntun. Ini meningkatkan ekspektasi positif pelaku usaha atas kondisi ekonomi Indonesia, sehingga berpeluang dalam menarik investasi baru ke dalam negeri,” kata Menko Airlangga.

Perusahaan manufaktur menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam output produksi, order baru, serta aktivitas pembelian.

Di saat yang sama, laju penciptaan lapangan kerja merupakan yang paling tinggi selama lima bulan terakhir. Secara umum, ekspektasi perusahaan manufaktur ke depan bertahan di level positif dan menunjukkan tingkat optimisme bisnis paling kuat sejak bulan November 2022.

“Meski ekonomi global masih dalam tren melemah, aktivitas manufaktur Indonesia terus melaju ditopang oleh aktivitas ekonomi yang menggeliat dan permintaan dalam negeri yang terus tumbuh kuat. Alhasil, kita terus melihat bahwa berbagai aspek penting determinan penggerak ekonomi terus berada pada jalur yang tepat mendukung pertumbuhan ekonomi yang tangguh,” pungkas Menko Airlangga.

Airlangga Hartarto: Pemerintah Siapkan Hunian Layak dan Bersubsidi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto: Pemerintah Siapkan Hunian Layak dan Bersubsidi

Rafi Mukarram 12 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Industri properti telah mampu membuktikan diri menjadi salah satu leading sector yang mampu menggerakkan perekonomian Indonesia.

Saat ini, industri properti di Indonesia bukan lagi hanya sekedar real estate dan perumahan, namun juga meliputi kawasan komersial/superblok, Transit Oriented Development (TOD), kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus, hingga kawasan pariwisata.

Berdasarkan backlog perumahan dalam data Susenas 2020, keluarga yang belum memiliki rumah masih mencapai 12,75 juta. Angka ini berpotensi meningkat seiring pertumbuhan rumah tangga baru yang diperkirakan mencapai 700–800 ribu KK setiap tahun.

“Untuk itu, implementasi new urban development perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pengelolaan perkotaan dengan pemanfaatan lahan secara efisien, sistem transportasi yang saling terintegrasi, serta penyediaan fasilitas publik yang layak dan nyaman,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kebangkitan di sektor properti pasca pandemi telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai sektor dan menggerakkan sedikitnya 175 multiplier effects.

Selain itu, bangkitnya sektor properti juga turut meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya ekonomi Indonesia di tahun 2022 sebesar 5,31% (ctc).

Guna mendorong kemudahan mekanisme layanan perizinan berusaha, khususnya pada sektor properti di Indonesia, Pemerintah telah melakukan reformasi regulasi melalui diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Pemerintah tentunya terus berupaya mendorong percepatan layanan perizinan dasar industri properti antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Persetujuan Izin Lingkungan yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaannya.

Dalam mendorong peningkatan demand dan investasi di sektor properti, Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) sebesar 100% untuk kredit properti yang berlaku hingga 31 Desember 2023, dan kebijakan insentif PPN DTP yang diberikan selama masa pandemi.

“Guna membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memperoleh hunian yang layak dan untuk memberikan subsidi atas hunian tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kenaikan jual rumah khusus MBR yang saat ini berada dalam proses harmonisasi,” ungkap Menko Airlangga.

Revisi regulasi mengenai batasan harga rumah subsidi tersebut dilakukan sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan agar KADIN Indonesia senantiasa menjadi pilihan pertama dan utama dalam mewakili suara dan kepentingan dunia usaha, serta tentunya memiliki kepedulian tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Menko Airlangga juga berharap agar peluncuran buku “Membangun Indonesia melalui Industri Properti” tersebut dapat bermanfaat dan bisa mendorong industri properti lebih maju lagi.

Kemendagri: Ranperda tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Harus Perhatikan Peraturan Lebih Tinggi Pemerintah Perkuat Perbatasan RI-PNG dengan Pembangunan Jalan Lintas Batas Papua

Pemerintah Perkuat Perbatasan RI-PNG dengan Pembangunan Jalan Lintas Batas Papua

Kemendagri: Ranperda tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Harus Perhatikan Peraturan Lebih Tinggi

Hedi Batubara 5 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah melakukan evaluasi Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (4/4/2023) secara hybrid bertempat di Ruang Rapat Praja Bakti Utama, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan.

Rapat dipimpin oleh Plh. Direktur SUPD I Gunawan Eko Movianto dan dihadiri oleh Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Timur, serta perwakilan kementerian/lembaga di antaranya Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Marves, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan SKK Migas.

Pada pendahuluan pembahasan, Gunawan menyampaikan bahwa Ranperda tentang RTRW Provinsi harus memperhatikan peraturan yang lebih tinggi dan memastikan kesesuaian dengan kepentingan umum. Selain itu, Raperda juga harus sudah clean and clear saat terbit persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN.

“Pemerintah Provinsi agar memperhatikan jangka waktu penetapan Raperda menjadi Perda yaitu dua bulan sejak persetujuan substansi,” kata Gunawan.

Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Irkhan Hukmaidy menyampaikan isu strategis yang termuat dalam Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Timur yaitu adanya usulan perubahan pengaturan pembangunan anjungan migas sebagai ketentuan tidak diperbolehkan menjadi ketentuan diperbolehkan bersyarat dalam zona pelabuhan umum pada tabel PKKPRL.

Dalam diskusi, kementerian/lembaga memberikan masukan-masukan teknis berkaitan dengan muatan pada Ranperda.

Salah satunya, Dr. Krishna Samudra selaku Direktur Direktorat PRL KKP menyampaikan bahwa sesuai UU 23/2014 penyelenggaraan minyak dan gas bumi di daerah menjadi kewenangan pusat, tetapi pemerintah daerah perlu mengenali kegiatan untuk memberikan data dan informasi. Hal ini tentunya sebagai bagian dari penyempurnaan Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini di evaluasi.

Selanjutnya berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi dimaksud, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri akan memproses lebih lanjut Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan.[MT]

Menko Airlangga Yakin Sektor Digital akan Bantu Kinerja Ekonomi Indonesia Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Menko Airlangga Yakin Sektor Digital akan Bantu Kinerja Ekonomi Indonesia

Rafi Mukarram 10 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Fundamental ekonomi yang baik serta potensi besar ekonomi digital di Indonesia membuat Pemerintah optimis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang positif dan mencapai angka 5,3% di tahun 2023.

Secara fundamental, Indeks Keyakinan Konsumen masih di level optimis di atas 100, PMI Manufaktur 51,2, neraca perdagangan menunjukkan tren positif selama 33 bulan, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB dalam level aman.

Sedangkan dari segi ekonomi digital, pada tahun 2022 Indonesia menguasai 40% ekonomi digital ASEAN dan nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai USD130 miliar di tahun 2025, dan akan terus meningkat di sekitar USD300 miliar di tahun 2030.

“Optimisme kinerja ekonomi yang baik perlu didukung oleh potensi besar di sektor digital. Di dua tahun terakhir, perilaku masyarakat semakin contactless. Dan ini salah satunya ditopang oleh layanan e-commerce dan on-demand, seperti ride hailing atau ojol (ojek online), online food delivery, dan juga bisnis logistik berbasis online. Di tahun 2022, Indonesia menjadi pemain utama di digital ASEAN, karena 40% dari nilai total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam dalam Executive Forum Media Indonesia, Kamis (9/03).

Realisasi potensi ekonomi digital Indonesia sendiri didukung oleh beberapa hal yakni jumlah penduduk Indonesia yang sebagian dalam usia produktif, posisi Indonesia sebagai peringkat ke-6 negara dengan jumlah startup terbesar di dunia karena memiliki lebih dari 2.400 startup, dan penetrasi internet Indonesia yang telah mencapai 76,8%.

Ekonomi digital juga diangkat sebagai salah satu pilar strategis Keketuaan ASEAN Indonesia tahun 2023 agar dapat mengakselerasi transformasi digital yang inklusif untuk mengurangi kesenjangan digital di kawasan. Hal itu selaras dengan tekad Indonesia yang ingin memperkuat ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Kita berharap Keketuaan Indonesia di KTT ASEAN 2023 dapat mendorong perekonomian nasional di berbagai kota yang menjadi tempat diselenggarakannya rangkaian side event KTT ASEAN 2023 sekaligus menjadi momen untuk memperlihatkan ketangguhan ekonomi Indonesia sehingga Indonesia layak menjadi tujuan investasi asing,” tegas Menko Airlangga.

Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3% di tahun 2023, kolaborasi dan sinergi semua pihak perlu terus didorong, terutama peran dari korporasi maupun rumah tangga. Hasil asesmen menunjukkan bahwa tabungan rumah tangga dan korporasi semakin meningkat secara signifikan di masa pandemi dan belum dioptimalkan kembali untuk ekspansi dan belanja di tahun 2023.

“Oleh karena itu konsumsi dan investasi perlu didorong di tahun 2023, dan target investasi di tahun 2023 ini 1.400 triliun rupiah, akan meningkat menjadi 1.650 triliun rupiah di tahun 2024. Nah ini bagi Indonesia untuk meredam volatilitas global yang masih berlangsung,” jelas Menko Airlangga.

Menutup penjelasannya, Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah, investor, pengusaha, asosiasi, perbankan, maupun media sangat berperan penting bagi optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Seluruhnya diharapkan dapat bersinergi dan memberi kontribusi terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah.[MT]

Pemerintah Optimis Ekonomi Tetap Tumbuh Positif di Tahun 2023 Ilustrasi - Foto: Freepik

Pemerintah Optimis Ekonomi Tetap Tumbuh Positif di Tahun 2023

Rafi Mukarram 2 Maret 2023

BALI, MoneyTalk – Di tengah terpaan tantangan global dan pertumbuhan ekonomi negara-negara besar yang melambat, Indonesia dan ASEAN menjadi kawasan dengan pertumbuhan tertinggi dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan Indonesia disebut merupakan the bright spot in the dark di tengah ketidakpastian global.

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh solid sebesar 5,3% (yoy). Pada sisi pengeluaran, konsumsi masih menjadi kontributor utama terbesar dan kinerja ekspor mampu tumbuh pada angka dua digit. Pada sisi lapangan usaha, sektor utama masih tumbuh kuat seperti manufaktur, perdagangan, transportasi, dan infokom.

“Kalau kita lihat, kinerja ekonomi Indonesia itu tahun 2022 kemarin, dua indikator utama, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi sekali, 5,31%, di sisi yang lainnya inflasi cukup terkendali. Inflasi kemarin di angka 5,5%. Dua hal ini yang menjadi nilai lebih kita di mata dunia. Dan dari surveinya Bloomberg, mengukur suatu negara terjadi resesi atau tidak, Indonesia relatif pada posisi paling rendah. Jadi paling jauh dari terjadinya resesi,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam Rapat Kerja Teknis PROPAM POLRI 2023, Kamis (2/03).

Berbagai leading indicator baik dari sektor riil dan eksternal, menunjukkan prospek ekonomi ke depan berada di level yang baik, tercermin dari nilai IKK yang masih optimis, PMI Manufaktur yang konsisten ekspansif, neraca perdagangan yang masih menunjukkan tren surplus selama 33 bulan berturut-turut, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB yang masih dalam level aman.

Namun, Pemerintah tetap waspada dan antisipatif dalam menghadai risiko kedepan, mengingat pertumbuhan global diperkirakan masih melambat di tahun 2023. Hal ini terjadi karena berbagai risiko seperti ketidakpastian tensi geopolitik, potensi terjadinya extreme weather, tingginya tingkat suku bunga, dan kebijakan fiskal yang relatif sempit. Sehingga, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada 2023.

“Di 2023 kita optimis ekonomi kita akan tetap tangguh di tengah-tengah resiko perlambatan global. Dengan kita mulai buka PPKM kemarin, kita harapkan mobilitas masyarakat terus meningkat. Kemudian juga berbagai kenaikan investasi dan perbaikan demand global. Dan yang paling penting, Bapak Presiden terus mendorong hilirisasi sumber daya alam, pelarangan ekspor sumber daya alam, surplus Neraca Pembayaran dan Neraca Perdagangan, memanfaatkan bonus demografi, digitalisasi. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang kita dorong sekarang ini,” ujar Sesmenko Susiwijono.

Dengan puncak bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini dan hanya dapat dirasakan satu kali dalam setiap sejarah suatu bangsa, Pemerintah mendorong untuk memanfaatkan kesempatan tersebut agar dapat keluar dari middle income trap dan menjadi negara sejahtera (high income).

“Pemerintah akan fokus dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang terkendali, ini harus bisa gunakan untuk menciptakan lapangan kerja karena jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Kita harus menurunkan tingkat kemiskinan dengan berbagai program yang sedang kita jalankan, serta meningkatkan kualitas SDM,” kata Sesmenko Susiwijono.

Dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pemerintah melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui strategi kebijakan 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Inflasi kita kontribusi terbesar dari pangan. Karena itu, temen-temen seluruh K/L dan dari Kepolisian sebagai salah satu yang ada di Tim Pengendalian Inflasi Nasional, bersama-sama dengan Pemda mengontrol pengendalian inflasi sebagai salah satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi kita,” tutup Sesmenko Susiwijono.[MT]

Kemenko Perekonomian

Airlangga Hartarto: Inflasi Terjaga Stabil

Airlangga Hartarto: Pemerintah Siapkan Hunian Layak dan Bersubsidi

Kemendagri: Ranperda tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Harus Perhatikan Peraturan Lebih Tinggi

Menko Airlangga Yakin Sektor Digital akan Bantu Kinerja Ekonomi Indonesia

Pemerintah Optimis Ekonomi Tetap Tumbuh Positif di Tahun 2023

Baca Juga Berita Ini

‎Bank Sampoerna Lanjutkan Komitmen Dukung Pertumbuhan UMKM

Hendrajit Sebut Prabowo Berhadapan dengan Triumvirat Luhut-Tito-Listyo, Bukan Sekadar Perseteruan Prabowo vs Jokowi

Kabar Pertemuan Rahasia Widya Chandra 3 Jam Sebelum Penangkapan, Menjadi Misterius

Utang Klaim AXA Mandiri Tembus Rp413 Miliar, Nasabah Keluhkan Penolakan Klaim, OJK Diminta Turun Tangan