23 November 2026

Kementan RI

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengumumkan langkah tegas dengan memberhentikan seorang direktur di salah satu direktorat Kementerian Pertanian. Pemecatan dilakukan berdasar dugaan penerimaan fee proyek senilai Rp700 juta.

Keputusan ini disampaikan Amran dalam konferensi pers bersama wartawan pada Senin (28/10) sebagai bentuk respon cepat terhadap dugaan adanya praktik tidak terpuji di lingkup Kementerian Pertanian. Pejabat tersebut kini telah resmi dinonaktifkan dari posisinya dan kasusnya diserahkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk diperiksa lebih lanjut.

Amran Sulaiman mengungkapkan, tersangka mengaku tidak meminta fee tersebut, namun mengklaim hanya “diberi”. Kendati demikian, Amran menegaskan bahwa penerimaan fee proyek tetap tidak dapat dibenarkan, terlepas dari klaim tidak meminta. Selain pejabat yang dinonaktifkan, Amran juga mengonfirmasi ada tiga orang lainnya yang saat ini tengah diperiksa oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan terkait dugaan penerimaan fee proyek sebesar Rp10 miliar.

“Yang terkonfirmasi dan dilaporkan langsung kepada saya adalah sebesar Rp700 juta,” ujar Amran, seraya menambahkan bahwa dalam laporan yang diterimanya, tersangka mengakui nominal Rp500 juta, namun dugaan angka keseluruhan mencapai Rp700 juta.

Amran juga menegaskan, investigasi lanjutan harus dilakukan secara profesional dan mendalam oleh pihak Inspektorat Jenderal dan kepolisian agar kasus ini diusut tuntas.

Pencegahan dan Profesionalisme sebagai Tugas Utama

Tindakan tegas ini menurut Amran Sulaiman adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih di Kementerian Pertanian.

“Bapak Presiden sangat berharap Kementerian Pertanian dapat bekerja dengan profesionalisme tinggi untuk mencapai gagasan besar ketahanan pangan nasional atau swasembada,” ujar Amran.

Dia menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi di lingkup kementerian, demi mendukung program pemerintah dalam mencapai kemandirian pangan yang efisien dan akuntabel.

Amran menyampaikan rasa kecewa terhadap oknum tersebut, yang menurutnya telah menyalahgunakan wewenang. Dirinya berharap langkah ini akan menjadi contoh bagi pegawai lain di Kementerian Pertanian. Seluruh pegawai harus menghindari hal-hal yang mencederai profesionalisme dan integritas yang diharapkan oleh publik serta pemerintah.

Komitmen pada Efisiensi dan Pengelolaan Anggaran Negara

Amran menyebut bahwa kementeriannya memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap anggaran dan proyek yang dialokasikan oleh pemerintah benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan petani dan peningkatan produksi pertanian. Tindakan penonaktifan ini diharapkan sebagai langkah preventif dalam menegakkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas, sekaligus menjaga kredibilitas Kementerian Pertanian di mata masyarakat.

“Kami bekerja keras untuk menghindari penyimpangan, dan kami akan terus berupaya mencegahnya di masa depan,” tutup Amran.

Ia juga menyatakan akan terus melaporkan perkembangan kasus ini kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi.

Kasus ini menjadi peringatan serius bagi seluruh instansi pemerintah agar mengutamakan nilai integritas dalam menjalankan tugas, serta mendukung penuh agenda pemerintah dalam membangun pertanian yang berkelanjutan dan bersih dari praktik-praktik yang merugikan negara.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, kembali menegaskan target ambisius pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu tiga tahun ke depan. Dalam pernyataannya yang disiarkan melalui kanal resmi Kementerian Pertanian pada Selasa (01/10), Amran menekankan pentingnya transformasi sektor pertanian dari model tradisional menuju pertanian modern guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga membawa perubahan struktural dalam pendekatan teknologi dan manajemen pertanian di beberapa wilayah strategis Indonesia, salah satunya Kalimantan Tengah. Sebagai bagian dari upaya besar pemerintah, Kalimantan Tengah disiapkan untuk memainkan peran sentral dalam program swasembada pangan ini.

Amran mengungkapkan, Kalimantan Tengah memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat pertanian modern di Indonesia. Sebanyak 500.000 hektare lahan telah disiapkan di wilayah ini untuk dikembangkan menjadi sawah produktif. Setiap hektare lahan ditargetkan dapat menghasilkan dua kali panen per tahun dengan produktivitas rata-rata 5 ton per hektare.

“Wilayah ini berpotensi menjadi kekuatan utama dalam pencapaian swasembada pangan Indonesia. Selain Kalimantan Tengah, kita juga fokus di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, serta Papua Selatan sebagai cadangan pangan nasional,” ujar Amran dalam pertemuan dengan pemangku kepentingan di sektor pertanian.

Amran menambahkan, pengembangan lahan pertanian di wilayah-wilayah tersebut juga bertujuan untuk menekan ketergantungan terhadap impor pangan. Dengan adanya cadangan pangan yang memadai, pemerintah optimistis dapat mencapai swasembada bahkan mulai menargetkan ekspor dalam beberapa tahun ke depan.

Langkah pemerintah untuk mencetak sawah baru tidak hanya dilakukan di Kalimantan Tengah, tetapi juga di berbagai wilayah lainnya seperti Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan. Untuk mendukung upaya ini, pemerintah akan menghibahkan alat mesin pertanian modern dan teknologi canggih kepada petani.

Beberapa teknologi yang akan digunakan dalam program ini meliputi drone untuk pemetaan dan penyemprotan lahan, mesin pemanen otomatis, serta silo untuk penyimpanan hasil panen. Dengan mekanisasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, hingga pengemasan, sektor pertanian Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Korea Selatan.

Amran menjelaskan, penggunaan teknologi tinggi ini akan memudahkan proses pertanian dan meningkatkan efisiensi.

“Dengan teknologi tinggi, kita bisa meningkatkan produktivitas secara signifikan. Tujuan kita adalah membuat sektor pertanian lebih modern, lebih produktif, dan berdaya saing di pasar global,” ujar Amran.

Salah satu pilar utama dalam strategi ini adalah pelibatan generasi muda, khususnya kaum milenial, dalam pengembangan sektor pertanian modern. Amran menyebutkan bahwa bonus demografi Indonesia, di mana lebih dari separuh penduduknya adalah generasi muda, harus dimanfaatkan secara optimal.

“Anak muda harus dilibatkan dalam revolusi pertanian ini. Mereka akan kita libatkan melalui penggunaan teknologi tinggi, seperti alat mesin pertanian dan literasi digital. Dengan pendapatan minimal Rp10 juta per bulan, saya yakin kaum milenial akan tertarik untuk terjun ke sektor pertanian,” kata Amran.

Program ini juga akan didukung oleh TNI dan para ahli yang akan memberikan pendampingan kepada para petani muda. Pemerintah menyediakan berbagai skema kerja sama, termasuk bagi hasil dan penyewaan lahan, yang diharapkan bisa menarik minat generasi muda untuk terlibat langsung dalam sektor pertanian.

Dengan keterlibatan aktif generasi muda, diharapkan sektor pertanian akan mengalami regenerasi yang signifikan. Ini akan membantu menciptakan tenaga kerja pertanian yang lebih terdidik, melek teknologi, dan mampu mengoptimalkan hasil pertanian dengan metode yang lebih efisien.

Sebagai bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan, Kementerian Pertanian berencana membangun 500 cluster pertanian modern di seluruh Indonesia. Cluster-cluster ini akan menjadi pusat pertanian berteknologi tinggi yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi serta kualitas hasil pertanian.

“Ini adalah laboratorium raksasa bagi kita untuk belajar dan mengembangkan teknologi pertanian modern. Jika ini berhasil, kita tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga akan menjadi pemain utama dalam ekspor produk pertanian di pasar internasional,” jelas Amran.

Cluster pertanian modern ini akan menjadi contoh bagaimana teknologi pertanian bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sehingga mampu bersaing dengan negara-negara maju di bidang pertanian. Penggunaan teknologi canggih mulai dari proses pembibitan hingga pengemasan diharapkan dapat mengurangi risiko gagal panen, meningkatkan kualitas produk, dan mempercepat proses distribusi ke konsumen.

Swasembada pangan telah menjadi impian pemerintah Indonesia selama beberapa dekade. Namun, untuk mencapainya dalam tiga tahun ke depan, diperlukan kerja keras dan dukungan dari semua pihak. Pemerintah optimis bahwa dengan inovasi teknologi, reformasi sektor pertanian, dan pelibatan generasi muda, target ini bisa tercapai.

Kendati demikian, tantangan yang dihadapi juga tidak bisa dianggap remeh. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, keterbatasan infrastruktur di daerah pedesaan, serta resistensi dari petani yang masih terbiasa dengan metode tradisional bisa menjadi penghambat dalam mencapai swasembada pangan.

Namun, dengan program yang terencana dan terarah seperti pengembangan cluster pertanian modern ini, pemerintah yakin bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan dukungan penuh dari berbagai elemen, termasuk petani, kaum milenial, dan stakeholder lainnya, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan mimpi swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan.

Dengan target yang ambisius dan langkah konkret yang telah disusun, program swasembada pangan Kementerian Pertanian di bawah pimpinan Andi Amran Sulaiman merupakan salah satu inisiatif terbesar dalam sejarah pertanian Indonesia. Jika semua elemen berjalan sesuai rencana, Indonesia tidak hanya akan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya, tetapi juga berpotensi menjadi lumbung pangan dunia.

Dengan teknologi, keterlibatan generasi muda, dan komitmen penuh dari pemerintah, sektor pertanian Indonesia siap menghadapi era baru yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.(c@kra)

JakartaMoneyTalk – Pemerintah menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas potensial yang diharapkan dapat berperan menjadi instrumen efektif dalam mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja sekaligus pemerataan kesejahteraan.

Pasalnya, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap devisa negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Bina Bangda, Kemendagri, Restuardy Daud, saat membuka kegiatan Sosialisasi Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) di Best Western Premier The Hive, Jakarta, pada Rabu, (31/05/2023).

“Pemerintah terus mendorong upaya menyeimbangkan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan kelapa sawit,” kata Restuardy Daud.

Menurutnya, sosialisasi penyusunan dan penerapan RAD KSB merupakan langkah penting untuk memastikan pemahaman dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Apalagi, sektor ini menjadi salah satu target prioritas pemerintah sesuai dengan tema dan agenda pembangunan, yaitu Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, dengan agenda prioritas pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor minyak kelapa sawit (CPO dan turunannya) di tahun 2021 mengalami kenaikan paling tinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu sebesar US$ 27,6 miliar dengan pertumbuhan sebesar 58,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Melihat pertumbuhan tersebut, konsep keberlanjutan menjadi sangat dibutuhkan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan saat ini, karena adanya keterbatasan lahan serta bertambahnya populasi dari masa ke masa.

“Pembangunan pertumbuhan kelapa sawit memerlukan kontribusi yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Rencana Aksi agar kita memiliki kesepahaman,” ungkap Restuardy.

Kepala Bidang Pertanian Keasdepan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Puji Wisudya Rakhmawati, menambahkan bahwa, Indonesia merupakan produsen terbesar minyak kelapa sawit dunia dengan total produksi mencapai 46,8 juta ton cpo pada 2021 atau menguasai 58,74% dari total market share CPO dunia, serta mampu menyerap total 16,2 juta tenaga kerja (4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung).

“Terlepas dari hal itu, Kelapa Sawit Indonesia juga mengalami tantangan yang dapat mempengaruhi pangsa pasar Internasional yaitu tingkat keberterimaan Kelapa Sawit,” ucap Puji.

Mengenai tantangan yang dimaksud, Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019, tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) tahun 2019-2024.

“Perlunya segera melakukan pembenahan tata kelola industri sawit nasional, guna peningkatan daya saing dan meletakkan dasar fundamental sawit nasional yang kuat dan berkelanjutan,” katanya.

“Termasuk mendorong peran serta para Pemda, karena daerah merupakan ujung tombak RAD KSB dari hulu ke hilir,” sambungnya.

Sebagai informasi, kegiatan Sosialisasi Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) dilakukan secara hybrid, dengan dihadiri lebih dari 150 peserta secara online dan 90 peserta offline. (MT)