MoneyTalk, Jakarta – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengumumkan langkah tegas dengan memberhentikan seorang direktur di salah satu direktorat Kementerian Pertanian. Pemecatan dilakukan berdasar dugaan penerimaan fee proyek senilai Rp700 juta.
Keputusan ini disampaikan Amran dalam konferensi pers bersama wartawan pada Senin (28/10) sebagai bentuk respon cepat terhadap dugaan adanya praktik tidak terpuji di lingkup Kementerian Pertanian. Pejabat tersebut kini telah resmi dinonaktifkan dari posisinya dan kasusnya diserahkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk diperiksa lebih lanjut.
Amran Sulaiman mengungkapkan, tersangka mengaku tidak meminta fee tersebut, namun mengklaim hanya “diberi”. Kendati demikian, Amran menegaskan bahwa penerimaan fee proyek tetap tidak dapat dibenarkan, terlepas dari klaim tidak meminta. Selain pejabat yang dinonaktifkan, Amran juga mengonfirmasi ada tiga orang lainnya yang saat ini tengah diperiksa oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan terkait dugaan penerimaan fee proyek sebesar Rp10 miliar.
“Yang terkonfirmasi dan dilaporkan langsung kepada saya adalah sebesar Rp700 juta,” ujar Amran, seraya menambahkan bahwa dalam laporan yang diterimanya, tersangka mengakui nominal Rp500 juta, namun dugaan angka keseluruhan mencapai Rp700 juta.
Amran juga menegaskan, investigasi lanjutan harus dilakukan secara profesional dan mendalam oleh pihak Inspektorat Jenderal dan kepolisian agar kasus ini diusut tuntas.
Pencegahan dan Profesionalisme sebagai Tugas Utama
Tindakan tegas ini menurut Amran Sulaiman adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih di Kementerian Pertanian.
“Bapak Presiden sangat berharap Kementerian Pertanian dapat bekerja dengan profesionalisme tinggi untuk mencapai gagasan besar ketahanan pangan nasional atau swasembada,” ujar Amran.
Dia menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi di lingkup kementerian, demi mendukung program pemerintah dalam mencapai kemandirian pangan yang efisien dan akuntabel.
Amran menyampaikan rasa kecewa terhadap oknum tersebut, yang menurutnya telah menyalahgunakan wewenang. Dirinya berharap langkah ini akan menjadi contoh bagi pegawai lain di Kementerian Pertanian. Seluruh pegawai harus menghindari hal-hal yang mencederai profesionalisme dan integritas yang diharapkan oleh publik serta pemerintah.
Komitmen pada Efisiensi dan Pengelolaan Anggaran Negara
Amran menyebut bahwa kementeriannya memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap anggaran dan proyek yang dialokasikan oleh pemerintah benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan petani dan peningkatan produksi pertanian. Tindakan penonaktifan ini diharapkan sebagai langkah preventif dalam menegakkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas, sekaligus menjaga kredibilitas Kementerian Pertanian di mata masyarakat.
“Kami bekerja keras untuk menghindari penyimpangan, dan kami akan terus berupaya mencegahnya di masa depan,” tutup Amran.
Ia juga menyatakan akan terus melaporkan perkembangan kasus ini kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi.
Kasus ini menjadi peringatan serius bagi seluruh instansi pemerintah agar mengutamakan nilai integritas dalam menjalankan tugas, serta mendukung penuh agenda pemerintah dalam membangun pertanian yang berkelanjutan dan bersih dari praktik-praktik yang merugikan negara.(c@kra)