10 November 2026

Amran Sulaiman

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Pupuk Indonesia (Persero) melaporkan laba bersih pada semester pertama 2026 melejit 253% menjadi Rp8,51 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun pada saat yang sama, tagihan atau piutang subsidi BUMN itu ke pemerintah juga naik drastis.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis pada 31 Juli 2026, PT Pupuk Indonesia mencatatkan pendapatan sebesar Rp59,67 triliun atau tumbuh 51% pada semester I/2026 dengan peningkatan EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) hingga 140% menjadi Rp14,28 triliun.

Kenaikan pendapatan terutana disumbang oleh lonjakan penggantian biaya subsidi dari pemerintah mencapai dua kali lipat menjadi Rp34,08 triliun. Seiring peningkatan biaya subsidi ini, total aset perusahaan pada semester I/2026 terdongkrak Rp31,87 triliun menjadi Rp182,05 triliun atau setara 21,2% dari tahun sebelumnya.

Mencermati data tersebut, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyebut lonjakan piutang subsidi yang tinggi itu merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah yang mengubah mekanisme subsidi pupuk berbasis nilai pasar mulai tahun ini.

“PT Pupuk Indonesia sekarang menerapkan skema marked to market (MTM) dari sebelumnya cost plus margin. Masalahnya MTM justru menyebabkan nominal piutang subsidi menjadi lebih besar daripada cost plus, padahal skema itu diklaim untuk efisiensi,” ujarnya, Rabu (14/10/2026).

Uchok berpandangan lonjakan keuntungan PT Pupuk Indonesia itu tidak mencerminkan fundamental bisnis tetapi lebih didorong kenaikan biaya subsidi atau piutang subsidi dari pemerintah. Dia pun menyoroti besarnya selisih angka subsidi antara perhitungan menggunakan MTM dan cost plus.

Berdasarkan simulasi, ungkap Uchok, nilai subsidi untuk pupuk urea saja selama Januari-Agustus 2026 mencapai Rp26,81 triliun jika dihitung menggunakan skema MTM. Adapun dengan metode cost plus yang mengacu Harga Pokok Penjualan Sementara (HPPS) Kementan, nilai subsidi urea selama periode itu hanya Rp18,94 triliun. Artinya terdapat selisih hampir Rp8 triliun.

“Selisih yang besar ini justru menunjukkan inefisiensi dalam mekanisme subsidi. MTM ini kan mengikuti ferticon atau harga pasar yang sulit diprediksi secara tepat oleh siapapun. Harga pasar sangat dipengaruhi oleh geopolitik dan kondisi pabrik di masing-masing negara. Sedangkan metode cost plus relatif lebih stabil dan aman bagi perusahaan karena memberikan kepastian dalam penetapan harga,” jelasnya.

Penerapan skema MTM mengacu pada Perpres No. 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Menteri Pertanian di antaranya Permentan No. 06 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Komersial dan Komponen Bahan Baku Pupuk Bersubsidi. Aturan yang diteken Mentan Amran Sulaiman pada 8 Maret 2026 ini berlaku surut per Januari 2026.

Dalam Permentan 06/2026, nilai komersial atau ferticon dihitung berdasarkan harga acuan pasar dan alfa. Harga acuan pasar merupakan harga referensi pupuk dari publikasi harga pasar internasional (Asia Tenggara) dalam kondisi curah di gudang pabrik, dengan nilai komersial untuk penyesuaian formula pupuk dan nilai konversi kurs rupiah. Adapun alfa terdiri dari biaya pengantongan, handling hingga distribusi. Kementan juga menetapkan harga batas atas dan batas bawah untuk nilai komersial sementara pupuk bersubsidi.

Di sisi lain, lanjut Uchok, skema MTM menguntungkan PT Pupuk Indonesia karena memungkinkan BUMN itu mendapat suntikan modal melalui mekanisme subsidi. Selain mendapat uang muka, perusahaan kini bisa melakukan penagihan subsidi setiap bulan, yang besarannya bergantung pada realisasi penyaluran pupuk subsidi dikali harga fertecon setiap bulan.

Data mengungkapkan penggantian biaya subsidi ataupun piutang subsidi dari pemerintah terus meningkat sepanjang tahun ini. Hingga 31 Agustus 2026, total piutang subsidi dari pemerintah ke PT Pupuk Indonesia sudah mencapai Rp39,64 triliun atau tiga kali dari posisi per 31 Desember 2025 (saldo piutang subsidi) yang tercatat Rp13,29 triliun.

Lonjakan ini disebabkan adanya estimasi piutang subsidi dari pemerintah sebesar Rp26,16 triliun per 31 Agustus 2026. Estimasi ini merupakan komponen baru yang tidak terdapat pada laporan 31 Desember 2025. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2025, maka tambahan estimasi piutang subsidi itu sangat material atau signifikan.

Penggunaan Dana Subsidi

Selain itu, Uchok mengingatkan direksi PT Pupuk Indonesia tidak menggunakan dana subsidi pupuk untuk belanja modal atau kepentingan komersial lainnya, termasuk investasi dan revitalisasi pabrik.

Dia mengatakan dana subsidi pupuk pada hakekatnya merupakan keuangan negara yang dititipkan pengelolaannya kepada BUMN. Masuknya dana ke rekening perusahaan tidak berarti terjadi pengalihan kepemilikan kepada BUMN.

“BUMN dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana amanat atau penugasan negara, bukan sebagai pemilik bebas atas dana itu. Ruang diskresi direksi terhadap dana subsidi jauh lebih terbatas dibandingkan dengan dana komersial perusahaan,” kata Uchok.

Dia menegaskan belanja subsidi tidak sama dengan belanja modal atau investasi. Subsidi bertujuan memenuhi kebutuhan publik secara langsung dalam tahun anggaran berjalan, sedangkan belanja modal bersifat jangka panjang yang menghasilkan manfaat ekonomi selama lebih dari satu tahun anggaran. Oleh karena itu, mencampuradukkan kepentingan subsidi dengan investasi tidak dapat dibenarkan secara hukum.

“Penyimpangan penggunaan keuangaan negara ini dapat menimbulkan risiko hukum serius apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya pihak tertentu, atau penyalahgunaan keenangan yang merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

Dia mengatakan penggunaan dana subsidi bahkan tidak dibenarkan walaupun untuk sementara. Alasan bahwa dana ‘diparkir’ atau ‘diputar sementara’ atau ‘dipinjam’ untuk pembangunan pabrik kemudian dikembalikan sebelum kebutuhan subsidi jatuh tempo tidak menghilangkan pesoalan hukum.

“Penggunaan dana subsidi untuk investasi dapat menimbulkan risiko audit BPK dan risiko pertanggungjawaban hukum direksi. BJR (business judgement rule) tidak diposisikan sebagai perlindungan untuk penggunaan dana subsidi,” lanjutnya.

Menurut Uchok, pembangunan pabrik tetap dapat dilakukan tetapi harus menggunakan penanaman modal negara (PMN), laba non-subsidi, pembiayaan korporasi, atau mekanisme penugasan investasi khusus, dengan pemisahan yang jelas dari dana subsidi.

MoneyTalk, Jakarta – Pakar hukum tata negara Feri Amsari kembali melontarkan kritik keras terhadap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait polemik data swasembada pangan nasional.

Melalui pernyataannya yang beredar di media sosial, Feri menilai Menteri Pertanian terlalu percaya diri membantah kritik mengenai persoalan pangan, namun justru menghadirkan pihak yang menurutnya tidak relevan untuk membahas substansi persoalan tersebut.

“Pak Amran saking pintarnya menentang hukum konstitusi bicara pangan tapi ngundang pakar hukum laut bicara pangan. Hahahaha wajar pengikutnya pintar-pintar. Ayo berani nggak Pak Mentan debat terbuka live. Adu data kita? Saya buka berantakan datanya dia!” ujar Feri Amsari, Selasa (26/5/2026).

Pernyataan itu langsung memicu perhatian publik di tengah memanasnya perdebatan mengenai klaim keberhasilan swasembada pangan pemerintah. Sebelumnya, Feri memang beberapa kali mempertanyakan validitas data pangan nasional, terutama terkait klaim penghentian impor beras dan lonjakan stok cadangan beras pemerintah.

Dalam sejumlah diskusi publik, Feri menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian antara data produksi pangan dengan kondisi riil di lapangan, termasuk harga beras yang menurutnya masih tinggi di masyarakat. Kritik tersebut kemudian memunculkan respons keras dari berbagai pihak yang membela kebijakan Kementerian Pertanian.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya telah membantah tudingan terkait manipulasi data swasembada pangan. Pemerintah mengklaim stok beras nasional saat ini mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, dengan cadangan beras pemerintah disebut menembus lebih dari 4 juta ton.

Ketegangan antara Feri dan kubu pendukung pemerintah bahkan sempat melebar ke ranah hukum. Sejumlah laporan terkait dugaan penyebaran informasi bohong juga sempat diarahkan kepada Feri setelah kritiknya soal swasembada pangan viral di ruang publik.

Kini, tantangan debat terbuka yang dilontarkan Feri menjadi sorotan baru. Publik menanti apakah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan menerima ajakan debat terbuka secara langsung untuk membedah data pangan nasional di hadapan masyarakat.

MoneyTalk, Jakarta – Aksi penggalangan dana Rp 75,85 miliar dalam waktu satu jam yang dipimpin langsung Menteri Pertanian Amran Sulaiman melalui rekening “Kementan Peduli” memicu sorotan publik. Meski banyak apresiasi muncul karena upaya cepat membantu korban bencana, kritik tajam terkait dasar hukum, transparansi, dan akuntabilitas mulai bermunculan.

Pasalnya, kegiatan penghimpunan donasi publik umumnya dilakukan oleh lembaga sosial, yayasan kemanusiaan, organisasi keagamaan, atau skema resmi pemerintah yang telah diatur khusus. Penggalangan dana oleh sebuah kementerian sebagai institusi eksekutif negara dinilai tidak lazim dan berpotensi melanggar regulasi.

Politisi muda Partai Golkar, Achmad Annama, termasuk yang memberikan tanggapan kritis. Menurutnya, persoalan utama bukan pada niat membantu korban bencana, tetapi pada absennya mekanisme hukum yang harus mengikat setiap bentuk penghimpunan dana masyarakat oleh institusi negara.

“Sejak kapan kementerian diberi kewenangan menggalang dana publik? Aturannya jelas, yang boleh menghimpun donasi adalah lembaga berbadan hukum yang mengantongi izin PUB. Kementerian bukan salah satunya,” tegas Ketua DPP KNPI tersebut.

Annama merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) serta Permensos 8/2021 yang secara rinci mengatur tata cara penggalangan dana, mulai dari izin, pelaporan, audit, hingga penggunaan rekening lembaga kemanusiaan independen.

Hingga kini, kata Annama, tidak ada informasi bahwa Kementerian Pertanian mengantongi izin PUB maupun memanfaatkan skema resmi pemerintah seperti Pooling Fund Bencana yang berada di bawah BNPB.

“Kalau kegiatan sebesar itu dilakukan tanpa izin, ini bukan sekadar kekhilafan teknis. Ini indikasi penyelenggaraan negara berjalan di luar aturan yang dibuat oleh negara itu sendiri,” ujarnya.

Kritik publik juga menguat karena hingga sekarang tidak ada publikasi resmi mengenai daftar donatur, besaran kontribusi, maupun pihak yang terlibat. Rekening “Kementan Peduli” yang menampung dana pun berada di bawah struktur kementerian, bukan lembaga sosial independen yang dapat diaudit secara berkala.

“Ketika donasi publik dikumpulkan lewat rekening kementerian dan tanpa publikasi rinci donatur, kita kehilangan mekanisme verifikasi. Publik tak bisa pastikan apakah dana itu bebas kepentingan tertentu. Transparansi dalam penggalangan dana publik bukan aksesori, itu kewajiban hukum dan etika,” jelasnya.

Menurut Annama, kondisi tersebut membuka ruang spekulasi dan potensi konflik kepentingan karena tidak ada data yang memungkinkan publik menilai proses penghimpunan dana. Padahal, kegiatan sebesar itu seharusnya dilengkapi standar audit, mekanisme pengawasan, dan keterbukaan yang ketat.

Di akhir pernyataannya, Annama mengingatkan bahwa persoalan ini bukan lagi soal moralitas, melainkan tata kelola pemerintahan.

“Ketika batas antara kekuasaan dan uang mulai kabur, negara sedang membuka pintu bagi masalah yang jauh lebih besar daripada bencana banjir yang sedang ditangani,” tegas Ketua Depinas SOKSI itu.

Meski menegaskan bahwa membantu korban merupakan tindakan mulia, Annama menilai tata cara penghimpunan dan pengelolaan dana publik tidak boleh dilakukan di luar ketentuan hukum. Jika praktik serupa dibiarkan, ia khawatir akan menciptakan kekacauan fungsi pemerintahan.

“Jika pejabat publik bisa menggalang puluhan miliar tanpa izin PUB, tanpa audit independen, tanpa transparansi, maka kita sedang menciptakan preseden yang berbahaya bagi demokrasi dan pemerintahan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman, tampil penuh keyakinan seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden di Istana Negara. Dalam pernyataannya, Amran menyampaikan klaim mengejutkan  Indonesia bakal berhenti impor beras dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan.

“Target Presiden awalnya empat tahun, lalu berubah jadi tiga tahun, dan terakhir satu tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada aral melintang, dua sampai tiga bulan lagi Indonesia tidak impor beras lagi,” tegas Amran disambut tepuk tangan para hadirin.

Ia menegaskan capaian tersebut bukan sekadar janji politik, tapi hasil nyata dari lonjakan produksi nasional. “Produksi kita tahun ini mencapai 33,1 juta ton, dan di akhir tahun diperkirakan 34 juta ton. Tahun lalu hanya 30 juta ton. Artinya naik 4 juta ton,” ujarnya.

Tak hanya itu, Amran juga menyebut terjadi deflasi beras sebesar -0,13% di bulan September, sesuatu yang disebutnya belum pernah terjadi selama lima tahun terakhir, apalagi di masa paceklik. “Ini sejarah baru, data BPS jelas menunjukkan penurunan harga,” tegasnya sambil memamerkan data di layar.

Menurut Amran, FAO (Organisasi Pangan Dunia) bahkan memprediksi kenaikan produksi beras Indonesia sebagai nomor dua terbesar di dunia.

“Dan nilai tukar petani (NTP) kita juga naik tajam, mencapai 124,36%, jauh di atas target Kementerian Keuangan sebesar 110%. Ini bukti nyata kesejahteraan petani meningkat,” ujarnya bangga.

Amran juga menyinggung agenda besar hilirisasi sektor pertanian. Ia menegaskan pemerintah kini tengah mengakselerasi pengolahan komoditas seperti kakao, mente, kelapa dalam, dan lada.

“Khusus kelapa dalam, kita ekspor 2,8 juta ton per tahun dengan nilai Rp24 triliun. Tapi nanti tidak lagi dijual mentah. Kita hilirisasi jadi coconut milk dan VCO,” jelasnya.

Menurutnya, bila hilirisasi dijalankan penuh, potensi nilai tambahnya bisa mencapai Rp2.400 triliun.

Amran juga menyoroti potensi gambir, yang selama ini dikuasai Indonesia hingga 80% pasar dunia. “Gambir bisa jadi tinta pemilu, bahan kosmetik, hingga shampoo. Kita mau olah di dalam negeri. Jangan lagi bahan mentah dikirim keluar,” tegasnya.

Untuk komoditas strategis lain seperti sawit, ia menegaskan pemerintah akan mengambil peran dominan. “Sawit dikuasai pemerintah. Kita hilirisasi jadi biofuel, minyak goreng, hingga margarin. Edit videonya, produksinya, semua harus di Indonesia,” tegas Amran lantang.

Dalam sesi tanya jawab, Amran membeberkan langkah menuju energi hijau berbasis pertanian.

“Kita produksi CPO 46 juta ton, 20 juta diolah di dalam negeri, 26 juta diekspor. Nanti 5,3 juta ton kita tarik untuk biofuel B50. Artinya, impor solar bisa kita hentikan,” jelasnya.

Ia juga mengklaim Indonesia bakal menjadi pengendali harga CPO dunia.

“Kita produsen nomor satu, 60% CPO dunia dari Indonesia. Jadi kitalah yang harus menentukan harga, bukan negara lain,” tegasnya.

Untuk bioetanol, ia menyebut proyek besar di Merauke tengah dikebut menuju target 2027. “Kita tanam tebu, singkong, ubi kayu untuk etanol. Setiap pulau akan mandiri pangan dan energi. Tidak lagi saling bergantung,” jelasnya optimistis.

Amran juga mengklaim reformasi besar-besaran dalam distribusi pupuk.

“Dulu 145 regulasi harus dilewati, sekarang cuma tiga langkah: dari Kementan ke produsen, lalu langsung ke petani. Hasilnya? Tak ada lagi teriakan ‘pupuk langka’,” katanya disambut tawa wartawan.

Selain itu, program perbaikan irigasi nasional seluas dua juta hektar juga tengah berjalan. “Kita ambil alih sekat antarprovinsi, biar tidak ada lagi konflik irigasi,” jelasnya.

Amran juga membanggakan stok beras nasional tertinggi sepanjang sejarah Indonesia mencapai 4,2 juta ton.

“Memang ada 30 ribu ton rusak, tapi itu hanya 0,07%! Jangan fokus pada 0,07, lihat 99,8% yang berhasil. Ini sejarah, pertama kali stok tertinggi sejak Indonesia merdeka,” tegasnya.

“Ini bukan keberhasilan saya, tapi keberhasilan petani Indonesia. Bangsa besar adalah bangsa yang berani menghadapi tantangan, bukan yang takut dengan ancaman.”

MoneyTalk, Jakarta – Janji pemerintah untuk melindungi petani tebu kembali dipertanyakan. Stok gula petani mencapai 100 ribu ton tak terserap pasar, sementara pemerintah justru membuka keran impor.

Ekonom Awalil Rizky mengungkapkan, kondisi ini menunjukkan inkonsistensi kebijakan. “Menteri Koordinator Pangan sempat berjanji tidak akan ada impor beras, jagung, garam, maupun gula jika harga terkendali. Faktanya, pada Februari 2025 impor gula 200 ribu ton tetap jalan. Akibatnya, gula petani menumpuk dan tidak terserap,” ujarnya dalam kanal YouTube miliknya, Minggu (24/8).

Padahal, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sempat menjanjikan penyelamatan dengan menyiapkan anggaran Rp1,5 triliun melalui BUMN ID Food untuk membeli gula petani. Namun, kebijakan impor membuat langkah itu kehilangan makna.

“Ini jelas dua kali inefisiensi. Negara keluar uang besar membeli gula petani, tapi tetap menguntungkan pengimpor. Petani akhirnya jadi korban janji manis pemerintah,” tegas Awalil.

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) juga sudah memperingatkan bahwa impor di tengah panen bisa menghancurkan ekosistem industri gula nasional, mengancam ribuan tenaga kerja, dan menjauhkan target swasembada.

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengumumkan langkah tegas dengan memberhentikan seorang direktur di salah satu direktorat Kementerian Pertanian. Pemecatan dilakukan berdasar dugaan penerimaan fee proyek senilai Rp700 juta.

Keputusan ini disampaikan Amran dalam konferensi pers bersama wartawan pada Senin (28/10) sebagai bentuk respon cepat terhadap dugaan adanya praktik tidak terpuji di lingkup Kementerian Pertanian. Pejabat tersebut kini telah resmi dinonaktifkan dari posisinya dan kasusnya diserahkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk diperiksa lebih lanjut.

Amran Sulaiman mengungkapkan, tersangka mengaku tidak meminta fee tersebut, namun mengklaim hanya “diberi”. Kendati demikian, Amran menegaskan bahwa penerimaan fee proyek tetap tidak dapat dibenarkan, terlepas dari klaim tidak meminta. Selain pejabat yang dinonaktifkan, Amran juga mengonfirmasi ada tiga orang lainnya yang saat ini tengah diperiksa oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan terkait dugaan penerimaan fee proyek sebesar Rp10 miliar.

“Yang terkonfirmasi dan dilaporkan langsung kepada saya adalah sebesar Rp700 juta,” ujar Amran, seraya menambahkan bahwa dalam laporan yang diterimanya, tersangka mengakui nominal Rp500 juta, namun dugaan angka keseluruhan mencapai Rp700 juta.

Amran juga menegaskan, investigasi lanjutan harus dilakukan secara profesional dan mendalam oleh pihak Inspektorat Jenderal dan kepolisian agar kasus ini diusut tuntas.

Pencegahan dan Profesionalisme sebagai Tugas Utama

Tindakan tegas ini menurut Amran Sulaiman adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih di Kementerian Pertanian.

“Bapak Presiden sangat berharap Kementerian Pertanian dapat bekerja dengan profesionalisme tinggi untuk mencapai gagasan besar ketahanan pangan nasional atau swasembada,” ujar Amran.

Dia menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi di lingkup kementerian, demi mendukung program pemerintah dalam mencapai kemandirian pangan yang efisien dan akuntabel.

Amran menyampaikan rasa kecewa terhadap oknum tersebut, yang menurutnya telah menyalahgunakan wewenang. Dirinya berharap langkah ini akan menjadi contoh bagi pegawai lain di Kementerian Pertanian. Seluruh pegawai harus menghindari hal-hal yang mencederai profesionalisme dan integritas yang diharapkan oleh publik serta pemerintah.

Komitmen pada Efisiensi dan Pengelolaan Anggaran Negara

Amran menyebut bahwa kementeriannya memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap anggaran dan proyek yang dialokasikan oleh pemerintah benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan petani dan peningkatan produksi pertanian. Tindakan penonaktifan ini diharapkan sebagai langkah preventif dalam menegakkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas, sekaligus menjaga kredibilitas Kementerian Pertanian di mata masyarakat.

“Kami bekerja keras untuk menghindari penyimpangan, dan kami akan terus berupaya mencegahnya di masa depan,” tutup Amran.

Ia juga menyatakan akan terus melaporkan perkembangan kasus ini kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi.

Kasus ini menjadi peringatan serius bagi seluruh instansi pemerintah agar mengutamakan nilai integritas dalam menjalankan tugas, serta mendukung penuh agenda pemerintah dalam membangun pertanian yang berkelanjutan dan bersih dari praktik-praktik yang merugikan negara.(c@kra)